WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) reklamasi pantai utara Jakarta.Usai diperiksa, Ahok sempat menyatakan bahwa izin reklamasi tersebut sudah dilakukan sejak era Fauzi Bowo alias Foke menjabat sebagai Gubernur DKI.Terkait pernyataan Ahok itu, KPK beri sinyal untuk memanggil Foke, yang saat ini menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Jerman, untuk dimintai keterangan."Untuk Foke, tergantung penyidik. Apakah memang perlu keterangan dari dia," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriarti saat dikonfirmasi, Rabu (11/5/2016).Saat ditanya, apakah keterangannya dibutuhkan mengenai izin reklamasi di zamannya, dia hanya mengatakan. "Kalau memang dibutuhkan, bisa dimintai keterangan," tandas Yuyuk.Sebelumnya, usai diperiksa Ahok mengatakan, bahwa izin tersebut sudah keluar dari zaman Foke. "Sejak (zaman) Foke. Sejak Foke," kata Ahok.Baca juga: <a href="https://www.winnetnews.com/post/kpk-diminta-lengkapi-bukti-keterlibatan-suap-reklamasi-penggusuran-kalijodo">KPK Diminta Lengkapi Bukti Keterlibatan Suap Reklamasi &amp; Penggusuran Kalijodo</a>Untuk diketahui, izin pelaksanaan untuk Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Desember 2014.Pada kasus Ketua Komisi D DPRD DKI, M. Sanusi diduga telah menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Ariesman Widjaja melalui Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant PT APL terkait proyek reklamasi. Dia langsung ditetapkan tersangka bersama Ariesman dan Trinanda usai diperiksa secara intensif. Sumber: Okezone

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Ranca...

kpk-beri-sinyal-panggil-foke-di-kasus-reklamasi-teluk-jakarta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/25228.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/25228.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/25228.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/25228.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/25228.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/25228.jpg

KPK Beri Sinyal Panggil Foke di Kasus Reklamasi Teluk Jakarta

WinNetNews.com - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, menyesalkan sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap melakukan penggusuran paksa ke permukiman warganya.Pengacara kondang ini menyebut setiap penggusuran yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur tersebut tidak pernah melibatkan DPRD DKI Jakarta untuk membahasnya secara bersama. Bahkan, kata Yusril, anggaran penggusuran Kalijodo menggunakan dana kompensasi dari PT Agung Podomoro Land."Di samping itu juga pembiayaan masalah penggusuran di Kalijodo misalnya itu kan tidak dibicarakan dengan DPRD, tidak dianggarkan dengan DPRD, tapi ujuk-ujuk adalah dana kompensasi yang dibayar oleh PT Agung Podomoro," kata Yusril seperti yang tertulis di laman Okezone, Rabu (11/6/2016).Penggusuran Kalijodo tidak masuk ke sistem keuangan daerah tapi langsung dibayarkan untuk nambahin uang makan polisi dan tentara untuk menyewa traktor. Dan kalau seperti ini dijalankan, itu bisa rusak sistem bernegara kita ini," terangnya.Yusril menjelaskan, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur sistem keuangan yang jelas. Perbendaharaan, kata dia, tidak dapat dilakukan dengan nonbudgeting lantaran itu seperti era otoriter di zaman Presiden Soeharto.&#160;"Karena kita punya UU keuangan negara, kita punya sistem keuangan, punya UU perbendaharaan negara, kita tidak mempunyai lagi anggaran nonbudgeter seperti zaman Pak Harto dulu," terang Yusril.Lebih lanjut Yusril menerangkan, setiap pemerintahan harus menggunakan anggaran sesuai APBN atau APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. ‎Menurutnya, persoalan Pemprov DKI berawal dari ketidakharmonisan antara legeslatif dengan eksekutif."Semua harus masuk ke sistem, baik APBN maupun APBD. Nah, ini harus ditertibkan. Kemudian saya juga mengatakan kurang harmonisnya antara Gubernur DKI dan DPRD itu menimbulkan banyak masalah di DKI. Sehingga capaian pemda itu dari segi penyerapan anggaran, realisasi penerimaan itu jauh di bawah target begitu juga dengan pembiayaan proyek-proyek pembangunan tidak jalan," terangnya.Ke depan, lanjut Yusril, Pemprov DKI tidak lagi menggunakan dana kompensasi atau dana hibah lainnya. Pasalnya, setiap anggaran harus diatur terlebih dahulu di APBD DKI Jakarta."Karena tidak jalan lalu menggunakan dana yang kompensasi, dana denda, dana ketinggian bangunan, kemudian dana CSR yang menurut saya ke depan ini harus ditata ulang sehingga semuanya itu masuk dalam sistem dan harus dianggarkan APBD," tukasnya. Sumber: Okezone

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, menyesalkan sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap melakukan penggusuran paksa ke permu...

penggusuran-kalijodo-tidak-dianggarkan-dprd-tapi-pakai-dana-agung-podomoro-land

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/25208.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/25208.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/25208.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/25208.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/25208.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/25208.jpg

Penggusuran Kalijodo Tidak Dianggarkan DPRD, Tapi Pakai Dana Agung Podomoro Land

WinNetNews.com - Nama Sunny belakangan mencuat. Sunny di media sosial dikait-kaitkan sebagai kerabat Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok.Bahkan isu miring dikaitkan dengan sosok Sunny ini. Di media sosial isu ini begitu kencang. Siapa Sunny ini? Ahok menyebut Sunny Tanuwidjaja.Ahok kemudian memberikan penjelasan. Sunny bukan staf ahlinya dan bukan kerabat istrinya Veronica Tan. Sunny pernah magang di tempat dia untuk menyelesaikan desertasinya.Ahok juga melanjutkan, Sunny juga tak pernah mengatur pertemuan Agung Podomoro Land (APL) dengan DPRD DKI termasuk M Sanusi yang sudah ditahan KPK."Itu bisa dibuktikan. Kamu kira Sanusi bukan orang hebat? Sanusi kerja sama APL, kongsi, sudah lama. Sebelum gua (saya) kenal APL, saya kenal Sanusi duluan. Saya enggak tahu, Thamrin City sudah kongsi ambil tempat, Sanusi kerja sama mereka dulu," tutur Ahok.Ahok sendiri menilai Sunny anak yang baik selama magang. Dia juga tak yakin Sunny mengatur proyek."Kalau dilihat dari anaknya sih, anaknya baik, enggak macam-macam. Masa dia jual nama saya? Toh kalau jual, saya enggak bisa mengubah kebijakan saya. Buat apa? Makanya saya bilang, serahkan ke KPK saja, kalau memang dia 'jual' saya, biar KPK yang ngurus. Kita enggak bisa duga-duga," kata Ahok."Enggak ada desk job, dia sama saja seperti anak magang. Semua orang bebas di rumah saya. Dia kerja dengan orang, sambil mengerjakan skripsi dia juga ikut saya, (guna mengetahui) bagaimana sepak terjang Ahok," lanjut Ahok.Sunny, menurut Ahok, jarang masuk kantor Balai Kota. Ini karena dia juga bekerja di tempat lain. "Kerja di salah satu konglomerat," kata Ahok.Sunny memang punya latar belakang dari lingkungan konglomerat. Ahok menyebut Sunny adalah sepupu konglomerat. Ahok sendiri sering bertemu dengan Sunny dan konglomerat-konglomerat dalam pertemuan yang normal, sekadar makan empek-empek.Soal hubungan dia dengan Sanusi dari DPRD DKI, itu sebatas hubungan pekerjaan yang harus diselesaikannya saja."Kenal Sanusi karena dia pengin dengerin sikap DPRD ke Ahok. Dia lagi buat kajian, dia juga ketemu Pak Prabowo (Subianto), Pak Hasyim (Djojohadikusumo), ketemu konglomerat si Tahir (Sri Datuk Tahir)," kata Ahok. disadur dari situs detik news

Nama Sunny belakangan mencuat. Sunny di media sosial dikait-kaitkan sebagai kerabat Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok.Bahkan isu miring dikaitkan dengan s...

ahok-sunny-nggak-ada-hubungan-dengan-veronica

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21439.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21439.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21439.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21439.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21439.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21439.JPG

Ahok: Sunny Nggak Ada Hubungan dengan Veronica

WinNetNews.com - Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja selesai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 16 jam di kantor KPK. Selanjutnya dia ditahan di rutan Polres Jakpus.Ariesman yang mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye, keluar dari gedung KPK pukul 11.54 WIB, Sabtu (2/4/2016). Dia sebelumnya menyerahkan diri ke KPK pukul 19.55 WIB.Ariesman tak menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan. Dia memilih untuk langsung masuk ke mobil tahanan yang sudah menunggunya di halaman gedung KPK."Ditahan untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Ditahan di rutan Polres Jakpus," ujar plt Jubir KPK Yuyuk Andriarti.Ariesman dijadikan tersangka terkait dengan penyuapan dalam pembahasan Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI serta Trinanda Prihantoro selaku karyawan PT APL sebagai tersangka.Dari tangan Sanusi, tim KPK menyita duit sebesar Rp 1,140 miliar. Dari duit itu, sekitar Rp 140 juta merupakan sisa dari pemberian pertama. Sedangkan, pemberian pertama sendiri dilakukan pada 28 Maret 2016 sebesar Rp 1 miliar. disadur dari situs detik news

Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja selesai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 16 jam di kantor KPK. Selanjutnya dia ditah...

presdir-pt-apl-ditahan-di-rutan-polres-jakpus

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21070.jpg

AGUNG PODOMORO LAND

KPK Beri Sinyal Panggil Foke di Kasus Reklamasi Teluk Jakarta

Latest News

KPK Beri Sinyal Panggil Foke di Kasus Reklamasi Teluk Jakarta

Penggusuran Kalijodo Tidak Dianggarkan DPRD, Tapi Pakai Dana Agung Podomoro Land

Ahok: Sunny Nggak Ada Hubungan dengan Veronica

Presdir PT APL Ditahan di Rutan Polres Jakpus