Winnetnews.com - 38 menteri sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membantu kinerja pemeintahan dalam lima tahun ke depan. Ada satu polemik yang hingga kini belum mampu disikapi oleh Jokowi, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ranah pembahasan Perppu KPK ini masuk dalam Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) yang kini diisi Mahfud MD. Namun, Mahfud menyebut belum ada arahan dari Jokowi terkait Perppu KPK apakah harus diterbitkan atau tidak.

Mahfud hanya menyebut Kemenko Polhukam akan segera menginventarisir apa-apa saja yang bakal menjadi batasan wilayah kerjanya. Mahfud bakal mengupas terlebih dahulu sejumlah persoalan yang tengah digodog di bidang Polhukam.

&quot;Belum ada arahan, belum ada masuk ke materi apa pun. Sehari dua hari ini kita akan inventarisasi dulu persoalan-persoalan, kemudian, namanya menteri koordinator adalah mengkoordinasi kementerian terkait,&quot; kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10) seperti dilansir Detik.com.

Terkait Perppu KPK hingga saat ini belum juga diterbitkan oleh Jokowi. Mahfud sempat mengatakan Jokowi tak perlu khawatir untuk menerbitkan Perppu KPK.

&quot;Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau Perppu nggak bener, ya ditolak DPR,&quot; kata Mahfud, Senin (30/9).

Mahfud menjelaskan, bila Jokowi menerbitkan perppu, tak akan ada yang bisa mempidanakan gara-gara keputusan itu. Penerbitan Perppu adalah hukum administrasi dan tak ada konsekuensi pidananya.

&quot;Supaya diingat, Presiden mengeluarkan perppu itu tidak bisa dipidanakan karena ini adalah hukum administrasi. Kalau mengeluarkan perppu keliru, ya ditolak saja oleh DPR, nggak ada hukumannya, wong ini hukum administrasi,&quot; tutur Mahfud.

Meski begitu, dia tak mengetahui apakah Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK atau tidak.

&quot;Jadi terserah Presiden saja. Tetapi saya tidak tahu ya perkembangannya sekarang di Istana bagaimana. Kita tidak boleh juga mendesak-desak Presiden untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan (Perppu KPK),&quot; pungkas Mahfud.

38 menteri sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membantu kinerja pemeintahan dalam lima tahun ke depan. Ada satu polemik yang hingga kini belum m...

belum-sehari-jabat-menkopolhukam-mahfud-belum-ada-arahan-soal-perppu-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-belum-sehari-jabat-menkopolhukam-mahfud-belum-ada-arahan-soal-perppu-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-belum-sehari-jabat-menkopolhukam-mahfud-belum-ada-arahan-soal-perppu-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-belum-sehari-jabat-menkopolhukam-mahfud-belum-ada-arahan-soal-perppu-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-belum-sehari-jabat-menkopolhukam-mahfud-belum-ada-arahan-soal-perppu-kpk.jpg

image-belum-sehari-jabat-menkopolhukam-mahfud-belum-ada-arahan-soal-perppu-kpk.jpg

Mahfud MD saat dilantik Presiden Jokowi sebagai Menkopolhukam, Rabu (23/10). [Foto: Liputan6]

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-belum-sehari-jabat-menkopolhukam-mahfud-belum-ada-arahan-soal-perppu-kpk.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-belum-sehari-jabat-menkopolhukam-mahfud-belum-ada-arahan-soal-perppu-kpk.jpg

Belum Sehari Jabat Menkopolhukam, Mahfud: Belum Ada Arahan Soal Perppu KPK

Menko Polhukam Tedjo Edhie turun tangan menyelesaikan persoalan dua komisioner Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan T Syahuri yang menjadi tersangka atas laporan hakim Sarpin.Menko Tedjo akan mencoba memediasi, karena kasus ini tak akan selesai bila hakim Sarpin tak mencabut laporan. Tedjo bahkan akan menemui hakim Sarpin. Apa kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) soal mediasi ini?"Ooh, nggak apa-apa, nggak masalah, itu kewenangan beliau," jelas Buwas di Mapolda Metro Jaya usai pengungkapan kasus narkoba, Rabu (15/7/2015).Pastinya, lanjut Buwas, penetapan tersangka atas komisioner KY yang dinilai mencemarkan nama baik hakim Sarpin itu sudah berdasarkan alat bukti yang cukup."Pasti ada alat bukti yang cukup, keterangan saksi, sudah, itu saja dan lain-lain, keterangan-keterangan yang lain," terang Buwas.Buwas menjelaskan, penyidik tidak serta merta menetapkan tersangka, ada alat bukti termasuk saksi ahli."Artinya alat bukti yang diserahkan Pak Sarpin kita periksa juga, ke ahli bahasa, ahli hukum, dengan pendalaman berikutnya, saksi-saksi yang lain," tutup Buwas.(cn)

Menko Polhukam Tedjo Edhie turun tangan menyelesaikan persoalan dua komisioner Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan T Syahuri yang menjadi tersangka atas l...

menko-tedjo-akan-temui-sarpin-soal-ky-komjen-buwas-nggak-apa-apa

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/515.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/515.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/515.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/515.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/515.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/515.jpg

POLHUKAM

Belum Sehari Jabat Menkopolhukam, Mahfud: Belum Ada Arahan Soal Perppu KPK

Latest News

Belum Sehari Jabat Menkopolhukam, Mahfud: Belum Ada Arahan Soal Perppu KPK

Menko Tedjo Akan Temui Sarpin Soal KY, Komjen Buwas: Nggak Apa-apa