WinNetNews.com - Untuk menjalankan roda organisasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggunakan website resmi untuk sosialisasi informasi. Website resmi ini berdomain .go.id yang artinya adalah portal resmi yang dikelola untuk kepentingan negara. Publik mendapat informasi resmi dari website ini seputar pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak, salah satunya adalah data kekerasan anak.Sayangnya, pada Ahad (1/5) ada pihak-pihak yang tidak senang dengan penyelenggaraan perlindungan anak di tanah air. Website merupakan bagian tidak terpisahkan dari entitas organisasi. Ketika terjadi upaya peretasan, maka sesungguhnya hal itu menjadi ancaman bagi KPAI sebagai organisasi negara dan masyarakat umum sebagai pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi.Namun, KPAI tidak akan takluk dg penjahat perlindungan anak. Tim KPAI langsung mengambil langkah untuk perbaikan dan peningkatan security. KPAI sudah menjalin kontak dengan Menkominfo. KPAI juga sedang memikirkan untuk melaporkan ke Mabes Polri untuk penegakan hukum.&#160;KPAI merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak pasal 76, KPAI memiliki tugas :(a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak,(b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak,(c) mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak,(d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak,(e) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak,(f) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak,(g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.Ketika website KPAI diretas, informasi yang terpampang di dalamnya hilang dan ini tentu merugikan organisasi, bahkan negara. Tentu hal ini juga merugikan masyarakat yang memiliki kepentingan dengan KPAI.UU telah mengatur larangan meretas situs orang lain tanpa hak. UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam Pasal 30 kegiatan yang dilarang adalah secara sengaja dan tanpa hak mengakses komputer orang lain dengan cara apapun.&#160;&#160;Ancaman pidana pun tidak main-main karena di dalam Pasal 46 disebutkan setiap orang yang memenuhi unsur pelanggaran dipidana paling ringan enam tahun penjara dan atau denda enam ratus juta rupiah hingga maksimal delapan tahun penjara dengan denda 800 juta rupiah.&#160;Untuk itu, KPAI mendesak Polri mengusut tuntas kasus ini dan menghukum pelaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peretasan ini hakikatnya menjadi ancaman bagi penyelenggaraan perlindungan anak yang pada saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.&#160;Peretasan ini terjadi di tengah rencana Pemerintah up Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memblokir 15 game online yang dianggap mengancam anak-anak. Rencana ini tentu mendapat dukungan dan sambutan positif dari KPAI karena pada kenyataannya game online memiliki korelasi kuat pada kasus kekerasan anak.Belum lama ini, KPAI merilis tingginya kasus kekerasan anak yang sekaligus menjadi bukti bahwa isu perlindungan anak harus mendapat perhatian dari semua pihak. Banyak sebab mengapa kasus kekerasan anak meningkat. Berdasarkan data yang masuk ke KPAI, salah satu faktor tingginya kasus kekerasan anak adalah karena game online yang terlalu bebas diakses anak.Ada bahaya yang berat bagi anak dari kebiasaan memainkan game online. Mengutip pendapat Profesor Akio Mori dari Tokyo's Nihon University. Menurutnya, game online memberi dampak negatif pada aktivitas dan perkembangan otak anak. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak.Pertama, anak-anak yang kecanduan game online akan mengalami penurunan aktivitas gelombang otak depan yang memiliki peranan sangat penting. Apa peran penting tersebut? Gelombang otak yang mengatur pengendalian emosi dan agresivitas akan terganggu, sehingga mereka cepat mengalami perubahan mood, seperti mudah marah dan mengalami masalah dalam hubungan sosial, khususnya dengan anggota keluarga.Kedua, penurunan aktivitas gelombang beta yang merupakan efek jangka panjang yang tetap berlangsung meskipun mereka tidak sedang bermain game. Dengan kata lain, anak-anak yang kecanduan game mengalami "autonomic nerves" yaitu tubuh mengalami pengelabuan kondisi di mana sekresi adrenalin meningkat, sehingga denyut jantung, tekanan darah dan kebutuhan oksigen terpacu untuk meningkat.Dari kedua dampak yang Akio Mori jelaskan tersebut sudah pasti akan menghambat proses belajar anak. Adanya penurunan-penurunan gelombang pada otak menyebabkan gangguan dalam jangka pendek maupun panjang. Gangguan ini bukan sekedar psikologis anak, tetapi juga berpengaruh buruk pada kesehatan fisik.Apa yang paling terganggu dari kecanduan game online ini? Jawabnya adalah prestasi belajar anak yang terhambat, bahkan tidak bisa dicapai sesuai target pendidikan. Ancaman yang paling besar bagi mereka adalah terpuruk dalam hal pendidikan.Kecanduan game online akan membuat anak sulit lepas dari pengaruhnya. Anak yang telah menjadi pecandu game online dapat mengalami kerugian yang sangat signifikan.&#160;Dalam beberapa kasus yang dijumpai KPAI, anak yang kecanduan game online dapat melakukan tindakan negatif seperti merusak, berkelahi dan berjudi. Selain itu, anak juga akan bertingkah laku aneh mengikuti tokoh-tokoh dalam game tersebut. Tentunya, ini sangat mengganggu tumbuh kembang anak dan berbahaya bagi masa depan mereka.Ancaman terhadap anak-anak ini begitu besar. Oleh sebab itu, negara merasa perlu hadir untuk memberikan aturan bagaimana seharusnya game online ini ada di tengah masyarakat. Jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, maka hak dasar anak dalam bidang pendidikan harus tercapai. Anak tidak boleh mengalami keterpurukan di bidang pendidikan hanya karena kecanduan game online. Oleh sebab itu, KPAI menilai perlu adanya regulasi dari Pemerintah Pusat &amp; Daerah yang mengatur keberadaan game online.(*) Dr. HM. Asrorun Niam Sholeh MA, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sumber: detik.comFoto: wartakota

Untuk menjalankan roda organisasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggunakan website resmi untuk sosialisasi informasi. Website resmi ini berdomain...

situs-kpai-di-retas-ancaman-terhadap-perlindungan-anak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23980.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23980.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23980.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23980.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23980.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23980.jpg

Situs KPAI di Retas, Ancaman terhadap Perlindungan Anak

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hari ini disambangi Tim Polda Metro Jaya. Dikabarkan kedatangan Tim Direskrimsus Polda Metro Jaya ini terkait masalah dwelling time.Menurut petugas pengamanan Kementerian Perindustrian, penggeledahan ini baru pertama kali terjadi di sana. Namun, dia mengatakan tidak mengetahui tujuan pasti penggeledahan tersebut."Saya sudah 30 tahun menjadi pengaman di sini, tapi baru kali ini Kantor Kementerian (Perindustrian) digeledah secara mendadak," kata dia kepada Okezone, di lokasi, Senin (10/8/2015).Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, kedatangan Tim Polda Metro Jaya ke Kantor Kementerian Perindustrian sejak pukul 16.00 WIB. Tim yang beranggota delapan orang ini mengenakan seragam hitam-putih.Kedelapan anggota Tim Direskrimsus Polda Metro Jaya langsung memasuki Ruang Direktur Kimia Dasar Muhamad Khayam. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut dari pemeriksaan tersebut.(cn)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hari ini disambangi Tim Polda Metro Jaya. Dikabarkan kedatangan Tim Direskrimsus Polda Metro Jaya ini terkait masalah dwe...

kemenperin-digeledah-polisi-pertama-kalinya-dalam-sejarah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/1265.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/1265.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/1265.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/1265.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/1265.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/1265.jpg

Kemenperin Digeledah Polisi, Pertama Kalinya dalam Sejarah

Direktur Jenderal Bimas Kristen Oditha R Hutabarat mendesak agar Sinode GIDI meminta maaf kepada umat Islam terkait peristiwa di Tolikara, Papua, saat salat Ied, Jumat pagi.Hal tersebut terungkap dalam rilis yang dikirimkan Kementerian Agama kepada Okezone, Jumat (17/7/2015). Dirjen Bimas Kristen telah mengambil beberapa langkah terkait peristiwa di Tolikara, Papua.Pertama, menghubungi Ketua Sinode GIDI agar bisa segera membuat surat penjelasan kronologis kejadian sekaligus pernyataan permohonan maaf kepada umat Islam Indonesia terkait dengan peristiwa tersebut.Oditha mengungkapkan Ketua Sinode akan membuat surat tersebut dan mengirimkannya via email. Kedua, menghubungi Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) yang merupakan persekutuan di mana GIDI merupakan anggotanya, agar bisa bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis dalam menyikapi persitiwa ini.Sabtu 18 Juli besok, Dirjen Bimas Kristen bersama PGI akan mengadakan konferensi pers di Kantor PGI untuk memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam.Oditha menegaskan bahwa Umat Kristen di Indonesia sangat prihatin atas terjadinya penundaan sholat Ied dan pembakaran rumah ibadah di Tolikara. Justru terjadi pada saat hari raya Idul Fitri yg merupakan hari kemenangan bagi umat muslim.“Atas nama pemerintah kami mohon maaf atas peristiwa yg melukai hati umat muslim yang adalah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Kami berharap agar masalah ini dpt diselesaikan sesuai dg peraturan perundangan yg berlaku,” tutupnya.(cn)

Direktur Jenderal Bimas Kristen Oditha R Hutabarat mendesak agar Sinode GIDI meminta maaf kepada umat Islam terkait peristiwa di Tolikara, Papua, saat salat Ied...

kemenag-desak-sinode-gidi-minta-maaf-atas-rusuh-tolikara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/564.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/564.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/564.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/564.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/564.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/564.jpg

Kemenag Desak Sinode GIDI Minta Maaf atas Rusuh Tolikara

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberlakukan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) atas produk kaca untuk kegiatan bangunan terhitung mulai September 2015.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Untuk Bangunan dan Blok Kaca Secara Wajib. Beleid ini diundangkan pada 9 Juni 2015 dan efektif berlaku tiga bulan setelahnya.Melalui siaran pers Kemenperin yang diterima CNN Indonesia, Selasa (21/7), pemberlakuan SNI ini berlaku bagi kaca untuk bangunan serta blok kaca hasil produksi dalam negeri dan juga impor yang beredar di daerah pabean Indonesia. Secara lebih rinci, jenis produk yang wajib mengenakan SNI memiliki nomor pos tarif/HS Code 7016.10.00.00 dan 7016.90.00.00.Produk dengan nomor pos tarif/HS Code 7016.10.00.00 sendiri adalah kubus kaca dan barang kecil lainnya, dengan alas maupun tidak, untuk mosaik atau keperluan dekorasi semacamnya dengan diameter kurang dari 70 mm. Sementara produk dengan nomor pos tarif/HS Code 7016.90.00.00 merupakan kaca lain-lain, tidak termasuk kaca lapis timbal dan sejenisnya, kaca multi seluler atau kaca busa dalam bentuk blok, panel, plat, selongsong atau bentuk semacamnya.Lebih lanjut, perusahaan yang memproduksi dan mengimpor kaca untuk bangunan atau blok kaca juga perlu memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) – SNI serta membubuhkan tanda SNI dan kode produksi di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.Selain itu, kaca bangunan maupun blok kaca yang tidak menggunakan SNI produksi lokal nantinya akan ditarik dari peredaran. Sedangkan produk impor yang tak memenuhi SNI namun beredar di dalam negeri, wajib diekspor kembali oleh pelaku usaha yang bersangkutan.(cn)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberlakukan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) atas produk kaca untuk kegiatan bangunan terhitung mulai Septemb...

september-produk-kaca-bangunan-wajib-penuhi-sni

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/547.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/547.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/547.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/547.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/547.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/547.jpg

KEMENTRIAN

Situs KPAI di Retas, Ancaman terhadap Perlindungan Anak

Latest News

Situs KPAI di Retas, Ancaman terhadap Perlindungan Anak

Kemenperin Digeledah Polisi, Pertama Kalinya dalam Sejarah

Kemenag Desak Sinode GIDI Minta Maaf atas Rusuh Tolikara

September, Produk Kaca Bangunan Wajib Penuhi SNI