Winnetnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah mengkhianati bangsa karena telah menyetujui dan mengirim Surat Presiden (Surpres) Revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, mengungkapkan pengkhianatan ini dapat membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi menurun.

&ldquo;Lebih dari itu, dia juga mengkhianati janji politiknya untuk memperkuat KPK yang ada dalam Nawacita,&quot; kata peneliti TII, Alvin Nicola, seperti dilansir Detik.com, Kamis (12/9/2019).Peneliti Transparency Intern

Dalam 9 poin Nawacita, ada poin nomor 4 yang memuat janji menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

Selain mengkhianati publik dan janji politik dalam Nawacita, langkah Jokowi mengirim Surpres Revisi UU KPK dinilainya sebagai pertanda buruk untuk kesan Indonesia di mata dunia.

&quot;Ini jadi preseden buruk bagi citra Indonesia di dunia internasional dan menurunkan kepercayaan investor karena lemahnya penegakan hukum korupsi,&quot; kata Alvin.

Surpres Jokowi itu sebelumnya telah dijelaskan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Surpres telah dikirim pada Rabu (11/9/2019).

&quot;Supres RUU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR tadi,&quot; kata Mensesneg Pratikno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Pratikno memastikan pemerintah merevisi banyak poin dari draf RUU KPK yang disusun DPR. Daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU KPK yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf DPR.

&quot;Tapi bahwa DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR. Pemerintah sekali lagi, presiden katakan KPK adalah lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi, punya kelebihan dibandingkan lembaga lainnya. Sepenuhnya presiden akan jelaskan lebih detail. Proses saya kira sudah diterima DPR,&quot; kata Pratikno.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah mengkhianati bangsa karena telah menyetujui dan mengirim Surat Presiden (Surpres) Revisi Undang-Undang (UU) Komisi...

jokowi-dinilai-berkhianat-ini-penjelasannya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jokowi-dinilai-berkhianat-ini-penjelasannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jokowi-dinilai-berkhianat-ini-penjelasannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jokowi-dinilai-berkhianat-ini-penjelasannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jokowi-dinilai-berkhianat-ini-penjelasannya.jpg

image-jokowi-dinilai-berkhianat-ini-penjelasannya.jpg

Ketua KPK, Agus Rahardjo (kiri) bersama Presiden Jokowi (kanan). (Foto: Tempo)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jokowi-dinilai-berkhianat-ini-penjelasannya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jokowi-dinilai-berkhianat-ini-penjelasannya.jpg

Jokowi Dinilai Berkhianat? Ini Penjelasannya

WinNetNews.com - Telah mengantongi kerjasama dengan Kementerian Industri serta Kesehatan, Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia (AIGMI) membuka peluang bagi industri lokal untuk berpartisipasi. Khususnya di bidang yang terkait dengan industri kesehatan. Bukan hanya itu, dukungan juga datang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).&quot;Pengurusan baru ke depan dari kami ini akan mengangkat dan lebih banyak melibatkan industri lokal. Sesuai dengan arahan Presiden dan Kementerian agar produk lokal bisa terangkat,&quot; kata Ketua Umum Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia (AIGMI), Dedy Sudarto saat dihubungi WinNetNews.com, Kamis (27/4/2017).Dedy yang baru saja menjadi Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional (Munas) itu berjanji, terobosan bersama industri lokal sudah ia siapkan.&quot;Kita juga akan melakukan terobosan-terobosan untuk empat tahun ke depan dengan bekerja sama bersama industri lokal serta penyiapan kualitas sumber daya manusia,&quot; janjinya.Sebagai satu organisasi yang menaungi pelaku industri di dunia kesehatan, AIGMI terbentuk dengan tujuan sebagai jembatan bagi para produsen yang terkait dengan rumah sakit di Indonesia. Untuk itu, Dedy juga berharap agar pemerintah selaku regulator dan end user lebih proakktif lagi meningkatkan kinerja dan menciptakan teknis instalasi gas medik buatan bangsa Indonesia.&quot;Kita harus ingat bahwa pelaku usaha industri kesehatan, khususnya instalasi gas medik telah mengambil peran sebagai solusi peningkatan ekonomi industri di dunia kesehatan, sehingga jumlah pelaku usaha harus dapat ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas,&quot; ujarnya.Hingga saat ini, pungkas Dedy, pengadaan alat medis lokal di Indonesia baru mencapai 30 persen. Padahal, produk lokal di Indonesia sebenarnya bisa bersinar dan mewarnai Rumah Sakit di Indonesia, karena kualitasnya juga sudah memenuhi standar dunia.Munas AIGMI berlangsung sejak Rabu (26/4/2017) hingga Kamis (27/4/2017). Munas ini digelar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Para pelaku yang hadir berasal dari pelaku industri kesehatan, khususnya yang terkait dengan instalasi gas medis di Indonesia.

Telah mengantongi kerjasama dengan Kementerian Industri serta Kesehatan, Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia (AIGMI) membuka peluang bagi industri lokal untu...

realisasikan-program-nawacita-ketua-umum-aigmi-yang-baru-ajak-partisipasi-industri-indonesia

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-realisasikan-program-nawacita-ketua-umum-aigmi-yang-baru-ajak-partisipasi-industri-indonesia.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-realisasikan-program-nawacita-ketua-umum-aigmi-yang-baru-ajak-partisipasi-industri-indonesia.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-realisasikan-program-nawacita-ketua-umum-aigmi-yang-baru-ajak-partisipasi-industri-indonesia.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-realisasikan-program-nawacita-ketua-umum-aigmi-yang-baru-ajak-partisipasi-industri-indonesia.jpg

image-realisasikan-program-nawacita-ketua-umum-aigmi-yang-baru-ajak-partisipasi-industri-indonesia.jpg

Ketua Umum Asosiasi Instalasi Gas Medik Indonesia (AIGMI), Dedy Sudarto/Foto: Zool WNN

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-realisasikan-program-nawacita-ketua-umum-aigmi-yang-baru-ajak-partisipasi-industri-indonesia.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-realisasikan-program-nawacita-ketua-umum-aigmi-yang-baru-ajak-partisipasi-industri-indonesia.jpg

Realisasikan Program Nawacita, Ketua Umum AIGMI yang Baru Ajak Partisipasi Industri Indonesia

WinNetNews.com - Pembangunan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun justru menghasilkan ketimpangan yang sangat besar antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia.Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kondisi infrastruktur di Pulau Jawa dan sekitarnya lebih baik dan maju jika dibandingkan dengan infrastruktur di luar Pulau Jawa.Hal itu dapat dilihat dari berbagai proyek pembangunan fisik yang terpusat di Pulau Jawa. Kontribusi pembangunan ekonomi yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) masih timpang antara Jawa dan luar Jawa.Pada 2014, kontribusi PDB Jawa mencapai 57,5%, sedangkan 42,5% berasal dari luar Jawa dan kontribusi kawasan timur Indonesia hanya 10,6%. Kondisi itulah yang perlu diubah dan kini menjadi tekad Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri orientasi Jawasentris dan menggantinya dengan Indonesiasentris.Komitmen itu pertama kali dikemukakan bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November 2015 lalu, di Surabaya. &quot;Perubahan ke arah Indonesiasentris, bukan sekadar Jawasentris,&quot; kata Presiden saat itu.Sesungguhnya visi-misi Nawa Cita, pada butir ketiga, sudah menyatakan hal itu, yaitu komitmen membangun Indonesia dari pinggiran.Pemerintah pun sudah berupaya besar-besaran guna meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat di luar Jawa melalui berbagai program pembangunan. Salah satu yang paling gencar ialah pembangunan infrastruktur. Mulai jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, hingga pasar.Dana sebesar Rp313,5 triliun digelontorkan pemerintah untuk membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia pada 2016. Harapannya, ketika semua itu sudah rampung, jarak dan ketimpangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur kian dekat sehingga kemajuan bersama dapat lebih cepat terwujud.

Pembangunan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun justru menghasilkan ketimpangan yang sangat besar antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia.Sudah...

jokowi-saatnya-berubah-ke-arah-indonesiasentris

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jokowi-saatnya-berubah-ke-arah-indonesiasentris.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jokowi-saatnya-berubah-ke-arah-indonesiasentris.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jokowi-saatnya-berubah-ke-arah-indonesiasentris.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jokowi-saatnya-berubah-ke-arah-indonesiasentris.jpg

image-jokowi-saatnya-berubah-ke-arah-indonesiasentris.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jokowi-saatnya-berubah-ke-arah-indonesiasentris.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jokowi-saatnya-berubah-ke-arah-indonesiasentris.jpg

Jokowi: Saatnya Berubah ke Arah Indonesiasentris

WinNetNews.com - Perintah untuk menunda seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) tahun anggaran 2016, disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi kepada pemerintah daerah.Dalam Surat Menteri tertanggal 25 Juli 2016, Yuddy menjelaskan bahwa tujuan penundaan seleksi CPNS tahun anggaran 2016 adalah untuk menghemat penggunaan anggaran. Selain itu Yuddy juga meminta agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan redistribusi pegawai, baik secara internal maupun antar instansi seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Intelejen Negara.Baca juga: <a href="https://www.winnetnews.com/post/sukabumi-kekurangan-tenaga-pns">Sukabumi Kekurangan Tenaga PNS</a>Menurutnya penundaan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah kabinet kerja 2015-2019 dan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet/ Rapat Kerja pada tanggal 7 Juni 2016 lalu. Presiden menegaskan agar setiap kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah melakukan penghematan penggunaan anggaran dan lebih diarahkan untuk belanja modal.Presiden juga mengingatkan agar anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat agar benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas dalam mendukung nawacita.

Perintah untuk menunda seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri (CPNS) tahun anggaran 2016, disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokra...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/33325.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/33325.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/33325.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/33325.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/33325.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/33325.jpg

Penerimaan CPNS Tahun 2016 Ditunda

WinNetNews.com - Kabarnya Koalisi Merah Putih (KMP) menolak RAPBN 2016 yang diajukan oleh pemerintah. Benarkah demikian?Seskab Pramono Anung berharap agar DPR segera menyetujui APBN pertama dari Presiden Jokowi itu. Sebab ini merupakan cita-cita Presiden Jokowi untuk mewujudkan Nawacita. "Arahannya adalah, karena APBN yang sekarang ini betul-betul yang nanti akan menjadi APBN Presiden, dengan demikian diharapkan betul-betul apa yang menjadi keinginan Presiden dalam Nawacita itu bisa diterjemahkan. Nah itu yang sekarang diminta ke Menkeu,"ungkap Pramono yang dihimpun dari laman detik."Kalau memang masih ada perbedaan, diminta untuk diminimalisir, dicari jalan keluar dan titik tengahnya," ujar politikus PDIP ini.Badan Anggaran (Banggar) DPR akan menggelar rapat terakhir untuk membahas RAPBN 2016 yang harus disahkan Jumat (30/10) besok. Ketua Banggar Ahmad Noor Supit sudah mengetahui akan ada penolakan dalam persetujuan RAPBN 2016."Memang di komisi bervariasi, ada catatan diberikan komisi, ada penolakan dari fraksi di komisi tersebut. Saya sudah dapat laporan itu," kata Ahmad Noor Supit di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).Menurutnya, ada sinyal fraksi-fraksi yang menolak itu adalah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dengan berbagai catatan. Namun, sikap fraksi itu baru diketahui dalam rapat siang nanti."Di KMP yang sekarang ini kelihatannya memang ada yang ingin menolak APBN. Kita lihat sementara sinyalnya begitu, tapi belum lihat di lapangan," tutur politisi Golkar itu.

Kabarnya Koalisi Merah Putih (KMP) menolak RAPBN 2016 yang diajukan oleh pemerintah. Benarkah demikian?Seskab Pramono Anung berharap agar DPR segera menyetujui...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/6292.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/6292.jpg

NAWACITA

Jokowi Dinilai Berkhianat? Ini Penjelasannya

Latest News

Jokowi Dinilai Berkhianat? Ini Penjelasannya

Realisasikan Program Nawacita, Ketua Umum AIGMI yang Baru Ajak Partisipasi Industri Indonesia

Jokowi: Saatnya Berubah ke Arah Indonesiasentris

Penerimaan CPNS Tahun 2016 Ditunda

Benarkah KMP Tolak RAPBN 2016