WinNetNews.com - Rencana Komisi IV DPR menghentikan proyek reklamasi atas rekomendasi Menteri Susi, mendapat tentangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Bila hal itu terjadi, Ahok akan menempuh jalur hukum.Menurut Ahok, mestinya menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengerti bahwa soal izin reklamasi Teluk Jakarta ada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ahok sah-sah saja Menteri Susi memberi rekomendasi agar proyek reklamasi dihentikan. Meski begitu tidak berarti dirinya harus mengikuti rekomendasi itu.“Beliau hanya rekomendasi loh. Kalau saya jalankan UU, aturan kalau sampai saya (hentikan) bisa digugat orang. Kalau gugat, saya tanggung jawab sendiri,” kata Ahok, Minggu (17/4).Sebelumnya Menteri KKP Susi Pudjiastuti memutuskan menghentikan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta untuk sementara waktu. “Kami akan pastikan reklamasi tidak merusak lingkungan dan untuk warga Jakarta,” kata Susi saat menggelar konferensi pers Jumat, (15/4) lalu.Keputusan itu ia ambil, kata Susi, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seusai rapat dengar pendapat dengan DPR. Susi menambahkan, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Padahal saat itu belum ada aturan terkait dengan reklamasi nasional. Aturan soal reklamasi nasional baru keluar 2007 melalui UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dilansir dari laman poskota.com

Rencana Komisi IV DPR menghentikan proyek reklamasi atas rekomendasi Menteri Susi, mendapat tentangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Bi...

ahok-akan-tempuh-jalur-hukum-jika-proyek-reklamasi-dihentikan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22522.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22522.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22522.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22522.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22522.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22522.jpg

Ahok Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Proyek Reklamasi Dihentikan

WinNetNews.com - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Munas Riau, Bambang Soesatyo mengatakan Rapat Pimpinan Nasional 2016 merupakan kesempatan emas untuk rekonsiliasi dua kepemimpinan di tubuh Golkar."Rapimnas yang diselenggarakan kali ini merupakan momen penting karena kami berharap menjadi kesempatan emas rekonsiliasi di tubuh Golkar," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan, kesepakatan antara Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan BJ Habibie beberapa hari lalu adalah menyelenggarakam Rapimnas hasil Munas Riau dan di dalamnya juga terdapat Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum.&#160;Menurut dia, keputusan apakah akan diselenggarakan Musyawarah Nasional atau tidak, ada pada DPD tingkat 1 Golkar yang hadir"Kalau DPD tingkat 2 menghendaki munas tahun ini atau tahun depan maka kepanitiannya harus dari Munas Riau karena ada kubu Ancol dan Bali," ujarnya.Bambang menjelaskan, Aburizal Bakrie akan menerima apabila 2/3 peserta Rapimnas menginginkan dilakukannya Munas.Dia berharap pertemuan DPD dalam Rapimnas itu bisa melahirkan jalan keluar dari kebuntuan yang selama ini melanda Golkar.Baca:<a href="https://www.winnetnews.com/post/ical-tak-bisa-berkutik-jika-dpd-i-golkar-menghendaki-munas"> Ical Tak Bisa Berkutik Jika DPD I Golkar Menghendaki Munas</a>"Jadi patokannya ada pada keinginan DPD tingkat I dari seluruh Indonesia yang akan hadir dalam Rapimnas," ujarnya.Dia menilai Rapimnas itu merupakan jalan keluar yang paling elegan dari pada memaksakan kepanitiaan Munas dengan dasar hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar.Dia menegaskan, Rapimnas itu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar sehingga tepat dilakukan sebagai upaya rekonsiliasi."Kami menyadari ternyata penyelesaian melalui jalur hukum tidak menyelesaikan persoalan karena lebih kepada putusan politik," katanya.Dia mengatakan, Partai Golkar saat ini berkompromi dengan keadaan dan yang terpenting adalah mengutamakan persatuan Golkar.Golkar Munas Riau dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie akan melaksanakan Rapimnas di Jakarta Convention Center pada 23-25 Januari 2016.Sumber: Antara News

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Munas Riau, Bambang Soesatyo mengatakan Rapat Pimpinan Nasional 2016 merupakan kesempatan emas untuk rekonsiliasi dua kepemim...

penyelesaian-konflik-golkar-melalui-jalur-hukum-tak-akan-selesaikan-persoalan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/12813.jpg

JALUR HUKUM

Ahok Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Proyek Reklamasi Dihentikan

Latest News

Ahok Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Proyek Reklamasi Dihentikan

Penyelesaian Konflik Golkar Melalui Jalur Hukum Tak Akan Selesaikan Persoalan