WinNetNews.com - Seorang wanita driver taksi online Grab Car, Catur Ari Trianingsih (30) warga Sleman dirampok oleh dua orang penumpangnya. Korban dibuang di area persawahan di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Senin (31/7/2017) malam.Mobil yang dirampas adalah Honda Brio warna merah nopol AB 1003 XX. Korban Atri sudah melaporkan kasus perampasan tersebut didampingi beberapa rekan pengemudi taksi online ke Polsek Ngaglik.Awal perampasan tersebut, ketika korban mendapatkan pesanan oleh seseorang dari wilayah Seturan, Kecamatn Depok, Sleman untuk mengantarkan di daerah Ngetiran, Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman.Ketika sampai di kawasan dusun tersebut di dekat persawahan, salah satu penumpang membekap korban. Korban sempat melawan dengan mencakar tangan pelaku. Namun kalah sehingga korban kemudian ditendang keluar mobil.Mobil kemudian langsung dilarikan pelaku. Korban kemudian menghubungi beberapa rekannnya untuk menolong.&quot;Korban sudah melaporkan ke Polsek Ngaglik. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran dan penyelidikan,&quot; kata Kapolsek Ngaglik, AKP Danang Kuntadi.

Seorang wanita driver taksi online Grab Car, Catur Ari Trianingsih (30) warga Sleman dirampok oleh dua orang penumpangnya. Korban dibuang di area persawahan di...

hati-hati-guyspengemudi-taksi-online-dirampok-penumpangnya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hati-hati-guys-pengemudi-taksi-online-dirampok-penumpangnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hati-hati-guys-pengemudi-taksi-online-dirampok-penumpangnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hati-hati-guys-pengemudi-taksi-online-dirampok-penumpangnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hati-hati-guys-pengemudi-taksi-online-dirampok-penumpangnya.jpg

image-hati-hati-guys-pengemudi-taksi-online-dirampok-penumpangnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hati-hati-guys-pengemudi-taksi-online-dirampok-penumpangnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hati-hati-guys-pengemudi-taksi-online-dirampok-penumpangnya.jpg

Hati-hati Guys...Pengemudi Taksi Online Dirampok Penumpangnya

WinNetNews.com - Mulai hari ini, para pengguna taksi online bakal merasakan tarif baru. Ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah menjadi ketetapan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang aturan taksi online yang dirilis 1 April 2017 lalu dimana baru diimplementasikan pada Sabtu (01/07/2017).&quot;Ketentuan tarif dihitung berdasarkan jarak per kilometer (km) dan dibedakan berdasarkan wilayah,&quot; kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto IskandarKetentuan tarif batas bawah wilayah I yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Bali, tarif batas bawahnya adalah Rp. 3.500 per km sedangkan batas atasnya Rp. 6.000 per km. Sementara itu, seperti dikutip dari keterangan resmi, penduduk di wilayah II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, harus menikmati tarif batas bawah sedikit lebih tinggi, Rp. 3.700 ribu. Tapi, batas atasnya lebih rendah yakni Rp. 6.500 per km.Dengan formulasi ini, bagaimana tarif taksi online ini bila dibandingkan dengan taksi konvensional. Apalagi taksi daring terkenal lebih murah?Merujuk pada instruksi Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, ada penurunan tarif taksi untuk Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi per 16 April 2016.Dari aturan tersebut tarif buka pintu (flag fall) taksi seperti Blue Bird turun Rp. 1.000, dari tadinya Rp. 7.500 menjadi Rp. 6.500 . Untuk tarif taksi per kilometer (km) disesuaikan menjadi Rp. 3.500 atau turun Rp. 500 dari sebelumnya Rp. 4.000 per km. Sementara, untuk tarif waktu tunggu dipangkas menjadi Rp. 42.000, turun Rp. 5.000 dari sebelumnya Rp. 48.000.Melihat angka di atas, taksi online dan konvensional sebenarnya menarik ongkos yang tidak jauh berbeda, bahkan sama per kilometernya di wilayah I. Hal ini sesuai dengan cita-cita pemerintah untuk menyehatkan persaingan taksi online dan konvensional.

Mulai hari ini, para pengguna taksi online bakal merasakan tarif baru. Ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah menjadi ketetapan dari Kementerian Perhubu...

taksi-online-tak-lagi-murah-ini-pergantian-harganya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-taksi-online-tak-lagi-murah-ini-pergantian-harganya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-taksi-online-tak-lagi-murah-ini-pergantian-harganya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-taksi-online-tak-lagi-murah-ini-pergantian-harganya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-taksi-online-tak-lagi-murah-ini-pergantian-harganya.jpg

image-taksi-online-tak-lagi-murah-ini-pergantian-harganya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-taksi-online-tak-lagi-murah-ini-pergantian-harganya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-taksi-online-tak-lagi-murah-ini-pergantian-harganya.jpg

Taksi Online Tak Lagi Murah, Ini Pergantian Harganya

WinNetNews.com - Kementerian Perhubungan belum memberikan pelonggaran terhadap taksi online baik Uber Taksi maupun Grab Car. Semua moda transportasi harus mengikuti aturan.Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo mengatakan, seluruh transportasi harus tunduk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. "Yang pasti PM 32 ini masih berlaku dan belum ada pelonggaran (Uber&amp;Grab Car)," kata Hemi di Kantornya, Jakarta, Senin (1/8/2016).Hemi menjelaskan, peraturan yang harus diikuti oleg Grab dan Uber, di antaranya harus memiliki SIM umum, berbadan hukum atau bekerja sama dengan badan hukum, surat tanda nomor kendaraan (STNK) harus diubah dari atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan, serta mobil harus diuji KIR.Dia bilang, apabila pada 1 Oktober tidak memenuhi persyaratan, maka perusahaan tersebut akan dibekukan. "Kita akan beri tiga kali peringatan, satu peringatan, satu bulan," kata Hemi.Hemi menyebutkan, saat ini, berdasarkan data Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dari 1.450 kendaraan Uber dan Grab yang diuji KIR, 1.200 di antaranya sudah lolos.Sementara, Legal Manager Grab Indonesia Teddy Trianto Antono mengatakan, pihaknya telah dipanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk koordinasi. "Ya kita hanya koordinasi saja," kata Teddy.Hanya saja, Teddy menolak memberikan keterangan lebih lanjut, mengenai isi pembicaraan dengan Menhub BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi. "Kalau itu saya no comment, tanya dari pihak Kemenhub saja," katanya.

Kementerian Perhubungan belum memberikan pelonggaran terhadap taksi online baik Uber Taksi maupun Grab Car. Semua moda transportasi harus mengikuti aturan.Kepal...

kemenhub-tak-ada-pelonggaran-untuk-uber-grab

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/34024.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/34024.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/34024.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/34024.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/34024.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/34024.jpg

Kemenhub: Tak Ada Pelonggaran untuk Uber & Grab

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta Menteri Komunikasi dan Informatika segera bertindak dengan membuat aturan aplikasi online . Ahok mengaku tak mau melarang penggunaaan aplikasi online untuk taksi."Kami tidak mau larang aplikasi. Kalau mau stop aplikasi karena dianggap liar ya harus Menkominfo. Ini harus dibuat aturan dan bukan minta orang menghilangkan aplikasi," kata Ahok ketika ditemui di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/3).Ahok mengatakan pertumbuhan zaman tak bisa ditekan dengan penghapusan aplikasi daring tersebut. Kebutuhan warga Jakarta akan tranportasi yang murah dengan proses yang mudah tak dapat dipungkiri."Biar adil ya harus buat atuan. Artinya kalau dia bernaung di bawah koperasi ya Dinas Perhubungan sudah buka. Kalau yang mau jadi taksi di Uber atau Grab kamu harus lapor, punya taksi berapa, pajak penghasilan berapa," kata Ahok.Sementara itu, Ahok menambahkan, peraturan daerah telah mengatur pembatasan umur kendaraan. "Perda soal angkutan mengacu UU Lalu Lintas kami akan lepas pembatasan umur kendaraan ketika semua ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) sudah bisa uji kendaraan bermotor," katanya.Ratusan sopir taksi yang tergabung dalam Paguyuban Penumpang Angkutan Darat (PPAD) menuntut pembekuan perusahaan aplikasi yang menjadi perantara beroperasi angkutan online seperti Grab Car dan Uber Car .Mereka kini tengah berunjuk rasa dan memadati ruas jalan di kawasan Monas dan DPR di Jakarta. PPAD menilai perusahaan aplikasi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan. disadur dari situs cnnindonesia

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta Menteri Komunikasi dan Informatika segera bertindak dengan membuat aturan aplikasi online . Ahok...

ahok-minta-menkominfo-buat-aturan-taksi-online

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20118.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20118.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20118.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20118.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20118.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20118.JPG

Ahok Minta Menkominfo Buat Aturan Taksi Online

WinNetNews.com - Bukan hanya sopir angkot dan sopir taksi yang demo hari ini. Sopir bajaj juga meramaikan unjuk rasa tersebut.Seperti yang terlihat di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Di sana sudah berkumpul 300 bajaj yang dibawa untuk berunjuk rasa.<a href="https://www.winnetnews.com/post/sopir-taksi-expres-blue-bird-ribut-di-gatsu">Baca juga:&#160;Sopir Taksi Expres &amp; Blue Bird Ribut di Gatsu</a>Pantauan terakhir, bajaj itu sudah bergerak menuju Kompleks DPR RI. Bajaj berangkat ke sana bersama ratusan taksi.<a href="https://www.winnetnews.com/post/demo-massal-angkot-bus-transjakarta-tetap-beroperasi">Baca juga:&#160;Demo Massal Angkot: Bus TransJakarta Tetap Beroperasi</a>Hal tersebut membuat Jalan Merdeka Barat dan daerah yang dilalui pengunjuk rasa menjadi macet. Para sopir angkutan sendiri demo menuntut angkutan online ilegal ditertibkan. Seperti angkutan Uber Taxi dan Grab Car.Dilansir dari: okezoneFoto: ink361&#160;

Bukan hanya sopir angkot dan sopir taksi yang demo hari ini. Sopir bajaj juga meramaikan unjuk rasa tersebut.Seperti yang terlihat di kawasan Jalan Merdeka Bara...

minta-uber-taxi-ditertibkan-ratusan-sopir-bajaj-ikut-demo

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20083.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20083.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20083.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20083.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20083.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20083.jpg

Minta Uber Taxi Ditertibkan, Ratusan Sopir Bajaj Ikut Demo

WinNetNews.com - Penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, Uber mengumumkan mitra mereka saat ini telah resmi berbadan hukum. Namun ketimbang membentuk badan usaha tetap, mitra Uber tersebut memilih badan hukum dalam bentuk koperasi.“Pada hari ini, dengan gembira Uber mengumumkan bahwa mitra Uber, Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama, telah memperoleh Akta Pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,” ungkap Juru Bicara Uber di Indonesia, Amy Kunrojpanya, dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Senin 21 Maret 2016.Amy menjelaskan, sejatinya Uber sejak bulan November 2015 telah bermitra dengan koperasi tersebut. Dikatakan, bersamaan dengan resmi berbadan hukum, Uber juga telah menyerahkan aplikasi pengujian kendaraan bermotor (KIR).“Saat ini masih dalam tahap persetujuan,” kata dia.Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Uber dan Grab Car, salah satu layanan dari Grab, dipersoalkan karena adanya surat permohonan pemblokiran aplikasi keduanya oleh Kementerian Perhubungan. Surat tersebut diajukan oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, ditujukkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.Pengajuan pemblokiran aplikasi itu merupakan akumulasi dari kekecewaan supir taksi terhadap pemerintah yang tidak tegas terhadap aturan transportasi umum berplat hitam. Atas proses legalisasi layanan mereka tersebut, Uber mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah telah terlibat untuk membantu proses tersebut.“Mewakili seluruh komunitas pengguna dan pengemudi di seluruh Indonesia, kami ingin mengucapkan terima kasih atas arahan yang diberikan Menteri Komunikasi dan Informatika. Kami berharap, Uber dapat terus menyediakan transportasi yang aman, terjangkau, dapat diandalkan bagi siapa saja, di mana saja,” tulis Uber.Diberitakan sebelumnya, Rudiantara pekan lalu telah menginformasikan kedua layanan transportasi berbasis aplikasi itu telah berbadan huum. Rudiantara mengatakan GrabCar juga telah berbadan hukum, dalam bentuk koperasi. disadur dari situs vivanews

Penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, Uber mengumumkan mitra mereka saat ini telah resmi berbadan hukum. Namun ketimbang membentuk badan usaha tetap,...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20039.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20039.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20039.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20039.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20039.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20039.jpg

Mitra Uber Akhirnya Resmi Berbadan Hukum

WinNetNews.com - Blue Bird Group bakal merombak sistem pemesanan melalui aplikasi agar bisa bersaing dengan moda transportasi lain yang menggunakan basis aplikasi yang memang marak belakangan ini seperti Uber Taxi dan Grab Car. Langkah perombakan tersebut diperkirakan bisa segera diluncurkan dalam waktu dekat ini.Direktur Blue Bird Group, Sigit‎ Priawan Djokosoetono mengaku, perbaikan aplikasi ini sebagai merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi kemajuan teknologi dan meningkatkan kemudahan bagi para pelanggan. ‎"Kami akui, seiring perkembangan zaman, aplikasi kami perlu ada perbaikan, paling tidak lebih mudah, sama seperti yang ada saat ini,‎" kata Sigit di Jakarta, Jumat (18/3/2016).Selain merombak aplikasinya yang bernama 'My Blue Bird', dirinya juga bakal meningkatkan pelayanan dengan cara penambahan mobil jenis MPV, seperti Honda Mobilio yang saat ini digunakan.Nantinya taksi-taksi jenis MPV ini bakal lebih diarahkan untuk para pengguna di Bandara dan stasiun. Saat ini Blue Bird telah memiliki jumlah taksi MPV sebanyak 2.000 unit. ‎"Kami akui, promosi pilihan cara pemesanan kami kurang banyak, tapi sebenarnya kami juga dibantu dengan adanya fenomena online aplikasi‎ ini," paparnya."Dengan perkembangan dan kompetisi industri yang terjadi dewasa ini, Blue Bird siap berkompetisi dan pengalaman kami bertahun-tahun membuktikan bahwa perusahaan justru tumbuh signifikan ketika ada kompetitor baru," kata dia.Namun, menurut Purnomo, dalam menjalani itu tentu persaingan harus terjadi dalam iklim industri yang berada dalam kesetaraan regulasi (same level playing field). Polemik adanya Uber Taxi dan GrabCar masih berlanjut. Para pengemudi angkutan umum salah satunya taksi. disadur dari situs liputan6

Blue Bird Group bakal merombak sistem pemesanan melalui aplikasi agar bisa bersaing dengan moda transportasi lain yang menggunakan basis aplikasi yang memang ma...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19836.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19836.jpg

Blue Bird Akan Menerapkan Taxi Online

WinNetNews.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan operasional Grab dan Uber taksi tetap dapat berlanjut dengan sejumlah syarat.Pengelola Grab dan Uber taksi tidak boleh menjalin kerja sama dengan perorangan terkait operasional transportasi berbasis online tersebut.Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemenkominfo, Ismail Cawidu, mengatakan pengelola Grab dan Uber taksi hanya diperbolehkan menjalin kerja sama dengan BUMN, BUMD atau pihak lain yang berbadan hukum.Keputusan tersebut disepakati sebagai solusi bersama atas tuntutan penutupan aplikasi dan kebutuhan transportasi masyarakat."Grab dan Uber hanya boleh bekerja sama dengan perusahaan yang berbadan hukum sesuai syarat undang-undang. Salah satu lembaga yang boleh dipilih adalah koperasi. Nantinya hal ini akan dijadikan salah satu syarat untuk mengajukan izin usaha transportasi Grab dan Uber taksi," jelas Ismail kepada Republika di Jakarta, Rabu (16/3).&#160;Karena itu, pihaknya tengah mendorong percepatan sistem perizinan usaha dua aplikasi tersebut dengan Kementerian koperasi. Menurut Ismail, pemilik usaha kedua aplikasi tersebut sudah cukup lama mengajukan izin."Kira dorong agar sistem izin melalui Kementerian Koperasi segera bisa diberlakukan. Jika sudah ada sistem tersebut, diharapkan persoalan perizinan Grab dan Uber teratasi. Hingga saat ini langkah itu menjadi satu-satunya solusi," tegas Ismail.Sebelumnya, pada Selasa (15/3) Menkominfo Rudiantara menyatakan akan memberikan beberapa regulasi transportasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemenkominfo menegaskan tidak melakukan blokir terhadap aplikasi Grab dan Uber taksi.Sumber: Republika

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan operasional Grab dan Uber taksi tetap dapat berlanjut dengan sejumlah syarat.Pengelola Grab dan Uber taksi tid...

grab-uber-taksi-tak-boleh-pakai-mobil-perorangan-tanpa-badan-usaha

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19672.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19672.jpg

Grab & Uber Taksi Tak Boleh Pakai Mobil Perorangan Tanpa Badan Usaha

WinNetNews.com - Pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengakomodasi uber dan grab car. Taksi beraplikasi daring ini dipermasalahkan lantaran diduga tak berizin dan bayar pajak.Saat dikonfirmasi terkait masalah ini, Managing Director untuk Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata enggan berkomentar banyak. Ridzki hanya memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dishub DKI untuk menyelesaikan masalah ini."Saat ini kami masih dalam koordinasi bersama dengan Kemenkominfo, Kemenhub, dan Dishub DKI untuk mengembangkan kerangka kerja yang tepat bagi layanan transportasi berbasis aplikasi atau online beserta mitra pengemudinya," kata Ridzki, Selasa (15/3/2016).Ridzki menyerahkan kepada pemerintah untuk mencari jalan keluar dari taksi beraplikasi daring ini. Grab Car, kata dia, akan mengikuti dan patuh terhadap apapun yang diputuskan pemerintah.Menkominfo Rudiantara terpisah mengaku masih mencari jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapi uber dan grab car. Namun, Rudi memastikan taksi beraplikasi daring telah berizin.Grab Car dan Uber, kata Rudiantara, tinggal melengkapi beberapa berkas admimistrasi untuk mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI."Kalau tidak ada izin tidak bisa beroperasi, hanya mereka harus melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi," kata Rudiantara. disadur dari situs metrotvnews

Pemerintah masih mencari jalan keluar untuk mengakomodasi uber dan grab car. Taksi beraplikasi daring ini dipermasalahkan lantaran diduga tak berizin dan bayar...

grab-car-masih-menunggu-putusan-pemerintah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19657.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19657.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19657.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19657.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19657.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19657.jpg

Grab Car Masih Menunggu Putusan Pemerintah

WinNetNews.com - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara berencana memanggil pihak Uber dan Grab Car hari ini. Pemanggilan itu terkait penyelesaian masalah transportasi aplikasi yang masih belum mendapat legalitas.Baca juga:&#160;<a href="https://www.winnetnews.com/post/terkait-taksi-online-pemerintah-diminta-sesuaikan-regulasi-baru">Terkait Taksi Online, Pemerintah Diminta Sesuaikan Regulasi Baru</a>Pemanggilan itu merupakan buntut dari aksi demonstrasi yang dilakukan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) pada Senin kemarin. Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pun telah mengeluarkan kepada Rudiantara agar aplikasi Grab Car dan Uber dilarang.Namun Rudiantara memilih untuk mengajak bertemu lebih dulu pihak Uber dan Grab Car. Rudiantara ingin mendengar secara langsung dari pihak taksi aplikasi itu tentang polemik yang terjadi. Pertemuan itu akan digelar hari ini di kantor Kemenkominfo, Selasa (15/3/2016) sekitar pukul 13.00 WIB.Rudiantara bertujuan untuk mencari solusi setelah nantinya bertemu dengan kedua pihak tersebut. Dia juga tidak serta merta melakukan blokir terhadap aplikasi taksi tersebut.&#160;Rudiantara ingin mendengarkan penjelasan dari pihak Uber dan Grab Car tentang layanan transportasi mereka. Diharapkan pertemuan itu akan menghasilkan solusi yang paling tepat dan bijaksana. Mengingat layanan transportasi online ini sangat memudahkan masyarakat.Dia mengakui sistem online yang digunakan Uber dan Grab sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pihaknya juga tak mau kemudahan tersebut justru menomorduakan keselamatan.Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menegaskan transportasi merupakan sektor yang diatur sangat ketat oleh pemerintah. Sebab tanggung jawab keselamatan transportasi publik berada di tangan pemerintah."Ini bukan soal aplikasinya. Transportasi umum harus ngurus izin untuk transportasi umum," tegas Jonan. disadur dari situs detik news

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara berencana memanggil pihak Uber dan Grab Car hari ini. Pemanggilan itu terkait penyelesaian masalah tran...

solusi-apa-yang-diberikan-menkominfo-rudiantara-terhadap-taxi-online

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19470.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19470.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19470.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19470.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19470.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19470.jpg

Solusi Apa yang Diberikan Menkominfo Rudiantara Terhadap Taxi Online?

WinNetNews.com - Keberadaan taksi berbasis aplikasi menuai polemik, disayang penumpang namun dianggap merugikan taksi konvensional yang merasa ditinggalkan penumpangnya. Penyesuaian regulasi dan formula tarif dianggap sebagai solusi untuk menengahi persoalan ini."Negara lain seperti Meksiko dan Filipina sudah melakukan penyesuaian terhadap regulasinya, keduanya mengakomodasi inovasi-inovasi terhadap teknologi terhadap operasi layanan. Di sisi lain kita harus mendorong perusahaan-perusahaan taksi untuk menguatkan sistemnya sehingga biaya taksi berkurang tanpa mengganggu profitabilitas mereka sebagai badan usaha," kata pengamat transportasi, Danang Parikesit Senin (14/3/2016) malam.Danang kemudian menyarankan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merevisi panduan tarif angkutan umum. Menurutnya, saat ini formula tarif itu sudah lama dan tidak sama dengan kondisi saat ini."Kemenhub harus melakukan assessment lagi karena pada saat penyusunan formula itu tidak sama dengan kondisi saat ini, sehingga memang baik layanan taksi maupun layanan angkutan berbasis IT bisa ketemu gerakan konvergen namanya. Itu akan tidak ada bedanya lagi antara layanan berbasis taksi atau aplikasi, yang membedakan hanya tanggung jawab perlindungan pemerintah terhadap konsumen saja," imbuhnya.Danang kemudian menjelaskan bahwa masyarakat perlu diedukasi untuk mengetahui plus minus menggunakan kedua moda transportasi ini. Menurutnya taksi konvensional mahal karena ada biaya birokrasi untuk perizinan dan lain sebagainya.&#160;"Kita juga tahu sebenarnya kebebasan membuat perjanjian dilindungi UU kita, jadi kalau orang membuat perjanjian pengangkutan itu dia dilindungi cuma memang transaksi itu pribadi jadi memang negara tidak masuk memberikan perlindungan ke konsumen. Ini yang membedakan taksi misalnya ada izin dan sebagainya itu, sedangkan ini transaksi pribadi yang tidak ada perlindungan kepada pengguna maupun penyedia layanan angkutan. Ini yang membedakan, cuma memang masyarakat harus diedukasi mengenai plus minus penggunaan itu. Kalau misal pakai taksi ada pemerintah yang melindungi dia dari wanprestasi, pakai taksi aplikasi kalau terjadi kegagalan keselamatan itu tanggung jawab masing-masing," paparnya."Sebaiknya taksi (konvensional) kan dia bisa menggunakan sistem IT juga supaya kalau nyari taksi bisa dalam waktu 3 menit sampai. Identitas dari pengemudi taksinya bisa dipasang juga di gadgetnya jadi bisa saling menilai juga. Kalau di Uber kan kita bisa menilai penumpang kan, kalau pengemudi bisa menilai penumpang, penumpang bisa menilai pengemudi jadi transaksinya diharapkan fair," sambungnya.Lebih lanjut, Danang menjelaskan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Uber atau Grab karena mereka operator yang memfasilitasi transaksi pengguna dan penyedia layanan angkutan. Menurutnya pihak Kemenhub harus berbenah dan menyediakan transportasi yang memadai bagi masyarakat."Sebenarnya Pak Presiden sendiri kan sudah memberikan satu arahan yang jelas ya bahwa Kementerian Perhubungan harus memperbaiki layanan angkutan umum yang reguler dan konvensional itu. Itu paling pokok, tugas pokoknya di sana. Ini harus diurusin dulu secara gradual selama kita belum bisa memberikan angkutan yang baik dan menguntungkan masyarakat selama diakomodasi kan tidak merugikan hukum. Tidak ada pelanggaran hukum di situ, transaksi dilindungi UU, kemudian kebebasan berkontraknya dilindungi UU. Sama juga kadang minta tolong orang mengantar barang, mengantar kita beri uang bensin, sama juga dengan belanja online kan tidak ada masalah," tandasnya.&#160;Sementara itu Menhub Ignasius Jonan menegaskan Uber dan Grab harus mengantongi izin resmi sebagai transportasi publik. Keduanya harus memiliki NPWP dan kendaraan yang digunakan harus lolos uji kir."Ini bukan soal aplikasinya. Transportasi umum ya harus ngurus izin transportasi umum," kata Jonan.Namun Jonan menegaskan, perizinan transportasi umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Termasuk pengujian kir kendaraan, merupakan wewenang Dinas Perhubungan, bukan Kemenhub."Nah itu izinnya gimana, tanyakan ke Pemda," katanya. disadur dari situs detik news

Keberadaan taksi berbasis aplikasi menuai polemik, disayang penumpang namun dianggap merugikan taksi konvensional yang merasa ditinggalkan penumpangnya. Penyesu...

terkait-taksi-online-pemerintah-diminta-sesuaikan-regulasi-baru

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19466.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19466.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19466.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19466.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19466.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19466.jpg

Terkait Taksi Online, Pemerintah Diminta Sesuaikan Regulasi Baru

WinNetNews.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia meminta pemerintah bisa bersikap tegas dan bijak terkait penyelesaian transportasi berbasis aplikasi. Menurut Yudi, ada aturan yang dilanggar tetapi layanan aplikasi itu membantu masyarakat."Transportasi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grabcar jelas-jelas melanggar sejumlah pasal dalam UU LLAJ seperti pasal 173, 183, 189 dan 237. Namun, transportasi berbasis aplikasi ini cukup membantu masyarakat yang membutuhkan transportasi murah dan nyaman," kata Yudi Widiana Adia yang membidangi perhubungan dalam keterangannya, Senin (14/3/2016).Menurut dia, ketegasan pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini. Jika ingin melegalkan transportasi berbasis aplikasi, segera terbitkan aturannya agar tidak melanggar UU LLAJ. Legislator PKS dari Dapil Jawa Barat IV ini menilai selama belum ada aturan yang mengaturnya, keberadaan trasnportasi berbasis aplikasi akan terus menuai protes karena memang melanggar UU dan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat.&#160;Keberadaan transportasi berbasis aplikasi menekan kendaraan-kendaraan umum yang tidak berbasis aplikasi. Keberadaan transportasi dengan aplikasi online ini membuat pendapatan para sopir angkutan menurun.Uber dan GrabCar melanggar Pasal 173 UU LLAJ tentang perizinan angkutan umum karena tidak memiliki izin dan beroperasi dengan plat hitam. Selain permasalahan izin, transportasi berbasis aplikasi ini juga melanggar pasal 183 dan 189 UU LLAJ karena penetapan tarif tidak melalui mekanisme pasal 183 yaitu tidak melalaui persetujuan pemerintah dan standar pelayanan minimum (SPM) yang beragam. Sumber dari Detiknews, Jakarta

Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia meminta pemerintah bisa bersikap tegas dan bijak terkait penyelesaian transportasi berbasis aplikasi. Menurut Yudi, a...

uber-dan-grab-car-langgar-aturan-tapi-bantu-masyarakat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19409.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19409.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19409.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19409.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19409.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19409.jpg

Uber dan Grab Car Langgar Aturan, Tapi Bantu Masyarakat

WinNetNews.com - Utusan sopir taksi membacakan surat dari Kemenkominfo terkait penutupan aplikasi Uber dan Grab Car. Di atas mobil dengan pengeras suara di depan Istana, poin tentang penutupan itu disambut meriah ribuan pendemo dari awak angkutan umum yang didominasi taksi.Baca juga: <a href="https://www.winnetnews.com/post/ribuan-sopir-taksi-jalan-kaki-ke-istana">Ribuan Sopir Taksi Jalan Kaki ke Istana</a>"Tutup saja, tutup," teriak mereka di depan Istana, Senin (14/3/2016).Utusan perwakilan taksi itu usai bertemu Mensesneg Pratikno. Mereka diberikan surat yang isinya, Kemenkominfo dalam 15 hari akan mempertimbangkan apakah menutup aplikasi Uber dan Grab Car atau tidak, atau diberikan opsi lain."Meminta waktu 15 hari apakah akan ditutup aplikasi atau ada pertimbangan lain," teriak perwakilan taksi itu.Setelah ada kepastian soal penutupan aplikasi itu, massa kemudian bubar jalan. Perlahan dari Istana, mereka bergerak kembali ke arah balai kota DKI untuk mengambil kendaraan mereka. disadur dari situs detik news

Utusan sopir taksi membacakan surat dari Kemenkominfo terkait penutupan aplikasi Uber dan Grab Car. Di atas mobil dengan pengeras suara di depan Istana, poin te...

sopir-taksi-bacakan-surat-penutupan-uber-dan-grab-car

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19389.jpg

Sopir Taksi Bacakan Surat Penutupan Uber dan Grab Car

WinNetNews.com - Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah meminta warga Jakarta pengguna angkutan umum tidak khawatir dengan rencana mogok massal para sopir. Dishub sudah menyiapkan bus sekolah untuk mengangkut para calon penumpang."Kami antisipasi dengan mengerahkan bus sekolah sebanyak 135 unit. Jadi setelah mereka mengantarkan pelajar ke sekolah, bus tersebut kami tempatkan di terminal," ujar Kadishub dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah saat dikonfirmasi detikcom, Senin (14/3/2016).Selain bus sekolah, Dishub DKI juga memberikan pengamanan bagi sopir angkutan yang memilih tetap beroperasi. Dishub sudah berkoordinasi dengan Polri dan TNI termasuk mengerahkan Satpol PP untuk menjaga terminal-terminal."Disiapkan 200 personel dari Polri, TNI juga Satpol PP. Karena banyak pengusaha-pengusaha Metromini, Kopaja dan angkuta kota yang menyatakan tidak ikut demo hari ini," sambungnya.Terkait tuntutan para sopir soal penghapusan aplikasi transportasi online, Andri menegaskan pihaknya tetap menertibkan angkutan yang tidak berizin."Namun untuk memblock aplikasi bukan kewenangna kami, itu ada di Kominfo," sebutnya.Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan sebelumnya mengatakan ada sekitar 2 ribu sopir yang akan berdemo. Tiga lokasi demo yakni Balai Kota, depan Istana dan kantor Kemenkominfo.Shafruhan mengatakan aspirasi ribuan sopir ini karena keberadaan Taxi Uber atau Grab Car yang dinilai transportasi ilegal. Keberadaan transportasi dengan aplikasi online ini membuat pendapatan para sopir angkutan menurun.Selain protes transportasi aplikasi online, para supir menuntut revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang batas usia kendaraan. disadur dari situs detik news

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah meminta warga Jakarta pengguna angkutan umum tidak khawatir dengan rencana mogok massal para sopir...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19355.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19355.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19355.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19355.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19355.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19355.jpg

GRAB CAR

Hati-hati Guys...Pengemudi Taksi Online Dirampok Penumpangnya

Latest News

Hati-hati Guys...Pengemudi Taksi Online Dirampok Penumpangnya

Taksi Online Tak Lagi Murah, Ini Pergantian Harganya

Kemenhub: Tak Ada Pelonggaran untuk Uber & Grab

Ahok Minta Menkominfo Buat Aturan Taksi Online

Minta Uber Taxi Ditertibkan, Ratusan Sopir Bajaj Ikut Demo

Mitra Uber Akhirnya Resmi Berbadan Hukum

Blue Bird Akan Menerapkan Taxi Online

Grab & Uber Taksi Tak Boleh Pakai Mobil Perorangan Tanpa Badan Usaha

Grab Car Masih Menunggu Putusan Pemerintah

Solusi Apa yang Diberikan Menkominfo Rudiantara Terhadap Taxi Online?

Terkait Taksi Online, Pemerintah Diminta Sesuaikan Regulasi Baru

Uber dan Grab Car Langgar Aturan, Tapi Bantu Masyarakat

Sopir Taksi Bacakan Surat Penutupan Uber dan Grab Car

Sopir Angkutan Mogok Masal