Warga DKI Gigit Jari, Rumah DP 0 Rupiah Ditolak

Warga DKI Gigit Jari, Rumah DP 0 Rupiah Ditolak Sumber : Istimewa

WInnetnews.com - Tampaknya warga DKI Jakarta yang ingin segera memiliki rumah dengan harga terjangkau di DKI harus gigit jari, pasalnya DPRD DKI telah menolah usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diajukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 2,3 triliun.

Jakpro sendiri telah mengusulkan dana PMD sebesar Rp 2.3 Triliun yang akan digunakan untuk membangun prasarana LRT fase II sebesar Rp 1.84 Triliun dan juga tidak lupa penyediaan pemukiman program rumah DP 0 rupiah sebesar Rp 531.5 Miliar.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI (Banggar), M. Taufik menyebutkan bahwa ada sejumlah alasan yang menyebabkan pihaknya harus menolak pengajuan PMD BUMD tersebut. Untuk Jakpro ditolak karena terganjal Pergub tentang batas maksimal penerimaan modal daerah. 

"Ada Pergub yang mengatur untuk batas pemberian modal bagi Jakpro,” kata Taufik, Rabu (19/9). 

Selain itu, dana untuk LRT juga tidak disetujui karena dana pembangunan fase pertama harus diaudit dulu. Kita tidak asal mencoret tapi dasarnya kuat, ujarnya. 

Sebelum diputuskan untuk ditolak, sejumlah anggota DPRD sempat adu argumentasi soal boleh atau tidaknya PMD tersebut diloloskan. 

Sebab, Pemprov DKI ternyata telah memberikan modal untuk Jakpro lewat APBD penetapan 2018 sebesar Rp11,6 triliun, termasuk dengan PMD senilai Rp2,2 triliun. 

Pencoretan dana PMD juga dilakukan terhadap PAM Jaya sebesar Rp1,2 triliun. Pasalnya DPRD DKI menilai rencana pembangunan sistem pengelolaan air minum seharusnya menjadi tangungjawan dua swasta yakni Palyja dan Aetra. 

"Bila disetujui bisa tumpang tindih," kata Taufik. 

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengajukan penambahan modal bagi delapan BUMD. Seperti PD Pasar Jaya, Sarana Jaya, Dharma Jaya, PT MRT, PD PAL Jaya, PAM Jaya, Jakpro dan Food Station Tjipinang. 

Namun, DPRD menyetujui PMD Pasar Jaya sebesar Rp166,6 miliar. PMD itu untuk membangun 4 JakGrosir dan pasar tematik. 

PD Dharma Jaya Rp79,4 miliar, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Rp 3,6 triliun untuk penerusan pinjaman. 

PT Pembangunan Sarana Jaya Rp935 miliar. PMD itu digunakan untuk pembangunan awal rumah DP Rp0 di Kelapa Village dan di Lebak Bulus. Kemudian untuk pembebasan lahan, pengembangan Sentra Primer Tanah Abang, dan pembangunan tower rusunami. 

PD PAL Jaya Rp235 miliar untuk pembangunan 6 lokasi mini komunal dan 2 interceptor di Kali Item. Kemudian pemasangan pipa air limbah dan instalasi IPAL di kawasan TB Simatupang dan MH Thamrin.