Winnetnews.com -&nbsp;Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyayangkan adanya intimidasi terhadap ibu dan anak pada acara Car Free Day di Jl Thamrin,&nbsp;Jakarta. Dia pun mendorong korban untuk segera membuat laporan.

&quot;Sikap saya intimidasi tidak dibenarkan tetapi untuk penanganan harus ada yang melaporkan datang ke sini dan kami terbuka untuk membantu,&quot; kata Arist, Senin (30/4).

Arist Merdeka mengatakan, tindakan intimidasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana yang tertuang pada pasal 81 UU Perlindungan anak.

&quot;Mengancam kekerasan, membuat anak trauma tidak dibenarkan dalam undang-undang dan dapat dikenakan pidana,&quot; ujar dia.

Dengan adanya pelaporan, Arist mengatakan kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa, setiap orang tidak boleh saling memaksakan pandangan politiknya.

&quot;Saling menghargai pandangan politik Anda A, pandangan politik saya B, kesukaanmu A, kesukaan saya C. itu saling menghargai karena kita sebagai manusia harus menghormati hak orang lain juga beda pendapat juga harus dihormati. Kami menolak adanya intimidasi,&quot; papar dia.

Selain itu, Arist melarang anak-anak diikutsertakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan politik.

&quot;Politik ini hanya kepentingan orang dewasa. Itu menunjukkan kalau tahun politik tidak menguntungkan bagi anak-anak,&quot; ujar dia.

Karenanya, dia akan terus mengawal sampai tahun politik berakhir. Caranya dengan melakukan sosialisasi ke beberapa tempat daerah yang menjadi peserta pilkada serentak.

&quot;Kami mengajak masyarakat pilih pemimpin yang peduli terhadap anak. Pedulinya contoh tidak melibatkan anak dalam kegiatan politik, tidak melibatkan anak di dalam gerakan-gerakan politik tertentu untuk memenangkan, karena hak anak atas politik diberikan pada 17 tahun. Jangan libatkan lagi di bawah 17 tahun,&quot; katanya.

Sebelumnya, rekaman video dugaan intimidasi terhadap orang berkaus #DiaSibukKerja saat Car Free Day di Thamrin, Jakarta, menjadi viral. Dalam rekaman itu, sejumlah orang berkaus #2019GantiPresiden mengerubungi dan mengimingi-imingi uang kepada mereka yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja.

Rekaman video lainnya juga menggambarkan tindakan intimidasi sejumlah orang terhadap perempuan yang membawa seorang anak. Sang anak bahkan menangis karena mendapatkan perlakuan tersebut.

Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyayangkan adanya intimidasi terhadap ibu dan anak pada acara Car Free Day di Jl Thamrin, Jakarta. D...

soal-aksi-intimidasi-di-cfd-ini-kata-komnas-pa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-soal-aksi-intimidasi-di-cfd-ini-kata-komnas-pa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-soal-aksi-intimidasi-di-cfd-ini-kata-komnas-pa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-soal-aksi-intimidasi-di-cfd-ini-kata-komnas-pa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-soal-aksi-intimidasi-di-cfd-ini-kata-komnas-pa.jpg

image-soal-aksi-intimidasi-di-cfd-ini-kata-komnas-pa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-soal-aksi-intimidasi-di-cfd-ini-kata-komnas-pa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-soal-aksi-intimidasi-di-cfd-ini-kata-komnas-pa.jpg

Soal Aksi Intimidasi di CFD, Ini Kata Komnas PA

&#160;Jakarta, Winnetnews.com -&#160;Kepolisian dari Polres Jakarta Pusat, tidak mau memberikan rekamana CCTV di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Penolakkan ini terkait dengan penyelidikan kasus dugaan pencabulan oleh oknum PNS Jakpus terhadap siswi magang berinisial PAR alia M (17)."Gak boleh. Apa dasarnya mereka (Komnas PA) meminta CCTV, karena ini penting untuk penyelidikan," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suyatno kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/8/2016).Suyatno menegaskan, rekaman CCTV itu yang disita petugas, merupakan alat bukti yang tidak boleh dibuka ke publik sebelum masuk ke ranah pengadilan."Sesuai dengan aturan (KUHAP) memang tidak boleh alat bukti diberikan kepada publik, apalagi ini kan kasus pencabulan," jelasnya.Suyatno menambahkan, jika nantinya CCTV diberikan kepada Komnas PA, maka dikhawatirkan akan mengganggu proses penyelidikan yang sedang berjalan. Apalagi, alat bukti hingga saat ini belum juga ditemukan.Sebelumnya, Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait sudah meminta izin kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mendapatkan rekaman CCTV Gedung dinas Pariwisata Wali Kota Jakarta Pusat. Menurut Arist, polisi tidak membuka rekaman CCTV secara utuh.

Jakarta,  Kepolisian dari Polres Jakarta Pusat, tidak mau memberikan rekamana CCTV di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kepada Komisi Nasional Perlindun...

terkait-pencabulan-polisi-tidak-mau-berikan-rekaman-cctv-di-walkot-jakpus

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/35127.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/35127.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/35127.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/35127.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/35127.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/35127.jpg

Terkait Pencabulan, Polisi Tidak Mau Berikan Rekaman CCTV di Walkot Jakpus

&#160;Jakarta, Winnetnews.com - &#160;Komisi Nasioanal Perlindungan Anak (Komnas PA), menilai proses penyelidikan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh PNS Jakarta Pusat, melanggar hak anak. Pasalnya, proses konfrontasi antara korban dengan terduga bisa mengganggu mental korban."Seharusnya tidak boleh bertatap muka dengan pelaku, karena proses konfrontasi bisa mengganggu psikis M (17)," kata Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/8/2016).Arist juga menyayangkan proses konfrontasi itu, karena korban masih di bawah umur, sehingga bisa berdampak pada mental korban."Keterangan orang tua korban menyebutkan, sang anak kerap menangis ketakutan jika mengingat/melihat wajah ketiga pelaku," kata Arist.Sebelumnya, penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Pusat mengkonfrontasi keterangan korban PAR alias M dengan saksi yang di antaranya tiga terduga pelaku. Hasilnya, polisi menyebut banyak keterangan korban dengan saksi yang tidak sinkron.

Jakarta,   Komisi Nasioanal Perlindungan Anak (Komnas PA), menilai proses penyelidikan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh PNS Jakarta Pusat, melan...

penyelidikan-dugaan-pencabulan-oleh-pns-jakpus-langgar-hak-anak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/35112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/35112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/35112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/35112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/35112.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/35112.jpg

KOMNAS PA

Soal Aksi Intimidasi di CFD, Ini Kata Komnas PA

Latest News

Soal Aksi Intimidasi di CFD, Ini Kata Komnas PA

Terkait Pencabulan, Polisi Tidak Mau Berikan Rekaman CCTV di Walkot Jakpus

Penyelidikan Dugaan Pencabulan oleh PNS Jakpus Langgar Hak Anak