Skip to main content

YLKI: Hati-hati Membeli Properti di Area Reklamasi

YLKI: Hati-hati Membeli Properti di Area Reklamasi
YLKI: Hati-hati Membeli Properti di Area Reklamasi

WinNetNews.com - Dengan masih diselidikinya kasus dugaan suap dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk menghentikan transaksi jual beli properti di Area Reklamasi Teluk Jakarta.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan reklamasi di Teluk Jakarta masih terdapat permasalahan yang sangat besar. Selain masih dalam tahap pengembangan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga perizinan dan kelayakan dari sisi lingkungan masih dalam masalah.

“Tetapi ironisnya pengembang (developer) tertentu sudah gencar menawarkan atau mengiklankan penjualan produk properti. Dan sebagian konsumen sudah tergiur untuk membelinya,” kata Tulus, Jumat (8/4).

Dalam pandangan YLKI, lanjutnya, konsumen yang melakukan transaksi membeli properti di area reklamasi Teluk Jakarta posisi hukumnya sangat lemah. Potensi timbul sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari sangat besar.

“Oleh karena itu, demi menghindari pelanggaran hak-hak konsumen di bidang properti, YLKI menyarankan agar konsumen jangan tergiur oleh tawaran atau iklan dari pengembang apapun yang menawarkan produk properti di daerah reklamasi Teluk Jakarta. Sebelum masalah perizinan reklamasi Teluk Jakarta mengalami titik terang,” ujarnya.

Secara detil, pengembang harus mengantongi empat perizinan di bidang properti sebelum memasarkan produk properti. Yaitu, Izin Prinsip, Izin Reklamasi, Izin Pemanfaatan Reklamasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Keempat izin ini dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Saat ini, sejumlah pengembang baru memiliki izin prinsip dari Pemprov DKI. Jadi jangan sekali-sekali melakukan transaksi produk properti hasil reklamasi, apabila pengembang belum memiliki empat perizinan tersebut,” terangnya.

YLKI meminta Pemprov DKI untuk segera menghentikan promosi pemasaran produk properti hasil reklamasi yang tidak didukung empat dokumen perizinan yang dikeluarkan Pemprov DKI.

Hal senada juga disampaikan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Prijanto Soemantri. Meski dua raperda yang mengatur reklamasi dan pemanfaatan lahan reklamasi di Teluk Jakarta belum disahkan, tetapi sudah ada beberapa pengembang yang menjual propertinya kepada masyarakat.

“Penjualan hasil reklamasi, secara jelas pengembang menabrak aturan. Pemprov DKI sendiri tutup mata dan masa bodoh. Bagaimana tidak? Tentunya Pemprov DKI tahu atau ada yang hadir ketika launching Pluit dengan mengajak rakyat beli. Padahal barangnya saja belum jadi, tetapi Pemprov DKI diam saja. Apakah izin pemanfaatan hasil reklamasi sudah ada? Ini patut diduga terjadi kompromi atau transaksi sehingga pelanggaran aturan ini didiamkan,” tegasnya.

disadur dari situs metrotvnews

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top