Winnetnews.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemecatan kepada Evi Novida Ginting Manik yang semula menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia dinilai terbukti melanggar kode etik dengan melakukan intervensi dalam penetapan suara Pemilu 2019 di Kalimantan Barat.

DKPP memutuskan Evi bersalah atas kasus berdasarkan aduan dari Hendri Makaluasc, caleg DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerindra.

&quot;Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,&quot; tulis dokumen putusan yang telah dikonfirmasi Plt Ketua DKPP Muhammad, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Evi dan beberapa anggota lainnya dianggap bertanggung jawab atas perubahan perolehan suara Dapil Kalimantan Barat 6 untuk Partai Gerindra atas nama Hendri Makaluasc dan penggelembungan suara untuk Cok Hendri Ramapon.

Selain Evi, DKPP juga memberi sanksi kepada lima Komisioner KPU RI lainnya, antara lain peringatan keras terakhir kepada Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, dan Viryan Azis.

Peringatan jugaa diberikan kepada Anggota KPU Provinsi Kalbar Ramdan, Erwin Irawan, Mujito, dan Zainab. DKPP menginstruksikan kepada KPU untuk menjalankan putusan ini tujuh hari setelah dibacakan.

Sebelumnya, Evi juga pernah menghadapi sanksi etik dalam penyelenggaraan pemiluk, ketika DKPP menyatakan Evi bersalah dalam seleksi Komisioner KPU Kolaka Timur pada 2018 lalu.

Evi juga sempat terseret kasus dugaan suap caleg DPR RI dari Partai PDIP Harun Masiku. Dalam sidang etik di DKPP, Wahyu Setiawan mengatakan ia sempat konsultasi ke Evi dan Ketua KPU Arief Budiman terkait desakan Harun.&nbsp;

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemecatan kepada Evi Novida Ginting Manik yang semula menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum...

terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-terbukti-langgar-kode-etik-komisioner-kpu-evi-novida-dipecat-1584588386.jpg

Terbukti Langgar Kode Etik, Komisioner KPU Evi Novida Dipecat

Winnetnews.com - &nbsp;Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencairkan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) paling lambat pada Maret 2020.

Usul Tito itu dikarenakan DKPP membutuhkan anggaran tersebut untuk operasional pengawasan Pilkada serentak yang diadakan pada 23 September 2020.

Tito mencatat pagu anggaran DKPP mencapai Rp157 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Namun, anggaran yang dicairkan baru mencapai Rp10 miliar pada pertengahan Januari 2020, sementara Rp147 miliar lainnya belum dicairkan.

&quot;Kami harapkan paling tidak bulan dua (Februari) atau bulan tiga (Maret) sudah keluar, sehingga tujuh bulan sebelum pelaksanaan Pilkada mereka betul-betul sudah bisa running dengan kecepatan penuh, full speed,&quot; ujar Tito usai pertemuan tertutup dengan bendahara negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (13/1) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Menurut Tito, Sri Mulyani sudah menyatakan kesanggupan pencairan dana tersebut. Hanya saja, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu perlu mengikuti prosedur administrasi agar bisa mencairkan dana tersebut.

&quot;Beliau minta kami kirim surat secepatnya berikut rinciannya, ini detail teknis tertentu,&quot; katanya.

Tito pun mengaku siap untuk mengirim surat tersebut sesegera mungkin. Sebab, Kemendagri ingin agar keperluan operasional DKPP segera terpenuhi.

Dengan begitu, fungsi DKPP sebagai pengawas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga bisa dijalankan. Apalagi, sekitar enam bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak seharusnya DKPP sudah mulai bekerja.

Lebih lanjut, Tito mengaku sengaja menyuarakan hal ini kepada Sri Mulyani langsung karena aturan terbaru menetapkan bahwa DKPP secara organisasi berada di bawah Kemendagri. Artinya, DKPP tak lagi berada di Bawaslu, sehingga fungsi pendukung kerja DKPP perlu dijamin oleh Kemendagri.

&quot;Manajemen, indepedensi, pengambilan keputusan, Mendagri tidak akan ikut campur. Itu sepenuhnya kami serahkan ke mekanisme undang-undang dari DKPP sendiri,&quot; jelasnya.

Rencananya, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada Rabu, 23 September 2020. Waktu itu ditentukan berdasarkan rapat pleno KPU.

Kemudian, berdasarkan rencana, sosialisasi telah dilakukan mulai 1 November 2019 lalu hingga 22 September 2020 nanti. Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS akan dilakukan pada 31 Desember 2019 sampai 21 Agustus 2020.

Lalu, update data pemilih akan dilakukan pada 27 Maret sampai 22 September 2020. Sementara pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada Februari 2020.

Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota akan dilaksanakan pada minggu pertama Maret 2020. Sedangkan masa kampanye dilangsungkan pada 1 Juli sampai 19 September 2019.

Lebih lanjut, masa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 29 September hingga 1 Oktober 2020. Kemudian, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur akan dilaksanakan pada 3 hingga 5 Oktober 2020. [cnn]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencairkan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara...

tito-imbau-menkeu-carikan-dana-pengawasan-pilkada-2020

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tito-imbau-menkeu-carikan-dana-pengawasan-pilkada-2020-1578965354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tito-imbau-menkeu-carikan-dana-pengawasan-pilkada-2020-1578965354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tito-imbau-menkeu-carikan-dana-pengawasan-pilkada-2020-1578965354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tito-imbau-menkeu-carikan-dana-pengawasan-pilkada-2020-1578965354.jpg

image-tito-imbau-menkeu-carikan-dana-pengawasan-pilkada-2020-1578965354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tito-imbau-menkeu-carikan-dana-pengawasan-pilkada-2020-1578965354.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tito-imbau-menkeu-carikan-dana-pengawasan-pilkada-2020-1578965354.jpg

Tito Imbau Menkeu Carikan Dana Pengawasan Pilkada 2020

Winnetnews.com - Adanya kebijakan larangan eks narapidana (napi) korupsi mengikutsertakan diri sebagai calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020, rupanya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan larangan itu ke UU Pilkada 2019. Hal itu dijelaskan komisioner KPU, Ilham Saputra di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (9/10).

&quot;Revisi UU Pilkada yang memungkinkan adalah salah satunya, mungkin kalau boleh kemarin kita sudah menyampaikan misalnya saja narapidana korupsi,&quot; ujar Ilham seperti dikutip Detik.com.

Ilham berharap larangan eks napi korupsi ini dapat dimasukkan ke UU Pilkada, serta menjadi persoalan prioritas yang dibahas oleh DPR.

&quot;Kita berharaplah sambil menunggu DPR/MPR menyelesaikan alat kelengkapan dewan. Kita berharap lembaga legislatif mungkin bisa satu prioritas agar kemudian direvisi terbatas terkait UU Pilkada,&quot; lanjut Ilham.

Tidak hanya soal eks napi korupsi, Ilham mengatakan terdapat aturan terkait larangan pencalonan bagi pezina hingga pemabuk. Menurutnya, larangan ini juga telah mendapatkan respons dari berbagai pihak.

&quot;Kemarin ada yang zina, judi, mabuk, dan segala macam, mungkin nanti kita perlu pertimbangkan karena banyak sekali masukan. Bawaslu juga sudah menyampaikan kan agar kemudian parameternya harus jelas,&quot; terang Ilham.

&quot;Memang sekali lagi, kita kan menginginkan calon lebih baik yang bersih dan lebih diterima oleh masyarakat,&quot; sambungnya.

Sebelumnya diketahui, KPU menyusun rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2020. Namun, dalam rancangan PKPU ini tidak ada larangan bagi mantan napi koruptor untuk maju jadi kepala daerah.

Tidak adanya aturan terkait napi korupsi tersebut dibenarkan oleh komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Wahyu menyebut klausul itu seharusnya memang dimasukkan dan rancangan PKPU tapi ada masalah teknis.

&quot;Ada kesalahan teknis. Mestinya dimasukkan, tetapi belum tercantum dalam draf,&quot; ujar Wahyu, Kamis (3/10).

Adanya kebijakan larangan eks narapidana (napi) korupsi mengikutsertakan diri sebagai calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2020, rupanya menuai pro dan...

eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

Ilustrasi narapidana koruptor. [Foto: Bizlaw.id]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-eks-koruptor-bisa-nyalon-kepala-daerah-ini-penjelasan-kpu.jpg

Eks Koruptor Bisa Nyalon Kepala Daerah? Ini Penjelasan KPU

WinNetNews.com - Warga kolong tol eks-Kalijodo tak mendapat tempat pemungutan suara (TPS) khusus pada Pilkada DKI 2017 putaran pertama kemarin. Tak terima atas hal itu, tokoh masyarakat warga eks-Kalijodo, Leonardo Eko Wahyu Widyatmoko, melaporkan Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Muin ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Dalam persidangan itu, Eko mengatakan pendirian TPS di kolong tol merupakan putusan Komisi Informasi Publik (KIP). Selain itu, ada putusan KIP terkait pemberian data daftar pemilih tetap (DPT) Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara.&quot;Putusan itu sudah inkracht, berkekuatan hukum tetap. Ketua KPU DKI Jakarta, Pak Sumarno kemudian merekomendasikan kepada Pak Abdul Muin untuk menjalankan kedua putusan itu,&quot; ucapnya di ruang sidang Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017).Leo menyatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan DPT untuk pencoblosan Pilkada DKI putaran I. Namun, dia tetap mempersoalkan putusan KIP terkait pendirian TPS yang tidak dijalankan.&quot;Poin nomor dua, saya sudah dapat DPT. Kemudian ada sosialisasi TPS di Jalan Bidara Raya di seberang Kalijodo, saat itulah saya tahu poin nomor satu tidak dijalankan,&quot; imbuhnya.Pada pencoblosan Pilkada DKI putaran I yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017 itu, Leo dan beberapa warga eks Kalijodo lain mencoblos di TPS yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka di Kalijodo. Leo mengaku, hal tersebut tetap mereka lakukan karena tidak adanya TPS di dekat tempat tinggal mereka.&quot;Saya menggunakan hak pilih, mencoblos 1 kilometer dari lokasi kami, seberang daerah yang digusur. Padahal keputusan yang sudah ada di KIP inkracht dan mengikat,&quot; katanya.Sementara itu, Abdul Muin menyatakan bahwa surat rekomendasi KPU DKI Jakarta baru diterima oleh KPU Jakarta Utara pada 7 Desember 2016. Sedangkan DPT dan pemetaan TPS sudah ditetapkan pada 6 Desember 2016.Dalam sidang, majelis hakim meminta keterangan dari Leonardo sebagai pelapor dan Abdul Muin selaku terlapor. Belum ada putusan dalam sidang itu.&quot;Kami nanti kasih catatan-catatan persidangan untuk jadi pertimbangan keputusan DKPP atas pengaduan pelanggaran kode etik ini,&quot; ujar Mimah Susanti yang dalam persidangan itu bertindak sebagai Tim Pemeriksa Daerah, seusai persidangan di Kantor DKPP ini.Ketua Bawaslu DKI itu mengatakan, tugasnya hanyalah sebagai pendamping dalam persidangan itu. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk memutus kasus tersebut merupakan otoritas DKPP.&quot;Tim Pemeriksa Daerah mendampingi DKPP. Kan ini DKI Jakarta, jadi Bawaslu DKI mendampingi. Yang melakukan rapat pleno pun hanya mereka, tanpa melibatkan tim pemeriksa daerah,&quot; imbuhnya.Mimah menyebutkan, jika nantinya terbukti melanggar kode etik, akan ada sanksi bagi Ketua KPU Jakarta Utara. Sanksi itu bisa sanksi administrasi hingga pemberhentian penyelenggara pemilu.

Warga kolong tol eks-Kalijodo tak mendapat tempat pemungutan suara (TPS) khusus pada Pilkada DKI 2017 putaran pertama kemarin. Tak terima atas hal itu, tokoh ma...

warga-eks-kalijodo-laporkan-ketua-kpu-jakut-karena-tak-dapat-tps

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-warga-eks-kalijodo-laporkan-ketua-kpu-jakut-karena-tak-dapat-tps.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-warga-eks-kalijodo-laporkan-ketua-kpu-jakut-karena-tak-dapat-tps.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-warga-eks-kalijodo-laporkan-ketua-kpu-jakut-karena-tak-dapat-tps.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-warga-eks-kalijodo-laporkan-ketua-kpu-jakut-karena-tak-dapat-tps.jpg

image-warga-eks-kalijodo-laporkan-ketua-kpu-jakut-karena-tak-dapat-tps.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-warga-eks-kalijodo-laporkan-ketua-kpu-jakut-karena-tak-dapat-tps.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-warga-eks-kalijodo-laporkan-ketua-kpu-jakut-karena-tak-dapat-tps.jpg

Warga Eks Kalijodo Laporkan Ketua KPU Jakut Karena Tak Dapat TPS

WinNetNews.com - &#160;Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik meninggal, Kamis (8/7/2016). Wafatnya Husni membuat KPU kini mencari ketua dan komisioner baru. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie memaparkan dalam proses pemilihan ketua KPU ada beberapa mekanisme yang harus dilalui.Pertama, proses pergantian jabatan ketua KPU diatur berdasarkan Pasal 9 Ayat 5 Undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dalam uu tersebut disebutkan bahwa jabatan ketua dan wakil ketua KPU dipilih secara demokratis dari dan oleh komisioner KPU dalam rapat pleno."Jadi, ketua KPU akan dipilih dari 6 orang yang masih ada. Merekalah yang akan menentukan siapa yang menjadi ketua," kata Jimly di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/ 2016).Setelah itu, para komisioner memilih satu orang lagi untuk mengisi jabatan komisioner yang kosong karena setelah ditinggalkan mendiang Husni. Sehingga, nantinya Ketua dan Komisioner KPU akan kembali berjumlah tujuh orang.Ia menjelaskan, pemilihan satu orang tersebut mengikuti aturan yang berlaku, yakni melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), dilakukan melalui daftar tunggu.Jimly menjelaskan, pada saat fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR, terdapat 14 calon komisioner KPU.Kemudian hanya tujuh orang yang dipilih, yakni orang yang menempati peringkat 1 sampai 7. Maka untuk mengisi posisi yang kosong itu, dipilih berdasarkan nomor urut berikutnya, yakni peringkat 8.Jika nomor urut tersebut tidak memenuhi syarat, akan dilanjutkan ke peringkat selanjutnya. Adapun alasan tak memenuhi syarat, kata Jimly, di antaranya adalah calon tersebut sudah bergabung dengan parpol atau karena hal lainnya."Contohnya jika nomor 8 sudah masuk parpol berarti kan tidak bisa, maka digantikan nomor 9 kemungkinan ditunjuk. Tapi siapa orangnya, tentu akan mengikuti daftar nomor prioritasnya dan yang memutuskan pleno berenam (anggota) KPU. dan seterusnya," kata dia.Jimly juga mengakui bahwa proses pemilihan calon harus segera dilakukan. Mengingat waktu pelaksanaan pemilukada semakin dekat.Namun, kata Jimly, yang terpenting dilakukan saat ini adalah mendoakan almarhum agar khusnul khatimah. Selain itu, keluarga Husni yang ditinggalkan dapat diberikan keikhlasan. "Saya pikir mereka (KPU) akan segera memikirkan yang terbaik," tutur dia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik meninggal, Kamis (8/7/2016). Wafatnya Husni membuat KPU kini mencari ketua dan komisioner baru.  Ketua Dewan...

penggantian-ketua-kpu-lalui-beberapa-mekanisme

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/31295.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/31295.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/31295.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/31295.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/31295.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/31295.jpg

DKPP

Terbukti Langgar Kode Etik, Komisioner KPU Evi Novida Dipecat

Latest News

Terbukti Langgar Kode Etik, Komisioner KPU Evi Novida Dipecat

Tito Imbau Menkeu Carikan Dana Pengawasan Pilkada 2020

Eks Koruptor Bisa Nyalon Kepala Daerah? Ini Penjelasan KPU

Warga Eks Kalijodo Laporkan Ketua KPU Jakut Karena Tak Dapat TPS

Penggantian Ketua KPU Lalui beberapa Mekanisme