WinNetNews.com - Empat negara menjadi persinggahan Eddy Sindoro sebelum akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Eddy berpindah-pindah dalam kurun waktu pelarian 2016-2018.&nbsp;

&quot;Dari akhir tahun 2016 hingga 2018, ESI (Eddy Sindoro) diduga berpindah-pindah di sejumlah negara di antaranya Bangkok (Thailand), Malaysia, Singapura, dan Myanmar,&quot; kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di KPK, Jumat (12/10).

Eddy Sindoro pernah mencoba memperpanjang paspornya di Myanmar pada November 2017. Namun, pelarian Eddy Sindoro berakhir hari ini.

Saut juga menyatakan, dalam pelariannya, Eddy Sindoro pernah dideportasi ke Indonesia. Namun kabur lagi tanpa melalui imigrasi.&nbsp;

&quot;Pada 29 Agustus 2018, ESI (Eddy Sindoro) dideportasi untuk dipulangken ke Indonesia,&quot; tutur Saut.&nbsp;

Di hari yang sama itu Eddy Sindoro tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Namun sesaat setelah tiba di bandara itu, Eddy Sindoro rupanya kabur lagi.

&quot;ESI kembali terbang ke Bangkok, Thailand, diduga tanpa melalui proses imigrasi,&quot; sebut Saut.

Pengacara Eddy Sindoro, Eko Prananto, mengungkap alasan kliennya menyerahkan diri. Eko menegaskan, Eddy menyerahkan diri tanpa paksaan siapapun.&nbsp;

&quot;Ingin menyelesaikan perkaranya, maka dia menyerahkan diri. Nggak. Ancaman sama sekali nggak ada,&quot; kata Eko di KPK, Jumat (12/10).&nbsp;

Dia mengaku tak tahu soal adanya peran eks Ketua KPK Taufiqurachman Ruki terkait penyerahan diri Eddy Sindoro. Eko mengatakan setelah mendapat surat kuasa, dirinya langsung ke Singapura dan mengantarkan Eddy Sindoro ke Kedutaan Besar RI di sana.

&quot;Saya belum tahu karena saya hanya menerima surat kuasa dan kemudian terbang ke Singapura lalu ketemu beliau dan menyatakan menyerahkan diri dan saya bawa ke kedutaan,&quot; tutur Eko.

Sebelumnya, KPK menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka sejak 2016. Dia diduga berperan memberikan arahan dalam pemberian suap yang dilakukan seorang swasta bernama Doddy Ariyanto Supeno kepada Edy Nasution, yang saat itu menjabat panitera sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam putusan Edy Nasution, Eddy Sindoro disebut sebagai Presiden Komisaris Lippo Group.

Baik Doddy maupun Edy Nasution sudah menjalani hukuman. Doddy menjalani hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Edy Nasution harus meringkuk di penjara selama 8 tahun dan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Saat ini Eddy Sindoro telah ditahan KPK. Dia mengaku siap untuk menjalani proses hukum terkait perkaranya. (detikcom)

Empat negara menjadi persinggahan Eddy Sindoro sebelum akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Eddy berpindah-pindah dalam kurun waktu pelarian 2016-2018. "...

selama-dalam-pelarian-eddy-sindoro-diduga-berpindah-pindah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-selama-dalam-pelarian-eddy-sindoro-diduga-berpindah-pindah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-selama-dalam-pelarian-eddy-sindoro-diduga-berpindah-pindah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-selama-dalam-pelarian-eddy-sindoro-diduga-berpindah-pindah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-selama-dalam-pelarian-eddy-sindoro-diduga-berpindah-pindah.jpg

image-selama-dalam-pelarian-eddy-sindoro-diduga-berpindah-pindah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-selama-dalam-pelarian-eddy-sindoro-diduga-berpindah-pindah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-selama-dalam-pelarian-eddy-sindoro-diduga-berpindah-pindah.jpg

Selama Dalam Pelarian, Eddy Sindoro Diduga Berpindah-pindah

WinNetNews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo membenarkan Eddy Sindoro, mantan bos Lippo Grup menyerahkan diri, setelah melarikan diri ke luar negeri selama dua tahun.

&quot;Tersangka ES telah menyerahkan diri ke KPK,&quot; kata Agus saat di konfirmasi, Jumat 12 Oktober 2018.

Agus menjelaskan dalam proses ini KPK dibantu sejumlah instansi seperti Kedutaan Besar, Polri dan Imigrasi. Serta informasi dari masyarakat yang disampaikan pada KPK. &quot;Proses pengembalian ini juga dibantu oleh otoritas Singapura,&quot; jelas Agus.

Namun, Agus belum bersedia menjelaskan lebih detail terkait kasus Eddy Sindoro. &quot;Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan KPK melalui konferensi pers sore ini,&quot; katanya.

Sebelumnya KPK menetapkan Eddy Sindoro sebagai tersangka suap mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution pada akhir tahun 2016, dalam sejumlah perkara yang berkaitan dengan Lippo Group.

Namun Eddy Sindoro lebih dulu melarikan diri ke luar negeri sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (vivacoid)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo membenarkan Eddy Sindoro, mantan bos Lippo Grup menyerahkan diri, setelah melarikan diri ke luar negeri se...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-eddy-sindoro-serahkan-diri-ke-kpk.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-eddy-sindoro-serahkan-diri-ke-kpk.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-eddy-sindoro-serahkan-diri-ke-kpk.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-eddy-sindoro-serahkan-diri-ke-kpk.JPG

image-eddy-sindoro-serahkan-diri-ke-kpk.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-eddy-sindoro-serahkan-diri-ke-kpk.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-eddy-sindoro-serahkan-diri-ke-kpk.JPG

Eddy Sindoro Serahkan Diri ke KPK

&#160;Jakarta, Winnetnews.com - &#160;Mantan Serektaris Mahkamah Agung Nurhadi mengakui menelepon panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution, agar segera mengirimkan berkas Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) ke MA berdasarkan permintaan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro."Itu Pak Eddy bilang ada perkara di pusat, tapi kok tidak dikirim-kirim, tapi saya tidak tahu betul isinya apa itu perkara, apakah seharusnya bisa dikirim atau tidak saya tidak tahu," kata Nurhadi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (15/8/2016).Nurhadi menjadi saksi untuk pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno yang didakwa memberikan suap Rp150 juta kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution untuk menunda proses pelaksanaan "aanmaning" terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dengan Kwang Yang Motor Co.LtD (PT Kymco) dan menerima pendaftaran PK PT AAL dan PT First Media.Dalam dakwaan, JPU KPK menyatakan Nurhadi pernah menghubungi panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution agar segera mengirimkan berkas perkara niaga PT Across Asia Limited (AAL) ke MA.Padahal berdasarkan putusan kasasi MA 31 Juli 2013 PT AAL dinyatakan pailit. Atas putusan kasasi tersebut hingga batas waktu 180 hari PT AAL tidak melakukan upaya PK. Namun untuk menjaga kredibilitas PT AAL yang sedang ada perkara di Hong Kong, Eddy Sindoro pada pertengahan Februari 2016 memerintahkan Wresti melakukan pengajuan PK meski waktunya sudah lewat dengan balasan Rp50 juta kepada Edy Nasution yang diberikan melalui Doddy pada 20 April 2016."Kami sudah meminta keterangan Edy Nasution yang menerangkan Pak Edy pernah dihubungi oleh Pak Nurhadi yang mengatakan meminta agar berkas agar segera dikirim?" tanya jaksa KPK Joko Hermawan."Tidak ingat lagi tapi seandainya, itu terjadi semata kami lakukan dalam rangka aspek pelayanan karena kewenangan dalam hal administratif perkara itu berada di panitera. Saya selaku sekretaris dan pembina kepegawaian mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk pada bahasanya untuk menegur atau meminta aparatur peradilan menjalankan tugas dengan baik sejalan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan," ungkap Nurhadi beralasan."Tapi tahu itu perkara Eddy Sindoro tidak bisa dikirim?" tanya jaksa."Saya sama sekali tidak tahu, isi perkaranya sama sekali tidak tahu," jawab Nurhadi."Perkara pailit yang mana apakah disebut?" tanya jaksa Joko."Tidak ingat, saya tidak menyebutkan perkara mana karena ini sering kami lakukan pada saat paparan pembinaan ke daerah-daerah baik yang kami lakukan saat pembinaan maupun sidak bersama dengan badan pengawasan. Saya selalu menekankan akuntabilitas kinerja karena saya punya kewenangan untuk mengontrol aparatur itu dan bukan hanya peradilan PN Jakpus saja tapi se-Indonesia sering kita lakukan," jelas Nurhadi."Misalnya kalau yang meminta bukan Eddy Sindoro, tapi orang lain yang tidak saudara kenal dan kemudian telepok Pak Nurhadi perkara saya tidak dikirim, saudara respon tidak?" tanya ketua majelis hakim Sumpeno."Saya respon, semua ini keluhan masyarakat dan ini tanggung jawab saya dalam pembinaan. Saya selalu mengaduit setiap satuan kerja yang melebihi tenggat waktu dan semuanya selalu saya tampilkan di MA," tegas Nurhadi.Doddy dalam perkara ini didakwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Jakarta,   Mantan Serektaris Mahkamah Agung Nurhadi mengakui menelepon panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution, agar segera mengirimkan...

nurhadi-akui-telepon-edy-nasution-untuk-kirim-berkas

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/35558.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/35558.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/35558.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/35558.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/35558.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/35558.jpg

Nurhadi Akui Telepon Edy Nasution Untuk Kirim Berkas

WinNetNews.com - Usai menangkap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution, KPK mencium jejak dugaan korupsi di rumah Nurhadi. 10 Penyidik KPK tak tinggal diam dan menggeledah rumah pribadi Sekretaris Mahkamah Agung (MA) itu di kawasan elite Kebayoran Baru.Penggeledahan rumah Nurhadi dilakukan KPK pada Kamis (21/4) pagi. Di rumah mewah Sekretaris MA itu berada Jalan Hang Lengkir V, No 2-6 RT 07 RW 06, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu, 10 penyidik menggeledah seisi rumah. Kepanikan tidak terhindarkan, bahkan penyidik menemukan sejumlah uang dalam kloset. Meyakini ada kejanggalan, KPK lalu mencegah Nurhadi ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.Dalam catatan, Senin (2/5/2016), temuan uang di kloset ini mengingatkan kepada berbagai penggeledahan KPK yang menemukan uang di tempat yang tidak wajar. Seperti saat menggeledah rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, KPK menemukan gepokan uang di tembok salah satu ruangan kamar. Jumlah uang yang disembunyikan itu mencapai miliaran rupiah. Uang itu lalu ditutup dengan lemari karaoke.Belakangan, Akil dipenjara seumur hidup atas kejahatan korupsi dengan modus jual beli perkara putusan MK di perkara Pilkada.&#160;Saat menggeledah rumah Kepala DPRD Bangkalan, Fuad Amin pada Desember 2014, KPK juga menemukan uang di tempat tidak wajar. KPK menemukan segepok uang di rumah mantan Bupati Bangkalan 2003-2013 yang diselipkan lukisan dengan jumlah hampir Rp 1 miliar. Atas perbuatannya, Fuad dihukum 13 tahun penjara dan seluruh asetnya yang berjumlah Rp 250 miliar hasil kejahatan pencucian uang dirampas untuk negara. Putusan itu masih diuji di tingkat kasasi.Bagaimana dengan Nurhadi? Wartawan sudah mencoba untuk mengonfirmasi ke Nurhadi terkait penggeledahan oleh KPK di rumahnya. Namun, Nurhadi tak bisa dikonfirmasi. Wartawan sudah menunggu di kantornya di MA dan di rumahnya di Hang Lekir, Sekretaris MA itu tak kunjung bisa ditemui. Wartawan telah meminta konfirmasi dan menunggu berjam-jam lamanya tetapi pagar rumah tidak sedikit pun dibuka. Saat mengkonfirmasi ke kantornya, Nurhadi juga tidak bisa ditemui wartawan. Media massa hanya bisa mendapatkan jawaban dari juru bicara MA hakim agung Suhadi."Uang itu mesti ada pemiliknya kan. Nah, dari mana asal uang itu kan hanya pemilik yang tahu. Jadi kita enggak tahu uang itu dari mana, untuk siapa, dan statusnya bagaimana," kata juru bicara MA Suhadi. disadur dari situs detik news

Usai menangkap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution, KPK mencium jejak dugaan korupsi di rumah Nurhadi. 10 Penyidik KPK tak tinggal...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23841.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23841.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23841.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23841.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23841.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23841.jpg

Aneka Temuan KPK Saat Menggeledah TKP

WinNetNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah mendalami keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dalam kasus suap pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."Ada indikasi, tapi belum bisa dipastikan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, setelah menghadiri Seminar Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 April 2016. Untuk detailnya, Basaria menjanjikan satu-dua hari ke depan. "Kita tunggu satu-dua hari lagi pasti sudah ada jawaban.”Terkait dengan pencekalan, Basaria menjelaskan bahwa belum tentu orang-orang yang dicekal lembaga antirasuah akan berujung menjadi tersangka. Pencekalan yang dilakukan komisi antirasuah, kata dia, hanya agar bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk membantu penyelidikan."Ini yang membedakan KPK dengan penegak hukum lainnya," katanya melanjutkan. Kepolisian dan kejaksaan mencekal orang karena sudah jadi tersangka. Sementara lembaga antikorupsi boleh mencekal orang yang belum berstatus tersangka.Pada 21 April 2016, Nurhadi dicekal KPK. Selama enam bulan ke depan, ia tak diperbolehkan ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Sebelum dicegah, rumah dan kantor Nurhadi sempat digeledah.Pencegahan ini dilakukan karena Nurhadi terindikasi terlibat dalam perkara yang menyeret salah satu panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Edy diduga menerima suap dari Doddy Arianto Supeno dalam pengajuan peninjauan kembali dua perusahaan yang terlibat kasus perdata.Edy ditangkap bersama Doddy di salah satu hotel di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Saat penangkapan itu, penyidik menemukan duit Rp 50 juta. Kepada penyidik, Edy mengaku sebelumnya pernah menerima duit Rp 100 juta pada Desember 2015 dari Doddy.Sebagai panitera, Edy tak punya wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam kasus ini, ia hanya berperan sebagai perantara. Namun, hingga saat ini KPK masih belum menentukan siapa lagi yang terlibat dalam kasus ini.Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan kasus ini ibarat sebuah gunung es. "Ini adalah pembuka," katanya Kamis kemarin. Ia mengatakan ada banyak kasus lebih besar yang perlu diselesaikan dengan segera dibalik kasus ini. disadur dari situs tempo

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah mendalami keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dalam kasus suap pengajuan peninjauan kembali di Pengadila...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23070.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23070.jpg

KPK: Ada Indikasi Nurhadi Terlibat Suap

WinNetNews.com - KPK menggeledah ruangan Sekjen MA Nurhadi karena diduga terkait dengan suap panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution. Saat ruangannya digeledah, diketahui Nurhadi tetap masuk kerja. PNS yang memiliki kekayaan lebih dari Rp 30 miliar itu melantik pejabat eselon MA.Baca juga: <a href="https://www.winnetnews.com/post/siang-ini-kpk-umumkan-status-panitera-pn-jakpus">Siang Ini KPK Umumkan Status Panitera PN Jakpus</a>"Ia masuk seperti biasa. Tadi ikut pelantikan, nggak dibawa KPK," ujar Kabiro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur, di kantornya, Kamis (21/4/2016).Hari ini ada pelantikan dan rotasi di sejumlah pejabat MA. Nurhadi yang menjabat sebagai Sekjen pun ikut melantik.Menurutnya, kini Nurhadi kembali ke ruangannya yang terletak di lantai satu gedung utama MA. Ruangannya pun tidak disegel dan sejumlah pegawai hilir mudik masuk ke ruangannya.&#160;Terkait penggeledahan ini, Ridwan tidak mengetahui perkara apa yang dimaksud KPK. Pihak MA menyerahkan penanganan perkara selanjutnya kepada KPK. Menurut Ridwan, Nurhadi pun mengetahui adanya penggeledahan di ruangan kerja miliknya."Ya tahulah (digeledah). Yang enggak tahu dia itu seperti apa (berkaitan dengan apa). Kita tunggu sajalah perkembangan di KPK," ujar Ridwan.Nurhadi menjadi Sekjen MA sejak 2012 dan sebelumnya adalah Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Nama Nurhadi mulai dikenal publik saat menggelar pernikahan anaknya dengan megah di Hotel Mulia, Senayan. Sebagai PNS, kekayannya mencapai Rp 30 miliar lebih, salah satunya rumah megah di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru.Anak buah Nurhadi, Andri Tristianto Sutrisna sudah ditangkap KPK pada Februari 2016 lalu. Andri ditangkap karena menerima segepok uang dari pihak berperkara. KPK telah memintai keterangan Nurhadi untuk Andri. disadur dari situs detik news

KPK menggeledah ruangan Sekjen MA Nurhadi karena diduga terkait dengan suap panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution. Saat ruangannya digeledah, diketahui Nurhad...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22801.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22801.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22801.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22801.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22801.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22801.jpg

Ruangan Sekjen MA Digeledah KPK

WinNetNews.com - KPK segera akan mengumumkan status Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, bersama dua orang lainnya siang ini. Status ketiganya masih sebagai terperiksa sejak ditangkap pada siang kemarin."Belum selesai gelar perkara, nanti siang detailnya," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Kamis (21/4/2016).Tentang penangkapan Edy tersebut telah dipastikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex menyebut penangkapan dilakukan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Tim KPK dalam operasinya ikut mengamankan duit puluhan juta yang diduga terkait dengan penanganan kasus perdata di PN Jakpus.Ruang kerja Edy yang berada di lantai empat PN Jakpus sudah digeledah petugas KPK pada sekitar pukul 10.00 WIB. Edy dan dua orang lainnya masih diperiksa untuk menentukan status hukumnya.Rencananya pengumuman status ketiga orang itu akan dilakukan pada pukul 11.00 WIB. Hingga saat ini KPK belum membeberkan perkara apa yang melatarbelakangi dugaan suap tersebut."Nanti pukul 11.00 WIB," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi terpisah. disadur dari situs detik news

KPK segera akan mengumumkan status Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, bersama dua orang lainnya siang ini. Status ketiganya masih sebagai t...

siang-ini-kpk-umumkan-status-panitera-pn-jakpus

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22792.jpg

EDY NASUTION

Selama Dalam Pelarian, Eddy Sindoro Diduga Berpindah-pindah

Latest News

Selama Dalam Pelarian, Eddy Sindoro Diduga Berpindah-pindah

Eddy Sindoro Serahkan Diri ke KPK

Nurhadi Akui Telepon Edy Nasution Untuk Kirim Berkas

Aneka Temuan KPK Saat Menggeledah TKP

KPK: Ada Indikasi Nurhadi Terlibat Suap

Ruangan Sekjen MA Digeledah KPK

Siang Ini KPK Umumkan Status Panitera PN Jakpus