WinNetNews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengisyaratkan bakal ada tersangka baru dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

"Iya," kata Agus seusai melantik tiga penasihat KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan akan diumumkan tersangka baru tersebut.

"Mungkin munculnya tersangka baru tidak hari ini, tetapi segera," kata Agus.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK saat ini fokus untuk mendalami orang-orang yang berasal dari latar belakang politik terkait KTP-e.

"Pendalaman di kluster politik menjadi salah satu bagian yang penting dalam kasus KTP-e ini. Dalam proses persidangan pun sudah mulai mengemuka adanya rangkaian peristiwa yang diduga melibatkan sejumlah aktor dari sektor politik, birokrasi dan swasta," katanya.

Agus pun enggan menjawab dari kluster mana terkait tersangka baru kasus KTP-e itu.

Ia hanya memastikan bahwa kasus KTP-e akan segera dituntaskan, karena termasuk kasus yang cukup besar.

"Jadi, itu akan kami tuntaskan segera. Rakyat bisa melihat. Jadi, kalau namanya tuntas kan ada tersangka baru, yang lain-lain juga," demikian Agus Rahardjo.

KPK hingga Rabu (5/7) telah memeriksa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain dan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Nama-nama tersebut juga disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menerima aliran dana proyek pengadaan KTP-e.

Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Irman sendiri sudah dituntut tujuh tahun penjara sedangkan Sugiharto dituntut lima tahun penjara.

KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, dan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, Miryam S Haryani disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E KTP

Setelah 9,5 Jam Baca Pledoi, Fredrich Yunadi Bilang Begini

Latest News

Setelah 9,5 Jam Baca Pledoi, Fredrich Yunadi Bilang Begini

SBY Mulai Terseret ke Kasus E KTP, Ini Kata KPK

Ketemuan Sama Ketua MPR, Jokowi Bahas Setya Novanto

Kasus Korupsi e-KTP, KPK punya Tersangka Baru, Siapa?

Awal April 2017 Diharapkan Blanko e-KTP Sudah Dicetak

Pengembangan Kasus Korupsi e-KTP, KPK Tetapkan Tersangka Baru Andi Narogong

Pekan Ini Marzuki Ali Diperiksa Bareskrim Polri

Banyak Pelawanan, KPK Pinta Masyarakat Ikut Kawal Kasus Dugaan Korupsi e-KTP

Kasus e-KTP, Agus Rahardjo Soal Setya Novanto: Tunggu Tersangka Yang Ungkap

Sidang Tidak Boleh Live, Humas Tipikor Jelaskan Alasannya

Cerita Pengacara Terdakwa Kasus e-KTP, Tekanan Politik Hingga Pengembalian Uang

JPU KPK: Institusi Pemerintah Juga Terima Aliran Dana Korupsi e-KTP

Duar! Ini Nama dan Perusahaan Pencicip Uang e-KTP

Pengacara Tersangka e-KTP: Klien Kami Siap Ungkap Apapun

Waketum MPR RI Dukung Proses Hukum Kasus e-KTP

Pemerintah: Tak Usah Khawatir, Perekaman E-KTP Tetap Berjalan

14 Anggota DPR RI Kembalikan Uang Ke KPK

Ini Nama-nama yang Diduga Terlibat Kasus e-KTP

Agus Rahardjo: “Semoga Politik di Indonesia Tidak Terguncang”

Ketua KPK Tidak Membantah Ada Nama Besar Dalam Kasus e-KTP

Mendagri: Kasus e-KTP Ganggu Proses Pecetakan e-KTP di Luar Negeri

Kasus Korupsi E-KTP, Agus Rahardjo Siap Berikan Keterangan

Ribuan Warga Sudah Rekam E-KTP dari Rumah

Puluhan Ribu Warga Jakarta Pusat Belum Rekam E-KTP

KPK Isyaratkan Ada Tersangka Baru Kasus E-KTP

Mendagri Perbolehkan Pemilik Surat Keterangan e-KTP Untuk Ikuti Pemilihan di Pilkada

67ribu e-KTP di Jakarta Barat Belum Dicetak

Wajib Punya Keterangan Dukcapil, Bagi Pemilih yang Tak Punya e-KTP

Mendagri Beri Kelonggaran Batas Waktu Perekaman Data e-KTP Pertengahan 2017

Mendagri: Blangko e-KTP Masih Tersedia