WinNetNews.com - Usai terbitnya Perppu No. 2/2017 tentang Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) langsung merencanakan untuk menggugat regulasi itu ke Mahkamah Konstitusi. Menkopolhukan Wiranto mengakui sudah mendapatkan imformasi bahwa ada beberapa pihak yang menolak terbitnya Perppu tentang pembubaran ormas tersebut.&quot;Yang nolak (Perppu) sih ada,&quot; ujar Wiranto kepada wartawan, Kamis (13/07/2017).Wiranto justru mengingatkan bahwa Perppu 2/2017 diterbitkan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman termasuk ancaman ideologis. Sehingga mestinya terbitnya Perppu tersebut tidak ditolak.&quot;Mosok ya menyelamatkan negara (Perppu) ditolak, mosok kita menyelamatkan kehidupan bangsa ke depan kita ditolak,&quot; tegas Wiranto.Sebelumnya kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 tentang Ormas. Menurutnya, ada pasal karet dalam Perppu itu.&quot;Yang sangat mengkhawatirkan kami adalah pasal 59 ayat 4 bahwa dikatakan ormas dilarang untuk menganut, menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila,&quot; ucap Yusril kepada wartawan di Kantor DPP HTI, Rabu (12/07/2017).Bagi Yusril, pasal itu adalah pasal karet karena penafsiran bertentangan dengan Pancasila berbagai macam. Tak dijelaskan secara jelas hal seperti apa yang merupakan pelanggaran terhadap Pancasila.Selain itu, ada pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan KUHP. Yusril memberi contoh adanya hukuman yang berbeda pada ormas yang melakukan SARA. Karena itulah, HTI akan menggugat Perppu tersebut kepada MK. Mengajak beberapa ormas lain, mereka akan mengajukannya pada Senin (17/07/2017).

Usai terbitnya Perppu No. 2/2017 tentang Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) langsung merencanakan untuk menggugat regulasi itu ke Mahkamah Konstitusi. Menkopo...

habis-perppu-no-2-2017-terbitlah-penolakan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-habis-perppu-no-2-2017-terbitlah-penolakan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-habis-perppu-no-2-2017-terbitlah-penolakan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-habis-perppu-no-2-2017-terbitlah-penolakan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-habis-perppu-no-2-2017-terbitlah-penolakan.jpg

image-habis-perppu-no-2-2017-terbitlah-penolakan.jpg

Konfrensi pers pembacaan Perppu Ormas di Kemenkopolhukam/Foto: Zool WNN

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-habis-perppu-no-2-2017-terbitlah-penolakan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-habis-perppu-no-2-2017-terbitlah-penolakan.jpg

Habis Perppu No. 2-2017, Terbitlah Penolakan

WinNetNews.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI)&#160;menolak jadi eksekutor hukum kebiri untuk pelaku kejahatan seksual. Hal ini mendapat tanggapan dari Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek yang menyebut hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak memang bertentangan dengan etika kedokteran. Meski begitu, hukuman ini bisa dilakukan untuk memberi efek jera kepada pelaku."Memang benar berlawanan dengan etika kedokteran. Tapi kalau ini keputusan pengadilan ya harus kita patuhi dalam arti harus dilaksanakan," tutur Menkes, Senin (30/5/2016)."Di samping itu hukuman tambahan ini untuk membuat efek jera kepada pelaku," tambahnya.Menkes meminta pro-kontra hukuman kebiri ini dilihat secara holistik. Ia menyebut harus dilihat apa penyebab kasus kejahatan seksual pada anak ini terjadi. Foto:&#160;m.tempo.co &#160;

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak jadi eksekutor hukum kebiri untuk pelaku kejahatan seksual. Hal ini mendapat tanggapan dari Menteri Kesehatan Prof Ni...

menkes-tanggapi-penolakan-idi-soal-hukuman-kebiri

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/27005.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/27005.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/27005.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/27005.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/27005.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/27005.jpg

Menkes Tanggapi Penolakan IDI Soal Hukuman Kebiri

WinNetNews.com - Upaya pemerintah Indonesia untuk membebaskan 10 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) dengan militer mendapat penolakan dari pemerintah Filiphina. Namun menurut Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso, penolakan itu merupakan hal wajar.“Mereka mungkin punya harga diri reputasi jadi pertimbangannya. Kita juga kalau ada penyanderaan di sini akan kita selesaikan sendiri,” kata Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan.Menurutnya, diperlukan koordinasi lagi dengan pemerintah Filipina agar upaya pembebasan ini berhasil. “Kami perlu koordinasi. Kita lihat saja nanti,” ujarnya.Menurut informasi yang diterima, terdapat warga negara asing (WNA) yang turut disandera bersama 10 ABK WNI. “Di samping WNI, ada WNA. Setahu saya ada 11 orang. Ada dari Kanada, Belanda, Norwegia, Filipina,” ungkapnya.Hal ini, menurut Sutiyoso yang menyebabkan pembebasan sandera lewat militer Indonesia juga sedikit terkendala. “Oleh karena itu, saya perintahkan perwakilan BIN di sana untuk memantau ketat perkembangannya dan bekerja sama dengan intelijen Filipina. Informasi baru kami suplai terus ke pemerintah, termasuk Panglima TNI,” ucapnya. Foto:&#160;keamanan.rmol.co &#160;

Upaya pemerintah Indonesia untuk membebaskan 10 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) dengan militer mendapat penolakan dari pemerintah Filiphina....

pembebasan-sandera-wni-di-filipina-lewat-militer-mendapat-penolakan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20997.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20997.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20997.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20997.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20997.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20997.jpg

PENOLAKAN

Habis Perppu No. 2-2017, Terbitlah Penolakan

Latest News

Habis Perppu No. 2-2017, Terbitlah Penolakan

Menkes Tanggapi Penolakan IDI Soal Hukuman Kebiri

Pembebasan Sandera WNI Di Filipina Lewat Militer Mendapat Penolakan