Winnetnews.com -&nbsp;Data pada Aplikasi Perlintasan Keimigrasian dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sejak 23 Desember 2019 hingga 10 Januari 2020 kedapatan tidak cocok oleh Tim Gabungan. Hal tersebut menjadi pemicu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly harus mundur dari jabatannya.

Hal tersebut diungkapkan Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, sebanyak 120.661 data perlintasan orang tak terdeteksi masuk ke Indonesia melalui pintu terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang.

Mengutip CNNIndonesia.com, dari ratusan ribu data tersebut, juga termasuk tersangka eks calon legislative(caleg)&nbsp; PDIP, Harun Masiku. Perlintasan mereka tidak tercatat karena data di lapangan tidak terkirim ke server lokal dan server Pusdakim di Ditjen Imigrasi.

Fickar menilai, Yasonna tidak mengemban amanahnya selaku menteri secara profesional dan bertanggung jawab.

&quot;Menkumham [Yasonna] harus bertanggung jawab, harus mundur atau dimundurkan karena sepertinya sudah tidak konsentrasi. Di samping juga sering mencampur adukkan kepentingan partai dengan kepentingan negara dan kepentingan umum,&quot; kata Fickar melalui keterangan tertulis, Rabu (19/2/2020).

&quot;Menkumham sedang berada di zona conflict of interest dan harus mundur,&quot; tambahnya.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menampik kesimpulan Tim Gabungan perihal kebenaran informasi yang disampaikan Yasonna terkait kesimpangsiuran keberadaan Harun Masiku.

Kurnia memandang kekeliruan informasi yang pernah disampaikan Yasonna membuat penyidikan yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi terhambat.

&quot;Dengan adanya kekeliruan data seperti itu seharusnya membuat Presiden Joko Widodo menegur keras Yasonna,&quot; tandasnya.

Sebelumnya, Tim Gabungan Pemeriksa terhadap Perlintasan Keimigrasian menilai sikap lalai pihak vendor menjadi penyebab atas tidak terdeteksinya tersangka Harun Masiku di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Anggota Tim Gabungan, Syofian Kurniawan yang juga Kepala Seksi Penyidikan Kominfo, menuturkan bahwa Harun memang masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Namun, kedatangan Harun tidak terdeteksi lantaran data di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

Hal itu, terang dia, disebabkan oleh kesalahan konfigurasi Uniform Resource Locator (URL) pada saat melakukan upgrading atau pembaruan SIMKIM V.1 ke SIMKIM v.2 tanggal 23 Desember 2019.

Syofian menambahkan temuan timnya membenarkan apa yang telah Yasonna katakan sebelumnya yakni seputar restrukturisasi SIMKIM.

&quot;Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri adalah informasi yang sebenarnya bersumber dari data SIMKIM pada Ditjen Imigrasi dan bukan pada data PC konter Terminal 2F Bandara Soetta,&quot; kata Syofian.

Data pada Aplikasi Perlintasan Keimigrasian dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sejak 23 Desember 2019 hingga 10 Januari 2020 kedapatan...

menkumham-diminta-mundur-lantaran-harun-masiku-buron

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-menkumham-diminta-mundur-lantaran-harun-masiku-buron-1582182485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-menkumham-diminta-mundur-lantaran-harun-masiku-buron-1582182485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-menkumham-diminta-mundur-lantaran-harun-masiku-buron-1582182485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-menkumham-diminta-mundur-lantaran-harun-masiku-buron-1582182485.jpg

image-menkumham-diminta-mundur-lantaran-harun-masiku-buron-1582182485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-menkumham-diminta-mundur-lantaran-harun-masiku-buron-1582182485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-menkumham-diminta-mundur-lantaran-harun-masiku-buron-1582182485.jpg

Menkumham Diminta Mundur Lantaran Harun Masiku Buron

Winnetnews.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan respon atas pelaporan dirinya oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW memperkarakan Yasonna atas dugaan penghalangan usaha penyidikan KPK terkait kasus suap Caleg PDIP Harun Masiku.

Namanya dicatut dalam pusaran hukum, Yasonna mengaku tak mau ambil pusing. &ldquo;Memangnya dia apa? Kenapa dilaporin? Biarkan saja, ada urusan apa?&rdquo; kata Yasonna saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dilasnir dari Suara.com, Jumat (31/01).

Yasonna menegaskan bahwa hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bisa memecat dirinya. Menurut Yasonna, Presiden punya hak preogratif untuk menentukan dirinya tetap berada di kementerian atau tidak.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, ICW memang meminta Yasonna untuk diberhentikan lantaran sudah mendepak Ronny F. Sompie dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.

Menurut Yasonna, aksi pemecatan Ronny&nbsp;merupakan langkah yang tepat karena pemberian informasi salah terkait keberadaan Harun Masiku saat itu.

&ldquo;Yang bisa mencopot saya hanya Presiden, bukan dia. Sepanjang saya benar, apapun akan labrak. Jangan pakai kata labrak lah, apapun akan saya lakukan. Karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok. Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem,&rdquo; kata Yasonna pada Kamis (30/01).

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan langsung merespon Yasonna Laoly terkait pencopotan Ronny. Pendepakan Ronny&nbsp;ditenggarai oleh munculnya informasi Harun Masiku.

Melihat insiden ini, Kurnia menyebut jika Presiden Jokowi harusnya memecat Menteri Yasonna dari kabeint. Yasonna, disebutnya, memiliki otoritas tanpa batas di lembaganya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan respon atas pelaporan dirinya oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW m...

dituntut-icw-ke-pengadilan-yasonna-laoly-bodo-amat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dituntut-icw-ke-pengadilan-yasonna-laoly-bodo-amat-1580437332.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dituntut-icw-ke-pengadilan-yasonna-laoly-bodo-amat-1580437332.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dituntut-icw-ke-pengadilan-yasonna-laoly-bodo-amat-1580437332.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dituntut-icw-ke-pengadilan-yasonna-laoly-bodo-amat-1580437332.jpg

image-dituntut-icw-ke-pengadilan-yasonna-laoly-bodo-amat-1580437332.jpg

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (foto: Nasional Kompas)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dituntut-icw-ke-pengadilan-yasonna-laoly-bodo-amat-1580437332.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dituntut-icw-ke-pengadilan-yasonna-laoly-bodo-amat-1580437332.jpg

Dituntut ICW ke Pengadilan, Yasonna Laoly: Bodo Amat!

Winnetnews.com - &nbsp;Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Sompie dari posisinya. Dia mengklaim, jika Ronny masih dipertahankan, dikhawatirkan aka nada konflik kepentingan terkait Harun Masiku.

&quot;Per siang ini,&quot; kata Yasonna saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Selasa (28/1) seperti dikutip Tempo.co.

Ronny dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada medio Agustus 2015. 

Belakangan, Ditjen Imigrasi sedang menjadi sorotan dalam kasus yang menyeret Calon Anggota Legislatif (Caleg) PDIP, Harun Masiku dalam perkara suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Imigrasi sempat menyebut Harun berada di Singapura saat KPK menggelar rangkaian operasi tangkap tangan yang menyeret Wahyu Setiawan. 

Sementara itu, Tempo menemukan fakta bahwa Harun sudah pulang ke Indonesia ketika KPK menggelar OTT tersebut pada 8 Januari 2020. Istri Harun pun membenarkan bahwa sang suami sudah pulang.

Belakangan, Imigrasi pun mengakui Harun sudah pulang. Mereka beralasan ada kesalahan sistem sehingga terlambat mengetahui kepulangan Harun. [tempo]

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Sompie dari posisinya. Dia mengklaim, ji...

hindari-konflik-kepentingan-ronny-sompie-dicopot-yasonna

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hindari-konflik-kepentingan-ronny-sompie-dicopot-yasonna-1580259892.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hindari-konflik-kepentingan-ronny-sompie-dicopot-yasonna-1580259892.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hindari-konflik-kepentingan-ronny-sompie-dicopot-yasonna-1580259892.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hindari-konflik-kepentingan-ronny-sompie-dicopot-yasonna-1580259892.jpg

image-hindari-konflik-kepentingan-ronny-sompie-dicopot-yasonna-1580259892.jpg

Ronny Franky Sompie dicopot dari jabatannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). [Foto: Lima Menit]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hindari-konflik-kepentingan-ronny-sompie-dicopot-yasonna-1580259892.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hindari-konflik-kepentingan-ronny-sompie-dicopot-yasonna-1580259892.jpg

Hindari Konflik Kepentingan, Ronny Sompie Dicopot Yasonna

Winnetnews.com - Ketua KPK baru, Firli Bahuri, mengatakan bahwa aksi menelisik Harun Masiku, caleg PDIP yang terlibat dalam kasus suap kominioner KPU Wahyu Setiawan, tidaklah mudah.

&ldquo;Nyari orang itu tidak gampang ya memang. Itu sama saja cari jarum dalam sekam, oke?&rdquo; celetuk Firli, seperti dikutip dari Tempo, Senin (27/01).

Pencarian Harun sudah dimulai sejak 9 Januari 2020 lalu, namun sampai saat ini KPK masih saja belum menemukan sosoknya. Menurut Firli, KPK sudah mencari Harun ke sejumlah tempat yang berpotensi menjadi persembunyian Harun, diantaranya Sulawesi dan Sumatera Selatan.

Harun sendiri diketahui beralamat di Gowa, Sulawesi Selatan. Hingga sekarang, rumah tersebut ditempati istri dan keluarganya. Adapun di Sumatera Selatan I, adalah daerah pemilihan Harun Masiku dalam kampanye Pemilu 2019 kemarin.

Bekas Kepala Polda Sumatera Selatan itu tidak bisa memberika kepasttian akan berapa lama lagi kiranya proses pencarian Harun. Meski demikian, Firli mengatakan bahwa KPK akan segera menangkap Harun.

Ketua KPK baru, Firli Bahuri, mengatakan bahwa aksi menelisik Harun Masiku, caleg PDIP yang terlibat dalam kasus suap kominioner KPU Wahyu Setiawan, tidaklah m...

harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

Ketua KPK Firli Bahuri (foto: Kabar News)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-harun-masiku-masih-buron-ketua-kpk-baru-cari-orang-itu-susah-1580112113.jpg

Harun Masiku Masih Buron, Ketua KPK Baru: Cari Orang itu Susah!

Winnetnews.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang bergabung ke dalam tim hkum DPP PDI Perjuangan mendapatkan perhatian dari Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik. Menurutnya, daripada PDIP mengajak Menkumham menjadi tim hukum, PDIP langsung saja menjatuhkan KPK lewat Dewan Pengawas.

Rachhland menilai PDIP sebagai partai yang tidak kaleng-kaleng. Hal ini diungkapkannya lantaran nama Yasonna tergabung dalam tim kuasa hukum PDIP. Seperti yang diketahui publik, tim tersebut bertugas membantu partai untuk menyelesaikan kasus suap yang menyeret dua staf dan anggota PDIP Harun Masiku.

&ldquo;Partai Banteng memang bukan kaleng-kaleng,&rdquo; kata Rachland melalui akun Twitternya, @RachlanNashidik, pada Sabtu (18/01).

&ldquo;Buat apa bikin tim hukum pakai Menteri Hukum dan HAM? Nanggung,&rdquo; lanjutnya.

Ia bahkan memberi saran Megawati Soekarnoputri untuk mengintervensi kasus suap ke KPK melalui Dewan Pengawas. &ldquo;Ibu Megawati beri perintah saja petugas partainya untuk menghardik KPK lewat Dewan Pengawas. Gitu aja kok repot,&rdquo; celetuk Rachland.

Sebagai informasi, kehadiran Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/01) kemarin sempat membuat geger publik.

Konferensi pers itu diketahui berkaitan dengan pembentukan tim hukum guna melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan politikus PDIP Harun Masiku serta Komisioner KPU nonaktif Wahyu Setiawan. Pembentukan tim tersebut menyusul penggeledahan kantor partai oleh KPK, yang dinilai PDIP menyalahi UU nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Yasonna, yang terciduk menghadiri konferensi pers tersebut, kemudian mendapat beberapa kritik lantaran disebut bisa mengintervensi penegakan hukum.

&quot;Ya jika kritik itu kan biasa, saya jelas datang dengan pakaian partai. Saya meninggalkan kerja saya, [bukan] Menkumham, dan saya datang sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan,&quot; kata Yasonna, ditemui pada Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Royal Ambarrukmo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (17/1), dilansir dari Suara.com.

&nbsp;

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang bergabung ke dalam tim hkum DPP PDI Perjuangan mendapatkan perhatian dari Sekjen Partai Demokrat Rachland...

menkumham-ikut-campur-kasus-suap-pdip-demokrat-nanggung-langsung-dewan-pengawas-saja

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-menkumham-ikut-campur-kasus-suap-pdip-demokrat-nanggung-langsung-dewan-pengawas-saja-1579331707.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-menkumham-ikut-campur-kasus-suap-pdip-demokrat-nanggung-langsung-dewan-pengawas-saja-1579331707.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-menkumham-ikut-campur-kasus-suap-pdip-demokrat-nanggung-langsung-dewan-pengawas-saja-1579331707.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-menkumham-ikut-campur-kasus-suap-pdip-demokrat-nanggung-langsung-dewan-pengawas-saja-1579331707.jpg

image-menkumham-ikut-campur-kasus-suap-pdip-demokrat-nanggung-langsung-dewan-pengawas-saja-1579331707.jpg

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (foto: iNews)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-menkumham-ikut-campur-kasus-suap-pdip-demokrat-nanggung-langsung-dewan-pengawas-saja-1579331707.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-menkumham-ikut-campur-kasus-suap-pdip-demokrat-nanggung-langsung-dewan-pengawas-saja-1579331707.jpg

Menkumham Ikut Campur Kasus Suap PDIP, Demokrat: Nanggung, Langsung Dewan Pengawas Saja!

Winnetnews.com - &nbsp;Pasca penetapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Harun Masiku yang terlibat dalam kasus suap Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR kini jadi buronan.

Sebelum ditetapkan menjadi buronan, KPK sudah memutuskan jika politisi PDIP tersebut jadi tersangka penyuap Wahyu Setiawan. Rekan Harun di PDIP, Eva Kusuma Sundari menyebut, pihak partai menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum.

&quot;Biar diurus para penegak hukum,&quot; kata Eva seperti dilansir Detik.com, Sabtu (11/1).

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Bahkan, Hasto mengaku tidak tahu keberadaan Harun yang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.

&quot;Harun ini kita tidak tahu khususnya di mana. Sekali lagi kami percayakan,&quot; kata Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Sebelumnya diberitakan, Harun dijerat KPK sebagai tersangka dengan dugaan memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. 

Pemberian suap itu dimaksudkan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW karena anggota DPR dari PDIP terpilih, yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia.

Hingga Jumat (10/1) malam, Harun belum menyerahkan diri ke KPK. KPK juga belum menemukan Harun.

&quot;Dilaporkan yang bersangkutan belum &#39;ditemukan&#39; ataupun datang menyerahkan diri,&quot; ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Jumat (10/1).

Nawawi mengatakan tim KPK akan terus mencari Harun. Dia mengimbau Harun menyerahkan diri. 

&quot;Tentu akan terus dicari, sembari kami mengimbau agar HM segera menyerahkan diri,&quot; kata Nawawi.

Sebelumnya, Selasa (7/1) malam, KPK melalukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK kemudian menetapkan Wahyu dan Agustiani, orang kepercayaan Wahyu, sebagai tersangka penerima suap.

Sementara itu, Harun Masiku serta Saeful ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Namun Harun tidak terjaring KPK dalam OTT sehingga KPK meminta Harun kooperatif menyerahkan diri.

KPK menyebut Wahyu diduga menerima total duit suap Rp 600 juta untuk memuluskan permintaan Harun untuk menjadi anggota DPR PAW. Ada dua kali pemberian duit ke Wahyu.

PAW ini dalam konteks mencari pengganti anggota DPR dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, Maret 2019. Saat itu, KPU melalui rapat pleno sudah menetapkan caleg PDIP yang memperoleh suara di bawah Nazarudin, yakni Riezky Aprilia, sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Namun ada keputusan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019 yang menyatakan partai adalah penentu suara dan PAW. Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Sekarang, di mana keberadaan Harun Masiku, politikus PDIP tersangka penyuap komisioner KPU? [dtc]

Pasca penetapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Harun Masiku yang terlibat dalam kasus...

buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tidak tahu keberadaan Harun Masiku yang kini menjadi buronan KPK. [Foto: Harnas.co]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-buronan-kpk-hasto-ngaku-tak-tahu-keberadaan-harun-masiku-1578708617.jpg

HARUN MASIKU

Menkumham Diminta Mundur Lantaran Harun Masiku Buron

Latest News

Menkumham Diminta Mundur Lantaran Harun Masiku Buron

Dituntut ICW ke Pengadilan, Yasonna Laoly: Bodo Amat!

Hindari Konflik Kepentingan, Ronny Sompie Dicopot Yasonna

Harun Masiku Masih Buron, Ketua KPK Baru: Cari Orang itu Susah!

Menkumham Ikut Campur Kasus Suap PDIP, Demokrat: Nanggung, Langsung Dewan Pengawas Saja!

Buronan KPK, Hasto Ngaku Tak Tahu Keberadaan Harun Masiku