WinNetNews.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) karena diduga melanggar aturan kebijakan pemerintah.&quot;Harus ada sanksi tegas kepada perusahaan (PT RAPP) yang tidak taat pada hukum dan kebijakan pemerintah,&quot; kata Viva Yoga, Sabtu (17/9/2016).Menurut dia, hasil temuan Badan Restorasi Gambut dan sejumlah laporan masyarakat membuktikan kalau PT RAPP tidak taat hukum. Sebab, perusahaan itu disinyalir membuka lahan baru di tengah kebijakan moratorium gambut.&quot;Tapi pemerintah hanya sekedar meminta perusahaan itu untuk menghentikan aktifitasnya sementara,&quot; ujar politisi PAN ini.Ia mengatakan harusnya pemerintah tegas dalam menengakkan hukum tidak membeda-bedakan, karena sudah jelas PT RAPP telah terbukti melanggar aturan. &quot;Jadi sanksi tegas layak diberikan seperti pencabutan izin usaha,&quot; tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto yakni PT Riau Andalan Pulp and P...

dpr-tindak-tegas-perusahaan-yang-langgar-aturan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dpr-tindak-tegas-perusahaan-yang-langgar-aturan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dpr-tindak-tegas-perusahaan-yang-langgar-aturan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dpr-tindak-tegas-perusahaan-yang-langgar-aturan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dpr-tindak-tegas-perusahaan-yang-langgar-aturan.jpg

image-dpr-tindak-tegas-perusahaan-yang-langgar-aturan.jpg

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dpr-tindak-tegas-perusahaan-yang-langgar-aturan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dpr-tindak-tegas-perusahaan-yang-langgar-aturan.jpg

DPR: Tindak Tegas Perusahaan yang Langgar Aturan

WinNetNews.com - Wakil Ketua Komisi IV DOR Herman Khaeron yang ditemui saat berkunjung di Raja Ampat Selasa, mengatakan industri perikanan di Saonek cukup maju."Kami sudah mencoba berbagai makanan industri perikanan masyarakat pulau Saonek Raja Ampat sangat enak dan bungkusannya jauh lebih berkualitas dibandingkan di Cirebon Jawa Barat," katanya.Dia mengatakan, kendala yang dihadapi oleh masyarakat Saonek untuk mengembangkan industri perikanan mereka adalah sulit untuk memasarkan.Selain itu, kata dia, keterbatasan listrik belum 24 jam sehari juga menjadi kendala utama bagi masyarakat Saonek mengembangkan industri perikanan mereka.Karena itu, Komisi IV akan mendorong dari sisi penganggaran agar industri perikanan masyarakat Saonek Raja Ampat mendapat perhatian Kementerian Perikanan dan Kelautan."Kami sudah berjanji kepada masyarakat Saonek Raja Ampat dalam kunjungan bahwa kami akan memfasilitasi pembentukan koperasi gratis untuk meningkatkan industri perikanan masyarakat setempat," ujarnya.Ada dua kelompok industri perikanan masyarakat di Pulau Saonek Raja Ampat yakni Bina Usaha dan Tunas Muda. Kelompok bina usaha memproduksi abon dan ikan asing serangkan kelompok Tunas Muda memproduksi kerupuk ikan. &#160;Sumber dari Antara

Wakil Ketua Komisi IV DOR Herman Khaeron yang ditemui saat berkunjung di Raja Ampat Selasa, mengatakan industri perikanan di Saonek cukup maju."Kami sudah menco...

komisi-iv-dpr-mendukung-industri-perikanan-raja-ampat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/24957.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/24957.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/24957.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/24957.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/24957.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/24957.jpg

Komisi IV DPR Mendukung Industri Perikanan Raja Ampat

WinNetNews.com - Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Terkait keputusan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menilai harus ada UU baru sekaligus persetujuan Presiden Jokowi untuk dapat menghentikannya."Oh silakan saja kalau dia keluarkan UU harus sama presiden (keputusannya). Lalu itu UU bisa saja diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini juga akal-akalan untuk menekan pengusaha," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).Dengan tegas Ahok menekankan keputusannya untuk tetap melanjutkan proyek reklamasi. "Saya enggak akan geser. Enggak usah fitnah saya. Semua keputusan saya jelas dan saya enggak akan geser," sambungnya.Ahok menyebut jika reklamasi dibatalkan bukan hanya Pemprov DKI yang menderita kerugian, tetapi juga para pengusaha yang menanam investasi di sejumlah pulau. Ahok juga bersikukuh untuk tetap meminta 15 persen tambahan kontribusi dari para perusahaan pengembang."Kalau mereka mau nyambung sertifikat Pemda tiap mau nyambung bayar 5 persen NJOP. Jadi nih reklamasi, Pemda cuma dapat 45 persen dari fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos). Terus 5 persen komersial. Setiap lahan yang dia jual, 15 persen dari NJOP. Rakyat juga rugi pegawai," kata Ahok.&#160;"Kalau kamu tetap bangun rumah dan industri, semen, atap dan kabel semua hidup. Jadi di dunia itu industri properti membuat pergerakan ekonomi terbesar di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi mau di Tiongkok mau di Eropa dari properti, itu rugi semua. Apalagi pemerintah," pungkasnya.Dari runutan aturannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang lebih berwenang terkait izin reklamasi. Dia berpegang pada Keppres era Soeharto yakni Nomor 52 Tahun 1995. Perpres yang dibuat pada tahun 2008 tak menghapuskan serta merta Keppres tersebut karena hanya tertulis untuk 'urusan tata ruang' saja.Seskab Pramono Anung menjelaskan, masalah reklamasi tersebut sudah diatur lewat Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Di dalam aturan itu ditegaskan wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara Jakarta berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Dua Perpres yang terbit setelah aturan itu tidak mengurangi kewenangan gubernur untuk menerbitkan izin.Sebelum ini, Komisi IV DPR dan KKP sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron selaku pimpinan rapat membacakan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni DPR dan eksekutif."Meminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai memenuhi ketentuan perundang-undangan," kata Herman di Gedung DPR, Rabu (13/4). disadur dari situs detik news

Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Terkait keputusan itu, Gubernur DKI...

komisi-iv-dpr-dan-kkp-sepakat-hentikan-reklamasi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22140.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22140.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22140.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22140.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22140.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22140.jpg

KOMISI IV DPR

DPR: Tindak Tegas Perusahaan yang Langgar Aturan

Latest News

DPR: Tindak Tegas Perusahaan yang Langgar Aturan

Komisi IV DPR Mendukung Industri Perikanan Raja Ampat

Komisi IV DPR dan KKP Sepakat Hentikan Reklamasi