Winnetnews.com - &nbsp;Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel sudah menetapkan beberapa orang tersangka dari total 31 orang yang diamankan dalam kasus pengambilan paksa jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) covid-19 dari sejumlah rumah sakit di Kota Makassar. Para tersangka itu dijerat sejumlah pasal dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Melansir dari Sindonews.com,&nbsp;Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo, menyampaikan para tersangka dijerat Pasal 214 KUHP, Pasal 335 KUHP dan Pasal 207 KUHP. Selain itu, mereka juga disangkakan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

Langkah tegas kepolisian ini diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap ulah oknum warga yang ngotot mengambil secara paksa jenazah covid-19 dari rumah sakit. Ibrahim menegaskan kepolisian tidak akan diam bila kejadian tersebut berulang.

&quot;Tindakan tegas dan penegakan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ya agar tidak ada lagi aksi yang menjadi potensi penyebaran covid-19,&quot; ujar Ibrahim, dalam keterangan persnya kepada SINDOnews, Selasa (9/8/2020).

&quot;Jadi sekali lagi, saya harap masyarakat jangan lagi ada yang melakukan pengambilan paksa jenazah tersebut, karena polisi pasti bertindak,&quot; sambung Ibrahim.

Lebih jauh, Ibrahim merinci 31 orang yang diamankan berasal dari tiga kasus berbeda. Dalam kasus di RSK Dadi Makassar, total ada 25 orang yang diamankan. Dari puluhan orang itu, sudah ada dua yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka yakni masing-masing berinisial SA dan MR.

Selanjutnya, untuk kasus di RS Stella Maris, Ibrahim menyebut pihaknya mengamankan satu orang dan yang bersangkutan berinisial AW pun sudah ditetapkan tersangka. Sedangkan untuk kasus RS Labuang Baji, polisi mengamankan lima orang yang statusnya belum dirilis.

Ibrahim menyebut jumlah orang yang diamankan dan tersangka kemungkinan masih akan terus bertambah. Toh, polisi masih terus melakukan pengusutan. &quot;Kemungkinan para tersangka akan bertambah karena akan dilakukan penangkapan terhadap para pelaku,&quot; jelas dia.

&quot;Tim gabungan di lapangan sudah dibentuk yang terdiri dari Tim Resmob Polda, Brimob, Sabhara Polda dan Jatanras Polrestabes,&quot; pungkas Ibrahim.

Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel sudah menetapkan beberapa orang tersangka dari total 31 orang yang diamankan dalam kasus pengambilan paksa jenazah pasie...

tersangka-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19-di-makassar-terancam-7-tahun-penjara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-tersangka-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19-di-makassar-terancam-7-tahun-penjara-1591794540.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-tersangka-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19-di-makassar-terancam-7-tahun-penjara-1591794540.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-tersangka-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19-di-makassar-terancam-7-tahun-penjara-1591794540.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-tersangka-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19-di-makassar-terancam-7-tahun-penjara-1591794540.jpg

image-tersangka-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19-di-makassar-terancam-7-tahun-penjara-1591794540.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-tersangka-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19-di-makassar-terancam-7-tahun-penjara-1591794540.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-tersangka-pengambil-paksa-jenazah-pdp-covid-19-di-makassar-terancam-7-tahun-penjara-1591794540.jpg

Tersangka Pengambil Paksa Jenazah PDP Covid-19 di Makassar Terancam 7 Tahun Penjara

Winnetnews.com - Seorang anak di bawah umur sudah menghilang kurang lebih setahun lalu dan baru ditemukan setelah polisi melihat beberapa foto dan video yang menampilkan anak itu muncul di situs dewasa.

Anak perempuan yang namanya disembunyikan ini telah hilang sejak November lalu, namun saat ini telah ditemukan oleh pihak berwajib Florida. Anak ini juga sudah kembali berkumpul dengan keluarganya.

&ldquo;Anak ini berusia antara 12 sampai 16 tahun,&rdquo; ujar pihak kepolisian seperti dikutip dari Mirror.co.uk.

Video yang tersebar secara online itu memperlihatkan remaja ini bersama seorang pria berusia 30 tahun bernama Christopher Johnson. Pria tersebut saat ini sudah diamankan pihak kepolisian.

Menurut keterangan Sun Sentinel, terdapat hampir 60 foto tidak senonoh yang ditemukan oleh pihak berwajib setelah mereka melacak mobil Christopher dan mengamankannya.

Remaja tersebut juga ditemukan sedang duduk di kursi penumpang milik Christopher.

Saat itu, Christopher terlihat sedang bersama seorang anak perempuan yang diberitakan hilang pada Februari lalu. Keduanya nampak sedang berada di 7-Eleven di Broward Country. Saksi mata yang melihatnya pun langsung menghubungi kepolisian.

Remaja ini mengaku kalau ia telah melakukan hubungan seksual dengan pria dalam video tersebut beberapa kali di apartemen, dan hamil sebelum ia dipaksa untuk menggugurkannya.

&ldquo;Korban menngatakan kalau dia mengandung anak dari terdakwa dan membawanya ke klinik untuk melakukan aborsi,&rdquo; kata Detektif Adam Granit.

Christopher pun ditangkap dengan tuntutan pasal pencabulan anak usia antara 12 sampai 16 tahun, serta hakim Broward County di Fort Lauderdale menetapkan uang jaminan sebesar 75.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1 miliar.

Seorang anak di bawah umur sudah menghilang kurang lebih setahun lalu dan baru ditemukan setelah polisi melihat beberapa foto dan video yang menampilkan anak i...

hilang-hampir-setahun-anak-perempuan-ini-ditemukan-lewat-situs-dewasa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hilang-hampir-setahun-anak-perempuan-ini-ditemukan-lewat-situs-dewasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hilang-hampir-setahun-anak-perempuan-ini-ditemukan-lewat-situs-dewasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hilang-hampir-setahun-anak-perempuan-ini-ditemukan-lewat-situs-dewasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hilang-hampir-setahun-anak-perempuan-ini-ditemukan-lewat-situs-dewasa.jpg

image-hilang-hampir-setahun-anak-perempuan-ini-ditemukan-lewat-situs-dewasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hilang-hampir-setahun-anak-perempuan-ini-ditemukan-lewat-situs-dewasa.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hilang-hampir-setahun-anak-perempuan-ini-ditemukan-lewat-situs-dewasa.jpg

Hilang Hampir Setahun, Anak Perempuan Ini Ditemukan Lewat Situs Dewasa

Winnetnews.com -&nbsp;Perlindungan konsumen di Indonesia masih termasuk relatif baru, mengingat semenjak Indonesia belum merdeka sudah pasti setiap harinya terjadi transaksi-transaksi oleh dan antara pelaku usaha dan konsumen. Baru pada tahun 1999 badan legislatif akhirnya dapat memformulasikan hukum yang secara khusus melindungi Konsumen yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (&quot;UUPK&quot;).

<ul>
	<li>Beberapa Pengertian dalam UUPK</li>
</ul>

Perlindungan konsumen&nbsp;adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen. 
 
Konsumen&nbsp;adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
 
Pelaku usaha&nbsp;adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
 
Pengertian diatas harus benar-benar diperhatikan agar dapat diketahui apakah dalam suatu transaksi telah terjadi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Suatu contoh yang nyata dari hubungan hukum pelaku usaha adalah jual beli rumah melalui developer. Dalam contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen adalah pihak yang membeli rumah dan pelaku usaha adalah pihak yang menjual rumah (developer)

<ul>
	<li>Ketentuan-Ketentuan dalam UUPK</li>
</ul>

 
Di dalam UUPK sudah diatur ketentuan-ketentuan yang melindungi Konsumen dari praktek bisnis pelaku usaha yang merugikan konsumen. Dalam UUPK ini diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hal penyediaan atau perdagangan barang/jasa, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hal menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang/jasa, tanggung jawab pelaku usaha dan sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar UUPK.

<ul>
	<li>Sanksi Pidana</li>
</ul>

 
Sebelum berlakunya UUPK ini, hak-hak dari Konsumen memang tidak sepenuhnya terlindungi meskipun sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga secara umum mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan adanya UUPK, beberapa hal yang sebelum UUPK adalah murni hubungan keperdataan dapat juga menjadi suatu peristiwa tindak pidana. Contohnya adalah Pelaku Usaha yang tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi sebelum UUPK hubungan hukumnya adalah murni keperdataan/wanprestasi (tidak dapat dilaporkan ke polisi) akan tetapi dengan diberlakukannya UUPK ini, maka konsumen yang merasa Pelaku Usaha tidak menepati janjinya dan/atau prestasinya dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian untuk diproses secara Pidana. Perlu diperhatikan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 
 
by:&nbsp;<a href="http://www.tnrlawfirm.com/">tnrlawfirm</a>

Perlindungan konsumen di Indonesia masih termasuk relatif baru, mengingat semenjak Indonesia belum merdeka sudah pasti setiap harinya terjadi transaksi-transaks...

hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia-perlindungan-bagi-masyarakat.jpg

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia - Perlindungan Bagi Masyarakat

Winnetnews.com -&nbsp;Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (&ldquo;KUHAP&rdquo;), khususnya Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Perlu diingat bahwa dalam masa penahanan tersebut, tersangka atau terdakwa masih belum dijatuhi suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Contoh: terdakwa dijatuhi putusan pidana xx tahun di Pengadilan Negeri namun terdakwa tersebut banding, maka masa penahanan selanjutnya akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi).

Pasal 20 KUHAP membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) berdasarkan kepentingannya yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;&nbsp;

2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;

3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.&nbsp;

Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, memiliki rincian sebagai berikut:

&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PENYIDIKAN:&nbsp;</h3>

1. 20 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah penyidik.&nbsp;

2. 40 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah penyidik namun perpanjangan harus diberikan oleh jaksa penuntut umum.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah penyidik namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat:

a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah penyidik namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat:

a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PENUNTUTAN:&nbsp;</h3>

1. 20 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum.&nbsp;

2. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat:

a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat:

a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI:&nbsp;</h3>

1. 30 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri.&nbsp;

2. 60 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan tinggi, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan tinggi, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TINGGI:&nbsp;</h3>

1. 30 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi.&nbsp;

2. 60 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan tinggi.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi namun perpanjangan harus diberikan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi namun perpanjangan harus diberikan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

&nbsp;

<h3>DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TINGKAT KASASI (MAHKAMAH AGUNG):&nbsp;</h3>

1. 50 hari&nbsp;masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung.&nbsp;

2. 60 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua Mahkamah Agung.&nbsp;

3. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua Mahkamah Agung, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

4. 30 hari&nbsp;masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua Mahkamah Agung, dengan syarat:

a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau

b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.&nbsp;

Apabila jangka waktu masa penahanan atau perpanjangannya sebagaimana yang disebutkan di atas sudah terlewati, hal tersebut bukan berarti tersangka bebas dari hukum, akan tetapi, tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (proses penyidikan/penuntutan/pemeriksaan di pengadilan akan tetap berlanjut).&nbsp;

Pada masa penahanan dalam tahap pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, tugas pengamanan dan pengawasan terhadap terdakwa adalah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kejaksaan.&nbsp;

Apabila telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka status terdakwa akan beralih menjadi narapidana dan narapidana tersebut akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman pidananya dibawah pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

&nbsp;

By:&nbsp;<a href="https://www.tnrlawfirm.com/">tnrlawfirm</a>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), khususnya Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa d...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-masa-penahanan-dalam-hukum-acara-pidana.png

Masa Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana

Winnetnews.com -&nbsp;Kali ini ada peraturan dari Polda Metro Jaya yang mewajibkan para masyarakat yang membeli kendaraan diharuskan untuk mencantumkan nomor handphone&nbsp;dan alamat E-Mail untuk memudahkan identifikasi saat memberlakukan tilang elektronik.

&quot;Kalau sekarang setiap kendaraan baru itu dia (pembeli) harus punya nomor HP dan email dimasukkan,&quot; kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusuf di Jakarta, Rabu (19/9).

Yusuf juga menyatakan bahwa masyarakat yang membeli kendaraan bekas agar segera balik nama dan mencantumkan nomor telepon seluler dan E-Mail.

&quot;Yang pertama kalau ada kasus curanmor, kasus tindak pidana, itu kan bagus. Kedua, berkaitan dengan adanya masalah tilang elektronik ini,&quot; ujar Yusuf.

Diungkapkan Yusuf saat pengendara melanggar maka petugas akan mengkonfirmasi pemilik kendaraan melalui telepon seluler sehingga proses bukti pelanggaran (tilang) elektronik cepat diproses. Yusuf mencatat jumlah penjualan kendaraan di wilayah hukum Polda Metro Jaya mencapai 90 ribu per bulan terdiri dari 24 ribu mobil dan sisanya sepeda motor.

Kali ini ada peraturan dari Polda Metro Jaya yang mewajibkan para masyarakat yang membeli kendaraan diharuskan untuk mencantumkan nomor handphone dan alama...

peraturan-baru-polisi-wajibkan-pembeli-motor-cantumkan-nomor-handphone

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-peraturan-baru-polisi-wajibkan-pembeli-motor-cantumkan-nomor-handphone.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-peraturan-baru-polisi-wajibkan-pembeli-motor-cantumkan-nomor-handphone.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-peraturan-baru-polisi-wajibkan-pembeli-motor-cantumkan-nomor-handphone.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-peraturan-baru-polisi-wajibkan-pembeli-motor-cantumkan-nomor-handphone.jpg

image-peraturan-baru-polisi-wajibkan-pembeli-motor-cantumkan-nomor-handphone.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-peraturan-baru-polisi-wajibkan-pembeli-motor-cantumkan-nomor-handphone.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-peraturan-baru-polisi-wajibkan-pembeli-motor-cantumkan-nomor-handphone.jpg

Peraturan Baru! Polisi Wajibkan Pembeli Motor Cantumkan Nomor Handphone

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indiriyanto Seno Adji menjelaskan, tersangka suap sekaligus pengacara kondang OC Kaligis akan merugi jika tak mau diperiksa tim penyidik terkait kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan."Kami berpendapat justru merugikan penyidikan yang bersangkutan (jika tidak mau diperiksa)," kata Indriyanto saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/7).KPK mengklaim telah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada OC Kaligis sebagai saksi sekaligus tersangka. Kebebasan tersebut termasuk dalam memberikan keterangan. "Itu hak penuh tersangka tidak memberikan jawaban dan tidak mau tanda tangan. Kita serahkan kepada yang bersangkutan," katanya.Alhasil, OC Kaligis tak dapat dikenakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi soal merintangi atau menghalangi penyidikan.Seperti yang diberitakan sebelumnya, OC Kaligis menolak diperiksan sebagai saksi untuk anak buahnya sekaligus tersangka dalam kasus yang sama, M Yagari Bhastari (Geri) yang merupakan anak buah Kaligis, Selasa (28/7).“Hari ini tekanan darah OC Kaligis tinggi. Menurut dia 190/90. Kata dia, ‘Lebih baik saya ditembak mati kalau diperiksa hari ini’,” kata anggota tim kuasa hukum Kaligis, Ramdan Alamsyah, di Gedung KPK, Jakarta Selatan.Ini adalah penolakan Kaligis yang kedua kalinya untuk diperiksa dalam kasus suap hakim PTUN Medan. Kaligis pernah menyebut, selain tersangka dia punya hak ingkar, penolakan itu dilakukannya agar kasus ini bisa cepat selesai dan dilimpahkan ke pengadilan. Kaligis menyatakan bahwa lebih baik keterangannya diberikan pada saat di pengadilan nanti.Kaligis ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan dan kemudian ditahan pada Selasa (14/7). Penahanan OC dilangsungkan setelah KPK menahan lima orang tersangka dalam kasus serupa yang tertangkap tangan tengah bertransaksi suap.Selain Geri, mereka yang ditangkap yakni Hakim Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting, dan Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan.Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita duit US$ 15 ribu dan Sin$ 5 ribu yang diduga sebagai duit suap. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti sebagai tersangka.(cn)

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indiriyanto Seno Adji menjelaskan, tersangka suap sekaligus pengacara kondang OC Kaligis akan mer...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/826.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/826.jpg

KPK: OC Kaligis Rugi Kalau Ogah Diperiksa

&#160;Bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sekaligus terdakwa kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta Udar Pristono menyatakan siap membuktikan bahwa sumber harta miliknya yang terancam disita bersumber dari warisan orang tua serta mertua.Hal itu ia sampaikan usai menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (13/7). Dalam sidang yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam tersebut, Udar dituntut 19 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidiar enam bulan kurungan."Saya sudah sampaikan berkali-kali, namun tidak pernah ditulis di Berita Acara Persidangan (BAP). Penegak hukum hanya melihat tabungan saya lalu menyimpulkan bahwa ini hasil gratifikasi," kata Udar.Udar membantah harta yang dia miliki merupakan hasil gratifikasi karena jabatan. Sejumlah aset Udar memang terancam disita negara, yaitu terdiri dari uang senilai Rp 897 juta dalam bentuk cek, dua unit apartemen, dua unit rumah, empat kamar kondotel, tiga unit kondotel, dan dua kios.Menurut Udar, harta yang bersumber dari warisan tersebut dia dapatkan sekitar tahun 1984. Beberapa aset itu kemudian ada yang dijual tahun 1998 Kala itu, nilai asetnya senilai Rp 3,4 miliar."Waktu itu harga apartemen sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Saya belikan 10-11 apartemen. Jadi itu (harta yang terancam disita) merupakan peninggalan orang tua, bukan gratifikasi," katanya.Belasan apartemen tersebut dia jual lagi beberapa tahun kemudian hingga terkumpul harta senilai Rp 11,7 miliar. "Saya jual karena saya mau beli kondotel itu. Jadi saya jual aset lama untuk beli aset baru," tutur Udar.Udar juga menjelaskan, dua tempat yang kerap dia tempati hingga kini yaitu di tempat tinggal yang terletak di Cempaka Putih dan Liga Mas Jakarta, sekaligus menjadi kontrakan dan indekos."Sekarang aset yang di Cempaka Putih nilainya sekitar Rp 4,9 miliar, sedangkan di Liga Mas senilai Rp 3,8 miliar. Semua warisan. Apakah ini patut dirampas?" ucapnya.Ia menyatakan, tahun 1990-an, dia masih menjabat sebagai kepala seksi sehingga minim peluang untuk mendapatkan gratifikasi. Selain berasal dari warisan orangtua dan mertua, Udar mengaku bahwa harta yang dia miliki juga berasal dari pendapatan proyek saat menjabat sebagai kepala dinas perhubungan, usaha sewa apartemen, serta hasil menyewakan ruko di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur."Perlu diketahui, bahwa nilai proyek saat saya menjabat kepala dinas perhubungan pada 2013 adalah senilai Rp 1,8 triliun, Dari proyek itu, saya juga mendapatkan honor terkait peran saya dalam perencanaan dan pengawasan," katanya.Karenanya, Udar menyatakan akan membawa segala bukti berupa akta jual beli dan akta waris semua aset tersebut pada sidang pembacaan pledoi 29 Juli 2015. "Kok bisa jaksa menuduh harta saya gratifikasi? Buktinya apa? Saya akan buktikan pada sidang selanjutnya bahwa itu tidak benar," ujar Udar.Udar didakwa korupsi duit proyek pengadaan TransJakarta tahun anggaran 2012 dan 2013 mencapai Rp 63,8 miliar. Pada proyek tahun 2012 tersebut, total keseluruhan kerugian negara yakni Rp 9,5 miliar.Atas tindak pidana tersebut, Udar didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.(cn)

Bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sekaligus terdakwa kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta Udar Pristono menyatakan siap membuktikan bahwa sum...

udar-pristono-siap-buktikan-sumber-harta-dari-warisan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/493.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/493.jpg

PIDANA

Tersangka Pengambil Paksa Jenazah PDP Covid-19 di Makassar Terancam 7 Tahun Penjara

Latest News

Tersangka Pengambil Paksa Jenazah PDP Covid-19 di Makassar Terancam 7 Tahun Penjara

Hilang Hampir Setahun, Anak Perempuan Ini Ditemukan Lewat Situs Dewasa

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia - Perlindungan Bagi Masyarakat

Masa Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana

Peraturan Baru! Polisi Wajibkan Pembeli Motor Cantumkan Nomor Handphone

KPK: OC Kaligis Rugi Kalau Ogah Diperiksa

Udar Pristono Siap Buktikan Sumber Harta dari Warisan