WinNetNews.com - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis anggota Komisi VII DPR RI, Dewie Yasin Limpo enam tahun penjara.Hakim menganggap, Dewie bersalah menerima suap senilai Sing$177.700 terkait pembangunan proyek pembangkit listrik mikro hidro di Kabupaten Deiyai, Papua.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis anggota Komisi VII DPR RI, Dewie Yasin Limpo enam tahun penjara.Hakim menganggap, Dewie bersalah menerima...

dewie-yasin-limpo-divonis-enam-tahun-penjara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/28748.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/28748.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/28748.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/28748.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/28748.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/28748.jpg

Dewie Yasin Limpo Divonis Enam Tahun Penjara

Winnetnews.com – Kasus Dewi Yasin Limpo akhirnya masuk pada tahap akhir. Dewie pun dinyatakan terbukti menerima suap dan divonis enam tahun penjara. Mendapat keputusan tersebut ia pun menangis dan bersikukuh mengaku tak menerima suap tersebut.Dewie berurai air mata sesaat setelah Mas'ud membacakan vonis. Dalam amar putusan itu, disebutkan, Dewie dan stafnya Bambang Wahyu Hadi terbukti menerima uang suap sebesar 177.700 dollar Singapura terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.Dewie mengatakan sekarang dia ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Dia akan memikirkan dengan matang apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Winnetnews.com – Kasus Dewi Yasin Limpo akhirnya masuk pada tahap akhir. Dewie pun dinyatakan terbukti menerima suap dan divonis enam tahun penjara. Mendapat ke...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/28735.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/28735.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/28735.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/28735.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/28735.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/28735.jpg

Divonis 6 Tahun, Dewie Limpo Nangis

WinNetNews.com - Hari ini Dewie Yasin Limpo yang merupakan adik dari Gubernur Sulawesi Selatan, akan mendengarkan vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (13/6).Dewi dituntut sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan. Anggota Komisi VII DPR itu didakwa telah menerima uang sebesar SGD 177.700 sebagai dana pengawalan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten DEiyai, Papua.Suap itu diberikan agar Dewie Limpo selaku Anggota Komisi VII DPR mengupayakan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mendapatkan anggaran dari APBN 2016 dan dicairkan melalui Kementerian ESDM.Pada kasus ini, Dewie dijerat bersama-sama dengan dua anak buahnya yakni Bambang Wahyu Hadi dan Rinelda Bandasos, Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai Irenius Adii serta seorang pengusaha Setiadi Jusuf.&#160;Meski demikian, Dewie selalu mengelak tuduhan yang menyebut bahwa dirinya telah mengatur Proyek dan meminta fee terkait proyek tersebut.Oleh karena itu, Dewie menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Bahkan, Dewie meminta dihukum bebas atas peristiwa tersebut.Selain tuntutan penjara sembilan tahun dan denda RP 300 juta, JPU&#160; juga meminta majelis hakim untuk mencabut hak memilih dan dipilih Dewie Yasin Limpo dalam jabatan politik selama tiga tahun lebih lama dari pidana pokok.

Hari ini Dewie Yasin Limpo yang merupakan adik dari Gubernur Sulawesi Selatan, akan mendengarkan vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),...

vonis-dewie-yasin-limpo-dibacakan-hari-ini

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/28700.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/28700.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/28700.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/28700.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/28700.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/28700.jpg

Vonis Dewie Yasin Limpo  Dibacakan Hari ini

WinNetNews.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo disebut menggunakan skema dana aspirasi untuk mendapatkan bayaran pengawalan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua."Awalnya sesuai pertemuan pertama di Plasa Senayan pada 13 Oktober itu awal terciptanya fee 10 persen," kata saksi Rinelda Bandaso, asisten pribadi Dewie, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis.Berdasarkan pembicaraan antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai di Papua Irenius Adiiitu, menurut dia, juga dijanjikan dana tugas pembantuan."Tapi tidak ada. Setelah saya mau ambil dana di Kelapa Gading, tidak lagi melalui tugas pembantuan, akhirnya dititipkan di BUMN. Bu Dewie bilang ini dititip di (Kementerian) BUMN, bilang ini titipan dari Bu Dewei, nanti dia (Dewie) akan bicara dengan Bapak Dirjen," katanya.Rinelda bersaksi untuk terdakwa Irenius Adii dan pemilik PT Abdi Bumi Cendrawasih Setiady Jusuf yang didakwa menyuap anggota DPR Dewie Yasin Limpo sebanyak 177.700 dolar Singapura.&#160;Dalam dakwaan disebutkan Irenius meminta Rinelda mengupayakan usulan bantuan dana pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai tahun 2016 melalui dana Tugas Pembantuan dengan harapan pelelangan dapat dilakukan di tingkat kabupaten sehingga Irenius bisa menjamin pengusaha yang akan menyediakan dana pengawalan sebagai pelaksana pekerjaan.Dewie akan membicarakannya dengan anggota badan anggaran Komisi VII DPR sekaligus menyampaikan mekanisme penganggaran melalui dana aspirasi Rp50 miliar sehingga dana pengawalan yang harus disiapkan Irenius untuk Dewie sebanyak Rp2 miliar."Saya hanya pernah telepon Staf Kementerian ESDM Bapak Esron dan Bapak Erik Tadung untuk mempertanyakan sudah sampai di mana proposal itu," kata Rinelda."Itu masih melalui dana tugas pembantuan, tapi setelah itu bukan lagi di tugas pembantuan. Saya tidak tahu akhirnya pakai dana apa tapi hanya dibilang dana ke BUMN, itu terakhir pembicaraan saya dengan Bu Dewie," ungkap Rinelda."Tapi dana aspirasi juga tidak berhasil," tambah dia.Upaya untuk menggunakan dana aspirasi demi kepentingan pribadi, menurut Rinelda bukan hanya dilakukan oleh Rinelda tapi juga dari berbagai fraksi."Pak Bambang (asisten Dewie) bilang teman-teman punya dana asprirasi, itu dari Hanura, Gerindra, PAN dan kalau tidak salah Demokrat, itu lewat lisan tapi tidak telepon," tambah Rinelda.Rinelda akhirnya mengambil bayaran tujuh persen dari Irenius dan Setiady sebesar 177.700 dolar Singapura atau sekitar Rp1,577 miliar pada 20 Oktober di Resto Baji Pamai Mal Kelapa Gading Jakarta Utara.&#160;Selain menerima untuk proposal Kabupaten Deiyai, Rinelda juga pernah menerima proposal dan uang dari dua Kabupaten Pinai dan Nduga di Papua."Pernah dari Paniai dan Nduga, tapi duluan Kabupaten Deiyai. Paniai dan Nduga itu dari Pak Bambang, itu katanya proyek infrastukrtur tapi sampai sekarang proyek itu tidak ada," ungkap Rinelda.Namun Rinelda mengaku hanya menerima bayaran tujuh persen dari proyek itu tanpa aktif untuk mengawal proposal."Sudah terima, kebetulan ada saudara saya di sana," tambah Rinelda.Dari upah yang sudah diterima itu, ada sebagian dana yang sudah dijadikan uang muka pernikahan anak Dewie Yasin Limpo."Dari uang Rp80 juta, Rp50 juta dikembalikan ke kakak saya, sisanya untuk membayar DP pernikahan anak Ibu Dewie," kata Rinelda.Dana aspirasi adalah dana bagi anggota DPR untuk memecahkan masalah yang dihadapi konstituen di daerah pemilihannya.Total dana yang diketuk fraksi-fraksi di DPR untuk dana aspirasi adalah Rp 11,2 triliun dengan alokasi Rp 20 miliar per wakil rakyat.Selain Dewie, KPK juga menangkap anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Winsu Putranti yang diduga menerima suap terkait proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku yang dicairkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Sumber: Antara News

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo disebut menggunakan skema dana aspirasi untuk mendapatkan bayaran pengawalan anggaran dari pe...

dewie-yasin-limpo-gunakan-dana-aspirasi-untuk-dapat-bayaran

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/12808.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/12808.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/12808.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/12808.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/12808.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/12808.jpg

Dewie Yasin Limpo gunakan dana aspirasi untuk dapat bayaran

WinNetNews.com - Nama baik DPR RI nampaknya semakin tercoreng, karena terhitung selama satu tahun bekerja, DPR periode 2014-2019 sebanyak tiga orang anggotanya terlibat kasus korupsi. Anggota DPR periode 2014-2019 pertama yang berurusan dengan KPK adalah Adriansyah yang berasal dari Fraksi PDIP. Dirinya ditangkap KPK pada 9 April 2015 di Bali, tepatnya di sela-sela Kongres PDIP. Didakwa menerima gratifikasi dari pemilik saham PT Mitra Maju Sukses (MMS) Andrew Hidayat (AH) terkait pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Akibatnya, mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan tersebut akhirnya dihentikan dari partai dan terancam penjara 20 tahun.Kemudian anggota DPR dari Fraksi NasDem, Patrice Rio Capella menyusul Adriansyah terjerat dalam kasus korupsi. Kali ini Rio ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis (15/10/2015) karena diduga menerima uang Rp 200 juta dari Gatot Pujo Nugroho dan istri Gatot, Evy Susanti. Uang tersebut diduga untuk pengamanan kasus Bansos di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan atau Kejaksaan Agung.Baca juga artikel:&#160;<a href="https://www.winnetnews.com/post/peti-mati-berbalut-kain-putih-mampir-di-gedung-kpk">Peti Mati Berbalut Kain Putih Mampir di Gedung KPK</a>Rio dikenakan Pasal 12 huruf a, huruf b, atau Pasal 11 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rio terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Berbeda dengan Adriansyah, Rio Capella mengundurkan diri dari parta NasDem setelah dirinya ditetapkan terlibat dalam kasus korupsi.Tak lama setelah itu Dewie Yasin Limpo, anggota DPR dari partai Hanura ditangkap KPK pada Selasa (20/10/15). Dirinya tertangkap basah saat sedang melakukan transaksi suapa di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bersamaan dengan itu, turut juga diamankan 7 orang yang diduga sebagai pemberi suap senilai 1,5 miliar kepada fraksi Hanura tersebut. Hingga pagi ini, Rabu (21/10/15) belum ada keterangan mengenai penetapan status bagi Dewie.Baca juga artikel:<a href="https://www.winnetnews.com/post/anggota-dpr-tertangkap-tangan-bersama-dengan-7-orang-lainnya">&#160;Anggota DPR Tertangkap Tangan Bersama Dengan 7 Orang Lainnya</a>&#160;Dengan deretan kasus yang mencoreng nama baik DPR ini, membuktikan bahwa semakin menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI dibanding dengan lembaga negara lainnya. Saat ini tingkat kepercayaan publik tertinggi diraih oleh KPK. Kesimpulan ini adalah berdasarkan hasil survei Indo Barometer tentang Tingkat Kepercayaan Publik terhadap lembaga-lembaga negara per tanggal 9 Oktober 2015, yakni KPK (82%), TNI (81%) dan Presiden (78,6%). Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI dan DPD RI tergolong rendah (di bawah 50%). Kemudian skor DPR yang bersih dari KKN hanya mencapai angka 22,7 %.Baca juga artikel:&#160;<a href="https://www.winnetnews.com/post/ketua-f-hanura-mengakui-ada-anggotanya-tertangkap-kpk">Ketua F-Hanura Mengakui Ada Anggotanya Tertangkap KPK</a>Jika demikian, maka tak salah jika publik ramai-ramai menolak upaya DPR untuk melakukan Revisi UU KPK dan upaya untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang pengampunan Nasional. Meskipun Presiden Jokowi dengan tegas menolak RUU KPK lantaran iklim politik tak mendukung, namun publik masih belum puas. Karena ada kemungkinan ketika iklim politik sudah kondusif maka rencana pelemahan dengan membatasi beberapa kewenangan KPK akan terealisasi.

Nama baik DPR RI nampaknya semakin tercoreng, karena terhitung selama satu tahun bekerja, DPR periode 2014-2019 sebanyak tiga orang anggotanya terlibat kasus ko...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/5754.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/5754.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/5754.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/5754.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/5754.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/5754.jpg

DEWIE YASIN LIMPO

Dewie Yasin Limpo Divonis Enam Tahun Penjara

Latest News

Dewie Yasin Limpo Divonis Enam Tahun Penjara

Divonis 6 Tahun, Dewie Limpo Nangis

Vonis Dewie Yasin Limpo Dibacakan Hari ini

Dewie Yasin Limpo gunakan dana aspirasi untuk dapat bayaran

Masih Layak kah Upaya DPR Melemahkan KPK?