WinNetNews.com - Gerakan Buruh Jakarta (GBJ ) mengecam sikap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri yang secara sepihak memutuskan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan sebesar 8,25%.Menurut Menaker, angka dihitung berdasarkan inflasi nasional yang dihitung dari September tahun lalu ke September tahun berjalan atau year on year (yoy). Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan bahwa PP 78 Tahun 2015 adalah kebijakan terbaik sebagai permulaan ke depan memperbaiki persoalan pengupahan.Hal tersebut diungkapkan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), dan juga salah satu Presidium Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) Mirah Sumirat.&quot;Pemerintahan Jokowi-JK telah mengajarkan kepada rakyat bagaimana caranya melakukan kesewenang-wenangan dalam berkuasa, dengan mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan dengan UU 13/2003, termasuk menggunakan kekuasaan birokrasi di tingkat Pusat untuk menekan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengabaikan UU 13/2003. Ini jelas-jelas tindakan Pemerintah yang arogan,&quot; kata Mirah.Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.&quot;Kedudukan UU 13/2003 adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015,&quot; tambahnya.Menurut Mirah, PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan kabinet kerja telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU 13/2003.&quot;Jika Pemerintah Pusat dan Daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya Pemerintah sedang melakukan pembangkangan konstitusional. Ini aneh dan memalukan,&quot; tegas Mirah Sumirat.Diketahui, ASPEK Indonesia dan FSP LEM SPSI DKI Jakarta, telah melakukan survei di tujuh pasar tradisional dan dua pasar modern di Jakarta, diperoleh nilai Kebutuhan Hidup Layak DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar Rp3.491.607.

Gerakan Buruh Jakarta (GBJ ) mengecam sikap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri yang secara sepihak memutuskan untuk menetapkan Upah Minimum Provins...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ump-dki-3-4-jt-buruh-akan-protes.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ump-dki-3-4-jt-buruh-akan-protes.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ump-dki-3-4-jt-buruh-akan-protes.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ump-dki-3-4-jt-buruh-akan-protes.jpg

image-ump-dki-3-4-jt-buruh-akan-protes.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ump-dki-3-4-jt-buruh-akan-protes.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ump-dki-3-4-jt-buruh-akan-protes.jpg

KUMPLIT

UMP DKI 3,4 Jt, Buruh akan Protes

Latest News

UMP DKI 3,4 Jt, Buruh akan Protes