Wapres JK : PT.Freeport Indonesia Pajaknya Harus Lebih Tinggi

Wapres JK : PT.Freeport Indonesia Pajaknya Harus Lebih Tinggi

WinNetNews.com - PT Freeport Indonesia, Penilaian Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bila mau memperpanjang kontrak, maka mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak. Sebab, pemerintah akan meningkatkan pajak PT Freeport Indonesia tersebut,

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, seperti ditulis Rabu (14/10/2015), menegaskan "Harus pajaknya lebih tinggi dan lebih tinggi. Juga investasinya harus mencakup menyentuh rakyat banyak. Harus lebih besar pendapatan negara. Itu harus. Harus lebih baik daripada yang dulu, itu jelas,"

Urusan teknis besaran pajak yang diberikan akan menjadi kewenangan Menteri ESDM Sudirman Said. JK menegaskan pemerintah pusat akan memastikan perundingan dapat menguntungkan kedua pihak. Perundingan ini pun diprediksi berlangsung alot.

"Nah perundingan itu menuju bagaimana ada win-win, ada manfaat besar kepada negara, juga tentu ada manfaat kepada investor mesti begitu. Nah di situlah perundingannya yang ketat.Hingga perundingannya sudah berlangsung lebih setahun ini, bukan main-main ini," papar dia.

Indonesia masih butuh perusahaan yang mampu mengeksploitasi kekayaan alamnya. Namun, hal itu dilakukan dalam batas yang masih normal. Salah satu kompensasi dari eksploitasi yang dilakukan adalah Freeport Indonesia diwajibkan membangun smelter atau pengolahan mineral, hal ini diterangkan oleh Mantan Ketua Umum Golkar .

"‎Keadaan hari ini, masa lalu, masa datang tetap indonesia butuh mengeksploitasi kekayaan alamnya untuk kepentingan bangsa ini," imbuh dia.