WinNetNews.com - Pimpinan dan Anggota BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Presiden Jokowi.&quot;Ada angka-angka potensi kerugian negara, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan lainnya,&quot; kata Ketua BPK Harry Azhar Azis sebelum pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.Sebelumnya BPK menyatakan ke depan akan lebih &quot; garang &quot; dalam memantau tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan atas laporan keuangaan entitas, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat pada entitas yang bersangkutan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK.Apabila pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka dikenakan sanksi sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).Dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, secara keseluruhan sejak tahun 2010 sampai dengan Semester I 2016, BPK telah menyampaikan 283.294 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp247,87 triliun.Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.507 rekomendasi atau 12,2% belum ditindaklanjuti. Sedangkan 172.909 rekomendasi atau 61% sudah ditindaklanjuti dan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Pimpinan dan Anggota BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Presiden Jokowi."A...

bpk-laporkan-potensi-kerugian-negara-ke-joko-widodo

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-bpk-laporkan-potensi-kerugian-negara-ke-joko-widodo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-bpk-laporkan-potensi-kerugian-negara-ke-joko-widodo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-bpk-laporkan-potensi-kerugian-negara-ke-joko-widodo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-bpk-laporkan-potensi-kerugian-negara-ke-joko-widodo.jpg

image-bpk-laporkan-potensi-kerugian-negara-ke-joko-widodo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-bpk-laporkan-potensi-kerugian-negara-ke-joko-widodo.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-bpk-laporkan-potensi-kerugian-negara-ke-joko-widodo.jpg

BPK Laporkan Potensi Kerugian Negara ke Joko Widodo

WinNetNews.com - Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan menemui Presiden Joko Widodo di Istana siang ini. Sebelumnya BPK juga telah memaparkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2015 di hadapan DPR dan DPD dalam sidang paripurna.Dalam pemaparan di DPR pada Selasa, 12 April 2016 BPK menyebut ada kekurangan penerimaan pemerintah sebesar Rp 8 triliun. Selain itu ada juga kerugian negara yang disebut Kepala BPK Harry Azhar Aziz sebesar Rp 710,91 miliar.Kekurangan penerimaan negara yang ditemukan BPK paling banyak berasal dari sektor minyak dan gas (Migas). Tetapi Harry tak menjabarkan rincian tujuh wilayah kerja migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dalam pemeriksaan BPK terdapat temuan itu."BPK telah melakukan pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi pada SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) yang menunjukan terdapat biaya yang dibebankan dalam cost recovery pada tujuh Wilayah Kerja Migas yang digarap Kontraktor Kontrak Kerja Sama senilai Rp 4 triliun. Seharusnya tidak dibebankan cost recovery," kata Harry.Selain temuan di sektor Migas, BPK juga mengungkap hasil pemeriksaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan 3 rumah sakit pemerintah. BPK menyebut program JKN tak sepenuhnya efektif dalam memberikan pelayanan.Pemaparan tersebut juga disampaikan di hadapan DPD sehari setelah itu. "Kita dengarkan bahwa pemerintah itu masih belum meningkatkan angka kemiskinan sehingga yang saya dengar dari laporan BPK. Tapi untuk daerah sudah cukup bagus," kata Wakil Ketua DPD GKR Hemas usai pemaparan, Rabu (13/4/2016).Belum ada keterangan resmi apa yang akan dilaporkan oleh BPK kepada Presiden Jokowi nanti siang. Tak menutup kemungkinan BPK juga akan memaparkan laporan yang sama kepada Presiden nanti. disadur dari situs detik news

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan menemui Presiden Joko Widodo di Istana siang ini. Sebelumnya BPK juga telah memaparkan Ikhtisar Hasil Pemeri...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22134.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22134.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22134.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22134.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22134.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22134.jpg

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER

BPK Laporkan Potensi Kerugian Negara ke Joko Widodo

Latest News

BPK Laporkan Potensi Kerugian Negara ke Joko Widodo

BPK Akan Temui Presiden Jokowi di Istana