WinNetNews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kpendudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menjawab berbagai macam keluhan masyarakat terhadap perekaman data KTP Elektronik (E-KTP).Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, ada dua level penting terkait dengan E-KTP yakni level regulasi dan Implementasi. Dalam hal regulasi, pemerintah telah melakukan pembenahan mendasar dari pasif menjadi aktif.Menurut Zudan, Dinas Dukcapil di daerah-daerah telah melakukan jemput bola untuk menuntaskan perekaman data di daerah-daerah.“ Kami telah melakukan jemput bola baik dengan mobil keliling, datang ke kantor, datang ke kampus sampai ketingkat desa , sampai ke daerah pelosok, pegunungan, di ujung perbatasan itu dinas dukcapil sampai menjemput kesana baik dengan sepeda motor baik dengan mobil keliling ataupun berjalan kaki,” kata Zudan, seperti dikutp dari laman resmi Kemendagri.&#160;Selanjutnya, dari sisi regulasi ini pemerintah juga telah melaksanakan penyederhanaan prosedur yakni hanya dengan mengajukan atau membawa Kartu Keluarga (KK), masyarakat telah dapat merekam data. Disamping itu dalam pembuatan E-KTP ini pemerintah tidak memungut biaya dan masyarakat Indonesia dapat merekam data dimanapun.Dari sisi implementasi, Zudan mengakui masih banyak kendala yang dihadapi oleh daerah-daerah seperti contohnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpindah-pindah, kemudian adanya masalah geografis di daerah.“Seperti daerah Maluku, Maluku Utara, NTT,Papua Barat, itu tergantung satelitnya sehingga kami mengakui agak lambat dan juga itu persoalan geografis dan sarana dari satelit sinyalnya seringkali putus nyambung putus nyambung,” ungkap Zudan.&#160;

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kpendudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menjawab berbagai macam keluhan masyarakat...

kemendagri-jawab-keluhan-masyarakat-tentang-pembuatan-e-ktp

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/37500.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/37500.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/37500.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/37500.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/37500.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/37500.jpg

Kemendagri Jawab Keluhan Masyarakat Tentang Pembuatan e-KTP

Menjawab keraguan sejumlah pihak soal program pembangkit listrik 53 ribu Megawatt (MW), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pemerintah telah mengantongi komitmen investasi di sektor pengembangan energi baru dan terbarukan senilai Rp 106,3 triliun untuk lima tahun ke depan.Komitmen tersebut dihasilkan setelah ditandatanganinya sejumlah kontrak kerjasama pemanfaatan energi baru terbarukan dan konversi energi (EBTKE) di sela-sela acara The 4th Indonesia EBTKE Conex 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/8).Kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dalam konvensi EBTKE tersebut meliputi penandatanganan lima perjanjian jual-beli listrik (power purchase agreement/PPA) antara PT PLN (Persero) dengan sejumlah perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP).Selain itu, kata Sudirman, ditandatangani pula sembilan nota kesepahaman (memorandum of understanding) pengembangan dan upaya pemanfaatan EBTKE di Indonesia. Bersamaan dengan itu, mantan bos PT Pindad (Persero) ini juga menyerahkan sedikitnya 13 perizinan wilayah kerja panas bumi (WKP) ke beberapa kontraktor."Seluruh dokumen akan mengenerate investasi Rp 106,3 triliun dalam lima tahun ke depan," jelas Sudirman Said.Menurut Sudirman, pemerintah melalui Kementerian ESDM berkomitmen untuk mengembangkan EBTKE sebagai sumber energi listrik di Indonesia. Hal ini dilakukan menyusul ancaman krisis listrik yang telah terjadi dalam beberapa waktu ke belakang."Kami ingin mengkonkritkan komitmen antara dunia bisnis dan pemerintah dengan gelar renewable energy investment forum ini," tutur Sudirman.Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo berpesan agar PPA serta izin pengembangan WKP yang diberikan bisa dipantau dengan optimal oleh jajaran Kementerian ESDM dan PLN. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian dan kesepakatan yang dibuat bisa dilaksanakan dan memberi manfaat besar bagi pemenuhan listrik di beberapa wilayah Indonesia."Jangan sampai sudah diberi izin, tidak ada tindaklanjut. Kalau PPA sudah ditandatangani, tolong cheklist dan ikuti prosesnya sampai financial closing dan pembebasan. Ada progress atau masalah tidak? Kalau PLN tidak sanggup, sampaikan ke menteri. Kalau menteri tidak sanggup, sampaikan ke saya," ucap Jokowi menegaskan.Pada gelaran tersebut, diserahterimakan pula aset PLTMH (micohydro), PLTS (matahari) dan biomass dengan total kapasitas 575 kw untuk melistriki 1200 kepala keluarga di wilayah terpencil. "Ini memberi simbol bahwa membangun dari pinggiran, betul-betul sedang kita jalankan," ujar Sudirman Said menutup.Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator bidang Meritim, Rizal Ramli bersilang pendapat soal masa depan program pembangkit listrik 35 ribu MW. Rizal beberapa jam setelah dilantik menyatakan akan merevisi target pembangkit listrik yang dicanangkan Presiden Joko Widodo itu karena dinilai tidak realistis. Tak selang berapa lama, Sudirman Said merespon pernytaana tersebut dengan meengaskan komitmen kementeriannnya untuk melaksanakan proyek ambisius penyediaan listrik tersebut.(cn)

Menjawab keraguan sejumlah pihak soal program pembangkit listrik 53 ribu Megawatt (MW), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan p...

dikritik-rizal-ramli-menteri-esdm-gandeng-investor-listrik

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/1633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/1633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/1633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/1633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/1633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/1633.jpg

JAWAB

Kemendagri Jawab Keluhan Masyarakat Tentang Pembuatan e-KTP

Latest News

Kemendagri Jawab Keluhan Masyarakat Tentang Pembuatan e-KTP

Dikritik Rizal Ramli, Menteri ESDM Gandeng Investor Listrik