Winnetnews.com - &nbsp;Anggota Komisi VI DPR Rafli Kande mengingatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN supaya tidak semena-mena menaikkan tarif listrik di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, selain PLN tidak memiliki kewenangan, ia juga menegaskan akan ada sanksi dan langkah hukum yang akan diterima PLN jika itu terbukti menaikkan tarif.

&quot;PLN tidak punya wewenang menaikkan tarif, sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi jika benar PLN naikkan tarif, itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif,&quot; katanya dihubungi dikutip dari&nbsp;Tagar.id, Selasa, 9 Juni 2020.

Raffli kemudian meminta PLN tidak bermain-main dengan tarif. Pasalnya, saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami kesusahan akibat wabah Covid-19.

&quot;Jangan main-main dengan tarif di tengah rakyat lagi susah jiwa karena kecemasan Covid-19 dan ekonomi lagi sulit. Puluhan juta rakyat protes dan jadi saksi jika kenaikan tarif diam-diam dan ini zalim,&quot; ujarnya.

Dia menuturkan, melalui Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ada delapan item yang tidak boleh tercantum dalam setiap perjanjian baku.

Tidak hanya itu, melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 31 dan 33 Tahun 2014 telah menetapkan tarif baru untuk tahun 2015. Lantas, tidak ada kewenangan PLN untuk menaikkan tarif tersebut.

&quot;Kita pertegaskan jika benar ada kenaikan tarif itu pelanggaran besar,&quot; kata dia.

Selanjutnya, jika kenaikan terbukti dilakukan maka Komisi VI akan segera memanggil PLN untuk mempertanggungjawabkan hal itu.

&quot;Jika kenaikan ini terbukti dan benar bukan karena kelebihan pemakaian perlu kita panggil PLN untuk mendapat penjelasan,&quot; ucap Anggota Komisi VI DPR Rafli Kande.&nbsp;

Anggota Komisi VI DPR Rafli Kande mengingatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN supaya tidak semena-mena menaikkan tarif listrik di tengah...

dpr-tegaskan-pln-tidak-punya-wewenang-naikkan-tarif-listrik

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dpr-tegaskan-pln-tidak-punya-wewenang-naikkan-tarif-listrik-1591769741.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dpr-tegaskan-pln-tidak-punya-wewenang-naikkan-tarif-listrik-1591769741.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dpr-tegaskan-pln-tidak-punya-wewenang-naikkan-tarif-listrik-1591769741.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dpr-tegaskan-pln-tidak-punya-wewenang-naikkan-tarif-listrik-1591769741.jpg

image-dpr-tegaskan-pln-tidak-punya-wewenang-naikkan-tarif-listrik-1591769741.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dpr-tegaskan-pln-tidak-punya-wewenang-naikkan-tarif-listrik-1591769741.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dpr-tegaskan-pln-tidak-punya-wewenang-naikkan-tarif-listrik-1591769741.jpg

DPR Tegaskan PLN Tidak Punya Wewenang Naikkan Tarif Listrik

WinNetNews.com - Komisi VI DPR meminta agar tidak terpengaruh dengan wacana yang dilontaskan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengusulkan untuk menghapus Kementerian BUMN.Usulan dihapusnya Kementerian BUMN tersebut nantinya akan diganti dengan pembentukan lembaga super holding.Hal tersebut pun lantas dikritisi oleh ketua komisi VI DPR Teguh Juwarno yang mengimbau agar gagasan tersebut jangan sampai terjadi.“Gagasan Menteri BUMN soal penghapusan Kementrian BUMN harus dikritisi dan dilihat secara Obyektif. Jangan sampai gagasan ini menjadi pembenaran terhadap sinyalemen BUMN kita akan lepas dari penguasaan negara,” ujar Teguh Senin sore (25/7).Menurutnya, kehadiran BUMN di Indonesia memiliki filosofi kelahiran yang jelas berbeda dari badan usaha negara lain seperti Temasek Singapura ataupun Khasanah di Malaysia.Dia khawatir jika kementerian BUMN dihapus dan digantikan oleh lembaga super holding akan menjadi celah bagi asing untuk menguasasi BUMN negara.Sementara itu, berkaca pada Singapura dan Malaysia, Rini Soemarno menjelaskan usulan dibentuknya super holding BUMN agar BUMN di Indonesia lebih fleksibel dan mendunia.Dengan pembentukan super holding, BUMN nanti tidak bergantung kepada anggaran negara. Rini mengklain saat ini usulan tersebut tengah dikaji oleh pemerintah.Pembentukan super holding itu sekaligus untuk menghadapi persaingan antar perusahaan di kawasan Asia.

Komisi VI DPR meminta agar tidak terpengaruh dengan wacana yang dilontaskan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengusulkan untuk menghapus Kementerian BUMN.Us...

komisi-vi-dpr-kritisi-usulan-rini-soemarno

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/33230.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/33230.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/33230.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/33230.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/33230.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/33230.jpg

DPR KOMISI VI

DPR Tegaskan PLN Tidak Punya Wewenang Naikkan Tarif Listrik

Latest News

DPR Tegaskan PLN Tidak Punya Wewenang Naikkan Tarif Listrik

Komisi VI DPR Kritisi Usulan Rini Soemarno