Winnetnews.com - &nbsp;Masalah pelik kini tengah dialami lembaga perkumpulan sejumlah negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam satu dekade terakhir, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, mengungkapkan PBB mengalami krisis keuangan.

&ldquo;PBB harus menanggung risiko menipisnya cadangan likuiditas pada akhir bulan dan berdampak tidak bisa membayar para karyawan dan vendor,&rdquo; paparnya seperti dilansir Okezone, Rabu (9/10).

Sebagai informasi, krisis keuangan ini dialami lantaran beberapa negara anggota PBB belum membayar iuran mereka. PBB enggan membuka identitas sejumlah negara tersebut.

Namun, mengutip Agence Fraance Press (AFP) beberapa negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Meksiko, dan Iran. Selain itu, ada juga Venezuela, Korea Utara dan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Israel, dan Arab Saudi.

Jika ditotal, ada 64 negara anggota yang berhutang kepada PBB. Negara terakhir yang membayar adalah Suriah yang dilanda perang, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pada Selasa (8/10) saat konferensi pers.

Dalam sepucuk surat yang dikirim Senin (7/10) kepada 37.000 karyawan di sekretariat PBB, yang diperoleh AFP, Guterres mengatakan PBB memiliki defisit USD230 juta (sekitar&nbsp;Rp2,8 triliun) pada akhir September.

Pada Selasa (8/10), ia mengindikasikan jika badan dunia itu tidak mengambil inisiatif untuk memotong pengeluaran sejak awal tahun, defisit akan semakin membengkak pada bulan Oktober menjadi USD 600 juta (sekira Rp8,5 ttiliun). Jika itu terjadi dapat memengaruhi pertemuan umum yang dihadiri oleh para pemimpin dunia.

Masalah pelik kini tengah dialami lembaga perkumpulan sejumlah negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam satu dekade terakhir, Sekretaris Jenderal...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pbb-bangkrut-64-negara-berhutang.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pbb-bangkrut-64-negara-berhutang.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pbb-bangkrut-64-negara-berhutang.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pbb-bangkrut-64-negara-berhutang.jpg

image-pbb-bangkrut-64-negara-berhutang.jpg

Sekjen PBB, Antonio Guterres. [Foto: Washington Post]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pbb-bangkrut-64-negara-berhutang.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pbb-bangkrut-64-negara-berhutang.jpg

PBB Bangkrut, 64 Negara Berhutang

WinNetNews.com - Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) masih digodok bersama pemerintah dan parlemen.Jika bisa diterapkan, likuiditas perputaran uang domestik diyakini bisa terdongkrak cukup signifikan, mengingat ada dana potensial yang selama ini ditempatkan di luar negeri.Lantas, seberapa besar kapasitas yang dimiliki Bank Indonesia jika Indonesia dibanjiri likuiditas dari kebijakan pengampunan pajak?Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, TIrta Segara, menyebut bahwa bank sentral tidak memiliki batasan khusus mengenai hal itu. &#160;Artinya, BI mempunyai kapasitas yang besar untuk menyerap semua dana yang masuk ke Indonesia.“BI tidak ada keterbatasan. Berapapun yang masuk, tidak terbatas,” ujar Tirta, saat berbincang seperti dikutip dari situs VIVA, Minggu, 24 April 2016.Tirta menjelaskan, dana-dana tersebut akan terserap melalui berbagai instrumen keuangan yang dimiliki BI, seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berbentuk surat berharga.&#160;Hal ini sudah menjadi salah satu bagian dari kerangka operasi moneter bank sentralSampai saat ini, ujarnya, bank sentral belum memiliki gambaran pasti berapa dana yang bakal membanjiri likuiditas dalam negeri.Meski begitu, Tirta menegaskan, BI akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tetap pada level fundamentalnya.“Kalau uang itu masuk mendadak secara besar-besaran, niliai tukar rupiah bisa menguat tajam. Akan tetap kami jaga nilai kompetitifnya. Kami akan ikuti mekanisme pasar,” tegas dia. Sumber dari VIVA, JakartaFoto: Nur Farida

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) masih digodok bersama pemerintah dan parlemen.Jika bisa diterapkan, likuiditas perputaran uang domestik...

ini-kapasitas-serapan-bi-jika-ri-banjir-likuiditas

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23069.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23069.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23069.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23069.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23069.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23069.jpg

LIKUIDITAS

PBB Bangkrut, 64 Negara Berhutang

Latest News

PBB Bangkrut, 64 Negara Berhutang

Ini Kapasitas Serapan BI Jika RI Banjir Likuiditas