WinNetNews.com -&#160;Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan anggaran yang berkaitan dengan masyarakat serta sosial tidak akan dipangkas, seperti sektor pendidikan dan kemiskinan. Kedua belanja tersebut, dinilai sangat penting untuk masyarakat yang tidak mampu."Belanja yang sangat penting untuk kelompok masyarakat miskin tidak kita potong, malah kita akan lindungi seperti pendidikan, dan bantuan kemiskinan sosial akan kita jaga. Jadi yang kita lakukan pemotongan adalah yang tidak prioritas," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jumat (5/8/2016).Sampai saat ini, lanjut dia, detail pemotongan anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) masih sedang dikerjakan. Nantinya, jika sudah ada hasil, maka akan dibawa dalam pembahasan di sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran K/L sebesar Rp133,8 triliun. Namun, pos-pos mana saja yang akan dipotong belum diungkap secara gamblang."Detail pemotongan anggaran sampai saat ini masih dikerjakan. Ini nanti kalau sudah diputuskan akan dibawa ke sidang kabinet," imbuhnya.Dia mengatakan, pemerintah harus menjaga belanja-belanja yang masuk dalam kategori prioritas dan strategis untuk menopang kegiatan ekonomi dalam negeri, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya."Oleh karenanya, segala bentuk kebijakan belanja yang sufatnya infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas tidak akan dipotong," pungkasnya.

WinNetNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan anggaran yang berkaitan dengan masyarakat serta sosial tidak akan dipangkas, seperti sekt...

anggaran-untuk-masyarakat-miskin-tidak-dipangkas-menkeu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/34493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/34493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/34493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/34493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/34493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/34493.jpg

Anggaran untuk Masyarakat Miskin Tidak dipangkas Menkeu

WinNetNews.com - Anggaran dinas 2016 Disbudpar DKI Jakarta dipangkas oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Hal ini karena Ahok menemukan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal di tubuh Disbudpar DKI Jakarta, dalam penyelenggaraan acara festival."Tahun ini kita potong dinasnya saja bisa tinggal Rp 150 miliar kalau tambah sudin-sudin semua ada itu Rp 9-10 miliar. Ya mungkin dibawah Rp 300 miliar saya kira Disbudpar tahun ini," kata Ahok di Balai Kota.Meski demikian, Kadisbudpar DKI Purba Hutapea tidak keberatan dengan pemangkasan anggaran dinasnya menjadi Rp 300 miliar dalam KUA-PPAS DKI 2016."Kita setuju Pak Ahok adakan evaluasi untuk anggaran Disparbud. Selama ini memang ada kegiatan yang kurang efisien," ujar Purba, Kamis (19/11/2015), dilansir dari detik.Ahok dikabarkan mencak-mencak lantaran Disbudpar sering mengadakan festival yang memakan biaya besar sementara kondisi museum di Ibu Kota tidak pernah diperhatikan. Ditambah lagi dengan program Sudin dan Dibudpar DKI yang seringkali bentrokan.&#160;Untuk itu, Ahok memastikan anggaran untuk Disbudpar DKI dalam APBD 2016 dikurangi. Sebab dari tahun ke tahun anggarannya lebih banyak dialokasikan untuk mengadakan acara festival yang tidak jarang bekerjasama dengan pihak event organizer (EO)."Event dan festival memang dikurangi. Kita akan partisipasi di event-event swasta yang telah exist, seperti Jakarta Week Festival dan Jakarta Food and Fashion Festival. Promosi lebih ke media sosial," terang Purba.Sementara untuk event yang diadakan di luar negeri, Purba menyebutkan bahwa sifatnya lebih kepada partisipasi di event yang sudah diselenggarakan oleh pihak lain. Sehingga DKI tak harus membuat event sendiri.Baca juga artikel: <a href="https://www.winnetnews.com/post/ahok-curiga-ada-mark-up-anggaran-oleh-eo-di-penyelenggaraan-event-festival">Ahok Curiga ada Mark-Up Anggaran Oleh EO di Penyelenggaraan Event Festival</a>Ahok kesal mencurigai bahwa ada permainan EO yang kerap kali mekalukan mark up setiap mengadakan festival di Ibu Kota. Untuk itu, Ahok meminta kepada Disbudpar DKI agar tidak lagi menggunakan jasa EO, jika akan mengadakan event.

Anggaran dinas 2016 Disbudpar DKI Jakarta dipangkas oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Hal ini karena Ahok menemukan sejumlah anggaran yang tida...

anggaran-dinas-dipotong-oleh-ahok-purba-hutapea-legowo

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/7358.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/7358.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/7358.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/7358.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/7358.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/7358.jpg

PEMOTONGAN ANGGARAN

Anggaran untuk Masyarakat Miskin Tidak dipangkas Menkeu

Latest News

Anggaran untuk Masyarakat Miskin Tidak dipangkas Menkeu

Anggaran Dinas Dipotong oleh Ahok, Purba Hutapea Legowo