Winnetnews.com -&nbsp;Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut nama Susi saat menyoal kerugian negara di sektor kelautan.

&quot;Ya bukan Pak Prabowo saja, World Bank juga bilang begitu (kerugian negara di sektor kelautan). Tapi itu dulu,&quot; kata Susi saat ditemui selepas acara open house di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018. 
 
Saat pidato di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Senin kemarin, Prabowo mengkritik pemerintah tentang berbagai hal mulai dari soal utang hingga indeks pembangunan manusia. Prabowo menyebut total utang Indonesia jika digabung utang pemerintah, BUMN, dan swasta mencapai Rp 9.000 triliun meski utang pemerintah hanya sekitar Rp 4.000 triliun.

&quot;Ibu Susi malah, katakan lebih dari saya. Beliau katakan Rp 2.000 triliun hanya di sektor perikanan. Saya kira beliau juga enggak punya gelar ekonomi, tapi beliau mengerti masalah,&quot; kata Prabowo. 
 
Namun, kata Susi, kondisi sekarang sudah berbeda. Susi mengklaim perdagangan di sektor perikanan sepanjang kuartal pertama 2018 telah mencatatkan pencapaian yang positif.

Menurut dia, capaian ini diperoleh karena menurunnya tren illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal dalam beberapa tahun terakhir.

&quot;Kuartal pertama Indonesia sudah surplus sekitar US$ 1 miliar,&quot; kata Susi.

Berkurangnya illegal fishing, kata dia, telah membuat stok ikan bertambah dan otomatis mengkerek produksi dan penjualan nelayan.

Meski mencatatkan hasil perdagangannya yang positif, Susi tetap gencar menggenjot sektor perikanan Indonesia. 
 
Akhir Mei 2018, Susi Pudjiastuti bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Tokyo, Jepang.

Dalam pertemuan itu, Susi berharap Indonesia diberikan pembebasan fasilitas bea masuk produk perikanan sebagaimana yang telah diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam.

Menurut dia, rata-rata bea masuk 7 persen selama ini telah membuat produk perikanan Indonesia sulit bersaing di Negeri Sakura itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut nama Susi saat menyoal kerugian negara di s...

prabowo-sebut-kerugian-di-sektor-perikanan-menteri-susi-itu-dulu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-prabowo-sebut-kerugian-di-sektor-perikanan-menteri-susi-itu-dulu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-prabowo-sebut-kerugian-di-sektor-perikanan-menteri-susi-itu-dulu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-prabowo-sebut-kerugian-di-sektor-perikanan-menteri-susi-itu-dulu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-prabowo-sebut-kerugian-di-sektor-perikanan-menteri-susi-itu-dulu.jpg

image-prabowo-sebut-kerugian-di-sektor-perikanan-menteri-susi-itu-dulu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-prabowo-sebut-kerugian-di-sektor-perikanan-menteri-susi-itu-dulu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-prabowo-sebut-kerugian-di-sektor-perikanan-menteri-susi-itu-dulu.jpg

Prabowo Sebut Kerugian di Sektor Perikanan, Menteri Susi : Itu Dulu

WinNetNews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, penerapan aturan tersebut menjadi sangat penting untuk industrialisasi di sektor perikanan karena akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil perikanan.&quot;Termasuk untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Untuk percepatan industri perikanan nasional kita juga harus memperhatikan infrastruktur dan skema pembiayaannya harus seperti apa,&quot; ujar Yugi dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin di Hotel Aryaduta,seperti dikutip dari Medeka, Jakarta, senin (7/11/2016).Pada Raknernas hari ini, akan ada tujuh hal penting yang akan menjadi fokus pembahasan. Pertama, peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.Kemudian, perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing. Kemudian ketiga, percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan, serta pengawasan sumber daya perikanan.&quot;Selanjutnya terkait penyediaan sarana dan prasarana dasar serta pendukung industri perikanan nasional. Kelima, percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan,&quot; jelasnya.Selanjutnya, percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional. Dan yang terakhir penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.Pembangunan infrastruktur yang diharapkan pengusaha adalah sarana jalan, ketersediaan energi gas dan listrik yang memadai dengan melibatkan aktif PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).&quot;Sehingga, bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah terhadap investasi baru di daerah tersebut,&quot; ucapnya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional....

pengusaha-industrialisasi-perikanan-agar-dipercepat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pengusaha-industrialisasi-perikanan-agar-dipercepat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pengusaha-industrialisasi-perikanan-agar-dipercepat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pengusaha-industrialisasi-perikanan-agar-dipercepat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pengusaha-industrialisasi-perikanan-agar-dipercepat.jpg

image-pengusaha-industrialisasi-perikanan-agar-dipercepat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pengusaha-industrialisasi-perikanan-agar-dipercepat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pengusaha-industrialisasi-perikanan-agar-dipercepat.jpg

Pengusaha: Industrialisasi Perikanan Agar Dipercepat

WinNetNews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan larangan investasi asing di usaha perikanan tangkap sesuai dengan amanat dan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara asing hanya boleh masuk pada usaha pengolahan ikan di Indonesia.Dalam konfirmasinya yang dikutip dari keterangan resmi Menteri Susi di Jakarta, Minggu (7/8/2016), Presiden Jokowi telah berpesan di Sidang Kabinet Paripurna usai reshuffle jilid II bahwa pemerintah menutup 100 persen penanaman modal di usaha perikanan tangkap karena pentingnya keberlanjutan bagi perikanan tangkap Indonesia."Dalam ‎pemerintahan, tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden. Sesuai visi Presiden, ingin menjadikan laut Indonesia masa depan bangsa sendiri, bukan masa depan bangsa lain. Jadi dalam Perpres No 44 Tahun 2016, jelas disebutkan perikanan tangkap masuk daftar tertutup untuk investasi asing," tegas Susi.Sementara usaha pengolahan ikan, diakuinya, pemerintah membuka 100 persen untuk investasi asing masuk. "Jadi kalau menteri berbeda dengan Presiden itu tidak dibenarkan. Karena prinsip Pak Presiden betul-betul berpihak pada rakyat," ucap Menteri Susi.Sebelumnya, ‎Susi mengaku untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan, perlu ada kerja sama antara para pemangku kepentingan di sektor perikanan, termasuk perbankan yang akan mendukung pengadaan sarana prasarana perikanan Indonesia.&#160;"Saya ingin mempertaruhkan semua ini untuk kebangkitan perikanan Indonesia," ujarnya.Susi mengungkapkan keinginannya untuk memasukkan kapal-kapal besar lokal untuk masuk ke perairan Indonesia. Pihaknya akan menghitung masing-masing daya dukung WPP untuk industri perikanan."Jadi tidak sembarang saya punya kapal segini dan menangkap di sini, tidak bisa begitu. Kita akan permudah semua persyaratan izin-izin,” ujar Susi.Susi Pudjiastuti juga menyoroti permasalahan terkait pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Ia menjelaskan, pemanfaatan koral maupun karang dari alam untuk bahan bangunan atau kapur atau kalsium, akuarium dan souvenir atau perhiasan serta Koral Hidup atau Koral Mati dari alam.“Jika masih ada usaha perdagangan maka akan ditindaktegas. Karang-karang laut yang untuk akuarium sudah tidak boleh diperdagangkan lagi”, pinta dia. Sumber: Liputan6

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan larangan investasi asing di usaha perikanan tangkap sesuai dengan amanat dan visi Presiden Joko Wido...

menteri-susi-pudjiastuti-tegaskan-asing-dilarang-tangkap-ikan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/34595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/34595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/34595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/34595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/34595.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/34595.jpg

Menteri Susi Pudjiastuti, Tegaskan Asing Dilarang Tangkap Ikan

WinNetNews.com - Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar menggambarkan kehidupan para nelayan tradisional lokal yang saat ini membaik. Itu dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.Kondisi berbeda justru terjadi pada perusahaan perikanan kecil sampai besar terkait sejumlah kebijakan Menteri Susi tersebut. Mereka pun dikabarkan melakukan aksi demo menuntut perubahan kebijakan."Demo berasal dari perusahaan perikanan yang punya kapal di sini tapi tidak bisa beroperasi. Mungkin ada ribuan kapal ya," ujarnya seperti di kutip dari situs Liputan6, Jakarta, Jumat (25/3/2016).Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seperti diketahui telah menerbitkan dan menjalankan aneka ragam aturan, diantaranya melarang kapal eks asing beroperasi di laut Indonesia, membatasi penangkapan tiga spesies perikanan, melarang penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat harimau (trawls), pukat tarik, dan kebijakan lainnya.&#160;Lebih jauh Mindo, Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, banyak perusahaan perikanan menutup operasinya karena berbagai kebijakan. Dari catatannya, sekurangnya 1.000 kapal terlantar karena kebijakan yang super ketat itu."Perusahaan perikanan banyak yang tutup karena penangkapan ikan tidak sebebas dulu, alat tangkap ikan yang diperbolehkan juga terbatas. Akhirnya perusahaan tersebut mengurangi jumlah karyawan," jelas dia.Walaupun demikian, Mindo menyarankan agar pengusaha ikan dapat berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat, misalnya ke Menteri Susi Pudjiastuti.DPR RI akan membantu memfasilitasi dialog stakeholder dengan perusahaan ikan. Namun diminta tidak ada tekanan kepada Menteri Susi agar membatalkan atau mencabut usulan tersebut.&#160;"Saran kita dibicarakan lah baik-baik, duduk bersama. Komisi IV bisa memfasilitasi pembicaraan antara pengusaha dan parlemen," katanya.Sementara nelayan tradisional, diakui Mindo, sangat gembira dengan keamanan laut Indonesia. Nelayan, kini memperoleh pasokan ikan cukup banyak sehingga meningkatkan pendapatannya."Nelayan sekarang dapat ikan lebih besar, lebih cepat dari segi waktu karena tidak perlu jauh-jauh melaut," pungkasnya. Sumber dari Liputan6, JakartaFoto: Faisal R Syam

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar menggambarkan kehidupan para nelayan tradisional lokal yang saat ini membaik. Itu dampak dari berbagai kebijakan yang di...

begini-kondisi-nelayan-dan-industri-perikanan-ri

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20389.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20389.jpg

Begini Kondisi Nelayan dan Industri Perikanan RI

WinNetNews.com - Nelayan di Pulau Simeulue kini tak lagi gelisah hasil tangkapannya tak bisa dijual. Pasalnya, di salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu, sudah dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).Sentra kelautan dan perikanan ini merupakan lokasi bisnis terpadu yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan. Menurut Wakil Bupati Simeulue, Hasrul Edyar, sebelum ada SKPT, nelayan terpaksa membuang hasil tangkapan karena tak ada pembeli yang menampung.Hasrul bercerita, masyarakat Simeulue sering mengeluh karena saat musim panen ikan tiba tak ada yang menampun dan membeli ikan mereka. Sehingga, hasil tangkapan banyak yang busuk dan dibuang ke laut dan atau dikubur dalam tanah."Masyarakat Simeulue sering mengeluhkan jika sedang musim panen ikan tak ada yang menampung, tak ada yang membeli. Sehingga banyak hasil tangkapan dibuang ke laut atau ditanam di pantai, daripada busuk dan jadi sumber penyakit. Kami tanam di pantai dengan berlinang air mata," kata Hasrul saat menghadiri Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (8/3/2016).&#160;SKPT di Simeulue dilengkapi dengan kapal operasional PK2PT, jetty apung, dermaga, cold storage berkapasitas 80 ton. Selain itu, dilengkapi juga dengan mobil pendingin, dockyard kapasitas 80 ton, pabrik es, dan pertokoan nelayan.Hasrul menambahkan, dengan adanya SKPT, maka hasil tangkapan ikan para nelayan di Simeulue langsung bisa dijual.Tak perlu menunggu lama seperti sebelumnya hingga ikan akhirnya busuk.Baca juga: <a href="https://www.winnetnews.com/post/30-kapal-pencuri-ikan-hari-ini-ditenggelamkan">30 Kapal Pencuri Ikan, Hari ini Ditenggelamkan</a>"Dari program khusus yang dilaksanakan KKP ini kami sudah merasakan langsung dampak positifnya baik bagi pemda maupun masyarakat secara umum," ujar Hasrul.Sebagai informasi, sentra bisnis perikanan itu akan dibangun di 15 lokasi yaitu, Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Talaud. Kemudian, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan Merauke.Sumber: Detik

Nelayan di Pulau Simeulue kini tak lagi gelisah hasil tangkapannya tak bisa dijual. Pasalnya, di salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu,...

manfaat-sentra-bisnis-perikanan-bagi-nelayan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/18813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/18813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/18813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/18813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/18813.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/18813.jpg

Manfaat Sentra Bisnis Perikanan Bagi Nelayan

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pihaknya akan membuat keuangan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk nontunai atau keuangan digital.Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU antara Bank Indonesia dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2015 KKP sebagai komitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan pengelolaan ekonomi yang lebih efisien."Hari ini akan menandatangani kesepahaman bekerja, MoU antara BI dan KKP. BI dan KKP bekerja sama memberi kesempatan kepada pelaku usaha dibidang perikanan, memberikan pengetahuan agar semaikn baik dalam melakukan usahanya, bukan hanya bidang perikanan juga dalam pengelolaan keuangan," tutur Agus saat memberi smbutan dalam Rakornas 2015 KKP di Grand Sahid Jaya Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (10/9)Dalam kesempatan itu, Gubernur BI menyampaikan untuk terus mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi kegiatan ekonomi, baik melalui debet card, kredit card maupun e-money."Secara ekonomis pembiayaan dapat dilakukan secara non tunai.Sekarang era kegiatan non tunai, perekonomian masyarakat Indonesia dapat dilakukan melalui cek dan giro atau pun kegiatan melalui kartu elektronik, debet, kredit. Ini lah layanan keuangan digital," ucapnya.Lebih lanjut, ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir menunjukan pertumbuhan ekonomi yang baik. Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan berada dibkisaran 6 persen. Besaran ekonomi Indonesia itu pun membuat Indonesia masuk 16 ekonomi terbesar di dunia."Ekonomi Indonesia, selalu menunjukan ekonomi yang tumbuh. Indonesia juga berada di 3 terbesar diantara negara besar dalam pertumbuhan ekonomi setelah Tiongkok dan India." Ucapnya.

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pihaknya akan membuat keuangan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk nontuna...

keuangan-digital-di-perikanan-gubernur-bi-buat-nota-kesepahaman-bersama-kkp

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/3188.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/3188.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/3188.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/3188.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/3188.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/3188.jpg

Keuangan Digital di Perikanan, Gubernur BI Buat Nota Kesepahaman Bersama KKP

JAKARTA - Sekelompok orang yang mengaku petani garam yang tergabung dalam Forum Asosiasi Petani Garam wilayah Madura, melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal tersebut dilakukan lantaran impor garam yang telah masuk sebanyak 400 ribu ton."Kami mau sampaikan aspirasi, soalnya seminggu yang lalu, pengusaha sudah impor garam 400 ribu ton dan masuk ke Indonesia. Padahal kan sudah jelas dilarang," ujar salah satu petani garam bernama Miftahurrahman kepada Okezone, di depan Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).Menurutnya, hal tersebut telah menyebabkan harga garam di petani anjlok. "Hal ini mengkhawatirkan petani garam dan membuat harga garam di petani anjlok," imbuhnya.Dia mengungkapkan, puluhan petani garam yang tergabung dalam Forum Asosiasi Petani Garam wilayah Madura telah menyampaikan aspirasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan."Ini yang kedua di Kementerian Perdagangan, dan terakhir kami akan berjalan ke Kementerian Perindustrian," tukasnya.(cn)

JAKARTA - Sekelompok orang yang mengaku petani garam yang tergabung dalam Forum Asosiasi Petani Garam wilayah Madura, melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kemen...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/1630.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/1630.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/1630.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/1630.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/1630.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/1630.jpg

Tom Lembong Didemo Petani Garam Madura

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menargetkan angka ekspor perikanan dapat menembus US$5 miliar.Menurut Susi, angka tersebut dapat tercapai terutama setelah Amerika Serikat sudah membebaskan tarif impor produk-produk perikanan Republik Indonesia.Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan, keberhasilan itu karena kecerewetan yang telah dilakukannya sehingga Indonesia tidak harus mengirimkan delegasi berkali-kali untuk memohon pembebasan tersebut.Sebelumnya, KKP menyatakan sektor perikanan Indonesia mendapatkan "angin segar" dari kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang menawarkan skema perlakuan istimewa terhadap komoditas perikanan."Di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan, sektor perikanan Indonesia mendapatkan 'angin segar' untuk ekspor ke pasar Amerika Serikat," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Rabu (29/7).Menurut dia, "angin segar" tersebut setelah Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat AS menandatangani pembaharuan dan perpanjangan skema Generalized System of Preference (GSP), Senin (27/7).GSP merupakan skema khusus dari negara-negara maju yang menawarkan perlakuan istimewa non-timbal balik seperti tarif rendah atau nol kepada impor produk yang berasal dari negara-negara berkembang."Indonesia termasuk yang mendapatkan fasilitas GSP," kata Saut Hutagalung.Skema tersebut, lanjutnya, sempat terhenti sejak tahun 2013 karena tidak mendapatkan persetujuan Senat AS. Namun dengan kebijakan baru Obama ini, skema GSP kembali akan mulai berlaku mulai 29 Juli 2015 hingga 31 Desember 2017.Selain itu, ujar dia, selama 4 tahun terakhir nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS terus menunjukkan peningkatan, yaitu US$1,07 miliar pada 2011, senilai US$1,15 miliar pada 2012, senilai US$1,33 miliar pada 2013 dan US$1,84 miliar pada 2014.Saut juga mengemukakan, nilai total ekspor hasil perikanan 2014 hanya mencapai US$4,6 miliar. (jk)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menargetkan angka ekspor perikanan dapat menembus US$5 miliar.Menurut Susi, angka tersebut dapat tercapai teruta...

ekspor-perikanan-ditarget-tembus-us5-miliar

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/847.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/847.jpg

PERIKANAN

Prabowo Sebut Kerugian di Sektor Perikanan, Menteri Susi : Itu Dulu

Latest News

Prabowo Sebut Kerugian di Sektor Perikanan, Menteri Susi : Itu Dulu

Pengusaha: Industrialisasi Perikanan Agar Dipercepat

Menteri Susi Pudjiastuti, Tegaskan Asing Dilarang Tangkap Ikan

Begini Kondisi Nelayan dan Industri Perikanan RI

Manfaat Sentra Bisnis Perikanan Bagi Nelayan

Keuangan Digital di Perikanan, Gubernur BI Buat Nota Kesepahaman Bersama KKP

Tom Lembong Didemo Petani Garam Madura

Ekspor Perikanan Ditarget Tembus US$5 Miliar