WinNetNews.com - Mantan hakim konstitusi, Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara. Patrialis terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi hakim konstitusi.

&quot;Menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara,&quot; kata ketua majelis hakim, Nawawi Pamolango saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).

Di kasus ini, Patrialis dituntut jaksa KPK selama 12,5 tahun penjara.

Adapun penyuap Patrialis, telah divonis terlebih dahulu pekan lalu yaitu Basuki Hariman dihukum 7 tahun penjara dan Ng Fay selama 5 tahun penjara. Basuki dan Ng Fenny terbukti menyerahkan uang dengan total USD 50 ribu kepada Kamaludin, orang dekat Patrialis. Uang diberikan terkait penanganan perkara judicial review (JR) UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.&nbsp;

Hakim berkesimpulan, dari total USD 50 ribu yang diberikan kepada Kamaludin, USD 10 ribu di antaranya telah diserahkan kepada Patrialis untuk biaya umroh. (detikcom)

 
&nbsp;

Mantan hakim konstitusi, Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara. Patrialis terbukti melakukan tindak pidana korupsi saat menjadi hakim konstitusi."Menjatu...

mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara.JPG

image-mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara.JPG

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara

Winnetnews.com - Mantan&nbsp;hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar kali ini menolak anggapan dari jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa dirinya telah terbukti bersalah dalam kasus suap uji materi di MK oleh pengusaha Basuki Hariman.

Patrialis menganggap tuntutan tersebut sebagai sebuah musibah. Dalam&nbsp;hal ini, jaksa menuntut Patrialis pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan dan denda 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Patrialis juga dituntut membayarkan uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda dari tipikor, sejumlah 10 ribu dola AS dan Rp4.043. 195 dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda akan disita oleh jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak memiliki harta benda yng cukup untuk mengganti uang tersebut. maka dipidana penjara selama 1 tahun.

&ldquo;Pertama saya mengucapkan innalillahi wa innailaihi rajiun,&rdquo; ujarnya usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017).

Patrialis memastikan akan membuat nota pembelaan atau pledoi secara terpisah dari kuasa hukumnya. Patrialis berkeyakinan pledoinya akan akan mejadi pertimbangan dalam persidangan.

&ldquo;Tinggal saya persiapkan diri untuk ajukan pembelaan minggu depan dan saya memiliki keyakinan fakta persidangan ini Insya Allah akan menjadi pertimbangan yang absolut dalam persidangan,&rdquo; tandasnya.

Persidangan akan dilanjutkan pekan depan, Senin (21/8/2017) dengan pembacaan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa KPK.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar kali ini menolak anggapan dari jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang men...

divonis-125-tahun-penjara-ini-kata-patrialis-akbar

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-divonis-125-tahun-penjara-ini-kata-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-divonis-125-tahun-penjara-ini-kata-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-divonis-125-tahun-penjara-ini-kata-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-divonis-125-tahun-penjara-ini-kata-patrialis-akbar.jpg

image-divonis-125-tahun-penjara-ini-kata-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-divonis-125-tahun-penjara-ini-kata-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-divonis-125-tahun-penjara-ini-kata-patrialis-akbar.jpg

Divonis 12.5 Tahun Penjara, Ini Kata Patrialis Akbar

WinNetNews.com - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta hari ini. Dia menjadi terdakwa kasus suap uji materi tentang Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.Berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip, sidang tuntutan terhadap Patrialis Akbar, Senin (14/8/2017) digelar pukul 09.00 WIB, di ruang Kusuma Atmadja II/Kartika 2 lantai 1.Patrialis Akbar didakwa menerima hadiah uang US$ 70 ribu atau sekitar Rp 4,1 juta dan janji sebesar Rp 2 miliar dari Basuki Hariman yang merupakan pemilik PT Impexindo Pratama, PT Cahaya Timur Utama, PT Cahaya Sakti Utama dan CV Sumber Laut Perkasa dan anak buahnya NG Fenny melalui Kamaludin.Hadiah dan janji tersebut bertujuan untuk mempengaruhi putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait Uji Materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.Patrialis didakwa dengan Pasal 12 c jo Pasal 18 UU RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Pasal 64 KUHP.Sementara itu, terdakwa penyuap Patrialis Akbar, Basuki Hariman dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pidana 11 tahun penjara. Direktur CV Sumber Laut Perkasa itu juga dituntut denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.Jaksa KPK juga menuntut anak buah Basuki, NG Fenny dengan penjara 10 tahun enam bulan dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.&quot;Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,&quot; ujar jaksa KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 31 Juli 2017.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta hari ini. Dia menjadi terdakwa kasus suap uj...

patrialis-akbar-akan-jalani-sidang-tuntutan-di-pengadilan-tipikor

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-patrialis-akbar-akan-jalani-sidang-tuntutan-di-pengadilan-tipikor.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-patrialis-akbar-akan-jalani-sidang-tuntutan-di-pengadilan-tipikor.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-patrialis-akbar-akan-jalani-sidang-tuntutan-di-pengadilan-tipikor.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-patrialis-akbar-akan-jalani-sidang-tuntutan-di-pengadilan-tipikor.JPG

image-patrialis-akbar-akan-jalani-sidang-tuntutan-di-pengadilan-tipikor.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-patrialis-akbar-akan-jalani-sidang-tuntutan-di-pengadilan-tipikor.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-patrialis-akbar-akan-jalani-sidang-tuntutan-di-pengadilan-tipikor.JPG

Patrialis Akbar Akan Jalani Sidang Tuntutan di Pengadilan Tipikor

WinNetNews.com - Tercatat 14 orang dinyatakan sudah mengembalikan uang kerugian negara sebanyak Rp 220 miliar pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi E-KTP. Tapi kemudian, hingga saat ini KPK juga belum mengumumkan siapa-siapa saja yang sudah mengembalikan uang itu.Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Akhiar Salmi mengatakan, meski 14 orang tersebut sudah mengembalikan, KPK seharusnya tetap melakukan penyidikan karena mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana pelaku tindak pidana korupsi.&quot;Kalau bicara hukum, harus dilanjutkan karena Pasal 4 sudah mengatur soal pengembalian dan itu juga tidak bisa menghentikan tindak pidana yang sudah dilakukan. Jadi harus tetap diproses,&quot; kata Akhiar saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/3/2017).Akhiar melanjutkan, 14 orang yang mengembalikan uang itu bisa dikatakan telah menerima korupsi sehingga KPK dengan cepat bisa kembali membuka penyidikan baru dengan bukti uang pengembalian. Meski demikian, 14 orang itu diproses dengan catatan karena mereka sudah mengembalikan, jadi hukumannya bisa diringankan.&quot;Bisa dikatakan yang mengembalikan memang terima uang korupsinya, jadi harus diproses dan pengembalian bisa jadi satu alat bukti KPK. Nanti di pengadilan paling tidak itu juga bisa dijadikan bukti awal yang cukup,&quot; lanjutnya.Ia menambahkan, semestinya KPK mencabut atau menghilangkan hak politik pada nama-nama yang memang terbukti melakukan korupsi seperti yang menimpa mantan Hakim Mahkamah konstitusi, Patrialis Akbar.&quot;Kita harap nanti jika terbukti bersalah, dicabut saja hak politiknya. Kalau bisa Pengadilan jadikan pakem, jadi yang jabat politik apalagi legislatif menurut saya cocok dicabut hak politik,&quot; tambah Akhiar.

Tercatat 14 orang dinyatakan sudah mengembalikan uang kerugian negara sebanyak Rp 220 miliar pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi E-KTP....

pakar-pidana-cabut-hak-politik-pelaku-korupsi-e-ktp-dan-kasus-korupsi-lain-

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pakar-pidana-cabut-hak-politik-pelaku-korupsi-e-ktp-dan-kasus-korupsi-lain-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pakar-pidana-cabut-hak-politik-pelaku-korupsi-e-ktp-dan-kasus-korupsi-lain-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pakar-pidana-cabut-hak-politik-pelaku-korupsi-e-ktp-dan-kasus-korupsi-lain-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pakar-pidana-cabut-hak-politik-pelaku-korupsi-e-ktp-dan-kasus-korupsi-lain-.jpg

image-pakar-pidana-cabut-hak-politik-pelaku-korupsi-e-ktp-dan-kasus-korupsi-lain-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pakar-pidana-cabut-hak-politik-pelaku-korupsi-e-ktp-dan-kasus-korupsi-lain-.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pakar-pidana-cabut-hak-politik-pelaku-korupsi-e-ktp-dan-kasus-korupsi-lain-.jpg

Pakar Pidana: Cabut Hak Politik Pelaku Korupsi e-KTP dan Kasus Korupsi Lain!

WinNetNews.com &ndash; Penyidikan atas kasus dugaan penyuapan mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, kembali berlanjut. Setelah sebelumnya menggeledah kantor Bea dan Cukai kini KPK memeriksa para saksi. Lima orang karyawati yang bekerja di perusahaan Basuki Hariman, terperiksa oleh komisi anti rasuah.&quot;Lima saksi kami periksa untuk tersangka BHR, mereka ini karyawan BHR seperti Kumala Dewi Sumartoni,bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Lani, Yeni, Melly, dan Ratna. Selain itu juga, penyidik juga memeriksa satu karyawati bernama Evi untuk tersangka Patrialis Akbar (PAK),&quot; ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (09/3/2017).Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Patrialis Akbar, Basuki Hariman, NG Fenny dan Kamaludin. Keempatnya sudah ditahan oleh KPK untuk kepentingan pemberkasan dan penyidikan di kasus yang diawali dengan Operasi Tangkap Tangan tersebut.

WinNetNews.com – Penyidikan atas kasus dugaan penyuapan mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, kembali berlanjut. Setelah sebelumnya menggeled...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kpk-periksa-saksi-kasus-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kpk-periksa-saksi-kasus-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kpk-periksa-saksi-kasus-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kpk-periksa-saksi-kasus-patrialis-akbar.jpg

image-kpk-periksa-saksi-kasus-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kpk-periksa-saksi-kasus-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kpk-periksa-saksi-kasus-patrialis-akbar.jpg

KPK Periksa Saksi Kasus Patrialis Akbar

WinNetNews.com &ndash; Penyidikan atas kasus dugaan suap mantan hakim konsitusi, Patrialis Akbar (PAK), terus berlanjut. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Bea Cukai Pusat di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Kasus ini memiliki kaitan dengan indikasi rasuah atas impor daging sapi dari Australia.&quot;KPK siang ini lakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Pusat di Rawamangun terkait penyidikan kasus indikasi suap terhadap hakim MK, PAK,&quot; kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Senin (06/03/2017).KPK sebelumnya telah menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar dari pengusaha impor daging sapi, Basuki Hariman.Suap diberikan ke Patrialis Akbar karena diwaktu bersamaan MK tengah menangani uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.Basuki mengaku bahwa bisnisnya sangat bergantung pada uji materi UU tersebut. Jika uji materi itu dikabulkan, maka Indonesia tidak bisa lagi mengimpor daging sapi dari negara yang masih terjangkit penyakit, salah satunya India.Dengan demikian, bisnisnya di bidang impor daging sapi dari Australia tidak akan terganggu. Uang suap dari Basuki kepada Patrialis diberikan melalui perantara, yakni Kamaluddin.

WinNetNews.com – Penyidikan atas kasus dugaan suap mantan hakim konsitusi, Patrialis Akbar (PAK), terus berlanjut. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi...

terkait-kasus-sapi-impor-kpk-geledah-kantor-bea-cukai

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-terkait-kasus-sapi-impor-kpk-geledah-kantor-bea-cukai.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-terkait-kasus-sapi-impor-kpk-geledah-kantor-bea-cukai.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-terkait-kasus-sapi-impor-kpk-geledah-kantor-bea-cukai.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-terkait-kasus-sapi-impor-kpk-geledah-kantor-bea-cukai.jpg

image-terkait-kasus-sapi-impor-kpk-geledah-kantor-bea-cukai.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-terkait-kasus-sapi-impor-kpk-geledah-kantor-bea-cukai.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-terkait-kasus-sapi-impor-kpk-geledah-kantor-bea-cukai.jpg

Terkait Kasus Sapi Impor, KPK Geledah Kantor Bea Cukai

WinNetNews.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menganggap munculnya mafia peradilan antara lain karena kurang detilnya aturan internal, terutama dalam hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.Belajar dari kasus yang terjadi pada mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar, Saut meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur tata kelola internal yang lebih terperinci.&quot;Mereka harus sepakat dulu standarnya seperti apa dan itu harus detil, tidak boleh hanya kalau ketemu orang harus izin ketua. Itu bisa menyimpang juga kalau ketuanya tidak ada dan pertemuan itu penting bagaimana? Kalau tidak ada ketua ke mana?&quot; kata Saut di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/2/2017).&quot;SOP harus detil sehingga orang tidak bisa menyimpang,&quot; lanjut dia.Dalam kasus Patrialis, Saut menyayangkan tak adanya aturan yang baku soal penyimpanan keputusan sidang. Jika lebih terorganisasi di mana keputusan sidang disimpan, penyimpangan akan bisa dihindari.Selain itu, harus ada aturan yang jelas mengenai pertemuan dengan pihak luar.&quot;Republik ini banyak sekali yang tidak dibuat secara detil. Jadi banyak celah untuk menyimpang. Kalau orang menyimpang dihukum tidak? Ya harus dihukum, tidak boleh dimaafin begitu saja,&quot; kata dia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menganggap munculnya mafia peradilan antara lain karena kurang detilnya aturan internal, terutama...

aturan-internal-mk-harus-lebih-diperinci-untuk-cegah-celah-korupsi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-aturan-internal-mk-harus-lebih-diperinci-untuk-cegah-celah-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-aturan-internal-mk-harus-lebih-diperinci-untuk-cegah-celah-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-aturan-internal-mk-harus-lebih-diperinci-untuk-cegah-celah-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-aturan-internal-mk-harus-lebih-diperinci-untuk-cegah-celah-korupsi.jpg

image-aturan-internal-mk-harus-lebih-diperinci-untuk-cegah-celah-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-aturan-internal-mk-harus-lebih-diperinci-untuk-cegah-celah-korupsi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-aturan-internal-mk-harus-lebih-diperinci-untuk-cegah-celah-korupsi.jpg

Aturan Internal MK Harus Lebih Diperinci untuk Cegah Celah Korupsi

Winnetnews.com - Penyidik Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) telah memanggil dua hakim konstitusi terkait dengan kasus dugaan suap uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Anwar Usman dan Wahiduddin Adams.&quot;Dimintai keterangan siapa panelnya, proses persidangan mulai dari pertama sampai pada putusan,&quot; ujar Anwar usai diperiksa penyidik di Gedung KPK Selasa (14/2/2017).Hakim konstitusi lain yang diperiksa pada Selasa kemarin adalah Wahiduddin Adams. Dia mengatakan, dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan soal empat tersangka kasus ini.&quot;Sebagai hakim konstitusi dimintai apa yang saya ketahui, yang saya dengar, saya lihat terkait Pak Patrialis, terkait Basuki Hariman, NG Fenny dan Kamaludin,&quot; tutur Wahiduddin Adams di Gedung KPK, Selasa (13/2/2017).Saat ditanya apakah mengenal tersangka Kamaludin, dia pun langsung membantahnya. &quot;Belum pernah. Saya melihat langsung (Kamaludin) belum,&quot; ucap dia.KPK telah memanggil empat hakim konstitusi antara lain, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan apabila nantinya penyidik memanggil hakim konstitusi lainnya.&quot;Karena putusan diputuskan oleh 9 orang maka penyidik merasa perlu untuk konfirmasi beberapa hal kepada majelis hakim tersebut. Kita akan pertimbangkan apa dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut atau pegawai yang lainnya,&quot; kata Febri di Gedung KPK, Senin (12/2/2017).

Penyidik Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) telah memanggil dua hakim konstitusi terkait dengan kasus dugaan suap uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi (MK)...

ini-pertanyaan-kpk-ke-hakim-mk-soal-patrialis

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ini-pertanyaan-kpk-ke-hakim-mk-soal-patrialis.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ini-pertanyaan-kpk-ke-hakim-mk-soal-patrialis.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ini-pertanyaan-kpk-ke-hakim-mk-soal-patrialis.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ini-pertanyaan-kpk-ke-hakim-mk-soal-patrialis.jpg

image-ini-pertanyaan-kpk-ke-hakim-mk-soal-patrialis.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ini-pertanyaan-kpk-ke-hakim-mk-soal-patrialis.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ini-pertanyaan-kpk-ke-hakim-mk-soal-patrialis.jpg

Ini Pertanyaan KPK Ke Hakim MK Soal Patrialis

WinNetNews.com - Majelis Kehormatan MK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Patrialis Akbar. MKMK bekerja cepat karena Patrialis Akbar sudah mengundurkan diri dari MK.Selanjutnya, MKMK akan menyusun draft putusan majelis yang kemudian akan diserahkan ke MK untuk kemudian diserahkan ke Presiden.&quot;Alhamdulillah majelis kehormatakan MK sudah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan kemudian sudah juga melakukan musyawarah. Jadi nanti kami tinggal menyusun draf putusan majelis,&quot; ujar Sukma Violetta yang telah ditunjuk menjadi Ketua Majelis Kehormatan MK.&quot;Karena hakim terduga pak Patrialis Akbar sudah melakukan pengunduran diri, dalam waktu 7 hari sudah harus ada respon dari MKMK. Karena itu, kami berusaha sekuat mungkin untuk bisa mensuport MK, untuk memberikan putusannya. Jadi keputusan majelis kami diserahkan ke MK dan MK akan menyampaikan pada presiden,&quot; tutur Sukma.Lebih lanjut Sukma mengatakan pemeriksaan dugaan pelanggaran tersebut telah dituntaskan pada Kamis (2/2) malam. Pekan depan hasilnya akan dibacakan bentuk pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Patrialis.&quot;Iya, soal terjadi pelanggaran atau tidak tunggu saja hasil putusannya. Rencananya akan dibacakan hari Senin tanggal 6, mungkin siang atau sore,&quot; ujar Sukma menambahkan.&quot;Ada banyak pasal, kami menemukan ada yang jauh lebih dekat, tidak khusus kesantunan. Ada yang dekat dengan perilaku, nanti pasalnya dilihat saja,&quot; pungkasnya.Sebelumnya KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD 200 ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Saat ini Patrialis telah dibebas-tugaskan sebagai hakim konstitusi dan ditahan oleh KPK.

Majelis Kehormatan MK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Patrialis Akbar. MKMK bekerja cepat ka...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mkmk-selesai-periksa-patrialis-akbar.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mkmk-selesai-periksa-patrialis-akbar.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mkmk-selesai-periksa-patrialis-akbar.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mkmk-selesai-periksa-patrialis-akbar.JPG

image-mkmk-selesai-periksa-patrialis-akbar.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mkmk-selesai-periksa-patrialis-akbar.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mkmk-selesai-periksa-patrialis-akbar.JPG

MKMK Selesai Periksa Patrialis Akbar

WinNetNews.com - Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Abdul Mukhtie Fajar mengusulkan kepada Majelis Kehormatan MK untuk memberhentikan Patrialis Akbar secara tidak hormat.&ldquo;Rekomendasi Dewan Etik bahwa Patrialis harus dibebastugaskan dan kami juga menyampaikan tuntutan supaya yang bersangkutan, meski sudah mengundurkan diri, juga diberhentikan tidak hormat,&rdquo; terang Abdul Mukhtie di sela memberikan keterangan dalam sidang perdana Majelis Kehormatan MK di Gedung MK, Jakarta, kemarin.Ia mengatakan penangkapan Patrialis menjadi salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat.Majelis Kehormatan MK kemarin telah menunjuk komisioner Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta sebagai ketua sidang dan Anwar Usman sebagai sekretaris.Selain membentuk struktur keanggotaan dan rencana kegiatan, Majelis Kehormatan MK juga memulai sidang perdana dengan agenda memeriksa saksi-saksi, seperti sekretaris yustisial hakim terduga, sekretaris administrasi hakim terduga, dan ajudan Patrialis, juga meminta keterangan Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukhtie Fajar.Para mantan hakim konstitusi seperti Maruarar Siahaan, Achmad Roestandi, Abdul Mukhtie Fadjar, Mohammad Laica Marzuki, dan Ahmad Syarifuddin Natabaya serta mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mendatangi Kantor MK, kemarin.Mereka meminta proses rekrutmen hakim konstitusi diperbaiki. Mereka pun mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bersama Ketua MK, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua DPR untuk membahas perbaikan sistem rekrutmen hakim.Mantan hakim konstitusi Harjono menyebut Dewan Etik sudah cukup mengawasi para hakim MK dalam bertugas.&ldquo;Menurut saya sudah cukup. Kalau eksternal itu kerjanya seperti dewan etik sekarang, ya sama saja,&rdquo; kata Harjono di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) Abdul Mukhtie Fajar mengusulkan kepada Majelis Kehormatan MK untuk memberhentikan Patrialis Akbar secara tidak hormat....

dewan-etik-mk-usulkan-pemecatan-patrialis-akbar

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-dewan-etik-mk-usulkan-pemecatan-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-dewan-etik-mk-usulkan-pemecatan-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-dewan-etik-mk-usulkan-pemecatan-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-dewan-etik-mk-usulkan-pemecatan-patrialis-akbar.jpg

image-dewan-etik-mk-usulkan-pemecatan-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-dewan-etik-mk-usulkan-pemecatan-patrialis-akbar.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-dewan-etik-mk-usulkan-pemecatan-patrialis-akbar.jpg

Dewan Etik MK Usulkan Pemecatan Patrialis Akbar

WinNetNews.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar ditetapkan tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap, Jumat (27/1/2017).Patrialis diduga menerima suap senilai USD 20 ribu dan SGD 200 ribu (dalam bentuk voucher). Mantan Politikus PAN itu menerima suap terkait penanganan uji materi Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. Ia pun sudah ditahan KPK setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif.Lalu, berapakah harta yang dimiliki Patrialis Akbar. Berdasarkan penelusuran ke laman acch.kpk.go.id Patrialis yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu melaporkan hartanya sebanyak tiga kali.Patrialis pertama kali melapor kekayaan pada 1 Mei 2001 saat menjadi anggota Komisi III DPR. Jumlah kekayaan yang dilaporkan yakni Rp 1,243 miliar dan USD 3000. Pada laporan berikutnya 22 Oktober 2009 hartanya meningkat senilai Rp 5,98 miliar dan USD 3 ribu.Sedangkan saat menjabat hakim MK, Patrialis melapor kekayaan pada 20 Februadi 2012 dan 6 November 2013.Pada 2012, harta yang dilaporkan Patrialis Rp 10,48 miliar dan USD 5000. Sedangkan pada 2013 hartanya melonjak naik menjadi Rp 14,93 miliar dan USD 5000. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan Rp 13, 7 miliar di Jakarta Timur, Jakarta Pusat Bekasi Jawa Barat dan Padang, Sumatera Barat.Dalam kasus ini KPK menetapkan Patrialis dan rekannya Kamaludin sebagai tersangka penerima suap dari , Basuki dan sekretarisnya, NG Fenny. Patrialis diduga menerima USD 20 ribu dan SGD 200 ribu terkait uji materi UU tersebut.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar ditetapkan tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korups...

berikut-peningkatan-harta-patrialis-sejak-2001

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-berikut-peningkatan-harta-patrialis-sejak-2001.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-berikut-peningkatan-harta-patrialis-sejak-2001.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-berikut-peningkatan-harta-patrialis-sejak-2001.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-berikut-peningkatan-harta-patrialis-sejak-2001.JPG

image-berikut-peningkatan-harta-patrialis-sejak-2001.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-berikut-peningkatan-harta-patrialis-sejak-2001.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-berikut-peningkatan-harta-patrialis-sejak-2001.JPG

Berikut Peningkatan Harta Patrialis Sejak 2001

WinNetNews.com - KPK kembali lakukan OTT terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Patrialis Akbar, pernah jadi Politikus PAN, yang merupakan hakim Mahkamah Konstitusi ditangkap KPK Rabu malam, 25 Januari 2017. Patrialis ditangkap diduga terkait kasus suap pembahasan judicial review .Patrialis dulu dikenal sebagai politikus dari Partai Amanat Nasional dan sempat menjadi anggota DPR selama dua periode, yaitu 1999-2004 dan 2004-2009.Dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Patrialis Akbar menduduki jabatan sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 2 tahun.Dua tahun setelah tidak menduduki jabatan menteri, Presiden SBY mengajukan Patrialis sebagai satu-satunya calon hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur pemerintah menggantikan Achmad Sodiki yang memasuki masa pensiun.Pada tahun 2013 Patrialis resmi menjadi hakim konstitusi setelah mengucap sumpah jabatan. Jabatan itu sekaligus melengkapi karier dia dengan pernah menduduki posisi di tiga lembaga tinggi negara, yudikatif, eksekutif dan legislatif.Jauh sebelumnya, pada tahun 2009 saat masih menduduki jabatan sebagai anggota DPR, Patrialis pernah mengikuti seleksi sebagai calon hakim konstitusi dari unsur legislatif untuk menggantikan posisi Jimly Assidiqie. Namun dia gagal di tahap fit and proper test.Saat SBY mengajukan Patrialis sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, banyak pihak yang mengkritik dan meragukan kemampuan Patrialis bekerja sebagai hakim MK karena latar belakangnya yang politikus.Bahkan Ketua MK saat itu, Akil Mochtar, juga mengkritik penunjukan langsung SBY terhadap Patrialis Akbar.Kritik dan protes juga datang dari sejumlah LSM, seperti ICW, YLBHI dan Elsam yang menolak dan mempertanyakan keputusan presiden itu.Setidaknya ada dua hal yang menjadi keberatan para LSM itu terkait pengangkatan Patrialis. Pertama, prosedur pemilihan yang dianggap menyalahi UU MK. Kedua, profil Patrialis dinilai kurang memenuhi persyaratan.Sejumlah elemen masyarakat tidak menerima Patrialis. Mereka kemudian menggugat pembatalan Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis sebagai hakim konstitusi.Melalui beberapa persidangan, akhirnya Patrialis tetap menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Tiga tahun menjabat sebahai Hakim MK, Patrialis ditangkap KPK dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat.

KPK kembali lakukan OTT terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Patrialis Akbar, pernah jadi Politikus PAN, yang merupakan hakim Mahkamah Konstitusi ditangkap KPK R...

patrialis-akbar-jadi-hakim-konstitusi-ditunjuk-sby-

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-patrialis-akbar-jadi-hakim-konstitusi-ditunjuk-sby-.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-patrialis-akbar-jadi-hakim-konstitusi-ditunjuk-sby-.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-patrialis-akbar-jadi-hakim-konstitusi-ditunjuk-sby-.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-patrialis-akbar-jadi-hakim-konstitusi-ditunjuk-sby-.JPG

image-patrialis-akbar-jadi-hakim-konstitusi-ditunjuk-sby-.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-patrialis-akbar-jadi-hakim-konstitusi-ditunjuk-sby-.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-patrialis-akbar-jadi-hakim-konstitusi-ditunjuk-sby-.JPG

Patrialis Akbar Jadi Hakim Konstitusi Ditunjuk SBY?

WinNetNews.com - Dulu mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pernah mengatakan, bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak memadai. Di sisi lain, Pemerintah tidak mungkin membangun lapas dengan mengandalkan APBN."Kondisinya sudah kayak ikan teri. Tingkatnya (over load) sudah mencapai 400 persen," kata Patrialis beberapa waktu lalu.Departemen, kata dia, berinisiatif mengirim surat ke pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia agar mereka membangun lapas sendiri. Hal ini, menurut dia, demi masyarakat daerah itu sendiri. "Itu (lapas) akan menjadi aset mereka. Kami hanya mengelola sebagai pemerintah pusat," kata dia.Kerusuhan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Malabero, Kota Bengkulu beberapa hari lalu, dinilai&#160;tidak akan pernah terhenti selama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak membangun Lapas baru untuk menampung warga binaan."Seharusnya pemerintah belajar dari kasus kerusuhan yang pernah terjadi. Kemudian diantisipasi agar tidak terulang kembali," ujar pemerhati masalah keamanan di Medan, Horas Siagian.Siagian mengatakan, tidak etis jika kerusuhan yang terjadi diakibatkan dari ulah para napi-napi tersebut. Petugas lapas pun tidak serta merta bisa disalahkan. Kerusuhan terjadi karena pemerintah terkesan kurang merespon."Program pemerintah dalam penanganan warga binaan tidak jelas. Narapidana dibiarkan membludak di dalam sel tahanan. Bahkan, isu yang beredar, ada diskriminasi oleh petugas lapas terhadap napi," katanya.Selain itu, kejahatan yang dikendalikan dari dalam lapas pun sering terjadi. Kondisi ini terjadi karena jumlah petugas tidak sebanding dengan napi yang dijaga. Dilansir dari berbagai sumberFoto:&#160;www.pemasyarakatan.com

Dulu mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pernah mengatakan, bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak memadai. Di sisi lain...

pemerintah-harus-segera-sikapi-permintaan-pembangunan-lapas-baru

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20635.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20635.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20635.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20635.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20635.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20635.jpg

PATRIALIS AKBAR

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara

Latest News

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara

Divonis 12.5 Tahun Penjara, Ini Kata Patrialis Akbar

Patrialis Akbar Akan Jalani Sidang Tuntutan di Pengadilan Tipikor

Pakar Pidana: Cabut Hak Politik Pelaku Korupsi e-KTP dan Kasus Korupsi Lain!

KPK Periksa Saksi Kasus Patrialis Akbar

Terkait Kasus Sapi Impor, KPK Geledah Kantor Bea Cukai

Aturan Internal MK Harus Lebih Diperinci untuk Cegah Celah Korupsi

Ini Pertanyaan KPK Ke Hakim MK Soal Patrialis

MKMK Selesai Periksa Patrialis Akbar

Dewan Etik MK Usulkan Pemecatan Patrialis Akbar

Berikut Peningkatan Harta Patrialis Sejak 2001

Patrialis Akbar Jadi Hakim Konstitusi Ditunjuk SBY?

Pemerintah Harus Segera Sikapi Permintaan Pembangunan Lapas Baru