Winnetnews.com -&nbsp;Menjelang Lebaran, sejumlah organisasi masyarakat disebut meminta uang dari pelaku usaha, yang mereka bungkus dalam istilah tunjangan hari raya (THR).

Pengusaha mengaku kelabakan menyediakan anggaran itu karena tengah berupaya membayar THR kepada pihak yang memang berhak menerimanya: karyawan.

&quot;Hotel di Jakarta waktu Lebaran justru sepi. Kami tidak ada anggaran untuk ormas,&quot; kata Khrisnadi, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta, Senin (28/05).

Khrisnadi menyebut ormas tertentu secara reguler meminta uang kepada pelaku usaha menjelang Lebaran. Menurutnya, ormas menganggap pengusaha sebagai mesin tunai yang selalu dapat menyediakan bantuan finansial.

&quot;Baru kali ini saja ada (pengusaha) yang teriak. Tapi kejadian ini kan bukan kali ini saja,&quot; ujarnya melalui sambungan telepon.

Sejak akhir pekan lalu beredar surat berkop ormas Forum Betawi Rempug (FBR) yang ditujukan kepada pengusaha di Kelapa Gading dan Kalideres, Jakarta.

Surat yang berisi permintaan agar pengusaha memberi THR lebaran bagi FBR tersebut dibenarkan ketua umum ormas itu, Luthfi Hakim.

&quot;Ngetes kepedulian pengusaha di sekitar situ. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak dikasih, enggak apa-apa. Enggak ada paksaan kok,&quot; ucapnya seperti dilansir&nbsp;Detikcom.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Ikhsan, menganggap pengusaha dan ormas sebenarnya memiliki hubungan saling menguntungkan.

Ikhsan mengklaim ormas kerap mengamankan kawasan di sekitar tempat usaha. Atas dasar simbiosis mutualisme itu, kata dia, pengusaha menyalurkan dana ke ormas tertentu.

&quot;Posko Forkabi bisa untuk ronda, kan sekarang ruang publik sedikit. Jadi banyak yang kami lakukan,&quot; kata Ikhsan merujuk kepengurusan ormasnya di Jakarta yang mencapai tingkat rukun warga.

Tak hanya Forkabi, Ikhsan mengklaim ketertiban dan keamanan di Jakarta juga tak lepas dari ormas lainnya, antara lain Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI dan Polri (FKPPI).

Meski begitu Ikhsan menyatakan Forkabi tak pernah meminta THR ke pengusaha. Selain dari ketua umum mereka yang bekas petinggi tentara, Nachrowi Ramli, ia menyebut Forkabi juga mengumpulkan anggaran dari iuran anggota.

&quot;Dalam dua tahun terakhir kami menghabiskan Rp3,5 miliar. Kami tidak dapat dari perusahaan, tapi kesadaran kami sendiri,&quot; ujarnya.

Fahira Idris, ketua umum Bang Japar, sebuah ormas kepemudaan di Jakarta, menyebut ormas memang biasa mengajukan bantuan dana ke pelaku usaha. Namun ia mengklaim permohonan itu atas prinsip sukarela dan tak disertai ancaman.

&quot;Organisasi kemasyarakatan apapun, dari mahasiswa, karang taruna hingga keagamaan, kalau ingin menggelar acara, mereka membuat proposal dan memberikannya ke pengusaha di sekitar mereka,&quot; tuturnya.

Fahira mengklaim Bang Japar, ormas yang didirikannya tahun lalu, menggiatkan kewirausahawanan anggota agar tak ingin bergantung pada pengusaha atau lembaga pemerintah.

&quot;Kami punya unit-unit usaha sendiri agar mampu menjadi organisasi yang mandiri,&quot; ujarnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Darwis Aji, meminta ormas tak meminta atau memaksa pengusaha memberi sejumlah uang atas nama THR Lebaran. Ia menilai perbuatan itu dapat dipidanakan.

&quot;Itu sama juga seperti premanisme,&quot; ucapnya kepada pers. Kesbangpol merupakan lembaga pemerintah yang menerbitkan izin pendirian sebuah ormas.

Adapun kepolisian menilai ormas boleh meminta uang kepada perusahaan, asalkan tanpa paksaan. Sebaliknya, kata Karo Penmas Polri, Brigjen Mohammad Iqbal, pengusaha dapat menyalurkan bantuan kepada ormas dengan prinsip sukarela.

Tahun lalu, menjelang Lebaran, kepolisian di Bekasi dan Medan menangkap beberapa orang yang meminta &#39;THR&#39; ke minimarket dan pedagang kaki lima. Mereka yang ditangkap mengaku berasal dari ormas kepemudaan.

Menjelang Lebaran, sejumlah organisasi masyarakat disebut meminta uang dari pelaku usaha, yang mereka bungkus dalam istilah tunjangan hari raya (THR).Pengusaha...

saat-ormas-minta-thr-pengusaha-mengaku-kelabakan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-saat-ormas-minta-thr-pengusaha-mengaku-kelabakan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-saat-ormas-minta-thr-pengusaha-mengaku-kelabakan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-saat-ormas-minta-thr-pengusaha-mengaku-kelabakan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-saat-ormas-minta-thr-pengusaha-mengaku-kelabakan.jpg

image-saat-ormas-minta-thr-pengusaha-mengaku-kelabakan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-saat-ormas-minta-thr-pengusaha-mengaku-kelabakan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-saat-ormas-minta-thr-pengusaha-mengaku-kelabakan.jpg

Saat Ormas Minta THR, Pengusaha Mengaku Kelabakan

Winnetnews.com -&nbsp;Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Luthfi Hakim menyatakan bahwa dirinya belum mau memecat anggotanya yang terbukti meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pelaku usaha maupun warga sekitar.

&quot;Kalau langsung dipecat, maka di mana peran dakwah?&quot; tuturnya, Minggu (27/5).

Luthfi mengklaim telah memberikan teguran keras kepada pengurus FBR G.021 Kelapa Gading. Teguran diberikan agar&nbsp;tidak terjadi kembali kesalahan yang sama, yakni meminta THR kepada warga.

Ia&nbsp;menyatakan bakal memberikan sanksi lebih tegas jika pengurus FBR G.021 kembali melakukan tindakan serupa. Sanksinya, kata Luthfi, bisa berupa penonaktifan dari keanggotaan.

&quot;Kalau masih melanggar, baru akan diambil tindakan pemecatan,&quot; ucap Luthfi.

FBR G.021 Kelapa Gading diketahui mengedarkan surat berisi permintaan kepada warga sekitar untuk memberikan THR.

Surat edaran FBR G.021 Kelapa Gading, Jakarta Utara bernomor 023/FBR/G.021/V/2018 dengan hal Permohonan THR itu viral di media sosial.

Surat tersebut&nbsp;tertanggal 21 Mei 2018 dengan tanda tangan Ketua FBR G.021 Ahmad Ali dan sekretaris Nurdin Syah beserta cap berwarna hijau.

Isi surat itu menyebutkan bahwa Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading mengharapkan kebijakasanaan warga untuk memberikan THR. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1439 H sudah semakin dekat.

&quot;Dan karena sudah semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1439 H ini, maka kami Pengurus FBR G.021 beserta anggota sangat mengharapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kebijaksanaannya dalam hal memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H,&quot; demikian isi surat pada alinea ketiga.

Luthfi pun&nbsp;membenarkan surat tersebut diterbitkan salah satu pengurus cabang. Dia mengatakan permintaan THR bertujuan memenuhi kebutuhan dana Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading untuk menyelenggarakan kegiatan sosial di tengah bulan Ramadan tahun ini. 
 
&quot;Betul, itu surat yang dibuat teman-teman tapi di sekitar lingkungannya saja. Kebetulan teman-teman ada kegiatan sosial berkaitan dengan bulan Ramadan, bukan untuk memperkaya diri atau untuk hidup mereka,&quot; kata Luthfi saat dikonfirmasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut angkat suara mengenai ini. Dia menyarankan kepada pihak yang dirugikan agar melapor kepada penegak hukum. Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 
 
&quot;Jadi menurut saya juga simpel jadi kita tidak terlalu khawatir apakah pribadi apakah siapapun bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, laporkan saja,&quot; imbuh Anies di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (26/5).&nbsp;

Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Luthfi Hakim menyatakan bahwa dirinya belum mau memecat anggotanya yang terbukti meminta tunjangan hari raya (THR) kepada p...

dakwah-jadi-alasan-fbr-enggan-pecat-anggota-yang-minta-thr

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dakwah-jadi-alasan-fbr-enggan-pecat-anggota-yang-minta-thr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dakwah-jadi-alasan-fbr-enggan-pecat-anggota-yang-minta-thr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dakwah-jadi-alasan-fbr-enggan-pecat-anggota-yang-minta-thr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dakwah-jadi-alasan-fbr-enggan-pecat-anggota-yang-minta-thr.jpg

image-dakwah-jadi-alasan-fbr-enggan-pecat-anggota-yang-minta-thr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dakwah-jadi-alasan-fbr-enggan-pecat-anggota-yang-minta-thr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dakwah-jadi-alasan-fbr-enggan-pecat-anggota-yang-minta-thr.jpg

Dakwah Jadi Alasan FBR Enggan Pecat Anggota yang Minta THR

Winnetnews.com -&nbsp;Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mencabut izin ormas Front Betawi Rempug (FBR) bila ditemukan adanya bukti pemerasan terhadap masyarakat.&nbsp; 
 
Hal itu ia katakan merespon Ketua Umum&nbsp;FBR, Luthfi Hakim yang membenarkan Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha yang berada di sekitar lingkungannya. 
 
&quot;Bila ada tekanan, (Pemda) bisa pula mencabut izin pendaftarannya serta melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum sebagai tindak pemerasan,&quot; kata Hadi saat dihubungi&nbsp;CNNIndonesia.com&nbsp;pada Senin (28/5). 
 
Melihat aksi pemerasan ormas FBR itu, Hadi menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tak tinggal diam. Ia berharap agar Pemprov DKI yang dipimpin Anies Baswedan-Sandiaga Uno dapat mengambil langkah tegas dengan menegur dan memperingatkan FBR terlebih dulu agar kejadian tersebut tak terulang kembali. 
 
&quot;Pemda (juga) dapat menindaklanjuti dengan menegur dan memperingatkan Ormas yang bersangkutan,&quot; kata dia.

Tak hanya itu, Hadi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menolak permintaan ormas-ormas yang melakukan pemerasan dengan berbagai motif, seperti meminta THR yang telah dilakulan oleh FBR. 
 
Jika ditemukan pemerasan, Hadi menyarankan agar masyarakat melaporkannya ke pemerintah daerah masing-masing agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. 
 
&quot;Yang penting masyrakat tidak perlu memenuhi permintaan Ormas dan silakan melaporkan kepada Pemda yang bersangkutan,&quot; kata Hadi. 
 
Melihat persoalan ini, Hadi mengaku bakal menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu bertujuan agar Pemda dapat tegas menindak ormas-ormas yang acap kali meresahkan masyarakat.&nbsp; 
 
&quot;(Akan mengirimkan) Surat edaran ke Gubernur, Bupati/Walikota, tembusan ke aparat penegak hukum. Kita mengatur ke dalam, agar Pemda menindaklanjuti baik himbauan/sosialisaikan,&quot; pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, jika ada yang merasa keberatan dengan pemerasan oleh FBR lebih baik melapor kepada penegak hukum. 
 
Anies menganggap hal itu sebagai sesuatu yang simpel bilamana memang benar terjadi atau bukan sekadar kabar burung.&nbsp; 
 
&quot;Apabila dirasa ada pelanggaran hukum, laporkan kepada penegak hukum,&quot; ujar Anies usai tarawih akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (26/5). 
 
Surat edaran atas nama Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading, Jakarta Utara bernomor 023/FBR/G.021/V/2018 dengan hal Permohonan THR viral di media sosial. 
 
Surat itu tertanggal 21 Mei 2018 dengan tanda tangan Ketua FBR G.021 Ahmad Ali dan sekretaris Nurdin Syah beserta cap berwarna hijau. 
 
Isi surat itu menyebutkan bahwa Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading mengharapkan kebijakasanaan warga untuk memberikan THR. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1439 H sudah semakin dekat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mencabut izin ormas Front Betawi Rempug (FBR) bila di...

soal-minta-thr-kemendagri-sebut-pemprov-bisa-cabut-izin-fbr

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-soal-minta-thr-kemendagri-sebut-pemprov-bisa-cabut-izin-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-soal-minta-thr-kemendagri-sebut-pemprov-bisa-cabut-izin-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-soal-minta-thr-kemendagri-sebut-pemprov-bisa-cabut-izin-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-soal-minta-thr-kemendagri-sebut-pemprov-bisa-cabut-izin-fbr.jpg

image-soal-minta-thr-kemendagri-sebut-pemprov-bisa-cabut-izin-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-soal-minta-thr-kemendagri-sebut-pemprov-bisa-cabut-izin-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-soal-minta-thr-kemendagri-sebut-pemprov-bisa-cabut-izin-fbr.jpg

Soal Minta THR, Kemendagri Sebut Pemprov Bisa Cabut Izin FBR

Winnetnews.com -&nbsp;Forum Betawi Rempug membantah bahwa ada anggotanya yang mengirimkan surat kepada warga untuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) menyambut Idul Fitri 1439 H.

Koordinator Wilayah FBR Jakarta Utara Yusriah Dzinnun menyatakan, pihaknya tidak mengetahui ada anggotanya yang mengeluarkan surat tersebut.

&quot;Tidak ada sama sekali ya, saya sih tidak pernah mengeluarkan surat. Sampai saat ini saya belum paham ya, nanti saya coba tanya ke anggota,&quot; kata Yusriah saat dihubungi&nbsp;, Sabtu (26/5/2018).

Yusriah menambahkan, FBR juga tidak pernah menginstruksikan anggotanya untuk menarik THR dari warga atau perusahaan di sekitarnya.

Ia mengklaim, FBR dapat tumbuh dan hidup melalui dalam organisasinya sendiri tanpa bantuan dana dari pihak lain.

&quot;Enggak ada (instruksi) sama sekali untuk minta THR. Kita kadang tidak membolehkan (meminta THR) juga kok. FBR itu tidak perlu dana dari mana-mana karena kami tumbuh dari dana kami sendiri,&quot; kata Yusriah.

Sebelumnya, foto sebuah surat berkop Forum Betawi Rempug G.021 Kelapa Gading tersebar di media sosial melalui aplikasi Whatsapp. Dalam surat itu, tertulis bahwa FBR meminta uang Tunjangan Hari Raya.

&quot;Kami pengurus FBR G.021 beserta anggota sangat mengharapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kebijaksanaannya dalam hal memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H,&quot; tulis surat tersebut.

Berikut foto edaran surat tersebut yang diperoleh dari Kompas.com:

<img alt="" src="/uploads/images/2570508629.jpg" style="height:400px; width:300px" />

Forum Betawi Rempug membantah bahwa ada anggotanya yang mengirimkan surat kepada warga untuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) menyambut Idul Fitri 1439 H.Koord...

tersebar-surat-edaran-fbr-minta-thr-ini-kata-fbr

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tersebar-surat-edaran-fbr-minta-thr-ini-kata-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tersebar-surat-edaran-fbr-minta-thr-ini-kata-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tersebar-surat-edaran-fbr-minta-thr-ini-kata-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tersebar-surat-edaran-fbr-minta-thr-ini-kata-fbr.jpg

image-tersebar-surat-edaran-fbr-minta-thr-ini-kata-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tersebar-surat-edaran-fbr-minta-thr-ini-kata-fbr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tersebar-surat-edaran-fbr-minta-thr-ini-kata-fbr.jpg

Tersebar Surat Edaran FBR Minta THR, ini Kata FBR

<a href="http://www.wingamers.com/"><img src="/uploads/content/329973_620.jpg" width="480" height="360" alt="" />wingamers.com</a> Jakarta - Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur sudah mengamankan tujuh anggota Forum Betawi Rempug (FBR). Yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Selain diamankan oleh petugas Kepolsian, mereka juga terus menjalani pemeriksaan intensif."Sekarang sedang penyidikan," Kepala Polres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Umar Faruq, Senin, 10 Agustus 2015. Sebelumnya, menurut Umar, tujuh anggota FBR ini diamankan di kawasan Pondok Labu.Tujuh orang itu adalah Syarifudin (SF) (27thn), Hendra Apriyanto (HA) (26thn), Mulyadi (M) (35thn), Pungky Aipangga (PA) (23thn), Deni Hermansyah (DH) (32thn), Deni Susanto(DS) &#160;(33thn), dan Yopi (Y) (35thn). Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dua sepeda motor dan empat golok.Kericuhan antara FBR (Forum Betawi Rempug) dan warga di Pasar Gembrong berlangsung Sabtu, 8 Agustus 2015. Sekitar pukul 13.30, sebanyak 30 orang yang mengenakan atribut FBR menyerang tukang parkir di Pasar Gembrong.Keributan diduga karena tukang parkir menggunakan atribut organisasi Pemuda Pancasila. Akibat tawuran ini, dua warga terluka terkena sayatan senjata tajam dan terinjak massa. Korban masih ada yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan benturan organisasi masyarakat yang menguasai lahan parkir di Pasar Gembrong terjadi karena faktor ekonomi. Potensi ekonomi berupa lahan parkir itu menjadi rebutan karena hasilnya sangat menggiurkan.Setahun saja, ucap Ahok, DKI sebenarnya bisa meraup Rp 1,8 triliun. Nyatanya, hanya sekitar Rp 26 miliar yang masuk ke kas daerah. Demi memaksimalkan potensi pendapatan dari parkir, Ahok mengaku siap bergesekan dengan ormas sekalipun.Cara Ahok ialah menggaji petugas parkir di lapangan dua kali upah minimum provinsi dan memasang mesin terminal parkir. “Menggaji petugas parkir dua kali itu sama saja saya bertindak sebagai kepala preman baru,” tutur Ahok di Balai Kota, Senin, 10 Agustus 2015.(yd)

wingamers.com Jakarta - Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur sudah mengamankan tujuh anggota Forum Betawi Rempug (FBR). Yang diduga terlibat dalam kasus penyera...

ahok-kepala-preman-baru-ini-nasib-anggota-fbr

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/1210.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/1210.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/1210.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/1210.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/1210.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/1210.jpg

FBR

Saat Ormas Minta THR, Pengusaha Mengaku Kelabakan

Latest News

Saat Ormas Minta THR, Pengusaha Mengaku Kelabakan

Dakwah Jadi Alasan FBR Enggan Pecat Anggota yang Minta THR

Soal Minta THR, Kemendagri Sebut Pemprov Bisa Cabut Izin FBR

Tersebar Surat Edaran FBR Minta THR, ini Kata FBR

Ahok 'Kepala Preman' Baru, Ini Nasib Anggota FBR