Winnetnews.com - Sisa pohon ditebang usai kawasan Monumen Nasional (Monas) direvitalisasi kini tidak diketahui keberadaannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun berkelit dan saling lempar tanggung jawab soal keberadaan pohon sisa penebangan tersebut.

Kepala Seksi Pelayanan UPK Monas, Irfal Guci mengaku ratusan pohon itu dipindahkan ke gudang miliki dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

&quot;Pohonnya dibawa ke Gudang Sudin Kehutanan. Informasinya di Pulogadung, di Monas hanya ada ditinggal 7 potong pohon dengan panjang satu meter,&quot; kata Irfal, Rabu (5/2/2020) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzi Marsitawati membantah pohon sisa penebangan dibawa ke gudang miliknya. Ia mengatakan bahwa pelaksana berada di bawah naungan UPT Monas.

&quot;Tidak benar (di gudang Pulogadung). Tanyakan saja kepada pelaksananya. Bukan tidak ada (di Kebon Bibit juga). (Pelaksana) UPT Monas,&quot; Kata Suzi.

&quot;Tanyakan kepada UPT Monas sebagai pengelola Monas karena semua kewenangan ada di sana dan tanyakan kepada Citata sebagai perencana dan pelaksana kegiatan Monas,&quot; lanjut dia.

Saat dikonfirmasi, Kepala UPT Kawasan Monas, Muh Isa Sanuri menyatakan tidak tahu terkait penebangan pohon tersebut. Ia mengatakan bahwa proyek tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta.

&quot;Wah saya gak tau (kemana pohon ditebang). Saya masuk Monas bulan November 2019 sudah seperti itu (ditebang). Coba tanya ke Dinas Citata, sebagai pelaksana,&quot; singkat dia.

Kepala Dinas Citata DKI Jakarta, Heru Hermawanto hingga Kamis (7/2/2020) belum memberi respons apapun terkait sisa pohon yang ditebang di kawasan Monas ini.

Sebelumnya diberitakan, ada sekitar 191 pohon yang ditebang untuk revitalisasi Monas. Setidaknya ada delapan jenis pohon yang sempat ditebang, beberapa di antaranya ialah Pohon Mahoni, Sawo Kecil, Glodokan Tiang, Trembesi dan Tabebuya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah memastikan bahwa pohon Mahoni yang ditebang tidak dijual. Ia menyatakan ratusan pohon yang ditebang sudah tidak memiliki nilai.

&quot;Enggak (dijual). Saya yakin enggak ada nilainya juga,&quot; tegas dia.

Saefullah juga memastikan bahwa penebangan pohon sudah dilakukan dengan sesuai prosedur. Penebangan pohon juga disertakan dengan Berita Acara Penebangan.

&quot;Ada di Cipta Karya. Omongan angka itu saya kumpulkan dulu mana berita acara, itu jadi pegangan,&quot; tutup dia.

Hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai revitalisasi Monas. Pemprov DKI Jakarta juga sudah menghentikan proyek sementara menunggu revitalisasi mendapatkan restu dari pemerintah pusat.

Belakangan, kawasan Monas ditanam pohon baru jenis Pule. Rencananya penggantian pohon akan dilakukan tiga kali lipat dari total pohon yang ditebang.

Sisa pohon ditebang usai kawasan Monumen Nasional (Monas) direvitalisasi kini tidak diketahui keberadaannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun berk...

ratusan-pohon-tebangan-monas-hilang-pemprov-dki-lempar-tanggung-jawab

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ratusan-pohon-tebangan-monas-hilang-pemprov-dki-lempar-tanggung-jawab-1580961309.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ratusan-pohon-tebangan-monas-hilang-pemprov-dki-lempar-tanggung-jawab-1580961309.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ratusan-pohon-tebangan-monas-hilang-pemprov-dki-lempar-tanggung-jawab-1580961309.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ratusan-pohon-tebangan-monas-hilang-pemprov-dki-lempar-tanggung-jawab-1580961309.jpg

image-ratusan-pohon-tebangan-monas-hilang-pemprov-dki-lempar-tanggung-jawab-1580961309.jpg

Ratusan sisa pohon yang ditebang hilang di kawasan Monas. [Foto: Netralnews]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ratusan-pohon-tebangan-monas-hilang-pemprov-dki-lempar-tanggung-jawab-1580961309.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ratusan-pohon-tebangan-monas-hilang-pemprov-dki-lempar-tanggung-jawab-1580961309.jpg

Ratusan Pohon Tebangan Monas Hilang, Pemprov DKI Lempar Tanggung Jawab

Winnetnews.com - Anggaran Pemprov DKI yang belakangan tengah jadi sorotan disebabkan karena ada anggaran lem Aibon Rp82 miliar dan pengadaan bolpoin Rp124 miliar. Gelumat saling salah-menyalahkan antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan sebelumnya membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara menanggapi anggaran tersebut.&nbsp;

Menkeu Sri Mulyani mengatakan berencana merangkul Kementerian Dalam Negeri untuk mendongkrak kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

&quot;Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas APBD tentunya,&quot; kata Sri di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11), seperti dikutip dari detikFinance (2/11).

Dia menegaskan semua hal akan dikoordinasikan untuk menunjang berjalannya hal tersebut.

&quot;Dan berbagai hal nanti akan kami koordinasikan bersama,&quot; ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian akan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait polemik alokasi anggaran tersebut.

&quot;Saya kan baru juga. Nanti saya komunikasikan dengan Pak gubernur. Saya sendiri kan baru. Bicara dengan Pak Anies dan Pak Prasetio (Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, red), saya kan kenal baik dua-duanya,&quot; ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/10/2019).

Tito mengatakan, masih ada mekanisme internal di Pemprov DKI. Tito belum akan mengintervensi.

&quot;Kita lihat saja nanti. Kan masih ada mekanisme internal di sana. Ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu,&quot; kata Tito.

Anggaran Pemprov DKI yang belakangan tengah jadi sorotan disebabkan karena ada anggaran lem Aibon Rp82 miliar dan pengadaan bolpoin Rp124 miliar. Gelumat salin...

bereskan-anggaran-sableng-rp82-miliar-sri-mulyani-gandeng-tito

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-bereskan-anggaran-sableng-rp82-miliar-sri-mulyani-gandeng-tito.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-bereskan-anggaran-sableng-rp82-miliar-sri-mulyani-gandeng-tito.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-bereskan-anggaran-sableng-rp82-miliar-sri-mulyani-gandeng-tito.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-bereskan-anggaran-sableng-rp82-miliar-sri-mulyani-gandeng-tito.jpeg

image-bereskan-anggaran-sableng-rp82-miliar-sri-mulyani-gandeng-tito.jpeg

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A via Katadata.co.id

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-bereskan-anggaran-sableng-rp82-miliar-sri-mulyani-gandeng-tito.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-bereskan-anggaran-sableng-rp82-miliar-sri-mulyani-gandeng-tito.jpeg

Bereskan Anggaran ‘Sableng’ Rp82 Miliar, Sri Mulyani Gandeng Tito

WinNetNews.com-&nbsp;&nbsp;Baru-baru ini, Ombudsman menjelaskan laporan akhir hasil kepada Pemprov DKI tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang harus bersih dari PKL dalam waktu 60 hari.

Dikutip dari berbagai sumber yang ada, waktu 60 hari disediakan untuk pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno membereskan Jalan Jatibaru Raya itu, karena penempatan PKL di situ dinilai Ombudsman sebagai maladministrasi, menyalahi peraturan perundang-undangan. Dalam 30 hari awal, Pemprov DKI harus melaporkan perkembangan transisi kondisi di kawasan itu.

&quot;Bilamana dalam 60 hari ke depan belum ada informasi koreksi, maka Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) ini kami tingkatkan menjadi rekomendasi,&quot; kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Domunikus Dalu.

Jika pemerintahan Anies tidak menindaklanjuti laporan akhir Ombudsman, maka Ombudsman akan meningkatkan laporan itu menjadi rekomendasi. Pemprov perlu melaksanakan rekkmendasi Ombudsman agar terhindar dari sanksi administrasi. Ini diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik&nbsp;Indonesia.

Baru-baru ini, Ombudsman menjelaskan laporan akhir hasil kepada Pemprov DKI tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Jalan Jatibaru Raya Tanah...

ombudsman-dalam-waktu-60-hari-anies-sandi-harus-perbaiki-tanah-abang

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-ombudsman-dalam-waktu-60-hari-anies-sandi-harus-perbaiki-tanah-abang.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-ombudsman-dalam-waktu-60-hari-anies-sandi-harus-perbaiki-tanah-abang.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-ombudsman-dalam-waktu-60-hari-anies-sandi-harus-perbaiki-tanah-abang.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-ombudsman-dalam-waktu-60-hari-anies-sandi-harus-perbaiki-tanah-abang.jpeg

image-ombudsman-dalam-waktu-60-hari-anies-sandi-harus-perbaiki-tanah-abang.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-ombudsman-dalam-waktu-60-hari-anies-sandi-harus-perbaiki-tanah-abang.jpeg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-ombudsman-dalam-waktu-60-hari-anies-sandi-harus-perbaiki-tanah-abang.jpeg

Ombudsman: Dalam Waktu 60 Hari Anies-Sandi Harus  Perbaiki Tanah Abang

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Syamsuhairil menyatakan penutupan operasional PT Koba Tin memicu angka pengangguran."Lapangan pekerjaan semakin sempit, ditambah pula PT Koba Tin tidak beroperasi lagi sehingga memicu pengangguran," katanya di Koba, Rabu.Ia menjelaskan, PT Koba Tin menyerap ribuan tenaga kerja dan sejak kontrak karya (KK) perusahaan bijih timah itu tidak diperpanjang lagi maka memicu angka pengangguran."Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang merekomendasikan ditutupnya PT Koba Tin sehingga memicu tingginya angka pengangguran," ujarnya dengan nada bertanya.Ia mengatakan, sekarang ini status PT Koba Tin dalam posisi mengambang karena terjadi perebutan kepemilikan saham antara pihak Pemkab Bangka Tengah, Pemprov Babel, Pemkab Bangka Selatan dan PT Timah sebagai lembaga BUMN."Sekarang ini pemerintah daerah kembali ngotot untuk mengoperasikan kembali PT Koba Tin, sementara dulu juga ngotot kontrak karya perusahaan tersebut tidak diperpanjang," ujarnya.Ia menyayangkan berhentinya operasional PT Koba Tin karena keberadaan perusahaan tersebut cukup membantu jalannya roda perekonomian di Bangka Tengah."Cukup banyak tenaga kerja asal Bangka Tengah yang berhenti bekerja sejak PT Koba Tin ditutup dan juga berimbas terhadap daya beli serta jalannya roda perekonomian daerah," ujarnya.(cn)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Syamsuhairil menyatakan penutupan operasional PT Koba Tin memicu angka pengangguran."Lapanga...

koba-tin-tak-beroperasi-setelah-sahamnya-diperebutkan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/810.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/810.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/810.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/810.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/810.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/810.jpg

Koba Tin tak beroperasi setelah sahamnya diperebutkan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan belum melegalkan transportasi Gojek, GrabTaxi, atau GrabBike yang berbasis aplikasi piranti lunak. Meski demikian, Ahok –sapaan Basuki– tak melarang mereka beroperasi di Jakarta.“Enggak ada soal legalitas, gelap-gelap saja,” kata Ahok cuek di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7).Sementara Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Pargaulan Butar Butar tak mau bicara soal status Gojek, GrabTaxi, dan GrabBike di Jakarta. “Saya tidak mau mengomentari masalah itu,” ujar dia.Status Gojek, GrabTaxi, dan GrabBike yang kini populer digunakan oleh kaum urban menjadi sorotan setelah Dewan Transportasi Jakarta menyebutnya membahayakan eksistensi angkutan umum konvensional di ibu kota.Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen SW Tangkudung mengatakan mestinya Gojek, GrabTaxi, dan GrabBike sekadar menjadi solusi antara sampai pemerintah mampu menyediakan transportasi publik yang memadai."Jika dibiarkan terlalu lama, secara perlahan angkutan umum yang resmi dapat makin kehilangan peran, sementara para 'solusi antara' itu sudah terlalu menguasai pasar dan sulit ditertibkan. Kami khawatir pemerintah menjadi kehilangan sense of urgency bila aplikasi-aplikasi solusi itu tumbuh kuat," ujar Ellen Jakarta.Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi V Bidang Perhubungan DPR Michael Wattimena menilai Gojek, GrabTaxi, maupun GrabBike justru memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga tak perlu dianggap sebagai musuh bersama.GrabTaxi merupakan aplikasi peranti lunak asal Malaysia. Aplikasi tersebut bekerjasama dengan perusahaan taksi yang sudah ada di Indonesia dan berperan menghubungkan pengguna dengan perusahaan terkait.Sementara Gojek merupakan aplikasi asli buatan anak Indonesia yang menghubungkan pengguna jasa dengan para tukang ojek yang tergabung di dalamnya. Aplikasi Gojek yang tersedia untuk pengguna smartphone telah diluncurkan sejak Januari 2015.(cn)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan belum melegalkan transportasi Gojek, GrabTaxi, atau GrabBike yang berbasis aplikasi piranti lunak. Meski...

ahok-cuek-gojek-dianggap-bahayakan-angkutan-konvensional

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/448.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/448.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/448.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/448.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/448.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/448.jpg

Ahok Cuek Gojek Dianggap Bahayakan Angkutan Konvensional

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berniat menata Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti Singapura. Nantinya, PKL akan diberikan tempat dibawah rumah susun untuk berjualan.Ahok mengatakan pembinaan terhadap PKL akan terus dilakukan. Dirinya juga akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam penataan PKL."PKL mungkin ada 600 ribu di Jakarta. Nah, bagaimana kita berikan tempat buat mereka masuk. Nah, model lenggang Jakarta kan saya sengaja suruh swasta yang bikin, CSR. Berapa duit. Saya udah punya patokan nih. Pembinaan PKL 15 miliar. Berarti UMKM kalo dia punya 300 Miliar, udah bikin 20 biji pembinaan. Jadi dia enggak bisa bohongin saya lagi nih. Saya pengen ciptakan yang lebih banyak," kata Ahok, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).Ahok mengatakan setelah dilakukan pembinaan, PKL akan diberikan tempat berjualan di rumah susun. Menurtnya, sistemnya akan berbentuk seperti koperasi."Jadi kayak mall. Kalau dia di mall kan dia harus bayar sama mall. Nah, kalau ini kita sediakan tempat seolah-olah mallnya ini punya mereka. Sama kayak rusun, semua rusun kayak Tambora, bawahnya toko. Jadi misalnya kita tinggal di rusun, dulunya dia pegawai salon, potong rambutnya bagus, dia mau sewa di mall kan enggak bisa. Dia bisa dapat yang lebih murah. Makanya kita sediain toko di bawah rusun," kata Ahok.Nantinya, Ahok mengharapkan kawasan rumah susun yang dijadikan tempat berjualan bagi PKL akan seperti rumah susun yang berada di Singapura."Kalau dia sewa tempat ini, jadi lama-lama rusun jadi kompleks. Ada rumah sakit tipe D, superblok gitu, bisa jadi tempat wisata juga. Nanti kalo ada wisatawan datang, dia tinggal makan di bawah. Jadi mirip-mirip kayak Singapura lah, rusunnya bawahnya itu ada tempat kuliner murah dan tentu bebas dari bahan berbahaya," kata Ahok.(cn)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berniat menata Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti Singapura. Nantinya, PKL akan diberikan tempat dibawah rumah susun...

ahok-ingin-menata-pkl-dan-rusun-layaknya-singapura

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/446.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/446.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/446.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/446.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/446.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/446.jpg

Ahok Ingin Menata PKL dan Rusun Layaknya Singapura

Masih banyaknya siswa yang menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memberlakukan sanksi tegas. Basuki mengaku akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang membawa kendaraan pribadi serta memecat Kepala Sekolah yang bersangkutan."Kami sudah melarang, tapi mereka parkirnya jauh dari sekolah," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/7).Ahok, sapaan akrab Basuki pun mengaku akan memberikan sanksi tegas pada siswa yang masih menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. "Yang masih membawa kendaraan pribadi bisa kehilangan KJP. Kami akan sisir," ujarnya.Ahok meminta Kepala Sekolah dan Wali Kelas untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap siswa yang masih melanggar. Jika Kepala Sekolah dan Wali Kelas tidak mampu menangani hal tersebut, Ahok pun mengancam melakukan pemecatan."Kami juga mulai keras. Kami mulai pecat-pecatin juga. Kalau Kepala Sekolah tidak bisa mengatasi dengan baik, kami anggap dia tidak pantas jadi Kepala Sekolah. Jadi guru biasa saja," ucapnya.Keterlibatan Kepala Sekolah dan Wali Kelas dinilai Ahok merupakan faktor penentu berhasilnya penerapan larangan tersebut. Sebab, hal ini tidak mudah mengingat jumlah siswa di Jakarta yang sangat banyak."Ini tidak mudah. Kami harus tegas. Kepala Sekolah dan Wali Kelas bukan hanya mengajar, tapi harus perhatikan kehidupan siswanya," kata Ahok.Faktanya, memang masih banyak siswa yang menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke sekolah. Para orang tua berdalih, minimnya angkutan untuk pelajar membuat orang tua akhirnya mengizinkan anaknya membawa kendaraan pribadi.Untuk itu, Ahok juga akan berupaya memperbanyak bus sekolah agar tidak ada alasan lagi bagi para siswa untuk membawa kendaraan pribadi ke sekolah."Makanya kami mau perbanyak bus. Orang tua alasannya bus sekolah tidak cukup. Makanya kalau bus sudah banyak, kami akan keras sama motor," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku akan terus menyisir penggunaan kendaraan pribadi oleh para pelajar di bawah umur. Sehingga nantinya tidak ada lagi pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah.(cn)

Masih banyaknya siswa yang menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memberlakukan sanksi tegas. Basuki...

ahok-akan-pecat-kepsek-yang-biarkan-siswa-pakai-mobil-pribadi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/445.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/445.jpg

Ahok akan Pecat Kepsek yang Biarkan Siswa Pakai Mobil Pribadi

Sejak Mei lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah berjanji akan membongkar Stadion Lebak Bulus demi mempercepat proses pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan selesai pada tahun 2018. Namun, hingga kini, pembongkaran Stadion Lebak Bulus belum bisa dipastikan kapan akan terlaksana.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pembongkaran stadion Lebak Bulus akan dilakukan secepatnya, sekitar satu pekan ke depan. Sebab, Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah mengantongi nama pemenang lelang yang akan membongkar stadion tersebut."Sudah ada pemenangnya. Nanti Senin kami umumkan," ujar Heru saat ditemui CNN Indonesia di Balai Kota, Jakarta.Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengaku percaya kalau pihak Pemprov DKI Jakarta akan segera menyelesaikan masalah tersebut. "Mereka sedang berupaya sekuat tenaga, sekarang kami tetap optimis," kata Dono.Ia mengatakan pihaknya juga tengah mengupayakan beberapa langkah teknis untuk mengatasi keterlambatan pembongkaran Stadion Lebak Bulus maupun pembebasan lahan lainnya yang berpotensi membuat proyek MRT menjadi mandek."Teknis rekayasa engineering sedang kami siapkan. Memang tidak mudah tapi tidak mustahil," ujarnya.Ini bukan pertama kalinya Pemprov DKI Jakarta memberikan harapan terkait pembongkaran Stadion Lebak Bulus. Pada Mei lalu, Heru juga mengatakan hal yang sama terkait pembongkaran stadion. Namun, buktinya stasion tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini.Heru beralasan, pembongkaran Stadion Lebak Bulus belum terealisasikan karena selama ini tidak ada pengusaha yang bersedia melakukan pembongkaran. Sebab, nilai asetnya terlalu tinggi."Kemarin kami sudah turunkan dari Rp 6,4 miliar menjadi Rp 4,5 miliar. Mudah-mudahan ada yang laku. Tinggal tunggu pengumuman," katanya.Selain pembongkaran Stadion Lebak Bulus, PT MRT Jakarta juga tengah menanti pembebasan lahan lainnya. Seperti lahan di Cipete dan Haji Nawi yang juga tak kunjung dibebaskan.Ketika dikonfirmasi hal ini, Heru berkata pihaknya harus melakukan konsinyasi untuk membebaskan lahan tersebut. Hal yang sama juga dikatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama."Kami akan lapor pengadilan negeri. Sudah ada harga appraisal. Kalau sudah pakai harga pasar, dia tidak mau lepas, kami akan daftarkan ke pengadilan negeri, kami titipi duit dan kami sita," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta.PT MRT Jakarta juga masih menunggu pembebasan lahan lainnya di sekitaran Pasar Jumat, Jalan Fatmawati dan Jalan TB. Simatupang, dan Jalan Sisingamangaraja.Total jalur MRT yang akan dibangun sepanjang 16 kilometer dari Lebak Bulus hingga Jalan MH Thamrin. Jalur 10 kilometer akan berbentuk jalur layang (Lebak Bulus-Blok M) dan 6 kilometer sisanya akan berbentuk jalur bawah tanah (Sudirman-Thamrin).(cn)

Sejak Mei lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah berjanji akan membongkar Stadion Lebak Bulus demi mempercepat proses pembangunan proyek Mass Rap...

mrt-masih-menanti-pembongkaran-stadion-lebak-bulus

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/444.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/444.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/444.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/444.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/444.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/444.jpg

PEMPROV

Ratusan Pohon Tebangan Monas Hilang, Pemprov DKI Lempar Tanggung Jawab

Latest News

Ratusan Pohon Tebangan Monas Hilang, Pemprov DKI Lempar Tanggung Jawab

Bereskan Anggaran ‘Sableng’ Rp82 Miliar, Sri Mulyani Gandeng Tito

Ombudsman: Dalam Waktu 60 Hari Anies-Sandi Harus Perbaiki Tanah Abang

Koba Tin tak beroperasi setelah sahamnya diperebutkan

Ahok Cuek Gojek Dianggap Bahayakan Angkutan Konvensional

Ahok Ingin Menata PKL dan Rusun Layaknya Singapura

Ahok akan Pecat Kepsek yang Biarkan Siswa Pakai Mobil Pribadi

MRT Masih Menanti Pembongkaran Stadion Lebak Bulus