WinNetNews.com - Mantan Ketua DPR Setya Novanto kembali menyebut sembilan nama anggota dan mantan anggota DPR yang diduga menerima uang dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).&nbsp;

Beberapa nama yang disebut adalah mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.&nbsp;

&quot;Tapi, yang jelas saya pernah dikonfrontasi dengan keponakan saya oleh penyidik KPK. Saat itu, Irvanto keponakan saya mengaku memberikan uang kepada beberapa orang sebesar 3,5 juta dollar AS,&quot; ujar Novanto kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp;

Masing-masing yakni Chairuman Harahap 500.000 dollar AS, M Jafar Hafsah 100.000 dollar AS, dan Ade Komarudin 700.000 dollar AS.&nbsp;

Kemudian, Agun Gunandjar Sudarsa 1 juta dollar AS. Lalu, Melchias Markus Mekeng dan Markus Nari masing-masing 500.000 dollar AS.&nbsp;

&quot;Mekeng dan Markus Nari diberi di ruangan saya di ruang ketua fraksi Golkar. Ivan memberi &nbsp;atas perintah Andi 1 juta dollar AS,&quot; kata Novanto.&nbsp;

Selain itu, Olly Dondokambey 500.000 dollar AS, Mirwan Amir 500.000 dollar AS, dan Tamsil Linrung. Menurut Novanto, uang tersebut diberikan oleh Irvanto atas perintah dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.&nbsp;

Menurut Novanto, salah satu penyerahan uang disaksikan juga oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. (kompascom)

Mantan Ketua DPR Setya Novanto kembali menyebut sembilan nama anggota dan mantan anggota DPR yang diduga menerima uang dalam proyek pengadaan kartu tanda pendud...

setnov-kembali-sebut-anggota-dpr-yang-diduga-tersangkut-e-ktp

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-setnov-kembali-sebut-anggota-dpr-yang-diduga-tersangkut-e-ktp.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-setnov-kembali-sebut-anggota-dpr-yang-diduga-tersangkut-e-ktp.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-setnov-kembali-sebut-anggota-dpr-yang-diduga-tersangkut-e-ktp.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-setnov-kembali-sebut-anggota-dpr-yang-diduga-tersangkut-e-ktp.jpeg

image-setnov-kembali-sebut-anggota-dpr-yang-diduga-tersangkut-e-ktp.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-setnov-kembali-sebut-anggota-dpr-yang-diduga-tersangkut-e-ktp.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-setnov-kembali-sebut-anggota-dpr-yang-diduga-tersangkut-e-ktp.jpeg

Setnov Kembali Sebut Anggota DPR yang Diduga Tersangkut e-KTP

WinNetNews.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (AU) batal menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/10/2017).

&quot;Hari ini kami memanggil empat orang saksi. Tapi saksi Anas Urbaningrum tidak dapat hadir karena sakit,&quot; ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putrie di Pengadilan Tipikor, Senin.

Sedianya, Anas akan bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Menurut jaksa, Andi pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum dan Nazaruddin. Menurut jaksa, saat itu Novanto dianggap representasi Partai Golkar dan Anas representasi Partai Demokrat.

Jaksa menyatakan, Partai Demokrat dan Golkar dianggap mampu mendorong Komisi II DPR menyetujui anggaran senilai Rp 5,9 triliun.

Andi dan Nazaruddin, menurut jaksa, kemudian menuliskan rencana pembagian uang dalam sebuah catatan. Pertama, sebanyak 51 persen anggaran atau senilai Rp 2,6 triliun akan digunakan untuk belanja modal.

Kemudian, sisanya sebesar 49 persen atau senilai Rp 2,5 triliun akan dibagi pada beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri, yakni sebesar 7 persen atau senilai Rp 365 miliar. Selanjutnya, sebesar 5 persen atau senilai Rp 261 miliar dibagikan kepada Komisi II DPR.

Kemudian, untuk jatah Andi dan Setya Novanto sebesar 11 persen, atau senilai Rp 574 miliar. Anas dan Nazaruddin juga mendapat bagian yang sama jumlahnya dengan Andi dan Novanto.

Selain itu, akan digunakan untuk keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen, atau sejumlah Rp 783 miliar.

Dalam kasus ini, Andi didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP. Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Andi dinilai jaksa berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP. (kompascom)

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (AU) batal menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KT...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-sakit-au-batal-jadi-saksi-e-ktp.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-sakit-au-batal-jadi-saksi-e-ktp.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-sakit-au-batal-jadi-saksi-e-ktp.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-sakit-au-batal-jadi-saksi-e-ktp.JPG

image-sakit-au-batal-jadi-saksi-e-ktp.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-sakit-au-batal-jadi-saksi-e-ktp.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-sakit-au-batal-jadi-saksi-e-ktp.JPG

Sakit, Anas Urbaningrum Batal Jadi Saksi e-KTP

WinNetNews.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyoroti masalah kependudukan. Ia mengatakan warga yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 30 persen."30 Persen penduduk Indonesia yang punya akta kelahiran. Saya berpikir ini kan gratis jadi harusnya bisa cepat. Akta ini kan esensial," kata Mendagri.Hal ini disampaikan Mendagri di sela-sela acara pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Badan Diklat) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan, Jum'at, (22/4/2016).Ini merupakan angkatan pertama dari kepala kepala daerah yang dilantik selama periode pilkada serentak. Jumlah kepala daerah yang hadir berjumlah 92 orang di antaranya, 78 orang Bupati, 11 orang Walikota dan 3 orang wakil Bupati.Ia menilai akta kelahiran harus segera dibuat ketika anak baru lahir. "Saya berpikir akta itu harus dikasih di rumah sakit atau di manapun dia lahir. Jangan tunggu saat sudah keluar dari rumah sakit," ujarnya.Selain akta kelahiran, Mendagri menyoroti soal Kartu Tanda Penduduk (KTP). Target Kemendagri pada periode tahun 2015 hingga tahun 2016 belum tercapai. "Dari 254 juta penduduk Indonesia yang seharusnya punya KTP, yang terekam datanya baru 158 juta. Kita harus mengefektifkan dinas dukcapilnya supaya masyarakat punya tanda pengenal seperti yang diharuskan," kata Mendagri. disadur dari situs detik news

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyoroti masalah kependudukan. Ia mengatakan warga yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 30 persen."30 Persen penduduk...

mendagri-sebagian-besar-warga-indonesia-belum-punya-akta-kelahiran

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22893.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22893.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22893.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22893.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22893.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22893.jpg

KARTU TANDA PENDUDUK

Setnov Kembali Sebut Anggota DPR yang Diduga Tersangkut e-KTP

Latest News

Setnov Kembali Sebut Anggota DPR yang Diduga Tersangkut e-KTP

Sakit, Anas Urbaningrum Batal Jadi Saksi e-KTP

Mendagri: Sebagian Besar Warga Indonesia Belum Punya Akta Kelahiran