WInnetnews.com -&nbsp;Ketua Organda Angkutan Darat (Organda) Shafruhan Sinungan berpendapat polemik OK Otrip tidak hanya soal penetapan tarif rupiah per kilometer dan jarak tempuh, tetapi juga pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM).

Menurutnya, OK Otrip seharusnya tidak hanya menekankan perubahan dalam sistem pembayaran, tetapi juga kualitas layanan. Shafruhan menegaskan jika seharusnya di dalam program ada komitmen bersama untuk melakukan perubahan dan memperbaiki fasilitas dan kualitas layanan secara bertahap.

Terlebih, dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek disebutkan semua angkutan umum harus memenuhi standar SPM.

Dalam Pasal 1 poin c disebutkan ada sembilan tambahan jenis SPM baru untuk angkutan perkotaan. Dalam hal keselamatan, pintu keluar angkutan kota harus tertutup ketika berjalan, ban tidak boleh vulkanisir, dan beberapa aturan lainnya.

Dari sisi kenyamanan, ada tambahan berupa larangan merokok dan kelengkapan AC dengan suhu di ruangan penumpang stabil antara 20-22 derajat celsius. Menurut Shafruhan, hingga sekarang standar itu belum terpenuhi. &nbsp;&ldquo;Ada yang masih belum di jalankan oleh PT Transjakarta,&rdquo; tegasnya saat dihubungi.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas layanan sesuai SPM. Ia mengklaim perusahaannya selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Terbukti dari teru meningkatnya pelanggan Transjakarta yang sampai hari ini sudah melayani 580 ribu orang per hari.

Kendati begitu, Budi mengakui ada beberapa standar SPM yang masih belum terwujud dan akan segera dipenuhi secara bertahap. Budi mencontohkan, pihaknya sudah menerapkan pengecekan usia kendaraan agar tak melebihi 10 tahun, melakukan pengecekan armada (kir), serta kelengkapan fasilitas. Adapun SPM yang belum dipenuhi, misalnya pintu keluar masuk yang tertutup, CCTV, dan AC.

&quot;Sekarang kita masih toleran pintu masih boleh terbuka tapi mungkin kita cari jalan keluar musti tertutup. Sekarang belum ada CCTV, perlahan kita pasang CCTV,&quot; terang Budi.

Budi meminta agar Organda dapat menyampaikan apabila ada SPM yang sulit dipenuhi dari sisi mereka. Namun, hingga saat ini ia mengaku belum mendapatkan keluhan mengenai hal itu.

&quot;Saya sih belum pernah dapat laporan itu. Yang selalu dikeluhkan adalah harga. Bicara harga ini kan menurut saya sudah jadi kebiasaan juga dong. Orang mau jual pasti mau harga tinggi. Tapi kami juga ingin membuat harga yang paling reasonable,&quot; katanya.

Di tengah polemik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru tetap menetapkan standar yang tinggi. Ia ingin jumlah penumpang OK OTrip mencapai satu juta orang pada akhir tahun 2018.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI itu menargetkan akhir tahun ini jumlah armada angkutan umum yang bergabung dalam program OK Otrip mencapai 2.609 unit.

Sebagai Informasi, jumlah armada yang telah bergabung dalam OK Otrip baru mencapai 123 unit. Bulan ini Transjkarta rencananya akan melakukan penambahan untuk memenuhi jumlah 275 unit. Sementara, jumlah penumpang OK OTrip rata-rata mencapai 17 ribu orang per hari. Data terbaru per 12 Juli malam mencatat 18 ribu penumpang. Artinya, per armada rata-rata mengangkut 150 penumpang per hari.

Ketua Organda Angkutan Darat (Organda) Shafruhan Sinungan berpendapat polemik OK Otrip tidak hanya soal penetapan tarif rupiah per kilometer dan jarak tem...

ketua-organda-sebut-kendala-ok-otrip-bukan-hanya-soal-tarif

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ketua-organda-sebut-kendala-ok-otrip-bukan-hanya-soal-tarif.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ketua-organda-sebut-kendala-ok-otrip-bukan-hanya-soal-tarif.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ketua-organda-sebut-kendala-ok-otrip-bukan-hanya-soal-tarif.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ketua-organda-sebut-kendala-ok-otrip-bukan-hanya-soal-tarif.jpg

image-ketua-organda-sebut-kendala-ok-otrip-bukan-hanya-soal-tarif.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ketua-organda-sebut-kendala-ok-otrip-bukan-hanya-soal-tarif.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ketua-organda-sebut-kendala-ok-otrip-bukan-hanya-soal-tarif.jpg

Ketua Organda Sebut Kendala OK OTrip Bukan Hanya Soal Tarif

WinNetNews.com - Ada kabar gembira untuk para pengguna Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), setelah sempat terjadi pelarangan APTB masuk Jakarta per pagi tadi, sore ini pihak APTB dan Dishub sudah mencapai kata sepakat sehingga pelarangan itu ditangguhkan.Pada hari ini, Senin (7/3/2016) perwakilan APTB datang ke Kantor Dishub DKI Jakarta untuk membahas pelarangan ini. Dalam pertemuan tersebut, hadir Dirut TransJ dan Organda, hanya perwakilan PPD saja yang tidak hadir."Tadi hadir semua, 6 operator APTB juga ada Dirut Trans Jakarta hadir semua. Hanya PPD saja yang tidak hadir tapi dia sudah setuju," kata Kadishub DKI Andri Yansyah usai rapat dengan perwakilan operator APTB di Kantor Dishub DKI Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).Dalam pertemuan bersama Dishub itu, Andi mengatakan pihak APTB dan Trans Jakarta akhirnya memilih untuk menempuh satu kesepakatan. APTB tetap bisa beroperasi di Jakarta tapi tidak diperkenankan untuk memungut biaya tambahan.Sebagaimana diketahui, sebelum ini APTB memungut biaya Rp 5.000 bagi penumpang antar halte TransJ di dalam kota Jakarta. Padahal untuk penumpang yang sudah masuk halte TransJ -- yang tentu saja sudah membayar Rp 3.500 -- tidak dipungut biaya apapun lagi ketika mengakses TransJ."Sekarang kita putuskan (APTB) boleh kembali masuk, sambil menunggu 600 bantuan (bus) itu beroperasi dari Kemenhub, kalau 600 itu belum beroperasi kan kasihan penumpang kalau kita stop begitu saja," papar Andri."Tapi dengan ketentuan, dia tidak boleh memungut apapun juga, di koridor busway, kalau ada laporan dan datanya valid, saya akan cabut langsung izin trayeknya," sambung dia.Selain biaya tambahan, Dishub juga mewajibkan APTB yang beroperasi hanya boleh berada di jalur busway. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong operator lain yang sampai saat ini belum bergabung ke Trans Jakarta. Dilansir dari laman detiknewsfoto: warbuana.com

Ada kabar gembira untuk para pengguna Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), setelah sempat terjadi pelarangan APTB masuk Jakarta per pagi tadi, sore i...

aptb-akhirnya-boleh-masuk-dki-asal-tak-pungut-biaya-di-busway

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/18720.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/18720.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/18720.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/18720.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/18720.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/18720.jpg

APTB Akhirnya Boleh Masuk DKI Asal Tak Pungut Biaya di Busway

ORGANISASI Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta akan meluncurkan bajaj berbasis aplikasi (online) September mendatang. Untuk tarif, pihak Organda memastikan akan menggunakan pembayaran per kilometer selayaknya taksi, namun dengan harga yang lebih murah."Untuk tarif, sekarang sedang kita bahas bagaimana. Agar ada kepastian untuk penggunaannya. Tapi ini kan perlu proses," jelas Ketua DPP Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, Kamis (27/8/2015).Menurut Shafruhan, penggodokan tarif Bajaj Online hingga kini belum selesai dilakukan. Pasalnya, masalah ini juga berkaitan dengan pihak dari Dinas Pehubungan."Karena ini berkaitan dengan pihak Pemda, dalam hal ini Dishub. Ini seperti tarif taksi, kan kita tidak bisa menentukan tarif sendiri. Kalau tarif ditentukan sendiri, dianggap suka-suka. Kalau suka-suka, nanti masyarakat yang dirugikan," paparnya.Selain itu, lanjut Shafruhan, karena bajaj merupakan moda transportasi umum yang resmi, perihal tarif harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta. "Artinya, tetap mengenai tarif harus ada persetujuan Pemda, karena kita ini perusahaan angkutan umum yang resmi," terangnya."Nanti jenis argonya seperti apa dan argonya juga harus ditera. Jadi tidak bisa dimainkan sembarangan. Artinya kepastian tarif itu harus aman," tambahnya.Selain menentukan besaran tarif, Organda DKI saat ini juga gencar mensosialisasikan penggunaan aplikasi bajaj online ke para pengemudi. Pihak Organda tidak ingin bila dipaksakan diluncurkan malah menimbulkan kekonyolan di lapangan."Karena kita kan perlu men-training bagaimana cara pemakaiannya. Kita kan tidak mau, mereka (pengemudi) di lapangan jadi tidak paham. Kan jadi konyol nanti, kalau cuma karena tidak paham dengan sistem ini," ungkap Shafruhan.

ORGANISASI Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta akan meluncurkan bajaj berbasis aplikasi (online) September mendatang. Untuk tarif,  pihak Organda memastikan ak...

diluncurkan-september-berapa-tarif-bajaj-online

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/2165.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/2165.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/2165.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/2165.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/2165.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/2165.jpg

Diluncurkan September, Berapa Tarif Bajaj Online?

&#160;JAKARTA - Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Jakarta siap bersaing dengan angkutan umum berbasis aplikasi seperti Taksi Uber dan Grab Taxi. Mereka siap membenahi fasilitas dan meningkatkan pelayanan.Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, hadirnya layanan taksi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grabe saat ini sangat mengganggu aturan dan tatanan kaitannya dengan UU No 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No 74/ 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), serta Peraturan Daerah (Perda).Mereka telah mengoperasikan kendaraan mobil pelat hitam layaknya taksi resmi. Sementara perusahaan taksi resmi harus mempunyai badan hukum, domisili perusahaan, undang-undang gangguan, izin penyelenggaraan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat izin usaha, pul kendaraan, dan surat keputusan (SK) gubernur sebagai perusahaan pengelola angkutan umum.”Aplikasi ini kan merupakan kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan pebisnis publik transportasi. Perusahaan taksi Express Group dan Blue Bird Group pun sudah menerapkannya sebelum aplikasi ilegal itu ada. Masalahnya mereka tidak memiliki izin, tetapi beroperasi seperti resmi,” kata Shafruhan Sinungan saat dihubungi kemarin.Selain merugikan perusahaan taksi resmi, keberadaan Uber dan Grab yang menyalahi ketentuan transportasi publik, Shafruhan menjelaskan, tentu mengancam keselamatan penumpang, mengacaukan ketertiban lalu lintas, dan merugikan pemerintah.Dia sepakat dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah yang meminta agar perusahaan aplikasi asal Amerika Serikat dan Malaysia itu melengkapi peraturan perundangundangan lalu lintas yang ada.Apabila tidak, keberadaan mereka tetap ilegal dan harus ditindak tegas apabila masih kedapatan beroperasi. ”Jika pihak Uber dan Grab Taxi memang serius ingin terjun ke dunia bisnis publik transportasi, mereka harus memenuhi ketentuan sesuai perundangundangan yang ada.Kami siap bersaing asal pebisnis aplikasi ini tidak mengacak-acak aturan transportasi publik dalam suatu negara,” katanya. Shafruhan menuturkan, sebenarnya persaingan antarpengusaha angkutan umum yang resmi sendiri saat ini sudah berjalan dan berlangsung fair .Apabila memang Uber dan Grab resmi masuk dalam operasional angkutan umum dengan memenuhi prasyarat sendiri, perusahaan taksi akan bersaing melalui inovasi pelayanan. Mulai dari fasilitas kendaraan termasuk aplikasi internet, kecepatan, sikap, dan etika pengemudi, termasuk kemampuan berkomunikasi pengemudi berbahasa Inggris, kesopanan, kerapian, kebersihan pengemudi, serta kendaraannya.”Perusahaan taksi yang tergabung dalam Organda tidak ada masalah dengan kehadiran mereka. Persaingan sudah biasa,” tandasnya. Pengamat transportasi Universitas Tarumanagara Leksmono Suryo Putranto tidak meragukan kesiapan perusahaan taksi resmi bersaing dengan Uber ataupun Grab.Namun, dia sanksi jika persaingan yang dilakukan adalah ketetapan tarif. Terlebih, setiap kali berbicara dengan pimpinan Uber, Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Transportasi Jakarta (DTKJ) itu kerap mendengar Uber siap mengikuti aturan pemerintah asal jangan menetapkan tarif lebih mahal dari yang ada saat ini.”Ini berbahaya. Uber itu memang hanya menjual teknologi aplikasi dan mampu mengenakan tarif murah. Sedangkan perusahaan taksi harus mengikuti sejumlah aturan, baik pajak, izin trayek, hingga gaji pengemudi dan sebagainya.Kalau masalah tarif, sudah pasti persaingan menjadi tidak sehat,” ucapnya. Leksmono berharap pemerintah memberikan aturan tegas untuk persaingan antara taksi aplikasi dan taksi resmi. Sementara perusahaan taksi ataupun angkutan umum lainnya harus segera menerapkan aplikasi internet agar mampu bersaing. ”Pemerintah ini belum tegas, khususnya terhadap aturan izin aplikasi teknologi dalam angkutan umum.Segera bentuk dan terapkan,” tegasnya. Sebelumnya Dishubtrans DKI Jakarta meminta Taksi Uber dan Grab Taxi memenuhi tujuh syarat agar tetap beroperasi di Jakarta. Tujuh syarat tersebut yakni harus berbadan hukum, punya surat domisili usaha, izin penyelenggaraan, minimal punya lima unit kendaraan, punya pul untuk servis dan perawatan, lolos uji KIR, dan menyiapkan administrasi operasional.Jika belum memenuhi syarat dan tetap beroperasi, mereka akan ditindak. Marketing Manager Grab Kiki Rizki menyambut baik kesiapan perusahaan taksi resmi yang tergabung dalam Organda. Menurutnya, salah satu misi Grab yakni membantu Pemerintah Indonesia, khususnya Jakarta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam angkutan umum.Terkait tarif murah, Kiki menjelaskan, saat ini pihaknya melakukan promo yang umum terjadi pada perusahaanperusahaan baru dalam mengenalkan diri. Dia membantah promo itu untuk bersaing dengan Go-Jek ataupun Taksi Uber.”Tidak semua masyarakat menginginkan harga murah. Terpenting itu fasilitas pelayanan. Kalau murah, tapi fasilitas pelayanan buruk, pasti ditinggalkan. Jadi kita pastikan melalui pelayanan, keperluan penumpang, dan pengemudi lebih diutamakan,” ungkapnya.Kiki menuturkan, saat ini pihaknya sudah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan Dishubtrans DKI Jakarta. Hari ini pihaknya bahkan akan me-launching ratusan unit kendaraan roda empat dengan aplikasi Grab.Ratusan unit tersebut merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah perusahaan rental yang telah memiliki lisensi sebagai perusahaan angkutan umum. ”Promo dalam launching besok (hari ini), harga gratis. Rutenya, cukup memenuhi perjalanan antaran Semanggi dan Kemang, Jakarta Selatan,” terangnya.

JAKARTA - Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Jakarta siap bersaing dengan angkutan umum berbasis aplikasi seperti Taksi Uber dan Grab Taxi. Mereka siap...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/1189.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/1189.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/1189.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/1189.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/1189.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/1189.jpg

ORGANDA

Ketua Organda Sebut Kendala OK OTrip Bukan Hanya Soal Tarif

Latest News

Ketua Organda Sebut Kendala OK OTrip Bukan Hanya Soal Tarif

APTB Akhirnya Boleh Masuk DKI Asal Tak Pungut Biaya di Busway

Diluncurkan September, Berapa Tarif Bajaj Online?

Organda Garap Sistem Online