WinNetNews.com - Wakil Presiden (Wapres) yang juga Ketua Tim Transisi Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dinilai telah mengintervensi konflik Golkar. Intervensi tersebut dilakukan dengan memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memperpanjang Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau 2011 yang masa berlakunya sudah habis pada akhir tahun 2015 lalu.Hal itu dilakukan JK agar kesepakatan dua kubu antara kubu Munas Bali dibawah pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Munas Ancol dibawah pimpinan Agung Laksono (AL), yakni untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebelum bulan ramadhan tahun ini, dapat memiliki legal standing dari pemerintah."Secara normatif dalam pengesahan kepengurusan pada dasarnya untuk fungsi administratif. Namun, secara substantif pada konteks Golkar ada unsur intervensinya karena melegalisasi setelah berhasil "dijinakkan" tindakan mengesahakan kepengurusan partai yang secara internal sudah tidak berlaku merupakan tindakan penyelamatan yang sesungguhmya bertentangan dengan mekanisme partai," kata Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad DI Jakata, Kamis (28/1).‎"Ibaratnya sesuatu yang sudah mati dihidupkan kembali. Tindakan ini bisa dilakukan karena kebetulan Munas Riau sama dengan hasil Munas Bali. Bagaimana kalau tidak sama, apa mau hasil Munas menerima?. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena menjadi pembelajaran politik dan ketatanegaraan yang tidak membeli kerangka normatif," lanjutnya.&#160;Menurutnya, secara normatif tidak bisa Menkumham memperpanjang SK kepengurusan Golkar hasil Munas Riau. Namun, secara politis atas nama pembina kehidupan politik maka dapat melakukannya.“Kenapa tidak bisa ? Ibaratnya kita punya rumah mau diperpanjang kontraknya kan tergantung yang punya atau yang nyewa. Partai pengurus mau diperpanjang atau tidak tergantung yang punya yaitu pengurus DPD atau pengurus yang dulu mendapatkan SK perpanjangan,”jelasnya.Selain itu, sambungnya, dalam UU Partai Politik (Parpol) sudah jelas disebutkan kewenangan Menkumham hanya sebagai mengesahkan partai sebagai badan huku. Bukan berwenang memperpanjang SK. "UU Parpol menyatakan Menkumham salah satunya memiliki tugas mengesahkan partai sebagai badan hukum, tidak disinggung soal perpanjangan," tegasnya.(seperti dilansir dari Berita Satu)

Wakil Presiden (Wapres) yang juga Ketua Tim Transisi Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dinilai telah mengintervensi konflik Golkar. Intervensi tersebut dilakukan...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/13793.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/13793.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/13793.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/13793.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/13793.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/13793.jpg

Apakah Wapres Intervensi Golkar?

WinNetNews.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat meminta perpanjangan surat keputusan (SK) terkait pelaksanaan munaslub partai Golkar. SK yang dimaksud adalah SK Munas Riau."Masa kerja dari pada DPP Golkar yang diakui, yaitu DPP Riau itu yang diperpanjang. Supaya ada alasan hukum," ujar JK di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2016).Sebelumnya, JK telah memerintahkan agar Menkum HAM Yasonna Laoly untuk segera menerbitkan SK menyusul ketemunya titik terang untuk melaksanakan munaslub Golkar pada tahun ini."Saya minta Menkum HAM untuk segera menerbitkan SK," kata JK saat pidato sambutan di rapimnas Golkar beberapa waktu lalu.Lantas bagaimana kalau perpanjangan SK Munas Riau terbentur peraturan?"Kalau tidak ada aturannya. Kita buatkan aturannya," jawab JK.(seperti dilansir dari Detik)

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat meminta perpanjangan surat keputusan (SK) terkait pelaksanaan munaslub partai Golkar. SK yang dimaksud adalah SK Munas Riau."M...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/13566.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/13566.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/13566.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/13566.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/13566.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/13566.jpg

SK Golkar Mana Yang Jadi Alasan Munaslub?

WinNetNews.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie membantah telah menjilat ludah sendiri. Bantahan itu disampaikannya menyusul deklarasi dukungan dari pihaknya ke pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla."Kami tidak menjilat ludah, tapi kami menyatakan suatu reposisi tapi tujuannya sama," ujar Aburizal Bakrie di Gedung Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin (25/1).Dia menyadari, baru kali pertama Partai Golkar berada di luar pemerintahan. Karenanya, dukungan Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK diberikan tanpa syarat dan tanpa mengharapkan imbal balik.Hal itu disampaikannya dalam pidato politik sebelum penutupan rapat pimpinan nasional yang diselenggarakan sejak Sabtu (23/1) lalu. Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Rapimnas Yorrys Raweyai membacakan naskah deklarasi dukungan Partai Golkar ke pemerintah.Naskah deklarasi dukungan itu ditandatangani Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Namun, Ical mengatakan dukungan resmi ke pemerintahan itu akan dikukuhkan dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).&#160;Rapimnas tadi memutuskan, Munaslub akan diselenggarakan paling lambat pada Juni 2016. Hal itu berdasarkan perhitungan pendaftaran calon kepala daerah jelang Pilkada serentak 2017."Kami bicara serius tentang dukungan ke pemerintah, yang akan kami sahkan dalam Munaslub," katanya.Pengesahan dukungan dalam forum Munaslub diperlukan sebab, posisi Golkar yang berada di luar pemerintahan sebelumnya ditetapkan dalam forum Munas Bali 2014 lalu.Di Munas tersebut, Ical dan Idrus kembali terpilih menjadi pimpinan Partai Golkar. Munas Bali memutuskan, Partai Golkar berada di luar pemerintahan.Posisi di luar pemerintah belum lama ini diambil Golkar menyusul kalahnya pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dari Jokowi-JK pada Pemilu Presiden 2014.Partai Golkar pada pemilu itu bersekutu dengan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan di Koalisi Merah Putih.(seperti dilansir dari CNN Indonesia)

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie membantah telah menjilat ludah sendiri. Bantahan itu disampaikannya menyusul deklarasi dukungan dari...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/13362.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/13362.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/13362.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/13362.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/13362.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/13362.jpg

Golkar Dukung Pemerintah, KMP Bubar?

WinNetNews.com - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Munas Riau, Bambang Soesatyo mengatakan Rapat Pimpinan Nasional 2016 merupakan kesempatan emas untuk rekonsiliasi dua kepemimpinan di tubuh Golkar."Rapimnas yang diselenggarakan kali ini merupakan momen penting karena kami berharap menjadi kesempatan emas rekonsiliasi di tubuh Golkar," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan, kesepakatan antara Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan BJ Habibie beberapa hari lalu adalah menyelenggarakam Rapimnas hasil Munas Riau dan di dalamnya juga terdapat Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum.&#160;Menurut dia, keputusan apakah akan diselenggarakan Musyawarah Nasional atau tidak, ada pada DPD tingkat 1 Golkar yang hadir"Kalau DPD tingkat 2 menghendaki munas tahun ini atau tahun depan maka kepanitiannya harus dari Munas Riau karena ada kubu Ancol dan Bali," ujarnya.Bambang menjelaskan, Aburizal Bakrie akan menerima apabila 2/3 peserta Rapimnas menginginkan dilakukannya Munas.Dia berharap pertemuan DPD dalam Rapimnas itu bisa melahirkan jalan keluar dari kebuntuan yang selama ini melanda Golkar.Baca:<a href="https://www.winnetnews.com/post/ical-tak-bisa-berkutik-jika-dpd-i-golkar-menghendaki-munas"> Ical Tak Bisa Berkutik Jika DPD I Golkar Menghendaki Munas</a>"Jadi patokannya ada pada keinginan DPD tingkat I dari seluruh Indonesia yang akan hadir dalam Rapimnas," ujarnya.Dia menilai Rapimnas itu merupakan jalan keluar yang paling elegan dari pada memaksakan kepanitiaan Munas dengan dasar hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar.Dia menegaskan, Rapimnas itu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar sehingga tepat dilakukan sebagai upaya rekonsiliasi."Kami menyadari ternyata penyelesaian melalui jalur hukum tidak menyelesaikan persoalan karena lebih kepada putusan politik," katanya.Dia mengatakan, Partai Golkar saat ini berkompromi dengan keadaan dan yang terpenting adalah mengutamakan persatuan Golkar.Golkar Munas Riau dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie akan melaksanakan Rapimnas di Jakarta Convention Center pada 23-25 Januari 2016.Sumber: Antara News

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Munas Riau, Bambang Soesatyo mengatakan Rapat Pimpinan Nasional 2016 merupakan kesempatan emas untuk rekonsiliasi dua kepemim...

penyelesaian-konflik-golkar-melalui-jalur-hukum-tak-akan-selesaikan-persoalan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/12813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/12813.jpg

Penyelesaian Konflik Golkar Melalui Jalur Hukum Tak Akan Selesaikan Persoalan

WinNetNews.com - Konflik Partai Golkar hanya bisa diselesaikan lewat hukum, bukan rekonsiliasi. Meski ada rujukan, pihak yang tidak puas akan terus melakukan perlawanan. Musyawarah nasional atau munas pun bukan solusi, karena pihak yang tak puas dengan hasil munas akan membuat munas baru."Sebagai negara hukum, kita harus menggunakan solusi hukum. Sedang sebagai pimpinan partai, saya akan terus bekerja sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tanggai Partai Golkar. Salah besar kalau saya tidak menjaga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai," ujar Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburzal Bakrie (ARB) di Bandara Ngurah Rai, Bali, sebelum penerbangan kembali ke Jakarta, Minggu (17/1).Langkah damai sudah pernah dilaksanakan tahun lalu. Kedua pemimpin -- Kubu Munas Bali yang dipimpin ARB dan kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono -- sudah sepakat untuk berdamai. ARB dan Agung berjumpa di Lantai 27, Graha Niaga, Jakarta, Kamis , 29 Oktober 2015. Tapi, langkah selanjutnya kandas karena masing-masing menempuh jalan hukum.Menurut ARB, pihaknya sudah memenangkan perkara di Mahkamah Agung (MA) ketika institusi hukum tertinggi itu mengabulkan gugatan Golkar versi Munas Bali, 25 Oktober 2015. Pada level kasasi kemenangan kubu Golkar versi Munas Ancol dikukuhkan.&#160;Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Mei 2015 sudah benar dan tepat. Sehingga majelis kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut bahwa sengketa itu merupakan sengketa tata usaha negaraSaat ini, kata ARB, pihaknya menunggu keputusan MA atas kasus perdata. Pada 2 November 2015, kubu Agung mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ke MA."Vonis MA ini yang sedang kami tunggu. Kalau menang, sengketa mestinya selesai sesuai kesepakatan tahun lalu," ungkapnya.Tahun lalu, ARB dan Agung pernah menandatangani kesepakatan bahwa siapa pun yang menang di pengadilan, pihak yang kalah harus mengakui. Sebaliknya, pihak yang menang wajib merangkul pihak yang kalah."Kalau saya menang, saya akan ajak Agung. Begitu sebaliknya. Kami sekarang hanya menanti putusan MA, tidak ada yang lain. Kalau sudah ada keputusan, kami akan patuh," paparnya.Ia menghargai upaya damai sejumlah pihak, termasuk dari Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Tapi, ia mengingatkan, Golkar memiliki mekanisme penyelesaian masalahnya dan sebagai negara hukum, semua pihak wajib menghormati keputusan hukum.Munas juga tidak menyelesaikan masalah. Karena pihak yang kalah dalah Munas akan menyelenggarakan Munas baru."Takkan selesai ini urusan. Karena itu, kita tunggu keputusan MA saja," ungkap ARB.(Seperti dilansir dari Berita Satu)

Konflik Partai Golkar hanya bisa diselesaikan lewat hukum, bukan rekonsiliasi. Meski ada rujukan, pihak yang tidak puas akan terus melakukan perlawanan. Musyawa...

konflik-golkar-hanya-bisa-selesai-lewat-jalur-hukum

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/12109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/12109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/12109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/12109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/12109.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/12109.jpg

KONFLIK GOLKAR

Apakah Wapres Intervensi Golkar?

Latest News

Apakah Wapres Intervensi Golkar?

SK Golkar Mana Yang Jadi Alasan Munaslub?

Golkar Dukung Pemerintah, KMP Bubar?

Penyelesaian Konflik Golkar Melalui Jalur Hukum Tak Akan Selesaikan Persoalan

Konflik Golkar Hanya Bisa Selesai Lewat Jalur Hukum