WinNetNews.com - Aturan waktu tunggu bongkar muat atau waktu inap ( dwell time ) maksimal tiga hari saat ini baru diberlakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 117 tahun 2015 tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan ( Long Stay ) di Pelabuhan Tanjung Priok.Sementara itu, belum ada ketentuan yang sama untuk pelabuhan-pelabuhan di bawah pengelolaan Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV.Namun ke depan, pemerintah berencana menerapkan ketentuan yang sama di pelabuhan-pelabuhan di luar Pelabuhan Tanjung Priok, demi mencapai target dwell time.&ldquo;Mungkin Senin (pekan depan) kami keluarkan Surat Keputusan supaya treatment di Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV sama (dengan Pelindo II),&rdquo; kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).Dalam PM 117 tahun 2015 disebutkan pemilik barang wajib memindahkan barang-barang yang ditumpuk yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) dari lapangan penumpukan di lini 1 (dalam pelabuhan) ke lapangan penumpukan di luar pelabuhan.Adapun batas waktu penumpukan barang di lapangan penumpukan paling lama tiga hari sejak barang ditumpuk di lapangan penumpukan lini 1.Tonny mengatakan, penumpukan barang di lapangan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok yang melebihi batas waktu dikenai tarif progresif.&ldquo;Hari pertama free, hari kedua kena 300 persen, hari ketiga kena 600 persen, hari keempat kena 900 persen, dan hari kelima harus dibawa keluar,&rdquo; ucap Tonny.Menurut Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional Dewa Made Sastrawan, penyeragaman ketentuan waktu inap di empat Pelindo tersebut merupakan salah satu langkah mencapai target dwell time di bawah tiga hari.Karena adanya perbedaan kondisi di masing-masing pelabuhan empat Pelindo, regulator bersama operator pelabuhan dan instansi terkait akan menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai definisi dwell time.&ldquo;Apakah menghitung perpindahan barang, atau perpindahan dokumennya? Sebab, arus dokumen itu ada di luar kewenangan Kementerian Perhubungan,&rdquo; ujar Dewa.

Aturan waktu tunggu bongkar muat atau waktu inap ( dwell time ) maksimal tiga hari saat ini baru diberlakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.Ketentuan ters...

pelindo-kejar-lt-em-gt-dwell-time-lt-em-gt-di-bawah-tiga-hari_1

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pelindo-kejar-lt-em-gt-dwell-time-lt-em-gt-di-bawah-tiga-hari_1.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pelindo-kejar-lt-em-gt-dwell-time-lt-em-gt-di-bawah-tiga-hari_1.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pelindo-kejar-lt-em-gt-dwell-time-lt-em-gt-di-bawah-tiga-hari_1.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pelindo-kejar-lt-em-gt-dwell-time-lt-em-gt-di-bawah-tiga-hari_1.JPG

image-pelindo-kejar-lt-em-gt-dwell-time-lt-em-gt-di-bawah-tiga-hari_1.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pelindo-kejar-lt-em-gt-dwell-time-lt-em-gt-di-bawah-tiga-hari_1.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pelindo-kejar-lt-em-gt-dwell-time-lt-em-gt-di-bawah-tiga-hari_1.JPG

Pelindo Kejar Dwell Time di Bawah Tiga Hari

Pelindo Kejar Dwell Time di Bawah Tiga Hari

WinNetNews.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin agar Kementerian Perhubungan kembali ke khittahnya sebagai regulator. Salah satu aplikasinya adalah penyerahan pengelolaan pelabuhan Unit Pelaksana Tugas (UPT) kepada PT Pelindo.Selama ini pelabuhan UPT dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dengan diserahkannya pelabuhan UPT ke Pelindo yang nantinya akan bertindak sebagai operator, maka fungsi Kemenhub hanyalah sebagai regulator saja.&quot;Kami ingin kembali ke khittah sebagai regulator agar bisa bersikap netral dan profesional. Kami akan berikan kesempatan kepada Pelindo dan swasta untuk mengelola pelabuhan yang skalanya menengah,&quot; ujar Budi saat melakukan kunjungan ke Terminal Teluk Lamong, Kamis (8/9/2016).Tujuan penyerahan itu, kata Budi, agar efisiensi dan produtivitasnya meningkat. Dan Kemenhub bisa bertindak sebagai wasit untuk melihat apakah pengelolaan itu sudah benar atau belum. Dengan cara ini, Budi mengklaim tak akan ada rivalitas antara Kemenhub dengan Pelindo.&quot;Misalnya ada pelabuhan kami kasih ke Pelindo III. Ada catatannya, misal dalam waktu sekian dermaganya harus berapa panjangnya, atau lebih produktif dengan berapa banyak crane. kalau nggak mampu ya kami kasih ke swasta,&quot; kata Budi.Budi menyebut penyerahan ke swasta merupakan &#39;ancaman&#39; yang bermaksud baik, dalam arti sebagai motivasi agar Pelindo bekerja lebih baik lagi. Program ini menurut Budi sangat efisien karena Kemenhub tetap dapat pemasukan dari pendapatan negara bukan pajak dengan skema konsesi.Budi menambahkan, untuk pelabuhan UPT yang diambil, Pelindo I akan mengambil dua pelabuhan UPT, Pelindo II dan III akan mengambil enam pelabuhan, dan Pelindo IV berencana mengambil empat pelabuhan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin agar Kementerian Perhubungan kembali ke khittahnya sebagai regulator. Salah satu aplikasinya adalah penyerahan penge...

kemenhub-serahkan-pelindo-kelola-pelabuhan-upt

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kemenhub-serahkan-pelindo-kelola-pelabuhan-upt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kemenhub-serahkan-pelindo-kelola-pelabuhan-upt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kemenhub-serahkan-pelindo-kelola-pelabuhan-upt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kemenhub-serahkan-pelindo-kelola-pelabuhan-upt.jpg

image-kemenhub-serahkan-pelindo-kelola-pelabuhan-upt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kemenhub-serahkan-pelindo-kelola-pelabuhan-upt.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kemenhub-serahkan-pelindo-kelola-pelabuhan-upt.jpg

Kemenhub Serahkan Pelindo Kelola Pelabuhan UPT

WinNetNews.com - &#160;PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III segera membenahi terminal penumpang Pelabuhan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah agar semakin nyaman, bahkan megah seperti sebuah bandara."Saat ini kondisinya kurang pas lah. Masa Pelindo III pelabuhannya hanya begini? Harus dirapikan. Terminal penumpang akan kita bangun dengan megah seperti di bandara sehingga orang akan merasa nyaman," kata Direktur Utama PT Pelindo III, Orias Petrus Moedak saat berkunjung ke Sampit.Orias datang ke Kalimantan Tengah dalam rangka menghadiri perayaan HUT Kemerdekaan. Kesempatan itu dimanfaatkannya meninjau Pelabuhan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pelabuhan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Ini kunjungan pertamanya ke dua pelabuhan itu sejak dia dilantik pada Mei lalu.Dia sepakat terminal Sampit difokuskan untuk kapal penumpang dan kapal roro pengangkut kendaraan, sedangkan bongkar muat petikemas seluruhnya dipindah ke terminal atau dermaga Bagendang. Ini juga untuk mengantisipasi terus meningkatnya jumlah penumpang kapal.Saat ini jumlah penumpang di terminal Sampit Pelabuhan Sampit mencapai 60.000 orang/tahun. Jika selesai dibenahi nanti, kapasitasnya bisa menampung 1.500 orang. Bangunannya juga akan dibuat lebih nyaman meski belum semegah terminal penumpang pelabuhan di Semarang dan Surabaya."Pembenahan akan dilakukan dan saat ini sedang tender. Kami ingin penumpang, khususnya saat mudik lebaran supaya terlayani lebih baik. Bangunan bea cukai dan lainnya nanti akan dipindah karena di sini akan dikhususkan untuk penumpang," jelas Orias didampingi General Manager PT Pelindo III Cabang Sampit, Agus Dwi Wahyono.Untuk pembenahan terminal penumpang itu, Pelindo III akan menggunakan dana mereka dan dibantu pinjaman dari bank. Dia meyakinkan pendanaan tidak ada masalah. Kini yang dibutuhkan adalah perizinan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak.Orias berharap pembenahan terminal penumpang bisa bersinergi dengan program pariwisata daerah sehingga sama-sama mendapat manfaat. Sangat disayangkan jika kawasan strategis itu tidak dioptimalkan.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III segera membenahi terminal penumpang Pelabuhan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah agar semakin ny...

pelabuhan-sampit-akan-dibenahi-pelindo-semegah-bandara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/35599.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/35599.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/35599.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/35599.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/35599.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/35599.jpg

Pelabuhan Sampit akan dibenahi Pelindo Semegah Bandara

WinNetNews.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV (Persero) berencana membuka 4 koridor untuk ekspor langsung ke luar negeri dari empat pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) hingga Desember nanti. Selanjutnya, pada Desember nanti, Pelindo IV juga akan membuka jalur direct call dari Papua, sebagai koridor empat.Direktur Utama Pelindo IV, Doso Agung mengatakan, saat ini untuk koridor satu sudah dibuka, yaitu direct call atau sistem pengapalan langsung ke luar negeri dari Pelabuhan Makassar yang sudah berlangsung sejak 5 Desember 2015."Di Makassar, selain direct call, kami juga menghimpun kargo dari Papua, Kalimantan, Kendari dan Palu. Jika empat koridor ekspor langsung sudah terbuka semuanya, nantinya kargo tidak hanya melalui Makassar, tetapi juga bisa melalui pelabuhan lainnya," jelas Doso Agung dalam sambutannya pada Penandatanganan Kesepakatan Bersama PT Pelindo IV dengan Pemerintah Kabupaten Berau, Tentang Kerja Sama Pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu, Kalimantan Timur, di Makassar, Senin (8/8/2016).Menurutnya, selama ini sebenarnya banyak investor yang melirik Merauke sebagai salah satu wilayah di Indonesia Timur yang punya banyak potensi. Namun, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, membuat para investor mengurungkan niat baik mereka untuk berinvestasi.Belajar dari kondisi itu, Pelindo IV berpikir untuk membuka empat koridor ekspor langsung dari KTI."Rencannya, akhir Agustus ini Pelindo IV akan membuka direct call dari Pelabuhan Bitung, sebagai koridor tiga," kata dia.Kemudian, pada September nanti, akan dibuka direct call dari Balikpapan sebagai koridor dua."Di Balikpapan, selain ada cabang (Pelindo IV), kami juga punya anak usaha yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), yang nantinya bisa membantu mewujudkan rencana tersebut," ujarnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV (Persero) berencana membuka 4 koridor untuk ekspor langsung ke luar negeri dari empat pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (...

pelabuhan-indonesia-timur-akan-di-buka-4-koridor-ekspor-ke-luar-negeri-oleh-pelindo-iv

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/34790.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/34790.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/34790.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/34790.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/34790.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/34790.jpg

Pelabuhan Indonesia Timur akan di Buka 4 Koridor ekspor ke Luar Negeri oleh Pelindo IV

WinNetNews.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I memprediksikan usia Pelabuhan Kuala Tanjung dengan trestle terpanjang di Indonesia akan mampu bertahan hingga 100 tahun.General Manajer Pelabuhan Kuala Tanjung Pelindo I Agust Deritanto mengungkapkan, pembangunan tahap pertama pelabuhan akan selesai pada awal 2017.Adapun pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung untuk tahap pertama ditaksir akan menghabiskan dana sekitar Rp3,5 triliun."Ini adalah pelabuhan yang memiliki trestle terpanjang di Indonesia yakni sekitar 2,7 km," ungkapnya di Kuala Tanjung, belum lama ini.Trestle adalah jembatan penghubung antara dermaga dengan lapangan penumpukan. Adapun tiang penyangga trestle mencapai 864 tiang.Hingga minggu pertama Maret 2016, panjang trestle yang sudah dibangun mencapai 1,5 km. Menurutnya, pembangunan tahap I Pelabuhan Kuala Tanjung berada di laut lepas sehingga membutuhkan trestle yang cukup panjang.Untuk kedalaman Pelabuhan Kuala Tanjung saat air surut mencapai 17 meter, sedangkan Pelabuhan Belawan hanya memiliki kedalaman 10 meter.Keunggulan yang dimiliki Pelabuhan Kuala Tanjung mampu menjadi sandaran kapal dengan kapasitas 60.000 dead weight tonnage (DWT) dan kapal sepanjang 300 meter.Agust menambahkan, negara dengan trestle terpanjang di dunia berada di Dubai dengan panjang 3,3 km dan satu pelabuhan di Libya sepanjang 2,6 km. disadur dari situs bisnis-online

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I memprediksikan usia Pelabuhan Kuala Tanjung dengan trestle terpanjang di Indonesia akan mampu bertahan hingga 100 tahun.Gener...

pelabuhan-kuala-tanjung-akan-punya-trestle-terpanjang-se-indonesia

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19334.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19334.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19334.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19334.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19334.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19334.jpg

Pelabuhan Kuala Tanjung Akan Punya 'Trestle' Terpanjang Se-Indonesia

WinNetNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapannya untuk menghadapi persidangan praperadilan yang diajukan mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino. Praperadilan ini telah didaftarkan Lino melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail pada Senin (28/12) kemarin."Ya kita hadapi. Saya sudah terima laporan dari biro hukum," kata Agus usai peresmian gedung baru KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (29/12).Agus mengaku tidak memiliki strategi khusus menghadapi persidangan praperadilan RJ Lino ini.Meskipun kuasa hukum RJ Lino, Maqdir Ismail yang merupakan kuasa hukum Komjen Budi Gunawan yang mengalahkan KPK di praperadilan."Strateginya sesuai jalur hukum di praperadilan," katanya.&#160;Sebelumnya, Maqdir menyatatakan, praperadilan ini diajukan lantaran tidak ada alasan bagi KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010. Dikatakan, pihaknya merasa kliennya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan seperti yang dituduhkan KPK. Apalagi, hingga kini, KPK belum merilis kerugian keuangan negara yang disebut dilakukan kliennya."Kalau kita lihat ketentuan UU, bagaimana bisa seseorang ditetapkan tersangka korupsi kalau tidak ada kerugian negaranya, itu yang pokok," kata Maqdir kepada wartawan, Senin (28/12) malam.Diberitakan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit QCC, Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukkan langsung kepada perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek.Namun, belum diketahui jumlah kerugian yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Atas tindakan yang diduga dilakukannya, Lino dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(seperti dilansir dari Berita Satu)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapannya untuk menghadapi persidangan praperadilan yang diajukan mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino....

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/10033.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/10033.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/10033.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/10033.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/10033.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/10033.jpeg

KPK Siap Menghadapi Kasus Pelindo

WinNetNews.com - Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan, sesuai undang-undang pergantian menteri adalah wewenang penuh Presiden. DPR, apalagi Pansus Pelindo II tak berhak memaksa Presiden untuk mengganti menterinya."Apalagi, Pansus Pelindo II yang sejak awal terlihat sudah subjektif untuk menarget seseorang untuk diganti. Pansus Pelindo II sampai merekomendasikan pemecatan seorang menteri dan mengancam mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bila tergetnya tak dipenuhi Presiden. Jelas itu melanggar hukum?" ujar Saldi Isra kepada SP di Jakarta, Senin (28/12).Menurutnya, pernyataan Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka itu untuk mengganti Menteri BUMN Rini Sumarno sebagai tanda bahwa Pansus tidak tahu aturan ketatanegaraan Indonesia. Kondisi semakin mengkerdilkan lembaga DPR dimata masyarakat.&#160;"Soal menteri itu wewenang penuh Presiden. Rekomendasi tidak ada hubungannya dengan HMP. Penyataan (Rieke) itu semakin menunjukkan DPR tak megerti sistem ketatanegaraan bangsanya sendiri," katanya.Bahkan, tegas Saldi Isra, rekomendasi Pansus Pelindo II yang diinisiasi oleh partai pendukung pemerintah yakni PDIP itu telah melanggar hukum. Sebab, DPR sebagai lembaga tinggi negara tak mengetahui tugas dan fungsinya.Ia menjelaskan, saat ini Indonesia menganut sistem presidensial. Sementara, apa yang dipaksakan oleh Rieke yang terus berjuang untuk membantu pemecatan Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN masuk dalam sistem parlementer."Besok-besok, kalau tidak suka dengan 34 menteri Jokowi tinggal menciptakan 34 pansus. Setahun bisa itu semua dibuat. Habis kan menterinya. Terus apakah ini yang diinginkan bangsa ini? Saya kira Presiden tak perlu respon rekomendasi Pansus karena DPR sudah terlalu jauh melangkah. Itu jumping. Mungkin dia (Rieke) tak baca undang-undang yang dibuatnya sendiri," katanya.(seperti dilansir Berita Satu)

Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra mengatakan, sesuai undang-undang pergantian menteri adalah wewenang penuh Presiden. DPR, apalagi Pansus Pelindo II tak berha...

pansus-tidak-bisa-paksa-presiden-ganti-menteri

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/9833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/9833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/9833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/9833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/9833.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/9833.jpg

Pansus Tidak Bisa Paksa Presiden Ganti Menteri

WinNetNews.com - Anggota Pansus Angket Pelindo II DPR RI Sukur Nababan mengatakan rekomendasi Pansus Angket Pelindo II wajib dilaksanakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Salah satu rekomendasinya adalah mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dari Kabinet Kerja."Rekomendasi DPR RI adalah konstitusional karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Rekomendasi DPR sesuai hasil kerja Pansus wajib dilaksanakan," ujar Sukur Nababan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (23/12).Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan Pansus Angket Pelindo II bekerja untuk melihat kebenaran dugaan awal terjadinya pelanggaran dari perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal.Pansus Angket Pelindo II menemukan bukti Rini Soemarno dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1).&#160;Atas dasar pasal di atas, Pansus membuat rekomendasi melengserkan Rini dari jabatannya saat ini. Rekomendasi itu menjadi tugas parlemen melakukan pengawasan kepada pemerintah. Karenanya, pemerintah dinilai melakukan blunder apabila mengabaikan rekomendasi DPR."Kalau temuan Pansus adalah menteri melanggar UU, menjadi tanggung jawab presiden memberhentikan menteri yang melanggar," katanya.Pada tahap pertama, Pansus Angket Pelindo II melakukan penyelidikan pengadaan barang dan jasa serta perpanjangan kontrak JICT dalam pengelolaan terminal peti kemas. Di tahap ini, Pansus juga mengeluarkan rekomendasi agar Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino dipecat.Pansus juga merekomendasikan penghentian perpanjangan kontrak JICT dan pengembalian status karyawan yang dipecat. Rekomendasi Pansus dibacakan di rapat paripurna pada Kamis (17/12).(sepertdi dilansir CNN Indonesia)

Anggota Pansus Angket Pelindo II DPR RI Sukur Nababan mengatakan rekomendasi Pansus Angket Pelindo II wajib dilaksanakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kall...

presiden-wajib-menjalankan-hasil-pansus-pelindo

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/9509.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/9509.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/9509.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/9509.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/9509.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/9509.jpg

Presiden Wajib Menjalankan Hasil Pansus Pelindo

WinNetNews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto, menilai sebaiknya pemerintah menjalankan semua rekomendasi hasil kerja Pansus Pelindo II DPR RI yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu."Seyogyanya dijalankan," kata Agus, Selasa (22/12).Menurut dia, apabila pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi itu, maka bisa saja Pansus Pelindo II bekerja lagi dan memberi peringatan lanjutan. Bahkan bisa terjadi parlemen memaksa pemerintah."Misalnya menggunakan hak menyatakan pendapat dan sebagainya," kata Agus.Agus mengaku berusaha memahami apa yang membuat pemerintah belum bisa bereaksi terhadap rekomendasi Pansus. Kata Agus, mungkin pemerintah belum melaksanakannya karena toh Pansus Pelindo II belum menyampaikan laporan akhir semua penyelidikannya terkait kasus di perusahaan BUMN kepelabuhanan itu."Memang belum final report," kata politikus Partai Demokrat itu.Ada beberapa poin kesimpulan rapat paripurna DPR RI 17 Desember 2015 yang didasarkan hasil laporan penyelidikan Pansus Pelindo II. Diantaranya adalah dibatalkannya kontrak perpanjangan Terminal Peti Kemas Jakarta (JUCT) antara Pelindo II dan Hutchinson Port Holding, pengembalian status karyawan yang dipecat karena mengkritisi perpanjangan dimaksud, hingga merekomendasikan kepada Presiden RI pemberhentian Menteri BUMN Rini Sumarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino(seperti dilansir BeritaSatu)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto, menilai sebaiknya pemerintah menjalankan semua rekomendasi hasil kerja Pansus Pelindo II DPR RI yang s...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/9455.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/9455.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/9455.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/9455.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/9455.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/9455.jpg

DPR Bisa Usut Pelindo Dengan Pansus

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Richard Joost Lino mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan jalur trans Kereta Api (KA) di Kalimantan.Menurutnya pemerintah seharusnya lebih mengembangkan angkutan sungai karena hampir semua kota-kota besar di Kalimantan ada di pinggir sungai. Selain itu, angkutan sungai dinilainya lebih bebas polusi dan lebih hemat bahan bakar minyak (BBM).“Pemerintah mau buat jalan kereta api dari Samarinda ke Pontianak. Saya bilang ke beliau kenapa tidak lewat laut saja? Di Kalimantan itu tidak ada satupun kota besar yang tidak ada di pinggir sungai,” kata Lino di Jakarta, Senin (24/8).Rencana Strategis Perkeretaapian 2015 – 2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dicantumkan rencana pemerintah membangun jalur kereta trans Kalimantan sepanjang 2.428 kilometer (km) yang menghubungkan Kalimantan Timur, Kalimatan Selatan dan Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Barat. Proyek tersebut diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 22,9 triliun.Lino kemudian mengutip hasil studi dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibiayai oleh Bank Dunia pada 2007/2008. Studi tersebut menilai tingkat efisiensi moda angkutan barang baik udara, laut/sungai, darat, dan kereta api di Kalimantan. Hasilnya, terdapat 30 proyek prioritas untuk meningkatkan efisiensi moda angkutan barang.“Yang menarik,prioritas dari nomor 1 sampai 12 itu inland water way, perbaiki saja angkutan sungai-sungai itu, buat pelabuhan di sungai-sungai itu. Baru nomor 13,14, 15 buat jalan raya. Tapi karena ini host-nya Bina Marga yang tugasnya membuat jalan raya, studi ini disimpan di bawah meja tidak disampaikan ke yang terkait,” kata Lino.Secara umum, Lino menilai angkutan kereta api cocok sebagai angkutan transportasi masal namun bukan untuk angkutan barang. Sebagai perbandingan, Lino menyebut pangsa pasar (market share) angkutan barang moda KA di Jepang yang memiliki karakteristik kepulauan, sama dengan Indonesia, hanya sekitar 3,6 persen.“Angkutan barang kereta api di Jepang itu hanya 3,6 persen per tahun market share-nya,” ujarnya.(cn)

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Richard Joost Lino mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pem...

bos-pelindo-ii-kritik-jokowi-soal-kereta-trans-kalimantan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/1951.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/1951.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/1951.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/1951.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/1951.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/1951.jpg

Bos Pelindo II Kritik Jokowi Soal Kereta Trans Kalimantan

Jakarta, CNN Indonesia -- Operator pelabuhan pelat merah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II berencana membangun terminal baru penumpang kapal laut dan terminal kapal pesiar internasional (cruise) di kawasan Ancol Timur, Jakarta Utara. Selama ini para penumpang kapal masih harus berbagi dengan barang-barang yang juga dibongkar turun di pelabuhan Tanjung Priok.“Pelindo II sedang menyiapin terminal penumpang yang baru di Ancol Timur. Jadi nanti masuknya penumpang tidak dari pelabuhan Tanjung Priok. Jadi pisah antara penumpang dan barang,” kata Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino di Jakarta, Senin (24/8).Lino menyebutkan saat ini desain terminal penumpang tengah dipersiapkan. Terminal itu akan dibangun di atas lahan hasil reklamasi seluas hampir 200 hektare. Proses reklamasinya sendiri baru dimulai tahun depan.“Lahan itu memang untuk pelabuhan dari dulu, sudah ada izinnya,” klaim Lino.Ia memperkirakan pembangunan terminal baru itu akan dimulai tahun depan dan bisa sepenuhnya beroperasi dalam 2,5 tahun mendatang. Rencananya, sekitar 12-14 kapal pesiar bisa bersandar di terminal tersebut.“Jadi yang ada sekarang, terminal penumpang yang di Priok itu akan dibongkar,” ujarnya.Lino mengaku nilai investasi proyek itu masih dihitung. Kendati demikian, Pelindo II akan membiayainya dari kas internal perusahaan.“Pelindo II ini banyak punya uang. Dengan uang sekarang masih cukup untuk membiayai semua,” kata Lino.Tak hanya membangun terminal penumpang, Pelindo II bahkan berencana membangun apartemen di kompleks terminal penumpang Ancol Timur. Menurutn Lino, membangun terminal penumpang saja tidak menghasilkan keuntungan.“Punya apartemen yang harbour view kan istimewa,” kata Lino.(cn)

Jakarta, CNN Indonesia -- Operator pelabuhan pelat merah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II berencana membangun terminal baru penumpang kapal l...

pelindo-siapkan-terminal-penumpang-kapal-di-dalam-ancol

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/1949.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/1949.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/1949.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/1949.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/1949.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/1949.jpg

Pelindo Siapkan Terminal Penumpang Kapal di Dalam Ancol

Jakarta (ANTARA News) - PT Pelabuhan Indonesia II berencana membangun terminal khusus penumpang di Ancol Timur sebagai realisasi dari standar pelayanan minimum yang akan dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.Dirut PT Pelindo II RJ Lino dalam seminar nasional yang bertajuk "Sinkonisasi Pengaturan di Sektor Pelabuhan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Indonesia di Dunia Internasional" di Jakarta, Senin mengatakan nantinya terminal penumpang di Ancol Timur, sementara Tanjung Priok dikhususkan untuk terminal barang."Kita sedang menyiapkan terminal penumpang di Ancol Timur, jadi masuknya tidak melalui pelabuhan (Tanjung Priok), terpisah jadi penumpang masuknya lewat Ancol," ucapnya.Dia mengatakan pembangunan tersebut dimulai awal 2016, dan saat ini tengah dibuat rancangannya agar bisa ditambatkan kapal pesiar internasional.Lino mengatakan kedalaman di Ancol Timur sekitar 12 meter dan pengerjaannya diperkirakan memakan waktu 2,5 tahun.Namun, Lino belum menyebutkan kebutuhan investasi pembangunan terminal khusus penumpang tersebut. Sementara menunggu realisasi terminal baru tersebut, di Terminal Tanjung Priok akan dipasang garbarata."Supaya ada pemisah antara barang dan penumpang," imbuhnya.Tidak tertutup kemungkinan, lanjut dia, akan dibuat apartemen dan kantor di atas terminal penumpang Ancol Timur agar bisa mendatangkan pendapatan tambahan."Tanah di Ancol kan sangat mahal, jadi kita rencanakan lantai bawah terminal kedatangan keberangkatan, tetapi lantai atas apartemen dan kantor. Jadi, tanahnya bisa dioptimalkan," tuturnya.Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan akan menertibkan kembali standar pelayanan minimum (SPM) di terminal-terminal agar implentasi kualitas pelayanan lebih terlihat.Editor: Unggul Tri RatomoCOPYRIGHT © ANTARA 2015(cn)

Jakarta (ANTARA News) - PT Pelabuhan Indonesia II berencana membangun terminal khusus penumpang di Ancol Timur sebagai realisasi dari standar pelayanan minimum...

pelindo-ii-bangun-terminal-penumpang-di-ancol

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/1938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/1938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/1938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/1938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/1938.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/1938.jpg

 Pelindo II bangun terminal penumpang di Ancol

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyambangi tiga negara di Eropa pada pekan lalu, yakni Jerman, Belanda, dan Inggris. Dalam lawatan tersebut, Rini mengaku mendapatkan banyak tawaran kerjasama dan investasi."Di sana saya banyak bertemu dengan pengusaha yang memang sangat-sangat berminat melakukan investasi Indonesia," kata Rini saat ditemui di kawasan Senayan, Minggu (12/7).Menurutnya, kebanyakan pengusaha di Benua Biru menanyakan tentang prioritas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi fokus mereka antara lain pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan, dan bandara."Bank Ekspor Kredit Inggris juga berminat membiayai kalau kita ingin bekerja sama dengan perusahaan Inggris," ujar Rini.Sementara di Jerman, Rini mengatakan sudah bertemu dengan pihak KfW Bankengruppe yang juga berminat untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Salah satu perusahaan Jerman yang tertarik melanjutkan investasi adalah Siemens. Rini berharap Siemens yang sudah memproduksi komponen dan turbin di Cilegon dapat mengambangkan investasinya lebih lanjut."Terutama Siemens, produksi komponen dan turbin di Cilegon yang sudah mempekerjakan 500 orang, bisa kembangkan lebih lanjut," kata Rini. Ia berharap minimal turbin yang dibangun berkapasitas 20-50 Megawatt sehingga bisa mendukung program pengambangan listrik 35 ribu Megawatt yang diinisiasi oleh pemerintah.Di sisi lain, pertemuan Rini di Belanda menghasilkan hal yang berbeda. Ia dan pihak Fort Rotterdam membicarakan mengenai pembangunan pelabuhan."Mereka sangat berharap kerja sama dengan Pelindo III untuk mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung," katanya.Kendati sudah membicarakan proyek-proyek ke depan dengan beberapa negara tersebut, namun Rini mengatakan belum ada perjanjian maupun komitmen dengan pihak-pihak tersebut."Masih menjajaki beberapa hal, tapi berita yang menyenangkan bahwa mereka sangat berminat investasi Indonesia dan memberikan pembiayaan yang panjang dengan bunga yang atraktif," ujarnya.(cn)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyambangi tiga negara di Eropa pada pekan lalu, yakni Jerman, Belanda, dan Inggris. Dalam lawatan terseb...

menteri-rini-investor-eropa-bidik-infrastruktur-indonesia

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/433.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/433.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/433.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/433.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/433.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/433.jpg

PELINDO

Pelindo Kejar <em>Dwell Time </em>di Bawah Tiga Hari

Latest News

Pelindo Kejar Dwell Time di Bawah Tiga Hari

Kemenhub Serahkan Pelindo Kelola Pelabuhan UPT

Pelabuhan Sampit akan dibenahi Pelindo Semegah Bandara

Pelabuhan Indonesia Timur akan di Buka 4 Koridor ekspor ke Luar Negeri oleh Pelindo IV

Pelabuhan Kuala Tanjung Akan Punya 'Trestle' Terpanjang Se-Indonesia

KPK Siap Menghadapi Kasus Pelindo

Pansus Tidak Bisa Paksa Presiden Ganti Menteri

Presiden Wajib Menjalankan Hasil Pansus Pelindo

DPR Bisa Usut Pelindo Dengan Pansus

Bos Pelindo II Kritik Jokowi Soal Kereta Trans Kalimantan

Pelindo Siapkan Terminal Penumpang Kapal di Dalam Ancol

Pelindo II bangun terminal penumpang di Ancol

Menteri Rini: Investor Eropa Bidik Infrastruktur Indonesia