Seiring dengan penunjukan Perusahaan Umum (Perum) Damri sebagai operator Bus Rapid Transit (BRT) di 33 kota Indonesia, Agus Subrata, Direktur Utama Damri meminta Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemda) mengucurkan anggaran tambahan mencapai Rp 200 miliar.Selain diperuntukan sebagai biaya perawatan armada, kata Agus, dana sebesar Rp 200 miliar tersebut sejatinya akan dipakai untuk mengurus izin trayek, pembiayaan bea balik nama, hingga biaya pengiriman bus ke beberapa daerah. Ini mengingat dalam beberapa tahun terakhir Perum Damri mengklaim selalu menerima bus dalam kondisi tidak layak dari Pemda."Kami berharap ada pembicaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran untuk pengurusan izin trayek," kata Agus seperti dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Senin (3/8).Agus mengungkapkan, adanya permintaan dana sebesar Rp 200 miliar tadi juga dimaksudkan agar jajarannya dapat secara langsung mengakomodir keinginan pemerintah dan Pemda dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan dari program BRT. Ia beralasan, permintaan dana yang bersifat working capital ini tak ubahnya mekanisme hibah kapal penyeberangan dari Kementerian Perhubungan kepada PT ASDP Ferry Indonesia.“Kami menginginkan seperti itu. Jadi, kami tinggal mengoperasikannya," cetus Agus.Sebagai pengingat, pekan lalu Kementerian Perhubungan sudah secara resmi menunjuk Perum DAMRI sebagai operator Bus Rapid Transit (BRT) di 33 kota di Indonesia. Selain dinilai berpengalaman dalam hal pengelolaan bisnis transportasi umum moda darat (bus), penunjukan Damri sebagai operator juga dilakukan untuk menyamakan standar pelayanan BRT di semua kota."Sebagai operator BRT adalah Perum DAMRI, agar pelayanan kepada konsumen sama standarnya," ungkap Menteri Pehubungan, Ignasius Jonan ketika meresmikan perakitan 1.000 unit bus BRT di karoseri CV Laksana di Ungaran, Semarang.Di tempat sama, Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat, Wahjuningrum (Yuyun) mengatakan, ditunjuknya Perum DAMRI sebagai operator BRT juga didasarkan lantaran Pemda belum memiliki lembaga yang mumpuni yang bisa mengelola operasional BRT."Pengalaman yang sudah-sudah, banyak Pemda tidak memiliki lembaga pengelola operasional BRT sehingga bus-bus bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk BRT tidak bisa berkembang. Jadi Pemda bisa (harus) belajar dulu," tandas Yuyun.(cn)

Seiring dengan penunjukan Perusahaan Umum (Perum) Damri sebagai operator Bus Rapid Transit (BRT) di 33 kota Indonesia, Agus Subrata, Direktur Utama Damri memint...

ditunjuk-jadi-operator-brt-damri-minta-anggaran-rp-200-m

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/910.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/910.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/910.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/910.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/910.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/910.jpg

Ditunjuk Jadi Operator BRT, Damri Minta Anggaran Rp 200 M

Guna mempercepat proyek light rail transit (LRT), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuk perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut sehingga proses pengerjaannya bisa lebih cepat. Dua perusahaan tersebut adalah badan usaha milik negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk dan badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (JakPro).Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan Keppres yang akan segera dibuat pemerintah itu nantinya bisa dijadikan landasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menunjuk BUMD yang dianggap paling kompeten, dalam hal ini JakPro untuk membangun proyek LRT yang beroperasi di Jakarta. Jika proyek transportasi massal tersebut telah selesai dibangun, nantinya pemerintah daerah akan membelinya."Nanti setelah selesai baru dinilai oleh konsultan berapa biayanya. Katakanlah Rp 5 triliun, Pemerintah DKI bayar Rp 5 triliun," ujar Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (13/7) malam.Sementara itu Sofyan mengatakan Adhi Karya akan mengerjakan proyek LRT lainnya yang beroperasi dari Bekasi Timur sampai Dukuh Atas dan dari Cibubur atau Bogor sampai Halim Perdanakusuma. Serupa dengan PT Jakpro, pemerintah menugaskan Adhi Karya untuk membangun proyek tersebut terlebih dahulu. Setelah proyek rampung dibangun, maka pemerintah akan langsung membelinya.Menurut dia, kedua proyek yang diharapkan bisa mulai dibangun pada Agustus mendatang itu nantinya dipastikan akan menjadi milik pemerintah, karena prasarana tidak mungkin dibangun oleh pihak swasta.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan dari usulan tujuh ruas di dalam wilayah provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai dengan membangun dua ruas pertama, yakni dari Barat-Timur dan Utara-Selatan.Menurut dia, dua ruas tersebut memenuhi aspek intermoda di mana stasiunnya tersambung dengan stasiun KRL dan halte-halte busway serta stasiun Mass Rapid Transit (MRT) yang juga akan dibangun. Dua ruas ini diharapkan bisa selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 nanti di mana Jakarta menjadi tuan rumah.Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu berpendapat, nantinya operator sarana LRT yang telah dibangun Adhi Karya maupun JakPro akan ditenderkan. "Bukan pembangunan prasarananya ya, tapi operator sarananya akan ditenderkan. Apakah nanti akan mengoperasikan oleh Adhi Karya, atau KRL Jabodetabek, atau KAI, siapa saja yang dianggap berkompeten," kata dia.Sementara Ahok mengaku yakin bahwa pembangunan proyek ini akan berjalan, karena proyek ini merupakan program nasional transportasi massal berbasis rel yang melibatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. "Jadi ini sudah bukan bicara seperti monorail kemarin. Beda, ini pasti akan jalan," ujar Ahok.Ahok optimistis Kementerian Perhubungan akan mengatur segala yang diperlukan dalam pembangunan proyek ini. "Jadi yang ngatur-ngatur semua mereka (Kementerian Perhubungan). Kami tidak usah ribut lagi. Justru pembangunan APBN juga bisa masuk, karena trase jadi punyanya Kemenhub, kayak kereta api, di bawah Dirjen Kereta Api nanti," kata dia.Mantan Bupati Belitung Timur itu berharap tahun ini pembangunan proyek tersebut sudah bisa langsung dimulai. Ia menyebutkan, pemerintah daerah telah menyiapkan depo. "Kami ingin tahun ini langsung mulai. Depo kita sudah siap," ujar dia.(cn)

Guna mempercepat proyek light rail transit (LRT), Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuk perusahaan yang akan...

jokowi-tunjuk-adhi-karya-dan-jakpro-garap-proyek-lrt

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/485.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/485.jpg

IGNASIUS

Ditunjuk Jadi Operator BRT, Damri Minta Anggaran Rp 200 M

Latest News

Ditunjuk Jadi Operator BRT, Damri Minta Anggaran Rp 200 M

Jokowi Tunjuk Adhi Karya dan JakPro Garap Proyek LRT