WinNetNews.com - Pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Penyebabnya, karena adanya tumpang tindih peraturan.Tumpang tindihnya peraturan dinilai menjadi penyebab tidak adanya kewajiban yang jelas terkait perizinan yang harus dipenuhi sebelum penerbitan izin pelaksanaan.Catatan seperti di kutip dari situs Kompas, Jakarta, Selas,19 April 2016. setidaknya ada empat peraturan yang saling tumpang tindih dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.Peraturan itu adalah Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta: Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; serta Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007.&#160;Selama ini, pihak-pihak yang terlibat maupun terkena dampak dari proyek reklamasi Teluk Jakarta memiliki argumentasi sendiri. Landasan regulasinya berbeda-beda, namun mengacu pada salah satu peraturan di atas.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menjadikan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 sebagai acuan. Adapun pasal yang digunakan adalah Pasal 4 yang menyebutkan wewenang dan reklamasi pantai utara ada pada Gubernur DKI Jakarta.Peraturan inilah yang membuat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama"Ahok" menilai dirinya memiliki wewenang untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi.Karena dia menganggap Gubernur DKI sudah diberi kewenangan dari pemerintah pusat.&#160;"Delegasinya itu ada, kamu tanya deh sama mereka. Ada pasalnya, kok. Jangan aku yang ngomong. Wawancara Setneg, Seskab saja deh," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (6/4/2016).Namun, di sisi lain, Kuasa Hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Muhammad Isnur menyatakan, Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tidak berlaku setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008."Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tidak berlaku karena reklamasi terkait penataan ruang," kata Isnur.Namun, Kepala Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan dasar hukum tetap mengacu Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995."Khususnya ada di Pasal 4, mengatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta. Kemudian adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008," kata Tuty, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4/2016).Menurut Tuty, Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tidak mencabut kewenangan pemberian izin oleh Gubernur seperti yang dituangkan dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995."Peraturan yang dicabut itu soal tata ruangnya. Kewenangannya dan perizinan itu tidak dicabut," ujar Tuty. Sumber dari Kompas, JakartaFoto: Kahfi Dirga Cahya

Pemerintah telah memutuskan menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Penyebabnya, karena adanya tumpang tindih peraturan.Tumpang tindihnya per...

peraturan-mana-yang-kini-jadi-acuan-proyek-reklamasi-teluk-jakarta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22579.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22579.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22579.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22579.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22579.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22579.jpg

Peraturan Mana yang Kini Jadi Acuan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta?

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk berharap Bank Pembangunan China (CDB) menggunakan acuan London Interbank Offered Rate (LIBOR) dalam menetapkan tingkat suku bunga pinjaman. Hal ini terkait dengan rencana CDB mengucurkan pinjaman senilai US$ 1 miliar ke BRI, yang 30 persennya dalam bentuk renmimbi.Direktur Keuangan BRI, Haru Koesmahargyo mengatakan CDB sudah berkomitmen untuk memberikan pinjakan senilai US$ 1 miliar ke BRI dengan tenor 3 sampai 10 tahun. Namun, belum ada kesepakatan tingkat suku bunga pinjaman karena masih dalam proses negosiasi, yang diharapkan tuntas pada bulan ini."Ekspektasi kita ya (suku bunga) pasar, kalau tenor 5 tahun ya berdasarkan LIBOR plus 200 basis poin. Tapi kalau Renminbi saya tidak hafal, pakai basis Shanghai soalnya," jelas Haru di gedung BRI, Senin (13/7).Menurut Haru, 70 persen dari total US$ 1 miliar pinjaman CDB akan dikucurkan dalam mata uang dolar AS. Sedangkan 30 persen sisanya atau US$ 300 juta dalam bentuk renmimbi, yang ke depannya akan di-swap melalui Bank Indonesia. "Fasilitas Renminbi dilakukan kalau ada proyek yang membutuhkan mata uang itu untuk proyek yang membutuhkan machinery misalnya," jelas Haru.Sebagai informasi,CDB akan mengucurkan pinjaman kepada BRI, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri Tbk masing-masing US$ 1 miliar. Pinjaman tersebut diperuntukan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air.Mengenai proyek yang akan didanai BRI, Haru menyebut proyek pembangunan rel kereta dari Stasiun Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta. Proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut nantinya dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Railink, perusahaan patungan PT KAI Dengan PT Angkasa Pura II.(cn)

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk berharap Bank Pembangunan China (CDB) menggunakan acuan London Interbank Offered Rate (LIBOR) dalam menetapkan tingkat suku b...

bri-berharap-cdb-gunakan-libor-sebagai-acuan-bunga-pinjaman

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/488.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/488.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/488.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/488.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/488.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/488.jpg

ACUAN

Peraturan Mana yang Kini Jadi Acuan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta?

Latest News

Peraturan Mana yang Kini Jadi Acuan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta?

BRI Berharap CDB Gunakan LIBOR Sebagai Acuan Bunga Pinjaman