Skip to main content

Yasonna Akan Revisi PP 99/2012

Yasonna Akan Revisi PP 992012
Yasonna Akan Revisi PP 992012

WinNetNews.com - Kementerian Hukum dan HAM beralasan maraknya kerusuhan di berbagai lembaga pemasyarakatan (LP) akhir-akhir ini salah satunya dipicu gelombang protes mengenai PP No 99 Tahun 2012 yang mengetatkan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana luar biasa, termasuk narkotika.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan para narapidana merasa ada diskriminasi dalam syarat remisi karena harus menjadi justice collaborator terlebih dahulu. Ia berjanji merevisi PP tersebut guna meminimaliasi potensi kericuhan.

Ia menargetkan revisi selesai 1,5 bulan dengan rapat yang intensif bersama Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK. "PP ini menyalahi prosedur, tidak melalui Dirjen PP, sesuatu yang reaktif dibuat tanpa kajian jangka panjang," katanya di Jakarta, kemarin (Minggu, 24/4).

LP Kelas II A Banceuy, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/4) pagi, rusuh dan dibakar setelah narapidana bernama Undang Kosim tewas. Salah seorang warga binaan, Richard, mengatakan kerusuhan itu dipicu kekesalan narapidana terhadap kebijakan LP yang kurang adil.

"Di sini semua banyak kekecewaan yang menumpuk, salah satunya PP 99 dan PP 28. Jadi, hak-hak remisi yang seharusnya keluar, tapi tidak," keluh Richard.

Terkait dengan hal itu, Yasonna ingin aturan remisi bagi napi narkoba, korupsi, dan terorisme menggunakan PP No 32 Tahun 1999 bila PP No 99 Tahun 2012 jadi direvisi. "Baiknya balik ke PP No 32," katanya seraya mengatakan kerugian negara akibat pembakaran LP Banceuy mencapai Rp6 miliar.

Menteri asal PDI Perjuangan itu optimistis bila revisi PP No 99 Tahun 2012 jadi dilakukan, hal itu dapat mengatasi kelebihan kapasitas di LP. Apalagi, kelebihan kapasitas warga binaan juga dapat menjadi pemicu kerusuhan.

disadur dari situs mediaindonesia

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top