Winnetnews.com - Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengatakan jika pemerintah sedang mempertimbangkan nama-nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mengetahui ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak seluruh konsep Dewas KPK.

&ldquo;ICW pada dasarnya menolak keseluruhan konsep dari Dewan Pengawas,&rdquo; kata salah satu peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dikutip dari Detik News, Kamis (06/11).

<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="335" src="/uploads/images/Amalia Purnama Sari-1573100784.jpg" width="670" />
<figcaption>Kurnia Ramadhana (foto: Merdeka.com)</figcaption>
</figure>
</div>

Menurut Kurnia, KPK merupakan lembaga independen dengan sistem pengawasan. Pengawasan yang dimaksud oleh Kurnia sudah dilakukan KPK dengan baik dengan Deputi&nbsp;Pengawas Internal dan diawasi oleh BPK hingga DPR.

&ldquo;Secara teoritik KPK, masuk dalam rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas. Sebab yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan, hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang,&rdquo; lanjutnya.

&ldquo;Lagipula, dalam UU KPK sudah dijelaskan bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga, seperti DPR, BPK, dan Presiden. Pengawasan apa lagi yang diinginkan negara?&rdquo; celetuknya kemudian.

Selain itu, Kurnia menilai jika kewenangan Dewan Pengawas terlalu berlebihan. Ia menganggap bahwa Dewan Pengawas digunakan oleh pemerintah untuk mengintervensi KPK.

&ldquo;Kewenangan Dewan Pengawas sangat berlebihan. Bagaimana mungkin tindakan pro justicia harus meminta izin Dewan Pengawas? Sementara di saat yang sama justru kewenangan Pimpinan KPK, sebagai penyidik dan penuntut malah dicabut oleh para pembuat peraturan. Adanya Dewan Pengawas ini ditakutkan sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum yang berjalan di KPK,&rdquo; ucap Kurnia.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengatakan jika pemerintah sedang mempertimbangkan nama-nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Mengetahui ini, Indonesia Corruptio...

jokowi-cap-cip-cup-dewan-pengawas-kpk-icw-tolak-semua-konsep-pemerintah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jokowi-cap-cip-cup-dewan-pengawas-kpk-icw-tolak-semua-konsep-pemerintah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jokowi-cap-cip-cup-dewan-pengawas-kpk-icw-tolak-semua-konsep-pemerintah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jokowi-cap-cip-cup-dewan-pengawas-kpk-icw-tolak-semua-konsep-pemerintah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jokowi-cap-cip-cup-dewan-pengawas-kpk-icw-tolak-semua-konsep-pemerintah.jpg

image-jokowi-cap-cip-cup-dewan-pengawas-kpk-icw-tolak-semua-konsep-pemerintah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jokowi-cap-cip-cup-dewan-pengawas-kpk-icw-tolak-semua-konsep-pemerintah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jokowi-cap-cip-cup-dewan-pengawas-kpk-icw-tolak-semua-konsep-pemerintah.jpg

Jokowi Cap-Cip-Cup Dewan Pengawas KPK, ICW Tolak Semua Konsep Pemerintah

Winnetnews.com - Gelar pelantikan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin memang telah rampung pada Minggu (20/10). Namun Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menyoroti pidato Jokowi yang dinilai bakal menganaktirikan kinerja pemberantasan korupsi selama lima periode ke depan.

&ldquo;Pemberantasan korupsi dan lembaga reformasi penegak hukum akan selalu menjadi anak tiri&nbsp;dalam pemerintahan mendatang. Padahal isu ini menjadi titik terlemah kinerja pemerintah selama satu periode sebelumnya. Isu hukum dan pemberantasan korupsi tentu akan ditinggalkan dan menjadi beban bagi pemerintahan,kata Koordinator Divisi Korupsi ICW Donal Fariz, dikutip dari Detik.com, Senin (21/10).

Jokowi memang tidak menyinggung perihal pemberantasan korupsi dalam pidato perdananya pasca dilantik menjadi presiden RI. Sebelumnya Jokowi menyinggung jika isu pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas ketika dirinya menang.

&ldquo;Kalau memang prioritas ya harus disampaikan secara eksplisit seperti isu sumber saya manusia dan isu infrastruktur,&rdquo; tambah Donal.

Donal sendiri mengaku terkejut ketika Jokowi tidak menyinggung masalah pemberantasan korupsi di dalam pidato pasca pelantikan. Donal kemudian mengaitkan masalah ini dengan isu pemberantasan korupsi yang juga tidak dibahas dalam pidato kemenangannya bulan lalu.

&ldquo;Bagi kami tidak terlalu mengejutkan karena Jokowi memang sudah berulang kali mengabaikan isu hukum dalam pernyataan-pernyataan yang dilontarkan. Salah satunya adalah ketika menyampaikan pidato kemenangan di Sentul pada 14 Juli 2019 lalu. Di sana Jokowi ama sekali tidak menyinggung isu pemberantasan korupsi sebagai salah satu misi utama pemerintah,&rdquo; kata Donal.

Pidato Jokowi sendiri menyebutkan lima hal pokok yang akan dikerjakan untuk periode 2019-2024. Ucapannya ini disampaikan dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden di atas mimbar Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Minggu (20/10).

Prioritas yang ditekankan oleh Jokowi antara lain terkait sumber daya manusia (SDM) unggul, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan tranformasi ekonomi.

Gelar pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin memang telah rampung pada Minggu (20/10). Namun Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menyoroti pidato Jokowi yang...

icw-kecam-pidato-jokowi-sebut-pemberantasan-korupsi-bakal-jadi-anak-tiri

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-icw-kecam-pidato-jokowi-sebut-pemberantasan-korupsi-bakal-jadi-anak-tiri.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-icw-kecam-pidato-jokowi-sebut-pemberantasan-korupsi-bakal-jadi-anak-tiri.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-icw-kecam-pidato-jokowi-sebut-pemberantasan-korupsi-bakal-jadi-anak-tiri.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-icw-kecam-pidato-jokowi-sebut-pemberantasan-korupsi-bakal-jadi-anak-tiri.jpg

image-icw-kecam-pidato-jokowi-sebut-pemberantasan-korupsi-bakal-jadi-anak-tiri.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-icw-kecam-pidato-jokowi-sebut-pemberantasan-korupsi-bakal-jadi-anak-tiri.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-icw-kecam-pidato-jokowi-sebut-pemberantasan-korupsi-bakal-jadi-anak-tiri.jpg

ICW Kecam Pidato Jokowi, Sebut Pemberantasan Korupsi Bakal Jadi Anak Tiri

WinNetNews.com - Sel mewah di Lapas Sukamiskin terbongkar. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dijalankan KPK di Lapas Sukamiskin membuka dugaan adanya suap untuk mendapatkan fasilitas sel istimewa. Kementerian Hukum dan HAM meminta maaf.

OTT terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen, seolah menyingkap dugaan praktik culas di lapas khusus koruptor. OTT yang digelar pada Jumat (20/7) kemarin itu bahkan menemukan sel yang kosong, yakni sel yang seharusnya dihuni Fuad Amin dan narapidana Tubagus Chaeri Wardana. Belakangan dinyatakan pihak Dirjen Lembaga Pemasyarakatn, keduanya sedang berobat.

Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti suap fasilitas sel mewah dan izin napi di Lapas Sukamiskin yakni uang total RP 279.920.000 dan USD 1.410. Selain itu, ada du mobil Wahid Husen yang diamankan KPK karena diduga terkait suap, yakni Mitsubishi Triton Exceed dan Pajero Sport Dakkar.&nbsp;

KPK juga menemukan fasilitas terlarang di dalam sel berupa alat pemanas air (water heater) hingga kloset duduk. Ada juga AC yang terpasang di dinding kamar. Televisi layar datar, wastafel, hingga kulkas mini ikut melengkapi sel. Fasilitas itu ada di sel Fahmi Darmawansyah, narapidana korupsi kasus suap satelit monitoring Bakamla.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) telah menyatakan permintaan maafnya kepada masyarakat dan kepada seluruh Indonesia. Pihak Kemenkum HAM menilai ini sebagai permasalahan serius dan harus menjadi perhatian.

&quot;Kejadian di Sukamiskin kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini,&quot; kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami di kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (212/7/2018).

Sekalian, Sri Puguh juga meminta maaf kepada Jokowi dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Yasonna disebut bakal menangani perkara ini dengan lebih serius dan menyampaikannya kepada Presiden.&nbsp;

Protes keras terdengar dari arah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menuntut agar Yasonna dicopot saja dari jabatan Menkum HAM. ICW ragu dengan komitmen antikorupsi Yasonna.&nbsp;

&quot;Sebaiknya Jokowi mengganti Pak Yasonna karena memang, jadi justru performance-nya Jokowi menurun akibat tidak diurus dengan baik. Kan ada isu, soal penajara, kedua revisi undang-undang KUHP,&quot; kata Peneliti ICW Emerson Yuntho.

Banyak pihak ingin pengelolaan Lapas di seluruh Indonesia lebih baik dan mencerminkan rasa keadilan. Kemenkum HAM bakal menggelar pembersihak terhadap rasilitas-fasilitas yang tak seseuai dengan standar lapas di seluruh Indonesia, mulai Senin (22/7/2018) ini.

&quot;Bapak Menkum HAM mulai Senin besok akan dilakukan pembersihan terhadap fasilitas yang tidak sesuai dengan standar di seluruh Indonesia,&quot; kata Sri Puguh.

Dikatakannya, para Kepala Lapas dan Kepala Rutan juga diminta untuk menegakkan prosedur operasi standar terkait Lapas dan Rutan. Terbuka kemungkinan, pejabat-pejabat bakal dievaluasi oleh Yasonna.

Apakah langkah Kemenkum HAM bakal efektif menghapus coreng dari Lapas Sukamiskin? Kita nantikan saja. (detikcom) 
&nbsp;

Sel mewah di Lapas Sukamiskin terbongkar. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dijalankan KPK di Lapas Sukamiskin membuka dugaan adanya suap untuk mendapatkan fasi...

apa-yang-akan-dilakukan-menkum-ham-usai-ott-lapas-sukamiskin

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-apa-yang-akan-dilakukan-menkum-ham-usai-ott-lapas-sukamiskin.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-apa-yang-akan-dilakukan-menkum-ham-usai-ott-lapas-sukamiskin.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-apa-yang-akan-dilakukan-menkum-ham-usai-ott-lapas-sukamiskin.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-apa-yang-akan-dilakukan-menkum-ham-usai-ott-lapas-sukamiskin.jpg

image-apa-yang-akan-dilakukan-menkum-ham-usai-ott-lapas-sukamiskin.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-apa-yang-akan-dilakukan-menkum-ham-usai-ott-lapas-sukamiskin.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-apa-yang-akan-dilakukan-menkum-ham-usai-ott-lapas-sukamiskin.jpg

Apa yang Akan Dilakukan Menkum HAM Usai OTT Lapas Sukamiskin?

WinNetNews.com - DPR baru saja mensahkan revisi UU MD3. Sebagian pihak menanggap pasal-pasal di UU ini kontroversi, seperti pasal imunitas anggota dewan yang terdapat dalam pasal 245 tentang hak imunitas anggota DPR.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menganggap UU MD3 versi revisi membuat DPR menjadi kebal hukum dan menghambat penyidikan.

&quot;Ini menciptakan ketimpangan secara hukum, DPR diproteksi begitu kuat dan menghambat penyidikan dan mereka akan sulit diawasi,&quot; ujar Donal saat diwawancara detikcom, Selasa (13/2/2018).

Selain pasal 245 ada juga pasal 122 yang menyatakan anggota DPR bisa melaporkan para pengkritik. Donal menilai pasal ini bisa mempermudah aktivis dan warga untuk dikriminalisasi anggota dewa.

&quot;Dan pasal ini mempermudah pidana DPR untuk mengkriminalkan warga, masyarakat kritis dapat dipidana,&quot; ucapnya.

Senada dengan Donal, Pegiat antikorupsi dari ILR, Erwin Natosmal, juga tidak setuju dengan UU MD3 versi revisi.

&quot;Kami merasa pasal ini menjadi tameng DPR untuk menghindari penyidikan,&quot; ucap Erwin di kesempatan terpisah. (detikcom)

DPR baru saja mensahkan revisi UU MD3. Sebagian pihak menanggap pasal-pasal di UU ini kontroversi, seperti pasal imunitas anggota dewan yang terdapat dalam pasa...

revisi-uu-md3-disahkan-dpr-jadi-kebal-hukum

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-revisi-uu-md3-disahkan-dpr-jadi-kebal-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-revisi-uu-md3-disahkan-dpr-jadi-kebal-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-revisi-uu-md3-disahkan-dpr-jadi-kebal-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-revisi-uu-md3-disahkan-dpr-jadi-kebal-hukum.jpg

image-revisi-uu-md3-disahkan-dpr-jadi-kebal-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-revisi-uu-md3-disahkan-dpr-jadi-kebal-hukum.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-revisi-uu-md3-disahkan-dpr-jadi-kebal-hukum.jpg

Revisi UU MD3 Disahkan, DPR Jadi Kebal Hukum?

WinNetNews.com - Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya memanggil presenter KompasTV Aiman Witjaksono terkait laporan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman hari ini. Aiman mengonfirmasi kehadiran hari ini.

&quot;Besok (Rabu, 11 Oktober 2017) pukul 10.00 WIB, saya akan datang atas panggilan pemeriksaan Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Panggilan ini atas laporan dari Dirdik KPK, Brigjen Pol Aris Budiman,&quot; ujar Aiman melalui pesan singkat, Selasa (10/10/2017) malam.

Aiman akan dipanggil sebagai saksi terkait wawancara kepada peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz. Sebelumnya, tanggal 29 September 2017 lalu, Aiman masih mempertimbangkan pemanggilan ke Polda Metro.

&quot;Saya datang untuk memenuhi kewajiban warga negara. Meski saya akan tetap berpendapat dalam pemeriksaan atau apapun yang terkait dengan pemberitaan pers, agar dapat diselesaikan menggunakan UU Pers melalui Dewan Pers,&quot; jelas Aiman.

Aiman menjelaskan, ia akan dipanggil bersama Pimred KompasTV Rosianna Silalahi. &quot;Betul,&quot; katanya.

Sebelumnya, Polda Metro mengonfirmasi akan memanggil Aiman terkait laporan Aris Budiman. Selain Aiman, polisi juga akan memanggil Rosi.

&quot;Sesuai dengan kesepakatan beliau (Aiman), katanya hari besok (11 Oktober) yang bersangkutan akan datang,&quot; ujar Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan saat dikonfirmasi, Selasa (10/10).

&quot;Iya, kita undang juga (Rosi),&quot; imbuh Adi. (detikcom) 
&nbsp;

Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya memanggil presenter KompasTV Aiman Witjaksono terkait laporan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman hari ini. Aim...

presenter-kompastv-aiman-witjaksono-akan-penuhi-panggilan-polda-metro

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-presenter-kompastv-aiman-witjaksono-akan-penuhi-panggilan-polda-metro.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-presenter-kompastv-aiman-witjaksono-akan-penuhi-panggilan-polda-metro.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-presenter-kompastv-aiman-witjaksono-akan-penuhi-panggilan-polda-metro.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-presenter-kompastv-aiman-witjaksono-akan-penuhi-panggilan-polda-metro.jpg

image-presenter-kompastv-aiman-witjaksono-akan-penuhi-panggilan-polda-metro.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-presenter-kompastv-aiman-witjaksono-akan-penuhi-panggilan-polda-metro.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-presenter-kompastv-aiman-witjaksono-akan-penuhi-panggilan-polda-metro.jpg

Presenter KompasTV Aiman Witjaksono Akan Penuhi Panggilan Polda Metro

WinNetNews.com - Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sampai saat ini belum terungkap. Oleh Karena itu,Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus teror ke penyidik KPK Novel Baswedan. Tanpa keterlibatan publik, kasus Novel dinilai ICW sulit terungkap.&quot;TGPF dimaksudkan menerobos segala halangan yang struktural atau informal, yang ikut mengganggu kerja pengungkapan perkara. Karena itu kalau tidak dibentuk segera, kita khawatir ada upaya menghilangkan, mengaburkan dan menyembunyikan bukti yang harusnya dimiliki penegak huku. Ini sudah 116 hari,&quot; kata Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo kepaa wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).Adnan menjelaskan, kedudukan TGPF hanya membantu penegak hukum untuk mengurai informasi dan fakta. Sebab polisi dianggap Adnan gagal mengungkap kasus teror terhadap Novel.&quot;Ini hanya sebagai alat bantu bagi kepolisian untuk mengurai berbagai macam bottle neck yang mereka hadapi. Kalau mereka sendiri yang menyelesaikan, kita melihat ada ketidakmampuan untuk bisa mengurai sumbatan yang dihadapi penyidik dan mereka yang bertanggungjawab secara pro justicia,&quot; jelas Adnan.Soal desakan pembentukan TGPF, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelunya menegaskan sudah ada tim bentukan Polri yang juga membuka keterlibatan KPK.&quot;Saya pikir kita harus percaya kepada institusi KPK karena teman-teman di KPK kan cukup kredibel. Kalau saja dibentuk tim gabungan independen, misalnya, ini kan sifatnya mencari fakta, bukan melakukan investigasi. Kalau mencari fakta beda dengan investigasi,&quot; ujar Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7).Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan pihaknya masih menunggu penjelasan lengkap Polri terkait tim gabungan yang dibentuk terkait penanganan teror ke Novel. KPK menunggu penjelasan tersebut sebelum memutuskan ikut tidaknya bergabung dalam tim.&quot;Kami berharap ada tim dari Polda dan Mabes Polri untuk menjelaskan model dan tanggung jawab dari masing-masing instansi. Kami dengarkan dulu penjelasan lebih rinci,&quot; kata Syarif kepada wartawan, Selasa (1/8).

Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sampai saat ini belum terungkap. Oleh Karena itu,Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesa...

icw-desak-pemerintah-bentuk-tgpf-buat-kasus-novel

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-icw-desak-pemerintah-bentuk-tgpf-buat-kasus-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-icw-desak-pemerintah-bentuk-tgpf-buat-kasus-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-icw-desak-pemerintah-bentuk-tgpf-buat-kasus-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-icw-desak-pemerintah-bentuk-tgpf-buat-kasus-novel.jpg

image-icw-desak-pemerintah-bentuk-tgpf-buat-kasus-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-icw-desak-pemerintah-bentuk-tgpf-buat-kasus-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-icw-desak-pemerintah-bentuk-tgpf-buat-kasus-novel.jpg

ICW Desak Pemerintah Bentuk TGPF Buat Kasus Novel

WinNetNews.com - Ternyata kasus penyerangan seperti yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan juga pernah dialami oleh salah satu staf Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW).Adnan Topan Husodo, bercerita stafnya sekaligus aktivis antikorupsi bernama Tama S Langkun pernah mengalami teror, mirip dengan yang menimpa Novel Baswedan. Peristiwa itu terjadi tahun 2010 dan pelakunya tak terungkap hingga hari ini.&quot;Dalam hal ini kebetulan dialami oleh staf ICW, Tama S Langkun, yang terjadi 8 juli 2010 lalu. Sampai hari ini pelakunya juga tidak terungkap,&quot; ujar Adnan dalam diskusi mingguan di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).Adnan menjelaskan letak kemiripan dengan model penyerangan Novel adalah pelaku memilih tempat yang sepi, gelap, dan mengendarai motor. Sebelum peristiwa penyerangan terjadi, ICW juga mendapat informasi dari intelijen agar berhati-hati.&quot;Karena jauh sebelum penyerangan, Tama sudah mengidentifikasi ada kelompok tertentu yang mengintai. Kadang depan kantor ada mobil yang tidak teridentifikasi, bisa seharian ada di situ. Ketika di luar kantor, membuntuti dengan kendaraan motor,&quot; ungkap Adnan.&quot;Dan juga ada info intelijen yang sampai ke kita dan mengatakan, dan memberikan warning agar teman-teman ICW harus waspada, karena ada kemungkinan kejadian tertentu. Itu juga disampaikan tim dari kepolisian sendiri,&quot; imbuh Adnan.Adnan menyebut pelaku penyerangan terhadap Tama, 7 tahun silam, terbilang profesional. Para pelaku mengendarai 3 motor dengan memegang pedang.&quot;Seakan tetap terjadi dan memang serangan itu sangat profesional karena dilakukan pada malam hari dan tempatnya gelap. Dan mereka (para pelaku) dari segi skill juga sangat profesional karena saat jatuh dari motor, lalu bangun kembali dan kabur,&quot; terang Adnan.Kala itu Tama lolos dari maut namun memerlukan perawatan di rumah sakit. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), cerita Adnan, yang kala itu menjabat sebagai presiden mengeluarkan pernyataan agar polisi mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap Tama.&quot;Komitmen dari presiden saat itu sama (dengan Presiden Joko Widodo). Karena pada saat itu yang jadi presiden adalah SBY. Bahkan Pak SBY sempat menjenguk Tama di rumah sakit dan sempat menyampaikan statement yang keras,&quot; ucap Tama.&quot;Bahwa cara-cara seperti ini harus dihilangkan dan dihentikan dan meminta jajaran kepolisian mengusut tuntas dan menyeret pelakunya,&quot; sambung Tama menirukan ucapan SBY.Adnan mengilas balik, penyerangan terjadi saat Tama menyelidiki kasus rekening gendut di kepolisian. Hasil penyelidikan Tama kemudian dilaporkan ke KPK.&quot;Tama saat itu sedang menangani sebuah kasus yang kebetulan berhubungan dengan kasus di kepolisian. Dalam hal ini rekening gendut di kepolisian. Laporannya juga dilaporkan kepada KPK saat itu,&quot; ucap Adnan.Adnan menyangsikan keseriusan Polri dalam menangani kasus Tama, dan saat ini untuk kasus Novel Baswedan. Dia mempertanyakan, mengapa kemampuan polisi yang teruji dalam membongkar kasus kriminal rumit, tidak terjadi dalam kasus penyerangan yang melibatkan para pemberantas korupsi.&quot;Saya ingin katakan bahwa kendala dari penanganan perkara seperti ini, bukan karena kekurangan bukti-bukti. Dan kalau kita lihat kinerja kepolisian, kejahatan yang rumit sekalipun mereka mampu dalam waktu beberapa bulan, meski tidak ada saksi&quot; tutup Adnan. Dilansir dari detikcom

Ternyata kasus penyerangan seperti yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan juga pernah dialami oleh salah satu staf Koordinator Indonesia Corruption Wat...

salah-satu-staf-icw-dulu-juga-pernah-diserang-mirip-seperti-novel

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-salah-satu-staf-icw-dulu-juga-pernah-diserang-mirip-seperti-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-salah-satu-staf-icw-dulu-juga-pernah-diserang-mirip-seperti-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-salah-satu-staf-icw-dulu-juga-pernah-diserang-mirip-seperti-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-salah-satu-staf-icw-dulu-juga-pernah-diserang-mirip-seperti-novel.jpg

image-salah-satu-staf-icw-dulu-juga-pernah-diserang-mirip-seperti-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-salah-satu-staf-icw-dulu-juga-pernah-diserang-mirip-seperti-novel.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-salah-satu-staf-icw-dulu-juga-pernah-diserang-mirip-seperti-novel.jpg

Salah Satu Staf ICW, Dulu Juga Pernah Diserang Mirip Seperti Novel

WinNetNews.com - Setya Novanto kembali bermanuver. Mengawali pidato pembukaan masa sidang Dewan V tahun 2016-2017, Novanto menyoroti agar pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket KPK yang telah disepakati DPR pada sidang paripurna sebelumnya ditindaklanjuti.Dorongan Novanto agar pansus hak angket KPK dipercepat dianggap bernuansa politis. Novanto dinilai memiliki kepentingan terselubung di balik dorongannya itu.&quot;Novanto ini punya konflik kepentingan dengan pansus itu. Sebab, dia sebagai Ketum Golkar, bisa saja sikap Golkar yang berubah karena instruksi yang bersangkutan. Di sisi lain konflik kepentingan terjadi karena Novanto disebut terlibat dalam kasus e-KTP. Angket ini tidak bisa dilepaskan dari kasus penanganan e-KTP yang sedang dilakukan oleh KPK,&quot; kata pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (18/5) kemarin.Memang ketika kasus dugaan korupsi proyek e-KTP mulai bergulir di persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, nama Novanto yang paling digembar-gemborkan. Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Novanto disebut berkongkalikong dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anas Urbaningrum, dan M Nazaruddin terkait bagi-bagi duit di lingkungan parlemen.Namun, Novanto berulang kali membantah mentah-mentah isi surat dakwaan KPK. Ketika bersaksi dalam sidang pun, Novanto dengan tegas menyatakan tidak terlibat kasus itu.Sejauh ini, lima fraksi DPR, yaitu PKS, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat, menyatakan tidak akan mengirimkan wakil di pansus sebagai wujud dari penolakan. Fraksi Gerindra dan Golkar, yang sebelumnya mengatakan tidak akan mengirim wakil, kini balik arah. Meski begitu, Novanto meminta pembentukan pansus segera ditindaklanjuti.&quot;Pada kesempatan ini, pimpinan DPR mendorong agar proses selanjutnya segera ditindaklanjuti,&quot; ujar Novanto.Pernyataan Novanto itu pun memicu berbagai reaksi. KPK pun juga ikut angkat bicara dan menyerahkan hal itu kepada masyarakat.Meski dianggap berkepentingan, Partai Golkar membentengi Novanto. Partai Golkar menilai pernyataan Novanto merupakan hasil sidang paripurna sebelumnya.&quot;Pernyataan Ketua DPR Pak Setya Novanto sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari hasil sidang paripurna DPR yang sebelumnya telah memutuskan soal hak angket tersebut,&quot; kata anggota Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi, Kamis (18/5).Ace menyebut Golkar memastikan tidak ada maksud tertentu dari Novanto, yang meminta fraksi-fraksi di DPR membentuk pansus angket KPK itu. Menurut Ace, semua berpulang pada keputusan fraksi masing-masing.&quot;Sebagai pimpinan DPR, Pak Setya Novanto tentu mengembalikan kepada pimpinan fraksi yang ada di DPR RI, apakah kebijakan DPR soal hak angket ini akan diteruskan atau tidak dengan mengirimkan para anggotanya dalam panitia angket tersebut,&quot; ucap Ace, yang merupakan anggota Komisi II DPR.

Setya Novanto kembali bermanuver. Mengawali pidato pembukaan masa sidang Dewan V tahun 2016-2017, Novanto menyoroti agar pembentukan panitia khusus (pansus) hak...

setnov-dorong-agar-pembentukan-pansus-hak-angket-kpk-dilanjutkan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-setnov-dorong-agar-pembentukan-pansus-hak-angket-kpk-dilanjutkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-setnov-dorong-agar-pembentukan-pansus-hak-angket-kpk-dilanjutkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-setnov-dorong-agar-pembentukan-pansus-hak-angket-kpk-dilanjutkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-setnov-dorong-agar-pembentukan-pansus-hak-angket-kpk-dilanjutkan.jpg

image-setnov-dorong-agar-pembentukan-pansus-hak-angket-kpk-dilanjutkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-setnov-dorong-agar-pembentukan-pansus-hak-angket-kpk-dilanjutkan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-setnov-dorong-agar-pembentukan-pansus-hak-angket-kpk-dilanjutkan.jpg

Setnov Dorong Agar Pembentukan Pansus Hak Angket KPK Dilanjutkan

WinNetNews.com - Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly ternyata belum mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengatakan, walaupun hal itu sudah diwacanakan secara luas oleh Yasonna, namun usulannya secara resmi belum masuk ke meja kerja Presiden."Sampai dengan akhir pekan kemarin Presiden belum menerima secara resmi usulan revisi PP Nomor 99 tahun 2012," kata Johan singkat saat ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin 22 Agustus 2016.Dalam PP ini diatur syarat bagi seorang terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi yaitu dengan menjadi justice collaborator 'pembocor kasus hukumnya'. Namun dalam revisi, hal tersebut rencananya akan dihilangkan.Rencana revisi ini kemudian menuai banyak kecaman khususnya dari para pegiat antikorupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keadilan dan kapasitas lapas yang kelebihan penghuni dianggap bukan alasan yang tepat adanya pemberian remisi koruptor.Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengingatkan Presiden Jokowi agar tak mudah percaya dengan usulan bawahannya tersebut."Sebaiknya Jokowi berhati-hati betul terhadap masukan-masukan dari Menkumham yang bisa saja itu membuat citra Jokowi di masa akan datang menjadi buruk karena dinggap membuat kebijakan pro koruptor," kata Emerson di sela-sela diskusi “Perspektif Indonesia”, di Menteng, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2016 lalu.

Rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara...

jokowi-belum-restui-rencana-pelonggaran-remisi-koruptor

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/36321.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/36321.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/36321.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/36321.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/36321.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/36321.jpg

Jokowi Belum Restui Rencana Pelonggaran Remisi Koruptor

WinNetNews.com - Hingar bingar menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 hingga saat ini dinilai hanya berfokus pada figur calon. Partai politik, DPR dan bahkan pemerintah dinilai belum memperhatikan soal program pembangunan atau isu-isu yang penting di masing-masing daerah.Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar oleh Koalisi Pilkada Berintegritas di Jalan Gandaria Tengah III nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (24/4/2016). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini antara lain dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Budget Center (IBC), Rumah Kebangsaan, ICW dan PSHK."Pilkada hanya berkisar pada calon dan parpol saja, padahal masih banyak isu yang krusial. Seperti isu apa yang penting di masing-masing daerah," kata Fadli Ramadhanil dari Perludem.Hal yang sama dikatakan Almas Sjafrina dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut dia DPR dan pemerintah sampai saat ini hanya fokus pada sosok calon kepala daerah. "Sampai detik ini kami belum mendengar kalau DPR membahas bahkan memfokuskan pada isu krusial atau evaluasi yang terjadi pada pemilukada 2015," kata Almas di kesempatan yang sama. Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Navis Gumay berharap pemerintah dan DPR tak hanya fokus pada sosok atau figur calon kepala daerah yang akan ikut di Pilkada. Sudah saatnya pemerintah dan DPR juga memperhatikan isu-isu krusial yang sering terjadi di daerah saat digelar pilkada."Karena banyak hal lo ini yang perlu difokuskan lebih dari siapa calonnya. Siapa saja calonnya, dari partai mana saja, kalau bisa membawa visi-misi dan program yg benar pasti kepilih kok, pasti disukai rakyat. kita juga bicara mengenai mekanisme pemilihannya bagaimana, sistem yg baik dan benar, agar terhindar dari praktik politik yg kotor, pemimpin yang korupsi," kata Hadar. disadur dari situs detik news

Hingar bingar menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 hingga saat ini dinilai hanya berfokus pada figur calon. Partai politik, DPR dan bahk...

pemerintah-dan-dpr-dinilai-hanya-fokus-pada-figur-calon-belum-program

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23064.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23064.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23064.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23064.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23064.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23064.jpg

INDONESIA CORRUPTION WATCH

Jokowi Cap-Cip-Cup Dewan Pengawas KPK, ICW Tolak Semua Konsep Pemerintah

Latest News

Jokowi Cap-Cip-Cup Dewan Pengawas KPK, ICW Tolak Semua Konsep Pemerintah

ICW Kecam Pidato Jokowi, Sebut Pemberantasan Korupsi Bakal Jadi Anak Tiri

Apa yang Akan Dilakukan Menkum HAM Usai OTT Lapas Sukamiskin?

Revisi UU MD3 Disahkan, DPR Jadi Kebal Hukum?

Presenter KompasTV Aiman Witjaksono Akan Penuhi Panggilan Polda Metro

ICW Desak Pemerintah Bentuk TGPF Buat Kasus Novel

Salah Satu Staf ICW, Dulu Juga Pernah Diserang Mirip Seperti Novel

Setnov Dorong Agar Pembentukan Pansus Hak Angket KPK Dilanjutkan

Jokowi Belum Restui Rencana Pelonggaran Remisi Koruptor

Pemerintah dan DPR Dinilai Hanya Fokus pada Figur Calon Belum Program