YLBHI: Jokowi Tunda Sahkan RKUHP Sementara Tak Tunda RUU Krusial Lain, Ada Apa?

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

YLBHI: Jokowi Tunda Sahkan RKUHP Sementara Tak Tunda RUU Krusial Lain, Ada Apa? Foto: Merdeka

Winnetnews.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pembahasan dan pengesahahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ternyata justru menimbulkan tanda tanya yang lebih besar lagi dari publik. Pasalnya pemerintah tak melakukan hal serupa terhadap rancangan undang-undang lainnya yang juga krusial. Hal ini menyebabkan pemerintah terkesan hanya memilih isu. 

Melansir CNN Indonesia (21/9), Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mempertanyakan langkah Presiden yang tidak campur tangan dalam proses pengesahan rancangan Undang-Undang krusial lain seperti halnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Jokowi memerintahkan penundaan pengesahan RKUHP pada Jumat (20/9), setelah mendapat protes dan tekanan dari masyarakat.

"Ternyata Presiden memilih isu. Ada desakan masyarakat yang sama kerasnya tidak dilakukan hal yang serupa," kata Asfinawati.

Asfinawati

Sejumlah rancangan undang-undang juga semestinya turut dicermati oleh Jokowi karena memiliki kepentingan sama untuk ditunda pengesahaannya.

Asfinawati menyebut undang-undang yang perlu diperhatikan juga oleh Jokowi adalah terkait KPK, Undang-Undang Pemasyarakatan, kemudian terkait Sumber Daya Air.

"Undang-undang Sumber Daya Air yang membuka privatisasi air dan lain-lain itu juga pertanyaan kita bersama, dan pertanyaan yang harus kita lontarkan kepada presiden," paparnya.

Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad juga melontarkan pertanyaan serupa terkait penundaan pengesahan RKUHP ini. Menurut Suparji, RKUHP adalah usulan Presiden dan jajaran pemerintah yang sudah dibahas bertahun-tahun. 

"Kau yang memulai kau yang mengakhiri," katanya.

Masih dikutip dari CNN Indonesia, Suparji mengatakan pihaknya semakin bingung dengan penundaan tersebut. Karena jika Jokowi betul-betul mendengarkan aspirasi rakyat, maka kenapa Jokowi tidak menunda pengesahan RUU KPK.

Ia kemudian juga mempertanyakan apakah ada maksud di balik penundaan pengesahaan satu RUU sementara pengesahan RUU yang lainnya tidak ditunda.

"Kalau sudah membahas dan mengusulkan ya mestinya ditindaklanjuti ke tahap yang selanjutnya. Ada apa kok seperti ada agenda?" tanyanya.

Sebelumnya, Jokowi telah memutuskan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP di DPR.

"Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP Ditunda. Dan, pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (20/9)

Ia pun mengatakan ada 14 pasal yang masih perlu dibahas. Namun tidak membeberkan terkait apa saja pasal-pasal tersebut.

Apa Reaksi Kamu?