Winnetnews.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai saat&nbsp;ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nihilnya penegakan hukum membuat Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menilai kasus ini sudah tergolong dalam kejahatan lingkungan.

&quot;Kita bisa melihat beberapa elemen yang terpenuhi tadi soal bagaimana peristiwa ini terjadi sejak lama gitu ya sampai dengan saat ini masih terus terjadi,&quot; kata Yati di kantor Seknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta Selatan, Senin (16/9) seperti dilansir CNN Indonesia (17/6).

Menurut Yati, jika pemerintah tidak segera lakukan penegakan hukum, maka masyarakat sipil berhak melakukan pelaporan ke Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang mengurus isu Bisnis dan HAM.

&quot;Sangat mungkin kita juga mendorong agar komunitas internasional seperti komite Bisnis dan HAM di bawah PBB. Kita bisa saja memberikan pelaporan ke sana untuk mereka me-review, untuk mereka melihat sejauh mana sebaiknya Indonesia telah mematuhi konsep-konsep bisnis yang harus memperhatikan parameter hak asasi manusia,&quot; terangnya.

Melihat karhutla yang pernah&nbsp;terjadi di tahun-tahun sebelumnya, memang karhutla ini selalu menjadi permasalahan yang terus berulang. Oleh karenanya, penegakan hukum harus benar-benar dijalankan. Yati mengatakan, seluruh mekanisme penegakan hukum itu mesti dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan peringatan kepada pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Yati menilai, selama ini pemerintah tidak pernah berhasil menjerat dan menghukum pihak yang bertanggung jawab. Negara masih menawarkan impunitas (kebal hukum) kepada sejumlah pihak. Maka Komnas HAM harus berperan untuk melakukan penyelidikan dugaan kejahatan lingkungan.

&nbsp;

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nihilnya penegakan hukum membuat Koordinato...

karhutla-nihil-penegakan-hukum-kontras-adukan-ke-pbb

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-karhutla-nihil-penegakan-hukum-kontras-adukan-ke-pbb.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-karhutla-nihil-penegakan-hukum-kontras-adukan-ke-pbb.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-karhutla-nihil-penegakan-hukum-kontras-adukan-ke-pbb.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-karhutla-nihil-penegakan-hukum-kontras-adukan-ke-pbb.jpeg

image-karhutla-nihil-penegakan-hukum-kontras-adukan-ke-pbb.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-karhutla-nihil-penegakan-hukum-kontras-adukan-ke-pbb.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-karhutla-nihil-penegakan-hukum-kontras-adukan-ke-pbb.jpeg

Karhutla Nihil Penegakan Hukum, KontraS: Adukan ke PBB

WinNetNews.com - DPR sudah membentuk Pansus Revisi UU Terorisme dan menentukan pimpinan. Tetapi, DPR tidak menetapkan batas waktu dan tidak akan terburu-buru membahas revisi UU tersebut."Kita sepakat untuk tidak terburu-buru untuk membahasnya. Yang penting berkualitas. Kalau bisa waktu singkat ya tidak apa-apa. Yang penting pencapaiannya, bukan waktunya," kata Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafi'i saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).Esok hari, Pansus baru akan mulai menyusun jadwal dan pihak-pihak yang akan diundang saat rapat. Syafi'i menegaskan bahwa substansi revisi UU Terorisme tidak akan melupakan hak asasi manusia."Kita harus terus melanjutkan perang terhadap teroris, tapi jangan mengabaikan aturan hukum dan melanggar HAM. Kita akan mencari keseimbangan," ujar politikus Gerindra ini."Di saat yang sama, BNPT dan Densus 88 harus menghormati hukum dan HAM. Densus bukan hakim, bukan jaksa. Dia penyelidik, tidak boleh ada eksekusi," tambahnya.&#160;Saat rapat dengan Komisi III, Muhammadiyah dan Kontras HAM meminta agar pembahasan revisi UU Terorisme ditunda hingga kasus Siyono tuntas. Kematian Siyono yang tewas usai ditangkap Densus 88 dianggap janggal."Kita menghormati keinginan itu (untuk ditunda). Pihak-pihak ini ingin permasalahan dituntaskan terlebih dahulu baru merevisi UU. Kita justru berharap ini bisa berjalan bersamaan," jelas Syafi'i.Salah satu poin revisi yang disorot adalah waktu penahanan terhadap terduga teroris yang diperpanjang. Syafi'i mengatakan bahwa rancangan aturan itu masih bisa berubah."Kalau itu melanggar HAM, pasti tidak kita masukkan," tegas anggota Komisi III DPR ini.Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga tidak memberi target waktu khusus untuk pansus. Pansus diminta untuk segera menyelesaikannya namun harus dilakukan secara cermat."Kita nggak mau tergesa-gesa karena ini menyangkut kebijakan yang cukup sensitif, tapi kita juga nggak boleh lambat. Tentu ada batas waktu," ungkap Fadli usai rapat di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2016). disadur dari situs detik news

DPR sudah membentuk Pansus Revisi UU Terorisme dan menentukan pimpinan. Tetapi, DPR tidak menetapkan batas waktu dan tidak akan terburu-buru membahas revisi UU...

dpr-tak-akan-buru-buru-membahas-revisi-uu-terorisme

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22556.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22556.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22556.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22556.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22556.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22556.jpg

KONTRAS HAM

Karhutla Nihil Penegakan Hukum, KontraS: Adukan ke PBB

Latest News

Karhutla Nihil Penegakan Hukum, KontraS: Adukan ke PBB

DPR Tak Akan Buru-buru Membahas Revisi UU Terorisme