Winnetnews.com - Ketua tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto alias BW mengungkapkan bahwa pernyataan dari Hakim MK, Arief Hidayat yang mengatakan bahwa Situng KPU merupakan hasil resmi Pilpres 2019 adala sebuah pernyataan yang membuktikan keberpihakan.
&ldquo;Itu sebenarnya dikutip juga oleh salah seorang hakim, dan menurut saya hakim dengan cara argumen seperti itu mengklarifikasi pernyataan dari saksi kepada pihak yang lain, itu sudah keberpihakan,&rdquo; ungkap BW, Jumat (21/6/19).

Menurutnya, hakim telah melakukan suatu tindakan yang tidak profesional atau unprofessional conduct dengan mengutip pernyataan saksi pihak termohon di MK.

&ldquo;Sebaiknya usul saya kalau mau menyatakan seperti itu katakanlah dalam RPH, karena dengan begitu dia sekarang sudah menjelaskan posisinya dia. Itu saya khawatir itu bagian dari unprofessional conduct,&rdquo; jelasnya.

&ldquo;Lihat contohnya ada saksi kami yang diperiksa, setelah diperiksa, dia melakukan klarifikasi. Klarifikasinya tidak ke saksi, tapi ke para pihak. Sekarang pertanyaan saya, apakah ini enggak unprofessional conduct? Saya menduga ini unprofessional conduct,&rdquo; tutur BW.

Ketua tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto alias BW mengungkapkan bahwa pernyataan dari Hakim MK, Arief Hidayat yang mengatakan bahwa Situng KPU merup...

hakim-kutip-jawaban-saksi-kpu-bw-hakim-tidak-profesional

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hakim-kutip-jawaban-saksi-kpu-bw-hakim-tidak-profesional.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hakim-kutip-jawaban-saksi-kpu-bw-hakim-tidak-profesional.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hakim-kutip-jawaban-saksi-kpu-bw-hakim-tidak-profesional.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hakim-kutip-jawaban-saksi-kpu-bw-hakim-tidak-profesional.jpg

image-hakim-kutip-jawaban-saksi-kpu-bw-hakim-tidak-profesional.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hakim-kutip-jawaban-saksi-kpu-bw-hakim-tidak-profesional.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hakim-kutip-jawaban-saksi-kpu-bw-hakim-tidak-profesional.jpg

Hakim Kutip Jawaban Saksi KPU, BW: Hakim Tidak Profesional!

Winnetnews.com - Proses Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK berjalan dengan proses yang terbilang &lsquo;tidak santai&rsquo;. Faktor adanya sanggahan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum paslon 02, Bambang Widjojanto alias BW menjadikan suasana semakin panas.
Hal tersebut diawali ketika saksi yang bernama Idham meberikan kesaksian di persidangan. Pada saat itu Hakim MK, Arief Hidayat memberi pertanyaan kepada saksi, Idham apakah memiliki posisi dalam tim BPN pada Pemilu 2019 lalu.

&ldquo;Pada waktu Pilpres kemarin itu, ada dalam posisi apa, tergabung dalam apa?&rdquo; tanya Arief Hidayat kepada saksi.

&ldquo;Saya di kampung pak,&rdquo; jawab Idham.

&ldquo;Jadi nanti yang akan disampaikan mengenai hal di kampung?&rdquo; tanya Arief.

&ldquo;Mengenai DPT pak, saya mendapatkan DPT dari kantor Gerindra di Jakarta,&rdquo; jawab Idham.

<div style="page-break-after:always">&nbsp;</div>

&ldquo;Jadi anda ini sebagai apa?&rdquo; tanya sang hakim kembali.

&ldquo;Sebagai orang yang diminta untuk menjelaskan persoalan DPT di sidang ini...,&rdquo; ujar Idham.

Saat memberi jawaban, BW tiba-tiba memberi penjelasan terkait orang kampung bisa memilki akses terhadap dunia luas. Dengan sanggahan tersebut, suasana persidangan semakin memanas.

&ldquo;Majelis, saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung,&rdquo; ujar BW.

&ldquo;Bapak sudah men-judgement, solah-olah orang kampung itu hanya mengetahui apa yang di kampung pak,&rdquo; tambah BW.

Arief kemudian menjawab dan meminta BW agar berhenti memberi pernyataan di saat majelis hakim melakukan tanya jawab dengan saksi.

&ldquo;Pak Bambang stop, kalau tidak saya akan minta anda keluar. Saya hanya bertanya terhadap saudara saksi,&rdquo; tegas Arief.

&ldquo;Saya akan menolak. Menurut saya saksi saya ditekan oleh bapak,&rdquo; ujar BW menanggapi imbauan sang Hakim.

Pemeriksaan kembali dilakukan seperti suasana sebelumnya. BW kembali menyimak proses tanya jawab antar saksi dan hakim.

&nbsp;

Proses Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK berjalan dengan proses yang terbilang ‘tidak santai’. Faktor adanya...

lawan-hakim-mk-bw-diancam-keluar-dari-persidangan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-lawan-hakim-mk-bw-diancam-keluar-dari-persidangan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-lawan-hakim-mk-bw-diancam-keluar-dari-persidangan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-lawan-hakim-mk-bw-diancam-keluar-dari-persidangan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-lawan-hakim-mk-bw-diancam-keluar-dari-persidangan.jpg

image-lawan-hakim-mk-bw-diancam-keluar-dari-persidangan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-lawan-hakim-mk-bw-diancam-keluar-dari-persidangan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-lawan-hakim-mk-bw-diancam-keluar-dari-persidangan.jpg

Lawan Hakim MK, BW Diancam Keluar Dari Persidangan

WinNetNews.com - Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru hari ini. Sebagai penyelenggara negara, Anwar melaporkan harta kekayaannya sejumlah Rp 3,9 miliar pada 7 tahun lalu.

Dilihat dari aplikasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Anwar diketahui terakhir melaporkan kekayaannya pada 18 Maret 2011. Ada sejumlah harga bergerak dan tidak bergerak yang dilaporkan Anwar.

Dari tanah dan bangunan, dilaporkan 17 aset diperolehnya dari warisan. Sebagian besar berada di Bima, kampung halaman Anwar, sementara sisanya di Bekasi. Dari aset tersebut, bangunan seluas 216 m persegi seharga Rp 700.000.000 merupakan yang paling mahal nilainya.

Sementara dari perolehannya sendiri, Anwar memiliki 8 aset yang tersebar di Bima, Bekasi, Tangerang, dan Lumajang. Nilai tertinggi dari aset tersebut bernilai Rp 133.035.000 untuk tanah dan bangunan seluas 801 meter persegi dan 136 meter persegi.

Jumlah total untuk seluruh aset tak bergerak tersebut adalah Rp 2.266.473.000.

Anwar juga memiliki 1 motor dan 4 mobil senilai total Rp 297.478.000. Tunggangannya yang termahal Rp 123.423.000 dan Rp 100.000.000 untuk mobil bermerek Toyota.

Anwar juga melaporkan memiliki investasi surat berharga senilai total Rp 522.500.000; giro setara kas senilai Rp 802.625.412; serta piutang Rp 85.000.000.

Anwar merupakan hakim konstitusi utusan Mahkamah Agung (MA) pertama yang menjabat kursi Ketua MK. Dia menggantikan Ketua MK sebelumnya, Arief Hidayat, dan akan menjabat hingga 2020 mendatang. (detikcom) 
&nbsp;

Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru hari ini. Sebagai penyelenggara negara, Anwar melaporkan harta kekayaannya sejumlah Rp 3,9...

wahketua-mk-yang-baru-lapor-kekayaannya-7-tahun-lalu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-wahketua-mk-yang-baru-lapor-kekayaannya-7-tahun-lalu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-wahketua-mk-yang-baru-lapor-kekayaannya-7-tahun-lalu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-wahketua-mk-yang-baru-lapor-kekayaannya-7-tahun-lalu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-wahketua-mk-yang-baru-lapor-kekayaannya-7-tahun-lalu.jpg

image-wahketua-mk-yang-baru-lapor-kekayaannya-7-tahun-lalu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-wahketua-mk-yang-baru-lapor-kekayaannya-7-tahun-lalu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-wahketua-mk-yang-baru-lapor-kekayaannya-7-tahun-lalu.jpg

Wah...Ketua MK yang Baru Lapor Kekayaannya 7 Tahun Lalu

WinNetNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar voting pemilihan Ketua MK pagi ini. Pemilihan dengan cara voting ini dilakukan oleh 9 hakim dan menghasilkan sebagai Anwar Usman sebagai Ketua MK periode 2018-2020.

Aturan main dalam voting ini, para hakim diperbolehkan menjadi calon ketua. Dari 9 hakim konstitusi, hanya Arief Hidayat yang tak boleh mencalonkan ketua lagi.

Proses voting dilakukan di ruang panel 2, Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (2/4/2018).

Voting pertama dilakukan oleh Arief Hidayat dilanjutkan 8 hakim lainnya. Para hakim menulis nama dalam sebuah kertas dan memasukkannya ke sebuah kotak.&nbsp;

Hasilnya, hakim konstitusi Anwar Usman mengantongi 5 suara disusul Suhartoyo mengantongi 4 suara. Dengan demikian, Anwar kini resmi menggantikan Arief Hidayat. (detikcom) 
&nbsp;

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar voting pemilihan Ketua MK pagi ini. Pemilihan dengan cara voting ini dilakukan oleh 9 hakim dan menghasilkan sebagai Anwar Us...

unggul-atas-suhartoyo-anwar-usman-terpilih-jadi-ketua-mk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-unggul-atas-suhartoyo-anwar-usman-terpilih-jadi-ketua-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-unggul-atas-suhartoyo-anwar-usman-terpilih-jadi-ketua-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-unggul-atas-suhartoyo-anwar-usman-terpilih-jadi-ketua-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-unggul-atas-suhartoyo-anwar-usman-terpilih-jadi-ketua-mk.jpg

image-unggul-atas-suhartoyo-anwar-usman-terpilih-jadi-ketua-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-unggul-atas-suhartoyo-anwar-usman-terpilih-jadi-ketua-mk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-unggul-atas-suhartoyo-anwar-usman-terpilih-jadi-ketua-mk.jpg

Unggul Atas Suhartoyo, Anwar Usman Terpilih Jadi Ketua MK

WinNetNews.com - Mahkamah Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat akan memilih Ketua MK periode 2018-2020.

&quot;MK akan menggelar RPH pemilihan Ketua MK periode 2018-2020 pada Senin (24/4) pukul 08.30 WIB,&quot; ujar,&quot; jelas Humas MK dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/4/2018).

Sore nanti, Ketua MK terpilih akan diambil sumpahnya. Acara pengambilan sumpah akan digelar di gedung MK.

&quot;Dilanjutkan dengan Pengucapan Sumpah Ketua MK terpilih pukul 15.00 WIB di Gedung MK,&quot; tulis Humas MK.

Sebelumnya, Rapat permusyarawatan hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Arief Hidayat tak bisa lagi menjadi Ketua MK. Sebab, ia sudah 2 kali menjabat ketua. Untuk itu pemilihan Ketua MK baru akan diadakan hari ini.

&quot;Sebagaimana diketahui Arief Hidayat telah mengakhiri masa jabatan sebagai hakim konstitusi periode 2013-2018 dan mengucap sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2018-2023 pada Selasa (27/3) kemarin di Istana Negara. Dengan berakhirnya masa jabatan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi tersebut, maka sesuai dengan UU Nomor 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pasal 2 ayat 6 PMK Nomor 3/2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, jabatan Arief Hidayat sebagai Ketua MK juga berakhir,&quot; ucap Wakil Ketua MK, Anwar Usman. (detikcom)

Mahkamah Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat akan memilih Ketua MK periode 2018-2020."MK akan menggelar RPH pemilihan Ketua...

hari-ini-mk-akan-lakukan-pemilihan-ketuanya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hari-ini-mk-akan-lakukan-pemilihan-ketuanya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hari-ini-mk-akan-lakukan-pemilihan-ketuanya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hari-ini-mk-akan-lakukan-pemilihan-ketuanya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hari-ini-mk-akan-lakukan-pemilihan-ketuanya.jpg

image-hari-ini-mk-akan-lakukan-pemilihan-ketuanya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hari-ini-mk-akan-lakukan-pemilihan-ketuanya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hari-ini-mk-akan-lakukan-pemilihan-ketuanya.jpg

Hari Ini MK Akan Lakukan Pemilihan Ketuanya

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Pelantikan ini sebagai tindak lanjut dari keputusan DPR yang menetapkan Arief Hidayat kembali menjadi Hakim Konstitusi.

Arief Hidayat dilantik pada pukul 14.15 WIB berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129 P 2017 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi. Keppres ini ditanda tangani oleh Kepala Negara pada 18 Desember 2017.

Usai pelantikan, Arief Hidayat mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi. Dia berjanji akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya.

&quot;Bismillah. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa,&quot; ucap Arief Hidayat dengan suara lantang.

Dalam pelantikan ini, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Arief Hidayat pernah dilantik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Hakim Konstitusi pada 1 April 2013. Saat itu, SBY menjabat sebagai Presiden RI keenam.

Setelah dua tahun menjadi Hakim Konstitusi, Arief Hidayat terpilih menjadi Ketua MK menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya pada 7 Januari 2015. Arief kemudian terpilih kembali menjadi Ketua MK untuk periode kedua pada Juli 2017.

Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Arief Hidayat merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro. Dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, dan Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan. (liputan6com)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Pelantikan ini...

arief-hidayat-dilantik-sebagai-hakim-konstitusi-untuk-kedua-kalinya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-arief-hidayat-dilantik-sebagai-hakim-konstitusi-untuk-kedua-kalinya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-arief-hidayat-dilantik-sebagai-hakim-konstitusi-untuk-kedua-kalinya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-arief-hidayat-dilantik-sebagai-hakim-konstitusi-untuk-kedua-kalinya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-arief-hidayat-dilantik-sebagai-hakim-konstitusi-untuk-kedua-kalinya.jpg

image-arief-hidayat-dilantik-sebagai-hakim-konstitusi-untuk-kedua-kalinya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-arief-hidayat-dilantik-sebagai-hakim-konstitusi-untuk-kedua-kalinya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-arief-hidayat-dilantik-sebagai-hakim-konstitusi-untuk-kedua-kalinya.jpg

Arief Hidayat Dilantik Sebagai Hakim Konstitusi untuk Kedua Kalinya

WinNetNews.com - Ketua MK Arief Hidayat dijatuhkan sanksi ringan karena bertemu anggota DPR secara tidak resmi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai sanksi ringan tersebut tidak tepat.

&quot;Ini (sanksi terhadap Ketua MK) sama sekali tidak tepat karena standar hakim sangat tinggi, itu catatannya. Kalaupun ketemu dengan berbagai alasan sempat dibahas panjang karena undangan, mana notulensinya?&quot; ujar pendiri PSHK Bivitri Susanti saat dihubungi, Selasa (16/1/2018) malam.

Bivitri mengatakan, kredibilitas MK bisa tercoreng karena pelanggaran etik yang dilakukan Arief. Apalagi saat tahun politik ini, bukan tak mungkin Arief akan memutuskan aneka sidang sengketa Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

&quot;Jadi dengan itu menurut saya sanksinya tidak ringan, hakim yang kita bicarakan dan akan memutuskan konstitusi UU dan juga menjelang Pilkada dan Pemilu untuk menyelesaikan sengketa. Menurut saya berbahaya kalau punya hakim MK yang perilakunya seperti ini, nanti legitimasi kurang karena yang orang ingat dia punya problem etik,&quot; jelas Bivitri.

Ini adalah sanksi kedua bagi Arief. Sebelumnya ia pernah mendapat sanksi terkait katabelece ke pejabat Kejagung.

Sanksi kedua yang diberikan terhadap Arief karena pertemuannya dengan anggota Komisi III DPR jelang fit and proper test hakim MK di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat. Atas perbuatannya itu, Arief dikenai sanksi lisan oleh Dewan Etik.

&quot;Saya sendiri mengusulkan untuk ditetapkan untuk melakukan pelanggaran berat. Tetapi saya tidak sendiri bisa memutuskan sehingga dalam keputusan bersama dengan melihat alat bukti dan keyakinan,&quot; ujar Ketua Dewan Etik Achmad Roestandi di gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/1). (detikcom) 
&nbsp;

Ketua MK Arief Hidayat dijatuhkan sanksi ringan karena bertemu anggota DPR secara tidak resmi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai sanksi r...

ketemu-anggota-dewan-ketua-mk-kena-sanksi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ketemu-anggota-dewan-ketua-mk-kena-sanksi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ketemu-anggota-dewan-ketua-mk-kena-sanksi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ketemu-anggota-dewan-ketua-mk-kena-sanksi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ketemu-anggota-dewan-ketua-mk-kena-sanksi.jpg

image-ketemu-anggota-dewan-ketua-mk-kena-sanksi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ketemu-anggota-dewan-ketua-mk-kena-sanksi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ketemu-anggota-dewan-ketua-mk-kena-sanksi.jpg

Ketemu Anggota Dewan, Ketua MK Kena Sanksi

WinNetNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengadili gugatan soal lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). MK menyatakan perumusan delik LGBT dalam hukum pidana Indonesia masuk wewenang DPR-Presiden.&nbsp;

&quot;Amar putusan menolak permohonan untuk seluruhnya,&quot; ucap Ketua MK Arief Hidayat, dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Dalam pertimbangannya, majelis menganggap, kewenangan menambah unsur pidana baru dalam suatu undang-undang bukanlah kewenangan MK. Melainkan kewenangan dari Presiden dan DPR.

&quot;Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR. MK tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik hukum pidana,&quot; ujar anggota majelis, hakim Maria Farida dalam pertimbangannya.

Gugatan itu diajukan oleh guru besar IPB dkk, Euis Sunarti. Penggugat yang juga guru besar IPB beserta 11 temannya yang meminta MK meluaskan makna pasal asusila dalam KUHP yaitu pasa 284, 285 dan 292. Dalam gugatannya itu, Euis dkk berharap kumpul kebo dan homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara. (detikcom) 
&nbsp;

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengadili gugatan soal lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). MK menyatakan perumusan delik LGBT dalam hukum pidana In...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mk-tolak-adili-gugatan-soal-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mk-tolak-adili-gugatan-soal-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mk-tolak-adili-gugatan-soal-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mk-tolak-adili-gugatan-soal-lgbt.jpg

image-mk-tolak-adili-gugatan-soal-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mk-tolak-adili-gugatan-soal-lgbt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mk-tolak-adili-gugatan-soal-lgbt.jpg

MK Tolak Adili Gugatan Soal LGBT

WinNetNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kebahagiaan bagi karyawan yang ingin menikahi pasangannya dalam 1 kantor. MK memperbolehkan pernikahan antar-rekan satu kantor karena itu sesuai konstitusi dan hak manusia yang hakiki.

&quot;Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,&quot; putus Ketua MK Arief Hidayat, dalam sidang di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Arief menyatakan Pasal 153 ayat 1 UU No 13/2013 tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dia mengatakan permohonan para penggugat beralasan menurut hukum.

MK menyatakan frasa &#39;kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama&#39; dibatalkan dan tidak mengikat.

&quot;Permohonan pemohon beralasan menurut hukum,&quot; ucapnya.

Gugatan ini diajukan 8 karyawan. Mereka adalah Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.

Kedelapan orang itu meminta agar Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan dibatalkan sepanjang frasa &#39;kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama&#39;. (detikcom)

Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kebahagiaan bagi karyawan yang ingin menikahi pasangannya dalam 1 kantor. MK memperbolehkan pernikahan antar-rekan satu kantor...

mk-ijinkan-pernikahan-antar-rekan-satu-kantor

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mk-ijinkan-pernikahan-antar-rekan-satu-kantor.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mk-ijinkan-pernikahan-antar-rekan-satu-kantor.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mk-ijinkan-pernikahan-antar-rekan-satu-kantor.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mk-ijinkan-pernikahan-antar-rekan-satu-kantor.jpg

image-mk-ijinkan-pernikahan-antar-rekan-satu-kantor.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mk-ijinkan-pernikahan-antar-rekan-satu-kantor.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mk-ijinkan-pernikahan-antar-rekan-satu-kantor.jpg

MK Ijinkan Pernikahan Antar-rekan Satu Kantor

WinNetNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan angin segar kepada warga Penghayat Kepercayaan. Mulai saat ini, para Penghayat Kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom agama yang terdapat di KTP.

&quot;Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,&quot; putus Ketua MK Arief Hidayat, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2017).

Arief berpendapat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut juga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

&quot;Menyatakan kata &#39;agama&#39; dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk &#39;kepercayaan&#39;,&quot; ucap Arief.

Menurut Arief gugatan para pemohon yang terdiri dari para penganut penghayat kepercayaan memiliki landasan hukum.

&quot;Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata &#39;agama&#39; sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk &#39;kepercayaan&#39;,&quot; ucapnya.

Gugatan ini diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk. Gugatan ini dilakukan agar para penghayat kepercayaan bisa menulis kepercayaannya di kolom KTP. (detikcom)

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan angin segar kepada warga Penghayat Kepercayaan. Mulai saat ini, para Penghayat Kepercayaan diakui dan bisa ditulis di kolom...

penghayat-kepercayaan-diakui-dan-bisa-ditulis-dalam-kolom-agama-di-ktp

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-penghayat-kepercayaan-diakui-dan-bisa-ditulis-dalam-kolom-agama-di-ktp.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-penghayat-kepercayaan-diakui-dan-bisa-ditulis-dalam-kolom-agama-di-ktp.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-penghayat-kepercayaan-diakui-dan-bisa-ditulis-dalam-kolom-agama-di-ktp.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-penghayat-kepercayaan-diakui-dan-bisa-ditulis-dalam-kolom-agama-di-ktp.jpg

image-penghayat-kepercayaan-diakui-dan-bisa-ditulis-dalam-kolom-agama-di-ktp.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-penghayat-kepercayaan-diakui-dan-bisa-ditulis-dalam-kolom-agama-di-ktp.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-penghayat-kepercayaan-diakui-dan-bisa-ditulis-dalam-kolom-agama-di-ktp.jpg

Penghayat Kepercayaan Diakui dan Bisa Ditulis dalam Kolom Agama di KTP

WinNetNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dipimpin hakim konstitusi Arief Hidayat. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan tantangan MK ke depannya akan lebih berat lagi.&quot;Pertama-tama kita ucapkan selamat dulu ke Pak Arief, tetapi tantangan ke depan makin besar. Karena patut dicatat dalam kepemimpinan Pak Arief sebelumnya ada beberapa hal yang mundur seperti lamanya membacakan putusan. Mungkin ke depan hakim harus lebih memprioritaskan penyelesaian kasus atau perkara karena itulah tugas utama MK,&quot; ujar Refly saat dihubungi wartawan, Minggu (16/7/2017).Menurut Refly tugas-tugas MK yang sifatnya seremonial sudah harus dikesampingkan terlebih dulu. Karena tugas utama MK tidak lain untuk penyelesaian perkara konstitusi.&quot;Sehingga periode kedua Pak Arief ini putusan MK harus bisa melebihi ekspektasi masyarakat paling tidak akan mengingkari para pencari keadilan. Karena pepatah mengatakan &#39;Justice delayed is Justice denied&#39; keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diingkari,&quot; paparnya.Hal berikutnya yang diingatkan Refly ialah integritas para hakim MK. Mengingat kasus OTT yang dialami Patrialis Akbar juga terjadi dalam periode kepemimpinan Arief Hidayat.&quot;Tidak boleh dilupakan kasus Akil Muchtar saja sudah luar biasa, kemudian kasus OTT Patrialis kembali terjadi. Ada problem integritas di MK ini. Makanya Pak Arief harus menjaga itu,&quot; lanjutnya.&quot;Terakhir untuk terus meningkatkan kualitas MK, sehingga putusan MK bisa menjadi solusi dan guidance bagi pencari keadilan bahkan sumber ilmu pengetahuan yang mencerahkan,&quot; tutupnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dipimpin hakim konstitusi Arief Hidayat. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan tantangan MK ke depannya akan lebih b...

mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

Mahkamah Konstitusi Kembali Dipimpin Arief Hidayat

WinNetNews.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2017-2020.Arief terpilih secara aklamasi dalam musyawarah yang dilakukan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).&quot;Musyawarah mufakat memberikan amanah kepada saya melanjutkan kepemimpinan,&quot; kata Arief dalam konferensi pers usai musyawarah yang dilakukan bersama delapan hakim konstitusi lainnya, Jumat.Arief mengatakan, dalam proses musyawarah, sebelum menetukan ketua MK, semua hakim konstitusi menyampaikan pandangan, saran, kritik yang ditujukan untuk ketua terpilih.&quot;Musyawarah berjalan luar biasa kekeluargaan tak mengurangi independensi dan imparsialitas hakim. Setiap hakim menyampaikan kritik dan saran pendapat yang sebetulnya masukan untuk ketua terpilih,&quot; kata Arief.Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah mengatakan bahwa 2018 akan kembali dilakukan pemilihan ketua MK meskipun saat ini Arief terpilih sebagai ketua MK untuk periode 2017-2020.Sebab, masa jabatan Arief sebagai hakim konstitusi akan berakhir pada April 2018.&quot;Karena jabatan hakim beliau berakhir April 2018, otomatis (jabatan) sebagai ketua (MK) berakhir juga,&quot; kata dia.Pergantian ketua MK dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Arief Hidayat selaku ketua MK periode 2015-2017.Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan MK Nomor 3/2012 menyebutkan bahwa, &quot;Ketua dan wakil ketua MK yang terpilih sebagaimana dimaksud Ayat 1 dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan&quot;.Dengan demikian, Arief dapat terpilih kembali sebagai ketua MK.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2017-2020.Arief terpilih secara aklamasi dalam musyawarah yang dilakuk...

ketua-mk-kembali-dijabat-arief-hidayat-hingga-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ketua-mk-kembali-dijabat-arief-hidayat-hingga-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ketua-mk-kembali-dijabat-arief-hidayat-hingga-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ketua-mk-kembali-dijabat-arief-hidayat-hingga-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ketua-mk-kembali-dijabat-arief-hidayat-hingga-2020.jpg

image-ketua-mk-kembali-dijabat-arief-hidayat-hingga-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ketua-mk-kembali-dijabat-arief-hidayat-hingga-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ketua-mk-kembali-dijabat-arief-hidayat-hingga-2020.jpg

Ketua MK Kembali Dijabat Arief Hidayat Hingga 2020

WinNetNews.com - Masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat berakhir hari Jumat (14/7). Pemilihan ulang jabatan ketua digelar sesuai Peraturan MK 13/ 2012.&quot;Tanggal 14 nanti pemilihan, setelah itu akan ada pengambilan sumpah hakim Ketua MK terpilih,&quot; ujar Sekjen MK Guntur Hamzah, Kamis (13/7/2017).Guntur mengatakan untuk pemilihan ulang jabatan Ketua MK dilakukan sebagaimana telah ditulis mekanismenya di dalam peraturan MK 3/2012.&quot;Pertama, musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Kedua, kalau aklamasi tidak tercapai digelar pemungutan suara,&quot; ucap Guntur.Guntur mengatakan kalau delapan hakim konstitusi dan juga Arief memiliki kesempatan sama. Setelah terpilih jabatan Ketua MK, akan diambil sumpahnya.&quot;Nanti ketua terpilih, dengan bapak ibu hakim akan menyampaikan hasilnya semacam press conference ,&quot; ujar Guntur.

Masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat berakhir hari Jumat (14/7). Pemilihan ulang jabatan ketua digelar sesuai Peraturan MK 13/ 2012."T...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mk-akan-laksanakan-pemilihan-ketua-baru.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mk-akan-laksanakan-pemilihan-ketua-baru.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mk-akan-laksanakan-pemilihan-ketua-baru.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mk-akan-laksanakan-pemilihan-ketua-baru.jpg

image-mk-akan-laksanakan-pemilihan-ketua-baru.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mk-akan-laksanakan-pemilihan-ketua-baru.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mk-akan-laksanakan-pemilihan-ketua-baru.jpg

ARIEF HIDAYAT

Hakim Kutip Jawaban Saksi KPU, BW: Hakim Tidak Profesional!

Latest News

Hakim Kutip Jawaban Saksi KPU, BW: Hakim Tidak Profesional!

Lawan Hakim MK, BW Diancam Keluar Dari Persidangan

Wah...Ketua MK yang Baru Lapor Kekayaannya 7 Tahun Lalu

Unggul Atas Suhartoyo, Anwar Usman Terpilih Jadi Ketua MK

Hari Ini MK Akan Lakukan Pemilihan Ketuanya

Arief Hidayat Dilantik Sebagai Hakim Konstitusi untuk Kedua Kalinya

Ketemu Anggota Dewan, Ketua MK Kena Sanksi

MK Tolak Adili Gugatan Soal LGBT

MK Ijinkan Pernikahan Antar-rekan Satu Kantor

Penghayat Kepercayaan Diakui dan Bisa Ditulis dalam Kolom Agama di KTP

Mahkamah Konstitusi Kembali Dipimpin Arief Hidayat

Ketua MK Kembali Dijabat Arief Hidayat Hingga 2020

MK Akan Laksanakan Pemilihan Ketua Baru