WinNetNews.com -&#160;Bisnis, apapun jenisnya selalu memberlakukan hukum ekonomi yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sebagai developer properti prinsip ini bisa diejawantahankan dalam bentuk keperluan modal awal seperti membeli tanah, mengerjakan persiapan proyek dan lain-lain.Nah, untuk mereduksi kebutuhan modal awal, strategi yang bisa dimainkan adalah menegosiasikan pembayaran lahan agar bisa dibayar secara tidak secara tunai di awal, sebisa mungkin dengan bayar bertahap atau kerjasama lahan dengan pemilik tanah.Itulah sebabnya saat ini jarang perusahaan developer membeli lahan secara tunai. Mereka lebih memilih menawarkan pembayaran lahan dengan cara bertahap atau dengan cara kerjasama lahan.Penyebab lainnya pola pembayaran tanah bertahap dan kerjasama lahan lebih diutamakan karena harga tanah yang semakin mahal. Inilah yang menjadi masalah saat ini, di tengah harga tanah yang semakin tinggi, developer dituntut untuk menyediakan hunian yang berimbang antara hunian untuk masyarakat golongan kaya, masyarakat kelas menengah dan hunian untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan perbandingan 1:2:3.Artinya dalam suatu daerah tingkat dua (kabupaten/kotamadia) untuk sebuah rumah mewah yang dibangun oleh developer wajib diimbangi dengan menyediakan 2 unit hunian untuk masyarakat menengah dan 3 unit untuk masyarakat berpendapatan rendah.Jika kita merujuk kepada peraturan dari Kementrian Perumahan Rakyat rumah mewah adalah rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling 54 m2 s/d 2000 m2 dan biaya pembangunan per-meter persegi antara harga satuan per-meter persegi tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe A yang berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling antara 600 m2 sampai dengan 2000 m2 dan pembangunan per-meter perseginya tidak lebih kecil atau sama dengan harga satuan per-meter persegi tertinggi untuk pembangunan perumahan tipe A yang berlaku, dengan luas lantai banguan rumah disesuaikan dengan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefesien Luas Bangunan (KLB) yang diijinkan dalam rencana tata ruang yang berlaku.Sedangkan menurut kementrian keuangan rumah mewah adalah rumah yang dalam penjualannya dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dulu pengaturan rumah mewah berdasarkan luas tanah dan bangunannya, namun sekarang menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.010/2015, pengaturan tentang kategori rumah mewah adalah rumah dengan harga jual 20 Milyar rupiah untuk rumah non strata dan 10 Milyar rupiah untuk hunian strata title.Jadi untuk rumah atau townhouse yang berdiri sendiri termasuk dalam kategori harga 20 Milyar supaya dikategorikan sebagai rumah mewah, sedangkan batasan terkena PPnBM dan untuk hunian yang terdapat kepemilikan bersama seperti apartemen, kondominium, rumah susun, kondotel dan lain-lain adalah 10 Milyar.Tapi menurut saya sebuah rumah atau perumahan dikatakan mewah cukup dengan batasan harga lebih dari 1 Milyar, sedangkan perumahan menengah adalah perumahan yang harga jual unitnya di atas perumahan subsidi sampai dengan 1 Milyar rupiah.Jika suatu daerah harga perumahan subsidi adalah 116,5 Juta rupiah maka harga rumah lebih besar dari harga tersebut sampai dengan 1 Milyar rupiah dikategorikan sebagai perumahan atau rumah menengah.Karena pada kenyataannya orang yang sanggup membeli rumah dengan harga 1 Milyar rupiah atau lebih sudah bisa dimasukkan dalam golongan orang kaya, tidak harus menunggu dia sanggup membeli rumah seharga 20 Milyar rupiah terlebih dahulu supaya dia ditasbihkan sebagai orang kaya. Betulkan? Ya, dibuat simpel saja. Hehehe.Satu lagi penyebabnya, banyak developer townhouse yang melabeli produknya yang berharga 1,5 Milyar rupiah dengan sebutan townhouse mewah. Jika merujuk kepada peraturan menteri keuangan maka townhouse ini bukanlah townhouse mewah, masih townhouse biasa-biasa saja.Bahkan sebuah townhouse yang dijual dengan harga 8 Milyarpun masih belum bisa dikatakan townhouse mewah.

WinNetNews.com - Bisnis, apapun jenisnya selalu memberlakukan hukum ekonomi yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang...

strategi-bayar-tanah-bertahap-untuk-wujudkan-hunian-berimbang

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/35683.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/35683.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/35683.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/35683.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/35683.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/35683.jpg

Strategi Bayar Tanah Bertahap untuk wujudkan Hunian Berimbang

WinNetNews.com -&#160;Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin sore, 18 Juli 2016, bergerak menguat tipis menjadi Rp13.093. Pada pagi harinya, kurs dibuka melemah di angka Rp 13.141 per dolar AS, setelah penutupan Jumat, 15 Juli 2016, mencapai Rp 13.096.Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada di Jakarta, Senin mengatakan, ruang penguatan nilai tukar rupiah cenderung terbatas di tengah pelaku pasar uang yang sedang mencermati Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai amnesti pajak."Pelaku pasar yang wait and see terhadap kebijakan amnesti pajak sehingga membuat rupiah hanya cenderung bergerak dalam kisaran terbatas meskipun tercatat menguat," katanya.Kendati demikian, lanjut dia, setelah adanya kepastian peraturan amnesti pajak, ruang penguatan rupiah dalam jangka menengah-panjang dapat terbuka lebih kuat dari posisi saat ini.Di sisi lain, ia menambahkan, harga minyak mentah dunia yang stabil dengan kecenderungan menguat akan turut menjaga fluktuasi rupiah di area positif.Harga minyak mentah jenis WTI Crude pada Senin sore ini, berada di level 40,24 dolar AS per barel, naik 0,04 persen. Sementara minyak mentah jenis Brent Crude di posisi 47,69 dolar AS per barel, menguat 0,17 persen.Analis Investa Saran Mandiri Kiswoyo Adi Joe menambahkan, secara teknikal, fluktuasi rupiah yang berada dalam kisaran terbatas mengindikasikan mata uang domestik sedang berada dalam area konsolidasi."Indikator rupiah masih membuka peluang untuk menguat dalam jangka pendek. Aliran dana asing yang masih masuk diharapkan dapat menjaga rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan lebih tinggi," katanya.Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Senin mencatat nilai tukar rupiah bergerak melemah menjadi Rp13.112 dibandingkan Jumat (15 Juli 2016) Rp13.086.

WinNetNews.com - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin sore, 18 Juli 2016, bergerak menguat tipis menjadi Rp13.093. Pada pagi...

transaksi-antarbank-di-jakarta-buat-nilai-tukar-rupiah-menguat-tipis-rp-13093

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/32379.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/32379.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/32379.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/32379.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/32379.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/32379.jpg

Transaksi Antarbank di Jakarta buat Nilai Tukar Rupiah Menguat Tipis Rp 13.093

WiNnetNews.com - Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Samsul Hidayat, mengatakan pihaknya siap menjadi salah satu otoritas penampung dana repatriasi dalam penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak."Tempat dana masuk ada tiga, yaitu bank, perusahaan efek, maupun dari manajemen investasi. Bursa siap terima dana repatriasi," kata Samsul ketika ditemui di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11 Juli 2016).Samsul mengatakan otoritas bursa akan berperan sebagai pelaksana dan lebih banyak berperan pada sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sebagai salah satu tempat untuk menyalurkan dana repatriasi adalah melalui mekanisme pembelian saham di bursa.Dia juga mengatakan bahwa tidak ada aturan khusus di bursa efek terkait hal tersebut. Prosedur peserta tax amnesty sama saja dengan investor reguler.Untuk menjamin dana bisa berada di dalam negeri selama tiga tahun, Samsul mengatakan akan ada account khusus untuk dana repatriasi.Dana tersebut akan diatur agar dapat berputar di instrumen saham atau pindah ke instrumen obligasi, namun tidak bisa diinvestasikan di luar negeri."Nanti akan ada account khusus. Dengan investor lain dibedakan. Kalau instrumen terkait pasar modal mengikuti instrumen yang ada, akan lebih jelas di peraturan Menteri Keuangan (PMK)," kata dia.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jumat (1 Juli 2016), telah menandatangani pencanangan program pengampunan pajak bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Kepala PPATK M Yusuf, dan Jaksa Agung M Prasetyo di Kantor Pusat Ditjen Pajak.Presiden mengimbau seluruh wajib pajak yang menyimpan dana di luar negeri untuk berpartisipasi pada program pengampunan pajak yang dimulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan.Kebijakan pengampunan pajak bisa menambah penerimaan pajak hingga Rp165 triliun dan tidak bersifat memaksa melainkan diikuti secara sukarela karena bukan bagian dari penegakan hukum. Namun, diharapkan seluruh wajib pajak berpartisipasi dalam kebijakan pengampunan pajak.Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengingatkan apabila nantinya pihaknya menemukan harta yang belum seluruhnya diungkapkan, maka harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan sehingga dikenakan pajak penghasilan beserta sanksi sebesar 200 persen.Untuk itu, Ken mengharapkan para wajib pajak bersedia menghitung kembali nilai modal maupun asetnya, agar catatan pembayaran pajaknya benar-benar bersih pada masa pengampunan pajak&#160;

WiNnetNews.com - Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Samsul Hidayat, mengatakan pihaknya siap menjadi salah satu otoritas penampung dana repatri...

direktur-bei-siap-tampung-dana-repatriasi-penerapan-uu-pengampunan-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/31549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/31549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/31549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/31549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/31549.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/31549.jpg

Direktur BEI Siap Tampung Dana Repatriasi Penerapan UU Pengampunan Pajak

WinNetNews.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan atau penerbit kartu kredit lainnya untuk melaporkan setiap data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).Demikian bunyi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, Kamis (31/3/2016).PMK mulai diberlakukan sejak ditetapkan pada 22 Maret 2016.Dalam lampiran aturan tersebut tertulis bahwa bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data dari nasabah yang bersumber dari billing statement atau tagihan.Di antaranya meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi dan pagu kredit.Penyampaian ini, pertama kali paling lambat 31 Mei 2016 baik secara elektronik (online) maupun langsung. Untuk ke depannya, maka data diserahkan setiap bulan pada akhir bulan berikutnya. disadur dari situs detik finance

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perbankan atau penerbit kartu kredit lainnya untuk melaporkan setiap data transaksi kepada Direkto...

data-transaksi-kartu-kredit-wajib-dilaporkan-ke-ditjen-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20864.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20864.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20864.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20864.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20864.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20864.jpg

PMK

Strategi Bayar Tanah Bertahap untuk wujudkan Hunian Berimbang

Latest News

Strategi Bayar Tanah Bertahap untuk wujudkan Hunian Berimbang

Transaksi Antarbank di Jakarta buat Nilai Tukar Rupiah Menguat Tipis Rp 13.093

Direktur BEI Siap Tampung Dana Repatriasi Penerapan UU Pengampunan Pajak

Data Transaksi Kartu Kredit Wajib Dilaporkan ke Ditjen Pajak