WinNetNews.com - Kediaman dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif menjadi sasaran bom dari orang tak dikenal. Namun, teror bom itu tak mempengaruhi dan menyiutkan nyali para pimpinan KPK. Agus dan Laode tetap bekerja seperti biasanya.
"Yang bisa dikonfirmasi saat ini, pimpinan (tetap) masuk kantor, berkegiatan seperti biasa," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Rabu (9/1).
Kendati demikian, Febri enggan menanggapi lebih lanjut terkait kasus teror bom di rumah pribadi kedua pimpinan KPK itu.
Rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang berlokasi di Jalan Kalibata Selatan, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, di lempo bom molotov, Rabu (9/1), sekitar pukul 01.00 WIB. Beruntung, bom molotov ini tak melukai penghuni rumah. Saat kejadian, Laode memang sedang tidur di dalam rumah.
<img src="/uploads/images/djoko-1547024362.jpg" alt="" width="640" height="360" />
Menurut informasi yang diterima kumparan, botol berisi spiritus dan sumbu api ini pertama kali dilihat oleh Bambang yang merupakan sopir Laode.
Sementara itu, rumah Ketua KPK Agus Rahardjo yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, turut menjadi sasaran bom pipa berkekuatan high explosive oleh orang tak dikenal.
Polisi menemukan barang bukti berupa pipa paralon, detonator, sikring, kabel warna kuning, paku berukuran 7 centimeter, serbuk putih, baterai, dan tas hitam yang digunankan untuk menyimpan bom tersebut. Beruntung, bom tersebut belum sempat meledak.
<img src="/uploads/images/djoko-1547024388.jpg" alt="" width="640" height="360" />
Tas berisi bom pipa itu pertama kali ditemukan oleh dua anggota Gegana Polri Aipda Sulaeman dan Bripka I Nyoman Ardana. Rabu (9/1) pagi. Tas berisi bom pipa itu digantung di pagar depan rumah Agus Rahardjo.
Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penemuan bom di rumah dua pimpinan KPK tersebut. Saat ini di kedua rumah tersebut akan ditambah pengamanan dari kepolisian.
"Di Bekasi Pak Agus, dan Pak Laode di Kalibata. Kita juga akan melakukan ekstra pengamanan," jelas Karopenmas Mabes Polri Brigjen Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (9/1).
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Artikel ini telah tayang di kumparan.com dengan judul "<a href="https://kumparan.com/@kumparannews/2-pimpinan-kpk-tetap-bekerja-meski-diteror-bom-1547018925616612355" target="_blank" rel="noopener">2 Pimpinan KPK Tetap Bekerja Meski Diteror Bom</a>"

Kediaman dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif menjadi sasaran bom dari orang tak dikenal. Namun, teror bom itu tak mempengaruhi dan menyiutkan nya...

walau-rumahnya-diteror-bom-pimpinan-kpk-ini-tetap-kerja-seperti-biasa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-walau-rumahnya-diteror-bom-pimpinan-kpk-ini-tetap-kerja-seperti-biasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-walau-rumahnya-diteror-bom-pimpinan-kpk-ini-tetap-kerja-seperti-biasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-walau-rumahnya-diteror-bom-pimpinan-kpk-ini-tetap-kerja-seperti-biasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-walau-rumahnya-diteror-bom-pimpinan-kpk-ini-tetap-kerja-seperti-biasa.jpg

image-walau-rumahnya-diteror-bom-pimpinan-kpk-ini-tetap-kerja-seperti-biasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-walau-rumahnya-diteror-bom-pimpinan-kpk-ini-tetap-kerja-seperti-biasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-walau-rumahnya-diteror-bom-pimpinan-kpk-ini-tetap-kerja-seperti-biasa.jpg

Walau Rumahnya Diteror Bom, Pimpinan KPK Ini Tetap Kerja Seperti Biasa

WinNetNews.com - Penyidik KPK tengah memeriksa Setya Novanto sebagai saksi kasus suap PLTU Riau-1. Novanto merupakan koruptor proyek e-KTP, lalu apa hubungannya dengan perkara tersebut?

&quot;Berdasarkan keterangan awal atau informasi awal yang diperoleh penyidik bahwa Pak Setya Novanto dianggap mengetahui tentang proyek ini, cerita secara umumnya saja,&quot; kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).

Pemeriksaan Novanto ini dilakukan setelah KPK menjerat Idrus Marham sebagai tersangka. Novanto dan Idrus memang diketahui dekat terutama ketika Novanto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan Idrus sebagai Sekjen Partai Golkar.

&quot;Ya waktu itu tentunya karena dicurigai ada beberapa hal yang berhubungan dengan Pak Setya Novanto,&quot; sambungnya.

Namun Syarif tidak menyebutkan detail. Di tempat yang sama, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah hanya mengatakan bila Novanto diperiksa dengan kapasitas sebagai mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar.

&quot;Jadi ada dua kapasitas itu. Meskipun, saat ini penyidik lebih fokus pada apa yang diketahui oleh saksi Setya Novanto terkait dengan PLTU Riau-1, pengetahuan ini apakah terkait proyeknya,&quot; sebut Febri.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Juli 2018 lalu. KPK menangkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih saat dia berkunjung ke rumah dinas Idrus Marham. Eni diduga menerima suap dari Johannes B Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, yang termasuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-1.

Setelah melakukan pengembangan, KPK juga menetapkan Idrus sebagai tersangka. Dia diduga menerima janji yang sama dengan Eni yakni USD 1,5 juta dari Kotjo bila proyek PLTU Riau-1 jadi dikerjakan perusahaan Johannes. (detikcom)

Penyidik KPK tengah memeriksa Setya Novanto sebagai saksi kasus suap PLTU Riau-1. Novanto merupakan koruptor proyek e-KTP, lalu apa hubungannya dengan perkara t...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-setya-novanto-terlibat-kasus-pltu-riau-1.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-setya-novanto-terlibat-kasus-pltu-riau-1.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-setya-novanto-terlibat-kasus-pltu-riau-1.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-setya-novanto-terlibat-kasus-pltu-riau-1.jpeg

image-setya-novanto-terlibat-kasus-pltu-riau-1.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-setya-novanto-terlibat-kasus-pltu-riau-1.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-setya-novanto-terlibat-kasus-pltu-riau-1.jpeg

Setya Novanto Terlibat Kasus PLTU Riau-1?

WinNetNews.com - Komisi III DPR mencecar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait pernyataannya di media soal UU MD3. Syarif mengatakan UU MD3 inkonstitusional.&nbsp;

Adalah anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik, dan anggota Fraksi PAN Muslim Ayub yang meminta penjelasan Syarif. Syarif menjawabnya.&nbsp;

&quot;Marilah kita menundukkan kepala, menutup mata, bertanya ke hati kita paling dalam dan itulah yang saya akan jawab. Pertama, setelah saya tafakur, menanya hati saya paling dalam apakah norma baru UU MD3 Pak Muslim katakan ada di UUD hak imunitas betul, Pak. Tapi itu hak imunitas menjalankan tugasnya,&quot; jawab Syarif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Menurut Syarif, DPR harus mengedepankan prinsip asas persamaan setiap orang di mata hukum. Untuk diketahui, pernyataan Syarif soal UU MD3 ialah terkait Pasal 245 tentang pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum.&nbsp;

&quot;Equality before the law (persamaan di hadapan hukum), prinsip yang tak bisa tak kita hormati. Kenapa saya berkomentar itu? Karena ditanyakan berhubungan kewenangan KPK. Penyelidikan dan penyidikan tetap saja KPK berpedoman UU KPK dan KUHAP yang KPK tak perlu izin karena itu tindak pidana korupsi,&quot; kata Syarif.&nbsp;

Syarif mengaku siap keluar ruangan rapat andai pernyataannya bikin anggota DPR tak nyaman. Bahkan, dia siap mundur dari kursi pimpinan KPK.&nbsp;

&quot;Kalau tak diterima, saya rela keluar ruangan yang mulia ini, bukan keluar ruangan, KPK juga rela,&quot; kata Syarif. (detikcom)

Komisi III DPR mencecar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait pernyataannya di media soal UU MD3. Syarif mengatakan UU MD3 inkonstitusional. Adalah anggot...

laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-laode-m-syarif-siap-mundur-dari-kursi-pimpinan-kpk.jpg

Laode M Syarif: Siap Mundur dari Kursi Pimpinan KPK

WinNetNews.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut ada kesamaan pola dari serangkaian penangkapan Kepala Daerah yang terlibat korupsi. Hal ini ditunjukkan dari pemberian fee 10 persen dari total nilai proyek pemerintah.

&quot;Dari serentetan OTT yang dilakukan KPK dalam beberapa bulan terakhir, ada motivasi atau hal-hal mengapa orang-orang melakukan penerimaan suap dengan memotong uang dari proyek itu rata-rata hampir 10 persen. Jadi 10 persen ini kelihatannya menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah,&quot; kata Laode di kantornya Jl Kuningan Persada, Jaksel, Minggu (17/9/2017).

Syarif melanjutkan, bila setiap proyek pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dipotong 10 persen untuk memberikan suap. Dirinya tak dapat membayangkan kualitas barang yang digunakan masyarakat.

&quot;Jadi bisa kita membanyangkan bagaimana kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai. Karena yang akan rugi adalah rakyat,&quot; imbuhnya.

Dirinya mencontohkan kasus Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, yang tersandung kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar, meminta jatah sekitar 10 persen dari nilai proyek. Sehingga Eddy menerima jatah Rp 500 juta.

&quot;Oleh karena itu jangan dilihat jumlah uang transaksinya tapi bagaimana yang didapatkan proyek yang besar itu, agar sesuai yang direncakan oleh pemerintah. Karena yang dirugikan itu masyarakat secara umum,&quot; tutupnya.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan (Kabag ULP) Pemkot Batu Edi Setyawan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Keduanya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.&nbsp;

Sementara itu, pengusaha Filipus Djap ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelum Wali Kota Batu, KPK menangkap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain. Di kasus ini Arya juga dijanjikan fee sebesar 10 persen dari proyek pembangunan jembatan dan betonisasi jalan.

&quot;Lalu kesepakatan mereka, yang kalau kita lihat jumlah total yang diterima (dijanjikan) Rp4,4 miliar, berarti 10 persen. Ya ini fee yang diterima oleh OK sebagai bupati,&quot; kata pimpinan KPK Basaria, dalam jumpa pers, 14 September lalu.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang juga dijadikan tersangka oleh KPK dijanjikan mendapat fee dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya sebesar Rp 4,7 miliar. Janji fee ini terkait dengan dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong.

&quot;Diduga pemberian uang terkait fee proyek yang dimenangkan PT SMS dari komitmen 10 persen per proyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya. Dari 2 proyek yang dimenangkan PT SMS, dijanjikan akan mendapatkan fee sejumlah Rp 4,7 miliar setelah dipotong pajak,&quot; ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, 21 Juni 2016 lalu. (detikcom)

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut ada kesamaan pola dari serangkaian penangkapan Kepala Daerah yang terlibat korupsi. Hal ini ditunjukkan dari pemberian f...

umumnya-kepala-daerah-terima-komisi-10-dari-nilai-proyek

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-umumnya-kepala-daerah-terima-komisi-10-dari-nilai-proyek.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-umumnya-kepala-daerah-terima-komisi-10-dari-nilai-proyek.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-umumnya-kepala-daerah-terima-komisi-10-dari-nilai-proyek.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-umumnya-kepala-daerah-terima-komisi-10-dari-nilai-proyek.jpg

image-umumnya-kepala-daerah-terima-komisi-10-dari-nilai-proyek.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-umumnya-kepala-daerah-terima-komisi-10-dari-nilai-proyek.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-umumnya-kepala-daerah-terima-komisi-10-dari-nilai-proyek.jpg

Umumnya Kepala Daerah Terima Komisi 10% dari Nilai Proyek

WinNetNews.com - KPK mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada tadi malam. Pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) disebut sebagai pihak yang ditangkap.

&quot;Kami konfirmasi benar ada OTT lagi yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin malam,&quot; kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ketika dikonfirmasi, Kamis (24/8/2017).

&quot;Ada penyelenggara negara yang KPK amankan,&quot; ujar Syarif menambahkan.

Selain itu, KPK juga melakukan penyegelan di salah satu ruangan seorang Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemenhub. Penyegelan itu berkaitan dengan OTT tersebut.

&quot;Yang disegel di lantai 4, ruangan dirjen,&quot; ucap ucap seorang petugas yang enggan disebut namanya di lokasi, Kamis (24/8) dinihari.

Ruangan itu berada di Gedung Karsa di Kemenhub yang memang ditempati bagian direktorat. Saat ini, ada 2 Dirjen di Kemenhub yang definitif yaitu Dirjen Perhubungan Laut A Tony Budiono dan Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo, sedangkan posisi dirjen lainnya diisi pelaksana tugas (Plt).

Namun belum diketahui pasti kasus apa yang menjerat pejabat tersebut. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan segera status mereka yang terjaring OTT apakah menjadi tersangka atau tidak.&nbsp;

KPK mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada tadi malam. Pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) disebut sebagai pihak yang ditangka...

terkait-ott-kpk-segel-sebuah-ruangan-di-kemenhub

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-terkait-ott-kpk-segel-sebuah-ruangan-di-kemenhub.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-terkait-ott-kpk-segel-sebuah-ruangan-di-kemenhub.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-terkait-ott-kpk-segel-sebuah-ruangan-di-kemenhub.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-terkait-ott-kpk-segel-sebuah-ruangan-di-kemenhub.jpg

image-terkait-ott-kpk-segel-sebuah-ruangan-di-kemenhub.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-terkait-ott-kpk-segel-sebuah-ruangan-di-kemenhub.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-terkait-ott-kpk-segel-sebuah-ruangan-di-kemenhub.jpg

Terkait OTT, KPK Segel Sebuah Ruangan di Kemenhub

WinNetNews.com - KPK menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus suap dari Kemendes ke BPK terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Suap itu berkode &#39; perhatian &#39;.&quot;Kode untuk sejumlah uang adalah &#39;perhatian&#39;, pemberian diduga terkait opini WTP di Kemendes tahun anggaran 2016,&quot; kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).Uang sebesar Rp 40 juta disita KPK terkait kasus itu. Uang itu diduga merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp 240 juta, di mana Rp 200 juta sudah dibayarkan pada awal Mei 2017.Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 1,145 miliar dan USD 3 ribu dari brankas di salah satu ruangan di BPK. Namun peruntukan uang itu masih didalami.Dalam kasus tersebut, KPK menyangka Irjen Kemendes Sugito dan pejabat eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo memberikan suap kepada pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri dan auditor BPK Ali Sadli.Uang itu dimaksudkan agar Kemendes mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016.

KPK menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus suap dari Kemendes ke BPK terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Suap itu berkode &#39; perhatian &#39;.&q...

kpk-tetapkan-4-tersangka-kasus-suap-kemendes-ke-bpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kpk-tetapkan-4-tersangka-kasus-suap-kemendes-ke-bpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kpk-tetapkan-4-tersangka-kasus-suap-kemendes-ke-bpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpk-tetapkan-4-tersangka-kasus-suap-kemendes-ke-bpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpk-tetapkan-4-tersangka-kasus-suap-kemendes-ke-bpk.jpg

image-kpk-tetapkan-4-tersangka-kasus-suap-kemendes-ke-bpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kpk-tetapkan-4-tersangka-kasus-suap-kemendes-ke-bpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpk-tetapkan-4-tersangka-kasus-suap-kemendes-ke-bpk.jpg

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Suap Kemendes ke BPK

WinNetNews.com - Pimpinan KPK bersuara kencang soal teror air keras yang menimpa penyidik seniornya, Novel Baswedan. Pimpinan KPK akan melaporkan hal itu ke Mabes Polri.&quot;Iya, kami akan laporkan ke Mabes Polri dan mencari kira-kira siapa pelakunya,&quot; kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Selasa (11/4/2017).Teror serangan air keras itu terjadi pada subuh tadi. Novel langsung dilarikan ke RS Mitra Keluarga di Kelapa Gading. Dia masih dirawat intensif.&quot;Sedang dirawat intensif di RS,&quot; ujar Jubir KPK Febri Diansyah.Keluarga Novel juga tengah berada di RS Mitra Keluarga. Rumah sakit tersebut memang dekat dengan rumah Novel di Kelapa Gading.Penyerangan terhadap Novel ini terjadi pada subuh tadi. Saat itu, Novel tengah berjalan pulang usai salat subuh di masjid dekat rumahnya.Setelah disiram, Novel langsung dilarikan ke RS. Dia ditolong oleh warga setempat. Novel tak sempat pulang dulu ke rumahnya.&quot;Langsung dibawa ke RS,&quot; ujar kakak Novel, Taufik Baswedan.

Pimpinan KPK bersuara kencang soal teror air keras yang menimpa penyidik seniornya, Novel Baswedan. Pimpinan KPK akan melaporkan hal itu ke Mabes Polri."Iy...

kpk-lapor-polri-terkait-novel-baswedan-yang-kena-teror-air-keras

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kpk-lapor-polri-terkait-novel-baswedan-yang-kena-teror-air-keras.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kpk-lapor-polri-terkait-novel-baswedan-yang-kena-teror-air-keras.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpk-lapor-polri-terkait-novel-baswedan-yang-kena-teror-air-keras.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpk-lapor-polri-terkait-novel-baswedan-yang-kena-teror-air-keras.jpg

image-kpk-lapor-polri-terkait-novel-baswedan-yang-kena-teror-air-keras.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kpk-lapor-polri-terkait-novel-baswedan-yang-kena-teror-air-keras.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpk-lapor-polri-terkait-novel-baswedan-yang-kena-teror-air-keras.jpg

KPK Lapor Polri Terkait Novel Baswedan yang Kena Teror Air Keras

WinNetNews.com - KPK memberikan apresiasi terhadap jajaran Polri yang mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). KPK pun membuka tangan untuk membantu dan saling bertukar informasi dengan Polri.&quot;KPK apresiasi dan akan mendukung Polri dalam pemberantasan korupsi. KPK mempunyai concern untuk membenahi pelayanan publik agar pemberantasan korupsi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,&quot; kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dihubungi, Rabu (12/10/2016).Syarif menyebut bahwa KPK akanmengkombinasikan pendekatan pencegahan dan perbaikan sistem di unit-unit layanan publik. Unit layanan publik dianggap mempunyai pengaruh karena langsung berhadapan dengan masyarakat.&quot;Lalu KPK akan saling bertukar informasi soal laporan korupsi dari masyarakat yang dalam kategori pungli agar Polri segera menindaklanjuti dengan unit reaksi cepat yang dimiliki Polri. Kemudian untuk kasus-kasus besar KPK bisa melakukan joint investigation,&quot; papar Syarif.Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa Polri akan terus melakukan pemberantasan pungli di lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan publik. Tito juga akan menggandeng KPK pada tahapan tertentu untuk memberantas pungli tersebut.&quot;Di tahap-tahap tertentu saya kira iya, dan jangan salah kita menangani kasus yang korupsi kita pasti SPDP-nya kami sampaikan ke KPK,&quot; ujar Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (12/10/2016).&quot;KPK pun bisa memberikan supervisi kepada Polri, kalau yang SPDP kan kami kirim ke KPK, secara undang-undang, jadi KPK bisa memberikan supervisi kepada kita. Apabila ada operasi yang kita kira membutuhkan bantuan KPK, kitapun bisa bekerjasama dengan KPK, dan kami sangat welcome,&quot; tambah Tito.

KPK memberikan apresiasi terhadap jajaran Polri yang mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). KPK pun membuka tangan unt...

kpk-apresiasi-dan-siap-dukung-polri-dalam-pemberantasan-korupsi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kpk-apresiasi-dan-siap-dukung-polri-dalam-pemberantasan-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kpk-apresiasi-dan-siap-dukung-polri-dalam-pemberantasan-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpk-apresiasi-dan-siap-dukung-polri-dalam-pemberantasan-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpk-apresiasi-dan-siap-dukung-polri-dalam-pemberantasan-korupsi.jpg

image-kpk-apresiasi-dan-siap-dukung-polri-dalam-pemberantasan-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kpk-apresiasi-dan-siap-dukung-polri-dalam-pemberantasan-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpk-apresiasi-dan-siap-dukung-polri-dalam-pemberantasan-korupsi.jpg

KPK Apresiasi dan Siap Dukung Polri dalam Pemberantasan Korupsi

WinNetNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan adanya kewajiban kepada setiap calon Ketua Umum Partai Golkar sebesar Rp 1 miliar. Menurut Komisioner KPK, Laode M Syarif setoran yang dipatok Panitia Pengarah (Steering Commitee/SC) Munaslub Partai Golkar itu merupakan politik uang yang sangat nyata.Untuk itu, Syarif mengatakan, pihaknya meminta internal Partai Golkar untuk mengubah budaya money politic tersebut. Ketimbang menyetor uang, kata dia, bakal calon ketua umum Golkar diminta menyumbang ide-ide brilian demi perbaikan partai berlambang beringin tersebut."Yang seharusnya disumbang para calon itu adalah ide-ide brilian untuk perbaikan Golkar bukannya uang yang Rp 1 miliar percalon. Ayo kita ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," ungkapnya.Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah (Steering Commitee/SC) Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, menyatakan, biaya Munaslub diperkirakan mencapai Rp 47 miliar.Para bakal calon akan dibebankan uang pendaftaran sebesar Rp 1 miliar dan diserahkan saat verifikasi dokumen pendaftaran. Selain uang setoran dari bakal calon, biaya Munaslub diperoleh dari iuran anggota dan sumbangan-sumbangan yang disepakati dan mengikat. disadur dari situs beritasatu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan adanya kewajiban kepada setiap calon Ketua Umum Partai Golkar sebesar Rp 1 miliar. Menurut Komisioner KPK, Laode...

kpk-nilai-setoran-caketum-golkar-sebagai-politik-uang

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/24099.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/24099.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/24099.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/24099.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/24099.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/24099.jpg

KPK Nilai Setoran Caketum Golkar sebagai Politik Uang

WinNetNews.com - KPK segera akan mengumumkan status Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, bersama dua orang lainnya siang ini. Status ketiganya masih sebagai terperiksa sejak ditangkap pada siang kemarin."Belum selesai gelar perkara, nanti siang detailnya," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Kamis (21/4/2016).Tentang penangkapan Edy tersebut telah dipastikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex menyebut penangkapan dilakukan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Tim KPK dalam operasinya ikut mengamankan duit puluhan juta yang diduga terkait dengan penanganan kasus perdata di PN Jakpus.Ruang kerja Edy yang berada di lantai empat PN Jakpus sudah digeledah petugas KPK pada sekitar pukul 10.00 WIB. Edy dan dua orang lainnya masih diperiksa untuk menentukan status hukumnya.Rencananya pengumuman status ketiga orang itu akan dilakukan pada pukul 11.00 WIB. Hingga saat ini KPK belum membeberkan perkara apa yang melatarbelakangi dugaan suap tersebut."Nanti pukul 11.00 WIB," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi terpisah. disadur dari situs detik news

KPK segera akan mengumumkan status Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, bersama dua orang lainnya siang ini. Status ketiganya masih sebagai t...

siang-ini-kpk-umumkan-status-panitera-pn-jakpus

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22792.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22792.jpg

Siang Ini KPK Umumkan Status Panitera PN Jakpus

WinNetNews.com - KPK akhirnya mau bersuara soal penanganan kasus pembangunan Rumah Sakit Universitas Airlangga (Unair). Dalam proses penyelidikan, ditemukan indikasi adanya dugaan keterlibatan La Nyalla Mattalitti.Bila kasus sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, ada kemungkinan KPK akan bersinggungan dengan Kejati Jatim yang juga tengah menangani kasus korupsi pembelian IPO Bank Jatim yang melibatkan La Nyalla. Oleh sebab itu, belakangan KPK intens berkoordinasi dengan Kejati Jatim."Sebetulnya memang ada kasus yang disurpervisi dan ada juga kasus lain sebetulnya kalau bicara nama tadi (La Nyalla) sebetulnya selain supervisi ada kasus lain. Yang bersangkutan sudah diperiksa di KPK untuk kasus itu. Teman-teman ke sana tadi (menggeledah PT PP) juga cari pentunjuk atau clue mengenai hal itu, mungkin di KPK tidak terlalu lama akan dinaikkan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2016).Komisioner KPK lainnya, Laode M Syarif mengungkapkan bahwa KPK rutin berkoordinasi dengan Kejati Jatim karena kemungkinan akan menangani tersangka yang sama, meskipun dalam kasus yang berbeda. Syarif menyatakan, La Nyalla dibidik dalam kasus korupsi di lingkungan Universitas Airlangga.&#160;"Ada kasus yang sedang diteliti KPK dan dalam proses penelitian itu ternyata bersinggungan, beririsan sehingga butuh keterangan tambahan atau barang bukti yang ditempati satu kompleks ditempati La Nyalla. Itu yang Unair," tegas Syarif.Sebelumnya dikabarkan, KPK menggeledah Kantor PT Pembangunan Perumahan (PT PP) di kompleks Pusat Pertokoan Juanda Bussines Center Jalan Raya Juanda No 1, Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Penggeledahan terkait kasus korupsi RS Universitas Airlangga (Unair).Soal PT PP sebenarnya pernah diungkapkan sendiri oleh La Nyalla kala diperiksa KPK setahun yang lalu. Kala itu La Nyalla menyebut PT PP bekerjasama dengan perusahaan miliknya untuk membangun RS Unair."Saya dimintai keterangan tentang proyek 2010 di Unair. Rumah Sakit Unair. Perusahaan saya Airlangga Tama kita JO (Joint Operation) sama PP (PT Pembangunan Perumahan)," kata La Nyalla di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2015).La Nyalla sendiri saat ini berstatus sebagai DPO Kejati Jatim. Posisi terakhirnya diketahui berada di Malaysia. disadur dari situs detik news

KPK akhirnya mau bersuara soal penanganan kasus pembangunan Rumah Sakit Universitas Airlangga (Unair). Dalam proses penyelidikan, ditemukan indikasi adanya duga...

kpk-la-nyalla-diduga-terlibat-pembangunan-rumah-sakit-universitas-airlangga

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20766.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20766.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20766.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20766.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20766.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20766.jpg

LAODE M SYARIF

Walau Rumahnya Diteror Bom, Pimpinan KPK Ini Tetap Kerja Seperti Biasa

Latest News

Walau Rumahnya Diteror Bom, Pimpinan KPK Ini Tetap Kerja Seperti Biasa

Setya Novanto Terlibat Kasus PLTU Riau-1?

Laode M Syarif: Siap Mundur dari Kursi Pimpinan KPK

Umumnya Kepala Daerah Terima Komisi 10% dari Nilai Proyek

Terkait OTT, KPK Segel Sebuah Ruangan di Kemenhub

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Suap Kemendes ke BPK

KPK Lapor Polri Terkait Novel Baswedan yang Kena Teror Air Keras

KPK Apresiasi dan Siap Dukung Polri dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Setoran Caketum Golkar sebagai Politik Uang

Siang Ini KPK Umumkan Status Panitera PN Jakpus

KPK: La Nyalla Diduga Terlibat Pembangunan Rumah Sakit Universitas Airlangga