&#160;Jakarta, Winnetnews.com - &#160;Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohonkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Berdasarkan jadwal yang dirilis MK, Senin (22/8/2016), sidang pengujian UU tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini akan digelar pada pukul 11.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.Dalam permohonannya, Ahok menguji pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya".Ahok beralasan bahwa pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.Dia juga menilai penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut adalah tidak wajar, karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Ahok berpendapat ketentutan tersebut seharusnya ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional.Dengan demikian Pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945.Untuk itu Ahok meminta MK menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada pasal 70 ayat (3) tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

Jakarta,   Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohonkan oleh Gubernur DKI Jakarta Ba...

hari-ini-mk-akan-gelar-sidang-perdana-permohonan-ahok

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/36253.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/36253.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/36253.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/36253.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/36253.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/36253.jpg

Hari Ini MK Akan Gelar Sidang Perdana Permohonan Ahok

WinNetNews.com - Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty menampilkan skema pengajuan permohonan oleh wajib pajak (WP). Baik yang hanya melaporkan harta maupun yang juga melakukan repatriasi dana.Awalnya, wajib pajak mengajukan surat permohonan pengampunan pajak (SPPP) kepada Menteri Keuangan. Dalam pengajuan ini WP harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan.Di antaranya adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, mengalihkan harta yang sebelumnya di luar negeri ke dalam negeri melalui bank persepsi (bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan pajak), dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 2015 bagi yang memiliki.&#160;Surat permohonan yang diterima Menteri Keuangan akan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk penelusuran lebih lanjut untuk mengecek pengisian laporan, kesesuaian harta yang dilaporkan dengan data, penghitungan dan pelunasan uang tebusan dan lainnya.Penelusuran secara administrasi akan memakan waktu selama 30 hari. Kemudian dibutuhkan selama 14 hari kemudian untuk diterbitkan keputusan atas permohonan pengajuan dari wajib pajak.Bila ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan, maka surat keputusan pengampunan pajak tetap diterbitkan. Namun, perhitungan yang dipakai untuk pembayaran tebusan menggunakan data hasil penelusuran Ditjen Pajak.Kepala Ekonom PT Bank BRI Tbk Anggito Abimanyu menuturkan skema yang diajukan oleh pemerintah merepotkan wajib pajak. Seharusnya, tidak usah lagi adanya pemeriksaan lebih lanjut.&#160;"Harusnya tidak ada lagi pemeriksaan. Jadi di-freeze dulu saja," kata Anggito saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/4/2016).Wajib pajak juga kemudian tidak diberikan klarifikasi atas keputusan oleh Menteri Keuangan. Sehingga dimungkinkan harapan dari pengguna fasilitas pengampunan pajak akan berbeda dengan implementasi pemerintah."Kalau Kemenkeu temukan ada selisih dari harta bersih yang dilaporkan dengan hasil penelitiannya dia gunakan hasil penelitiannya. Seharusnya WP bisa klarifikasi," tukasnya. Sumber dari detikFinance, Jakarta

Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty menampilkan skema pengajuan permohonan oleh wajib pajak (WP). Baik yang hanya melaporkan harta...

begini-skema-permohonan-pengampunan-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22713.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22713.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22713.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22713.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22713.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22713.jpg

PERMOHONAN

Hari Ini MK Akan Gelar Sidang Perdana Permohonan Ahok

Latest News

Hari Ini MK Akan Gelar Sidang Perdana Permohonan Ahok

Begini Skema Permohonan Pengampunan Pajak