Winnetnews.com - Sistem e-rekap diprediksi dapat memudahkan pekerjaan adminstrasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pilkada 2020 yang akan digelar serentak di 270 daerah di Indonesia.

Menyikapi adanya sistem tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menilai jika sistem e-rekap tersebut harus diatur dalam Undang-Undang agar ada kepastian hukumnya.

Abhan menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini tengah berupaya mendorong wacana e-rekap di Pilkada 2020. Upaya ini penting dilakukan agar pekerjaan administrasi serta memangkas waktu dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara.

&quot;Sama halnya saat ini KPU ingin mendorong di dalam Pilkada 2020 adanya e-rekap. E-rekap agar tidak banyak waktu yang dibutuhkan dan juga mengurangi soal misalnya akibat begitu tingginya kerjaan administrasi kemudian petugas KPPS sampai meninggal didorong untuk dilakukan e-rekap,&quot; ujar Abhan dalam Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dengan tema &lsquo;Evaluasi Pemilu Serentak 2019&rsquo; di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) seperti dilansir Detik.com.

Abhan mengatakan e-rekap dapat mengalami masalah hukum karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. KPU dinilai akan mendapatkan masalah apabila ada pihak yang menuntut e-rekap itu.

&quot;Tetapi saya kira ini akan menjadi problem masalah hukum adalah ketika di undang-undang sendiri tidak mengatur soal e-rekap. Sehingga kalau KPU mengatakan bahwa hitungan yang sah adalah e-rekap ini akan menjadi problem. Karena tidak ada dasar hukum yang kuat di dalam UU 10/2016,&quot; katanya.

Dengan demikian, Bawaslu menilai perlu adanya undang-undang yang mengatur soal e-rekap tersebut sehingga ada kepastian hukum dalam digitalisasi pemilu.

&quot;Jadi catatan kami adalah bagaimana undang-undang menjamin kepastian hukum di dalam proses digitalisasi administrasi pemilu,&quot; sebut Abhan. [dtc]

Sistem e-rekap diprediksi dapat memudahkan pekerjaan adminstrasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pilkada 2020 yang akan digelar serentak di 2...

sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. [Foto: balitribune.co.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sistem-e-rekap-diprediksi-permudah-kpps-di-pilkada-2020.jpg

Sistem E-Rekap Diprediksi Permudah KPPS di Pilkada 2020

Winnetnews.com -&nbsp;Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan berlangsung pada September 2020. Sejumlah langkah pun dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Basawlu) selaku penyelenggara Pemilu demi kelancaran gelaran pesta demokrasi di daerah tersebut.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Bawaslu yakni sedang menyusun indeks kerawanan Pilkada Serentak 2020 sebagai langkah pencegahan konflik politik dan praktik kecurangan.

&quot;Kami sedang menyusun indeks kerawanan pilkada sebagai pemetaan terhadap beberapa daerah yang dianggap lebih rawan,&quot; kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro di Koba, seperti dikutip dari Liputan6.com dari Antaranews.com, Selasa (22/10).

Ia menjelaskan, pemetaan terhadap indeks kerawanan pilkada ini sangat penting sebagai tolak ukur bagi Bawaslu dalam melakukan peningkatan pengawasan.

&quot;Dalam menyusun indeks kerawanan pilkada tersebut ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan sehingga terpetakan daerah mana saja yang dianggap rawan,&quot; ujarnya.

Ia menjelaskan di antara indikator tersebut adalah tingkat pendidikan masyarakat, sumber daya manusia penyelenggara dan keterlibatan ASN dalam berpolitik praktis.

&quot;Dengan adanya indeks kerawanan pilkada tersebut, maka pihak Bawaslu lebih fokus melakukan pengawasan dan antisipasi dini untuk mencegah terjadinya persoalan yang timbul dalam pilkada,&quot; ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa daerah nanti yang dianggap rawan maka diperkuat kekuatan personel Bawaslu sehingga bisa dilakukan antisipasi dini.

&quot;Tentu saja pilkada partisipatif tetap menjadi fokus kami, dengan melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil,&quot; tandasnya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan berlangsung pada September 2020. Sejumlah langkah pun dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Basawlu) selak...

langkah-bawaslu-cegah-konflik-politik-dan-kecurangan-jelang-pilkada-serentak-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-langkah-bawaslu-cegah-konflik-politik-dan-kecurangan-jelang-pilkada-serentak-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-langkah-bawaslu-cegah-konflik-politik-dan-kecurangan-jelang-pilkada-serentak-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-langkah-bawaslu-cegah-konflik-politik-dan-kecurangan-jelang-pilkada-serentak-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-langkah-bawaslu-cegah-konflik-politik-dan-kecurangan-jelang-pilkada-serentak-2020.jpg

image-langkah-bawaslu-cegah-konflik-politik-dan-kecurangan-jelang-pilkada-serentak-2020.jpg

Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro. [Foto: WJToday]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-langkah-bawaslu-cegah-konflik-politik-dan-kecurangan-jelang-pilkada-serentak-2020.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-langkah-bawaslu-cegah-konflik-politik-dan-kecurangan-jelang-pilkada-serentak-2020.jpg

Langkah Bawaslu Cegah Konflik Politik dan Kecurangan Jelang Pilkada Serentak 2020

Winnetnews.com -&nbsp;Pengajuan uji materi UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi didorong agar dipercepat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) terkait pasal yang menggunakan frasa Panwas Kabupaten/Kota untuk dprioritaskan MK.

Menurut Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, hal tersebut bertentangan dengan UUD 1954 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota.

&ldquo;Kami meminta MK untuk mempertimbangkan agar penyelesaian perkara dapat dipercepat, sehingga sejalan dengan tahapan Pilkada 2020 yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada 2020,&rdquo; terang Surya seperti dilansir Republika, Jum&rsquo;at (11/10).

Bahkan, nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih disebut Panwas Kabupaten/Kota di UU Pilkada menjadi permasalahan bagi pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, sejumlah pemerintah daerah (oemda) menganggap Bawaslu Kabupaten/Kota bukan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pilkada.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783055.jpg" width="800" />
<figcaption>Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen. [Foto: Tribunnews]</figcaption>
</figure>
</div>

Namun, persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah justru tertunda karena ketidakhadiran pihak DPR dan Pemerintah. DPR beralasan belum ada alat kelengkapan dewan (AKD) karena baru saja dilantik dan Pemerintah menyatakan belum siap sehingga meminta sidang ditunda.

&quot;Untuk penundaan sidang sesuai yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konsitusi yang memimpin sidang tadi atas permintaan pemerintah dan DPR yang belum siap dengan keterangannya,&quot; jelas Surya.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum pemohon perkara, Slamet Santoso mengaku&nbsp;kecewa pemerintah belum siap memberikan keterangan sesuai jadwal persidangan yang sudah ditentukan. Menurutnya, MK telah memberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan keterangan dalam persidangan.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="400" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783169.jpg" width="800" />
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: Merdeka]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Pada prinsipnya kami kecewa terkait pemerintah belum siap memberikan keterangan di persidangan yang sudah di jadwalkan oleh Mahkamah,&quot; jelas Slamet.

Ia berharap, sidang selanjutnya akan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan yakni Senin, 21 Oktober 2019 mendatang. Sebab, pemohon meminta MK agar permohonannya diprioritaskan pemeriksaanya dengan alasan tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai.

Menurut Slamet, dengan belum adanya putusan maka belum ada kepastian hukum khususnya terkait kelembagaan pengawas di tingkat kabupaten/kota. Sebelumnya, ia sudah berharap sidang berjalan lancar yang kemudian dilanjutkan sidang agenda pemeriksaan ahli.

&quot;Akan tetapi dengan belum siapnya Pemerintah maka sidang selanjutnya yang seharusnya masuk tahap selanjutnya menjadi tertunda. Harapanya sidang selanjutnya tidak ada penundaan dan Pemerintah atau DPR siap memberikan keterangan,&quot; jelas Slamet.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783758.jpeg" width="800" />
<figcaption>Ilustrasi Pilkada. [Foto: Kabar24]</figcaption>
</figure>
</div>

MK menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) pada Kamis (10/10). Akan tetapi, persidangan kemudian ditunda karena pemerintah belum siap dan DPR tak hadir.

&quot;Kemudian karena DPR berhalangan, kemudian dari kuasa presiden juga ada surat permintaan untuk menunda persidangan karena belum siap,&quot; ujar Ketua Sidang Anwar Usman saat persidangan di Gedung MK, Kamis (10/10).

Ia mengatakan, MK menerima surat permintaan untuk menunda persidangan dari pihak pemerintah. Selain itu, DPR tak hadir karena anggota periode 2019-2024 baru saja dilantik dan belum menyelesaikan alat kelengkapan dewan (AKD).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="449" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783568.jpg" width="800" />
<figcaption>Kantor Bawaslu Sumbar. [Foto: Tribunnews]</figcaption>
</figure>
</div>

&quot;Memang kami dari pemerintah belum siap karena masih koordinasi dengan kementerian terkait untuk pembahasan keterangan presiden ini,&quot; kata Purwoko selaku pihak Pemerintah yang hadir dalam persidangan tersebut menjawab pertanyaan Hakim Anwar.

Dengan demikian, persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah ditunda. Persidangan akan digelar kembali pada Senin, 21 Oktober 2019 mendatang pukul 11.00 WIB.

&quot;Baik kalau begitu persidangan ini belum bisa dilanjutkan untuk itu sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, jam 11.00 WIB dengan acara mendengarkan keterangan DPR dan Presiden,&quot; tutur Anwar Usman.

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="533" src="/uploads/images/Khalied Malvino-1570783642.jpg" width="800" />
<figcaption>Ketua MK, Anwar Usman. [Foto: Kabar24]</figcaption>
</figure>
</div>

Permohonan perkara nomor 48/PUU-XVII/2019 diajukan kleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Norma yang diuji adalah Pasal 1 angka 17 frasa &quot;panwas kabupaten/kota&quot;, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa &quot;masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal.

Dalam sidang sebelumnya pada 26 September, pemohon menjelaskan, pihaknya telah memperbaiki pasal-pasal yang terkait dengan kelembagaan pengawas. Dengan adanya pasal tersebut pemohon harus melakukan rekrutmen ulang.

Sementara untuk nomenklatur, pemohon meminta MK agar nomenklatur atau terminologi panwas kabupaten/kota sebagaimana diatur Pasal 1 angka 17 UU Pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota merujuk UU Pemilu yang bersifat tetap.

Pengajuan uji materi UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi didorong agar dipercepat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) terkait p...

upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-upaya-bawaslu-sumbar-dorong-mk-percepat-uji-materi-uu-pilkada.jpg

Upaya Bawaslu Sumbar Dorong MK Percepat Uji Materi UU Pilkada

WinNetNews.com - Tiga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar pertemuan tripartit sore ini. Pertemuan akan membahas polemik eks napi korupsi nyaleg.&nbsp;

&quot;Iya pertemuan hari ini, bakda magrib,&quot; kata Ketua DKPP Harjono ketika dikonfirmasi, Rabu, 5 September 2018.

Harjono mengatakan pertemuan tripartit ini digelar tertutup. Namun hasil pertemuan akan disampaikan kepada publik.&nbsp;

&quot;Hasilnya mungkin bisa disampaikan. Makanya kami berharap ada hasil yang disepakati,&quot; tandas Harjono.&nbsp;

Anggota DKPP Ida Budhiati mengatakan pertemuan tripartit ini tidak akan membahas persoalan etik, namun hanya menyangkut persoalan prinsipil. Dia mengajak KPU, Bawaslu, dan DKPP menyamakan persepsi sebagai sesama lembaga penyelenggara pemilu.&nbsp;

&quot;Akan dibahas bagaimana desain kelembagaan penyelenggara dan aspek kerangka hukum pemilu. Desain kelembagaan penyelenggara saling berkaitan yang memengaruhi bekerjanya lembaga penyelenggara pemilu,&quot; kata Ida, Senin, 3 September 2018.&nbsp;

Perselisihan antara KPU dan Bawaslu berawal dari putusan Bawaslu di sejumlah daerah yang meloloskan eks napi korupsi melalui putusan sengketa pencalonan. Bawaslu berpandangan KPU harus melaksanakan putusan Bawaslu sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.&nbsp;

Sementara KPU bersikeras menunda putusan tersebut. KPU telah memerintahkan jajaran di bawahnya untuk menunda putusan Bawaslu yang meloloskan eks napi korupsi karena berpandangan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi nyaleg masih sah dan telah diundangkan. (metrotvnews)

Tiga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar pertemu...

nasib-caleg-eks-napi-akan-dibahas-kpu-bersama-bawaslu-sore-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-nasib-caleg-eks-napi-akan-dibahas-kpu-bersama-bawaslu-sore-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-nasib-caleg-eks-napi-akan-dibahas-kpu-bersama-bawaslu-sore-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-nasib-caleg-eks-napi-akan-dibahas-kpu-bersama-bawaslu-sore-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-nasib-caleg-eks-napi-akan-dibahas-kpu-bersama-bawaslu-sore-ini.jpg

image-nasib-caleg-eks-napi-akan-dibahas-kpu-bersama-bawaslu-sore-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-nasib-caleg-eks-napi-akan-dibahas-kpu-bersama-bawaslu-sore-ini.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-nasib-caleg-eks-napi-akan-dibahas-kpu-bersama-bawaslu-sore-ini.jpg

Nasib Caleg Eks Napi Akan Dibahas KPU Bersama Bawaslu Sore Ini

WinNetNews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melakukan mediasi PBB dan KPU terkait sengketa pendaftaran Bacaleg 2019. Mediasi kedua akan dilakukan hari ini.&nbsp;

&quot;Hari ini rencana jam 10.00 WIB, mediasi kedua,&quot; ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dikonfirmasi, Selasa (31/7/2018).

Sebelumnya, mediasi telah dilakukan PBB dan KPU. Namun mediasi tersebut gagal. Afif mengatakan Bawaslu memberikan kesempatan tahapan mediasi dalam sengketa sebanyak dua kali.

&quot;Kesempatan mediasi 2 kali, dan hari ini kami lakukan lagi,&quot; jelasnya.&nbsp;

Jika mediasi gagal lagi, maka sengketa akan masuk pada sidang ajudikasi. Hal ini sesuai dengan proses tahapan penyelesaian sengketa.

&quot;Jika kedua pihak tak bersepakat maka proses akan dilanjutkan pada ajudikasi,&quot; tutur Afif.&nbsp;

Sebelumnya, mediasi pertama berjalan buntu. Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menyebut KPU tidak profesional. Alasannya, komisioner KPU tidak dapat menunjukkan surat kuasa dan surat tugas menjalankan mediasi.&nbsp;

&quot;Sebelum mediasi dimulai kami tanya, KPU kan anggotanya 7 orang, yang hadir dua orang, dua orang ini bisa nggak mengambil keputusan. Dia bilang kami ditunjuk oleh komisioner yang lain. Kalau ditunjuk mana surat tugasnya, kami hadir dengan surat kuasa DPP PBB, mana surat kuasa KPU dan surat tugasnya,&quot; kata Yusril (30/7).

&quot;Ini kan kita memasuki persidangan dengan yang lain kalau kalian tidak mempunyai surat kuasa dan surat tugas, jadi kalian siapa. Kita menganggap KPU bekerja tidak profesional,&quot; sambungnya.

KPU kemudian menjawab tudingan Yusril. Komisioner KPU Ilham Saputra menegaskan pihaknya tidak memerlukan surat kuasa dalam mediasi.

&quot;Kita (komisioner KPU) kan orang yang ditunjukkan dalam proses hukum tadi, termohonlah. Kita kan bagian kolektif kolegial sehingga untuk proses mediasi tidak perlu juga surat kuasa, kecuali di ajudikasi,&quot; kata Ilham, Senin (30/7). (detikcom)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali melakukan mediasi PBB dan KPU terkait sengketa pendaftaran Bacaleg 2019. Mediasi kedua akan dilakukan hari ini. &qu...

terkait-sengketa-bacaleg-pbb-dan-kpu-kembali-adakah-mediasi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-terkait-sengketa-bacaleg-pbb-dan-kpu-kembali-adakah-mediasi.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-terkait-sengketa-bacaleg-pbb-dan-kpu-kembali-adakah-mediasi.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-terkait-sengketa-bacaleg-pbb-dan-kpu-kembali-adakah-mediasi.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-terkait-sengketa-bacaleg-pbb-dan-kpu-kembali-adakah-mediasi.jpeg

image-terkait-sengketa-bacaleg-pbb-dan-kpu-kembali-adakah-mediasi.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-terkait-sengketa-bacaleg-pbb-dan-kpu-kembali-adakah-mediasi.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-terkait-sengketa-bacaleg-pbb-dan-kpu-kembali-adakah-mediasi.jpeg

Terkait Sengketa Bacaleg, PBB dan KPU Kembali Adakan Mediasi

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini disinyalir untuk melaporkan hasil pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Pertemuan ini berlangsung, Selasa, 24 Juli 2018, sekitar pukul 11.00 WIB. Seluruh pimpinan Bawaslu hadir.

Belum diketahui apa saja yang dibahas oleh Presiden dan para pimpinan Bawaslu. Pasalnya, pertemuan ini berlangsung tertutup.

Sementara itu, Presiden telah menerima para pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka melaporkan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan persiapan Pemilu serentak 2019.

Pada tahapan Pilkada Serentak 2018, KPU melaporkan mengenai daftar pemilih dan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, persiapan tahapan Pemilu Serentak 2019, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden, juga sudah berlangsung.

KPU tengah menyiapkan pemukhtahiran data pemilih, panitia pemilihan luar negeri (PPLN), proses pendaftaran bakal calon DPD, DPRD, DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kota/kabupaten, serta pencalonan presiden dan cawapres. (metrotvnews) 
&nbsp;

Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini disinyalir untuk melaporkan ha...

presiden-joko-widodo-terima-kunjungan-bawaslu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-presiden-joko-widodo-terima-kunjungan-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-presiden-joko-widodo-terima-kunjungan-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-presiden-joko-widodo-terima-kunjungan-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-presiden-joko-widodo-terima-kunjungan-bawaslu.jpg

image-presiden-joko-widodo-terima-kunjungan-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-presiden-joko-widodo-terima-kunjungan-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-presiden-joko-widodo-terima-kunjungan-bawaslu.jpg

Presiden Joko Widodo Terima Kunjungan Bawaslu

WinNetNews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta lembaga survei terbuka soal hasil survei yang dibuatnya, apakah ada kaitan sebagai tim sukses pihak tertentu atau tidak. Menurutnya dana yang digunakan lembaga survei harus dilaporkan jika menjadi bagian dari tim pemenangan.

&quot;Soal dana ini sering menjadi pertanyaan publik. Akan baik jika lembaga survei memberikan disclaimer, misalnya dalam posisi apakah memang mensurvei yang sifatnya netral dalam tanda kutip, atau juga menjadi bagian dari pemenangan. Kalau bagian pemenangan menurut saya dana yang dipakai itu harus dilaporkan,&quot; kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin usai menjadi pembicara dalam Rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Menurutnya dana yang digunakan lembaga survei yang menjadi bagian tim pemenangan tergolong biaya kampanye. Maka, penggunaan dana itu harus dilaporkan.

&quot;Itu bagian dari tim pemenangan. Bisa masuk kategori dana kampanye atau pendampingan kampanye untuk mendampingi bagaimana popularitas seseorang bisa naik,&quot; ujarnya.

Ia juga mengaku tak ada masalah dengan hasil dari sejumlah lembaga survei yang berbeda. Namun, menurutnya lembaga survei harus menjelaskan posisinya, apakah tergabung dalam tim pemenangan peserta pemilu atau tidak agar masyarakat tidak bingung.

&quot;Hasil survei yang berbeda ini sering menjadi kebingungan publik. Pada posisi itulah kita sebenarnya berharap lembaga survei menjelaskan posisinya,&quot; jelas Afifuddin. (detikcom) 
&nbsp;

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta lembaga survei terbuka soal hasil survei yang dibuatnya, apakah ada kaitan sebagai tim sukses pihak tertentu atau tidak....

bawaslu-minta-agar-lembaga-survei-jujur-terkait-hasilnya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-bawaslu-minta-agar-lembaga-survei-jujur-terkait-hasilnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-bawaslu-minta-agar-lembaga-survei-jujur-terkait-hasilnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-bawaslu-minta-agar-lembaga-survei-jujur-terkait-hasilnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-bawaslu-minta-agar-lembaga-survei-jujur-terkait-hasilnya.jpg

image-bawaslu-minta-agar-lembaga-survei-jujur-terkait-hasilnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-bawaslu-minta-agar-lembaga-survei-jujur-terkait-hasilnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-bawaslu-minta-agar-lembaga-survei-jujur-terkait-hasilnya.jpg

Bawaslu Minta Agar Lembaga Survei Jujur Terkait Hasilnya

WinNetNews.com - Badan Pengawas Pemilu akan menindaklanjuti persoalan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Tindak lanjut ini akan dilakukan dengan mendirikan posko aduan setelah daftar pemilih sementara (DPS) ditetapkan.

&quot;Posko-posko itu aduan buat yang belum merekam e-KTP. Kami arahkan nantinya (petugas) untuk lebih dekat dengan masyarakat,&quot; ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifudin di kantor Bawaslu, Jl Imam Bonjol Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2018).

Afif mengatakan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar hak pilih masyarakat tidak hilang. Menurutnya, daftar pemilih penting karena nantinya daftar pemilih tetap (DPT) di pilkada tidak didata kembali untuk pileg dan pilpres.

&quot;Karena kita untuk mengantisipasi agar mereka terselamatkan hak pilihnya, karena nanti juga urusannya kan pemutakhiran DPT pilkada ini sudah tidak dimutakhirkan lagi oleh pileg-pilpres, nanti yang akan dimutakhirkan untuk pilpres dan pileg,&quot; ujar Afif,

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan posko ini nantinya akan dibuka di tiap desa. Masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS juga nantinya dapat melapor ke posko ini.&nbsp;

&quot;Kami buka posko di masing-masing desa. Jadi masyarakat yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar di DPS disampaikan kepada kami. Kami akan menindaklanjuti, sampaikan ke KPU untuk dimasukkan ke DPS, yang nanti akan menjadi DPT,&quot; ujar Abhan.

Posko akan dibuka selama 10 hari setelah ditetapkannya DPS pada 24 Maret hingga 2 April 2018. Sedangkan DPT akan diumumkan pada 13-19 April 2018.

&quot;Di ketentuan KPU ada waktu 10 hari, tanggapan masyarakat atas DPS yang diumumkan KPU,&quot; sebut Abhan.&nbsp;

Seperti diketahui, e-KTP dijadikan salah satu syarat untuk menjadi peserta DPT pemilu. Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut pihaknya masih mengejar penyelesaian perekaman e-KTP berkaitan dengan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

&quot;Karena sekarang pilkada syarat untuk pemilu legislatif dan Pilpres 2019 harus menggunakan e-KTP,&quot; sebut Tjahjo. (detikcom)

Badan Pengawas Pemilu akan menindaklanjuti persoalan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Tindak lanjut ini akan dilakukan dengan mend...

mau-ikut-pilkada-tidak-ada-e-ktp-lapor-bawaslu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mau-ikut-pilkada-tidak-ada-e-ktp-lapor-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mau-ikut-pilkada-tidak-ada-e-ktp-lapor-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mau-ikut-pilkada-tidak-ada-e-ktp-lapor-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mau-ikut-pilkada-tidak-ada-e-ktp-lapor-bawaslu.jpg

image-mau-ikut-pilkada-tidak-ada-e-ktp-lapor-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mau-ikut-pilkada-tidak-ada-e-ktp-lapor-bawaslu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mau-ikut-pilkada-tidak-ada-e-ktp-lapor-bawaslu.jpg

Mau Ikut Pilkada Tidak Ada e-KTP? Lapor Bawaslu

WinNetNews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini akan menggelar sidang ajudikasi tiga parpol dan KPU terkait keputusan peserta pemilu 2019. Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan pemohon.

&quot;Hari ini sidang ajudikasi mendengarkan keterangan pemohon,&quot; ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja, Senin (26/2/2018).

Ketiga partai politik yang akan mengikuti sidang ajudikasi hari ini yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia. Nantinya sidang ajudikasi ini akan dilakukan secara bersamaan.&nbsp;

&quot;Ya, sidang (akan dilakukan) secara bersamaan,&quot; kata Rahmat.&nbsp;

Sidang ini diagendakan akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.&nbsp;

Ketiga partai sebelumnya telah melakukan tahapan mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun mediasi yang dilakukan gagal karena tidak mencapai kesepakatan.

KPU digugat karena keputusannya terkait penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. Dalam keputusanya KPU menyatakan ketiga partai tersebut tidak lolos sebagai peserta pemilu. (detikcom)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini akan menggelar sidang ajudikasi tiga parpol dan KPU terkait keputusan peserta pemilu 2019. Sidang digelar dengan agenda...

hari-ini-bawaslu-akan-gelar-sidang-ajudikasi-3-parpol

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hari-ini-bawaslu-akan-gelar-sidang-ajudikasi-3-parpol.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hari-ini-bawaslu-akan-gelar-sidang-ajudikasi-3-parpol.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hari-ini-bawaslu-akan-gelar-sidang-ajudikasi-3-parpol.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hari-ini-bawaslu-akan-gelar-sidang-ajudikasi-3-parpol.jpg

image-hari-ini-bawaslu-akan-gelar-sidang-ajudikasi-3-parpol.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hari-ini-bawaslu-akan-gelar-sidang-ajudikasi-3-parpol.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hari-ini-bawaslu-akan-gelar-sidang-ajudikasi-3-parpol.jpg

Hari Ini Bawaslu Akan Gelar Sidang Ajudikasi 3 Parpol

WinNetNews.com - Pemungutan suara ulang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara, atau TPS 019, Pondok Kelapa, Jakarta.Hal itu dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adanya penyalahgunaan surat undangan pemilih, atau formulir C6 yang diberikan bukan tertulis dalam daftar pemilih tetap.Warga mulai berdatangan kembali ke TPS untuk menggunakan hak suaranya setelah putaran kedua kemarin baru dilaksanakan. TPS 19 berdiri di salah satu bangunan lama di kompleks Perumkar DKI, di mana para pemilih merupakan warga RT 011, RT 017 dari RW 02.Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Duren Sawit Nurtyas Kadarto mengatakan, pemungutan ulang digelar, lantaran ada dua warga non-DKI terbukti menggunakan hak suara milik warga yang diketahui terdaftar sebagai pemilih.&quot;Di pelaksanaan putaran kedua kemarin, ada dua warga yang non-DKI yang menggunakan C6 surat orang lain,&quot; ujar Nurtyas di lokasi, Sabtu 22 April 2017.Dia mengatakan, dalam putaran kedua terdapat 661 DPT dan sebanyak 560 warga menggunakan hak pilihnya.Hasilnya pada putaran kedua kemarin, pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan - Sandiaga Uno unggul dengan 349 suara, sedangkan Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat mendapatkan 202 suara. Dari jumlah perolehan suara itu, sebanyak sembilan kertas suara dianggap tidak sah.Sementara itu, berdasarkan sistem penghitungan milik KPU DKI Jakarta, pasangan Anies - Sandi memperoleh 3.240.379 suara (57,95 persen) dan Ahok - Djarot 2.351.438 (42,05 persen).Suara itu telah dihitung dari seluruh TPS Jakarta berjumlah 13.034 dengan total yang menggunakan suara 5.591.817.

Pemungutan suara ulang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara, atau TPS 019, Pondok Kelapa, Jakarta.Hal itu dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta ata...

pemungutan-suara-ulang-di-tps-019-pondok-kelapa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pemungutan-suara-ulang-di-tps-019-pondok-kelapa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pemungutan-suara-ulang-di-tps-019-pondok-kelapa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pemungutan-suara-ulang-di-tps-019-pondok-kelapa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pemungutan-suara-ulang-di-tps-019-pondok-kelapa.jpg

image-pemungutan-suara-ulang-di-tps-019-pondok-kelapa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pemungutan-suara-ulang-di-tps-019-pondok-kelapa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pemungutan-suara-ulang-di-tps-019-pondok-kelapa.jpg

Pemungutan Suara Ulang di TPS 019 Pondok Kelapa

WinNetNews.com - Rencana Gerakan Kemenangan (Gema) Rakyat Jakarta melakukan Tamasya Al-Maidah pada 19 April 2017 atau hari H pencoblosan, dinilai tak perlu.Gerakan yang mencoba untuk mengawasi dan memantau jalannya pemilihan itu, kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul, sudah menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI.&quot;Saat rangkaian pilkada seperti ini, kita berdayakan Bawaslu atau Panwaslu di kabupaten dan kota. Untuk pengawasan dan penindakan, kalau itu melanggar, masuk pada ketentuan administrasi pemilu,&quot; kata Martinus, di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 22 Maret 2017.Martinus mengatakan, Bawaslu dan Panwaslu yang berhak memantau penyelenggaraan pemilu. &quot;Mereka akan menganalisis dan mengkaji. Hasil kajian kemudian dikelola, apakah masuk sanksi administrasi atau bukan,&quot; ujarnya.Bila ada pelanggaran yang dilakukan di luar waktu kampanye, tambah dia, maka itu menjadi pelanggaran hukum. &quot;Saat seperti itu, maka polisi yang bisa menindak karena itu masuk pidana umum,&quot; kata dia.Program Tamasya Al-Maidah adalah wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal dan memantau langsung proses pilkada DKI di setiap tempat pemungutan suara (TPS).Program ini lahir dari aksi Bela Islam Jilid I hingga Jilid III yang dipicu dugaan penodaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Rencana Gerakan Kemenangan (Gema) Rakyat Jakarta melakukan Tamasya Al-Maidah pada 19 April 2017 atau hari H pencoblosan, dinilai tak perlu.Gerakan yang mencoba...

polri-cukup-bawaslu-yang-pantau-jalannya-pilkada-dki

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-polri-cukup-bawaslu-yang-pantau-jalannya-pilkada-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-polri-cukup-bawaslu-yang-pantau-jalannya-pilkada-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-polri-cukup-bawaslu-yang-pantau-jalannya-pilkada-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-polri-cukup-bawaslu-yang-pantau-jalannya-pilkada-dki.jpg

image-polri-cukup-bawaslu-yang-pantau-jalannya-pilkada-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-polri-cukup-bawaslu-yang-pantau-jalannya-pilkada-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-polri-cukup-bawaslu-yang-pantau-jalannya-pilkada-dki.jpg

Polri: Cukup Bawaslu yang Pantau Jalannya Pilkada DKI

WinNetNews.com - Tim sukses cagub-cawagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat telah melaporkan sebuah spanduk ucapan terima kasih dari pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Setiabudi yang dianggap mengandung unsur kampanye. Menanggapi itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI akan mengkrosceknya.&quot;Nanti kita kroscek ya,&quot; ucap Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, Rabu (1/3/2017) malam.Salah satu anggota tim hukum dan advokasi Ahok-Djarot, Ronny B Talapessy, telah melaporkan spanduk tersebut kepada Bawaslu DKI pada sore kemaren. Ronny menyebut ada dugaan kampanye dalam spanduk itu, padahal jadwal kampanye putaran kedua Pilgub Jakarta belum dikeluarkan KPU. Ronny menyebut spanduk itu memuat unsur kampanye, yakni foto nomor 3 dan logo salah satu partai pendukung pasangan Anies-Sandi.&quot;Menurut kami, ada upaya kampanye di luar jadwal karena dalam spanduk tersebut tertulis ucapan terima kasih kepada warga Kelurahan Setiabudi. Menurut kami dari tim hukum dan advokasi Badja, ini merupakan bagian kampanye karena terdapat foto nomor 3 dan simbol yang bertulisan &#39;Maju Kotanya Bahagia Warganya&#39; dan ada logo salah satu partai pendukung Anies-Sandi,&quot; tutur Ronny, Rabu (1/3) malam.Tim sukses Ahok-Djarot, disebut Ronny, amat menyayangkan ada upaya melanggar Undang-Undang tentang Pemilukada oleh pasangan yang identik dengan peci ini. Bahkan Ronny berkata pemasangan spanduk tersebut merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi pemilih di luar jadwal kampanye yang belum ditetapkan KPU.Berdasarkan foto yang diterima detikcom, laporan Ronny terkait spanduk Anies-Sandi di Kecamatan Setiabudi bernomor 060/LP/Pilkada-Prov-DKI/III/2017 atas nama pelapor Ronny B Talapessy. Lokasi spanduk itu persisnya di depan Jalan Malabar, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.Adapun spanduk Anies-Sandi yang dipermasalahkan itu memuat tulisan &#39;Terima kasih kepada warga Setiabudi. Alhamdulillah No 3 Menang di Kecamatan Setiabudi&#39;. Dalam spanduk itu terdapat logo 5 jari atau yang biasa disebut &#39;Salam Bersama&#39; namun dituliskan &#39;Salam Setiabudi&#39;. Terdapat pula logo partai PKS dan wajah Anies-Sandi.

Tim sukses cagub-cawagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat telah melaporkan sebuah spanduk ucapan terima kasih dari pasangan cal...

bawaslu-dki-tindak-lanjuti-laporan-spanduk-anies-sandi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-bawaslu-dki-tindak-lanjuti-laporan-spanduk-anies-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-bawaslu-dki-tindak-lanjuti-laporan-spanduk-anies-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-bawaslu-dki-tindak-lanjuti-laporan-spanduk-anies-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-bawaslu-dki-tindak-lanjuti-laporan-spanduk-anies-sandi.jpg

image-bawaslu-dki-tindak-lanjuti-laporan-spanduk-anies-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-bawaslu-dki-tindak-lanjuti-laporan-spanduk-anies-sandi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-bawaslu-dki-tindak-lanjuti-laporan-spanduk-anies-sandi.jpg

Bawaslu DKI Tindak Lanjuti Laporan Spanduk Anies-Sandi

WinNetNews.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti memaparkan temuan soal adanya lima orang yang melakukan pelanggaran dalam pencoblosan, Rabu (15/2). Kelimanya diduga menggunakan formulir C6 yang bukan miliknya untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.&quot;Dua orang di TPS Kalibata dan dua orang di Utan Panjang dan satu orang lagi di Jakarta Timur. Dia menggunakan C6 yang bukan miliknya,&quot; ujar Mimah usai menghadiri acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).Karena ada yang mencoblos meski identitasnya tidak terdaftar oleh KPPS, 2 TPS harus diulang pemungutan suaranya.&quot;Itu TPS di Kemayoran, Utan Panjang dan TPS 29 Kalibata Jakarta Selatan. Itu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan kita dan terbukti,&quot; kata Mimah menyebutkan 2 TPS yang dimaksud.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti memaparkan temuan soal adanya lima orang yang melakukan pelanggaran dalam pencoblosan, Rabu (15/...

pemungutan-suara-ulang-dilaksanakan-di-2-tps-dki

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pemungutan-suara-ulang-dilaksanakan-di-2-tps-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pemungutan-suara-ulang-dilaksanakan-di-2-tps-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pemungutan-suara-ulang-dilaksanakan-di-2-tps-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pemungutan-suara-ulang-dilaksanakan-di-2-tps-dki.jpg

image-pemungutan-suara-ulang-dilaksanakan-di-2-tps-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pemungutan-suara-ulang-dilaksanakan-di-2-tps-dki.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pemungutan-suara-ulang-dilaksanakan-di-2-tps-dki.jpg

Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di 2 TPS DKI

WinNetNews.com - Polda Metro Jaya membekali personel pengamanan Pilkada DKI dengan buku saku. Buku tersebut berisikan pedoman bagi anggota polisi dalam pelaksanaan sebagai salah satu aparat dalam sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penyelesaian pidana pemilu.&quot;Buku pedoman itu berupa buku saku yang bisa selalu dibawa anggota saat lakukan pengamanan agar anggota paham dalam menjalankan tugasnya dalam pengamanan Pilkada DKI ini,&quot; ujar Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (18/10/2016).Polda Metro Jaya sendiri melakukan rapat koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuannya, agar personel memiliki wawasan dan pengetahuan soal perundang-undangan pemilu.&quot;Personel harus tahu kalau sekarang ada perluasan wewenang Bawaslu. Bawaslu bisa kasih sanksi jika pasangan calon ketahuan melanggar. Sanksi itu berupa diskualifikasi. Bawaslu berhak menyelidiki dan menindak pasangan calon yang melanggar dengan jalan musyawarah dengan pasangan calon,&quot; terang Suntana.Dengan adanya buku saku itu, diharapkan personel yang melaksanakan pengamanan dapat mempedomaninya.Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa personel harus bersikap netral dalam Pilkada ini. Sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat Gakumdu, polisi bisa melakukan tindakan tegas sesuai perundang-undangan pemilu.

Polda Metro Jaya membekali personel pengamanan Pilkada DKI dengan buku saku. Buku tersebut berisikan pedoman bagi anggota polisi dalam pelaksanaan sebagai salah...

petugas-pengamanan-pilkada-dki-mendapatkan-buku-saku-untuk-panduan-nbsp-

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-petugas-pengamanan-pilkada-dki-mendapatkan-buku-saku-untuk-panduan-nbsp-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-petugas-pengamanan-pilkada-dki-mendapatkan-buku-saku-untuk-panduan-nbsp-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-petugas-pengamanan-pilkada-dki-mendapatkan-buku-saku-untuk-panduan-nbsp-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-petugas-pengamanan-pilkada-dki-mendapatkan-buku-saku-untuk-panduan-nbsp-.jpg

image-petugas-pengamanan-pilkada-dki-mendapatkan-buku-saku-untuk-panduan-nbsp-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-petugas-pengamanan-pilkada-dki-mendapatkan-buku-saku-untuk-panduan-nbsp-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-petugas-pengamanan-pilkada-dki-mendapatkan-buku-saku-untuk-panduan-nbsp-.jpg

BADAN PENGAWAS PEMILU

Sistem E-Rekap Diprediksi Permudah KPPS di Pilkada 2020

Latest News

Sistem E-Rekap Diprediksi Permudah KPPS di Pilkada 2020

Langkah Bawaslu Cegah Konflik Politik dan Kecurangan Jelang Pilkada Serentak 2020

Upaya Bawaslu Sumbar Dorong MK Percepat Uji Materi UU Pilkada

Nasib Caleg Eks Napi Akan Dibahas KPU Bersama Bawaslu Sore Ini

Terkait Sengketa Bacaleg, PBB dan KPU Kembali Adakan Mediasi

Presiden Joko Widodo Terima Kunjungan Bawaslu

Bawaslu Minta Agar Lembaga Survei Jujur Terkait Hasilnya

Mau Ikut Pilkada Tidak Ada e-KTP? Lapor Bawaslu

Hari Ini Bawaslu Akan Gelar Sidang Ajudikasi 3 Parpol

Pemungutan Suara Ulang di TPS 019 Pondok Kelapa

Polri: Cukup Bawaslu yang Pantau Jalannya Pilkada DKI

Bawaslu DKI Tindak Lanjuti Laporan Spanduk Anies-Sandi

Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di 2 TPS DKI

Petugas Pengamanan Pilkada DKI Mendapatkan Buku Saku Untuk Panduan