WinNetNews.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan penjara terhadap mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.Majelis Hakim menilai Ariesman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar terkait Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta."Menyatakan terdakwa Ariesman Widjaja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu," kata Ketua Majelis Hakim, Sumpeno di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/9).Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor Jakarta terhadap Ariesman ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Sebelumnya, JPU menuntut Ariesman dengan empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan penjara.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan penjara terhadap man...

mantan-bos-agung-podomoro-divonis-3-tahun-penjara

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/37435.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/37435.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/37435.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/37435.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/37435.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/37435.jpg

Mantan Bos Agung Podomoro Divonis 3 Tahun Penjara

WinNetNews.com - PT Agung Podomoro Land Tbk memanfaatkan potensi wilayah Batam yang strategis untuk mengembangkan bisnis hunian bertema Orchard Park Batam. Hunian modern dengan konsep berbeda ditawarkan mulai harga Rp1,2-2,4 miliar per unit.Assistant Vice President Strategic Marketing Residential Agung Podomoro, Agung Wirajaya, menuturkan alasan perseroan melirik Batam sebagai salah satu wilayah yang disasar.Hal itu lantaran Batam merupakan pulau yang hanya berjarak 25 kilometer (km) dari Singapura, dan kini berkembang menjadi kota metropolitan baru.Bahkan, perseroan melihat kota di Kepulauan Riau ini kini disiapkan menjadi pintu gerbang Indonesia dari dan menuju Singapura dan Malaysia.Sebab, banyak warga asing yang bekerja di Singapura dan Malaysia lebih memilih untuk tinggal di Batam, lantaran jarak yang dekat dengan kantor mereka. Dengan akses jalur laut, mereka tidak perlu merasakan kemacetan seperti tinggal di Singapura."Batam menjadi incaran bagi developer properti nasional untuk untuk mengembangkan kawasan hunian dan investasi properti," kata Agung di Marketing Gallery Orchard Park Batam, Batam, Jumat, 24 Juni 2016.Agung mengatakan, segmen hunian menengah atas akan menjadi salah satu sub-sektor properti yang berpotensi menikmati dampak positif pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).Sebab, pekerja asing yang tinggal di Batam juga akan mendorong meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang berstandar internasional, dan sesuai dengan tingkat ekonomi dan kualitas hidup ekspatriat."Batam tentunya siap menerima dampak positif luar biasa dari MEA ini," kata Agung.Tak hanya itu, kata Agung, alasan perseroan melirik Batam juga didukung dari pertumbuhan ekonomi Batam yang selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh sebab itu, Agung Podomoro menganggap wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebuah hunian."Economy growth Batam selalu di atas growth ekonomi nasional. Itu kenapa Agung Podomoro masuk di Batam. Batam juga sebagai newfrontier untuk mengantarkan Indonesia ke dunia internasional untuk menyaingi Singapura," tuturnya.&#160;

PT Agung Podomoro Land Tbk memanfaatkan potensi wilayah Batam yang strategis untuk mengembangkan bisnis hunian bertema Orchard Park Batam. Hunian modern dengan...

agung-podomoro-kembangkan-bisnis-di-batam

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/30240.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/30240.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/30240.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/30240.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/30240.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/30240.jpg

Agung Podomoro Kembangkan Bisnis di Batam

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, personel TNI dan Polri yang membantu penertiban kawasan-kawasan Jakarta memang mendapat uang bantuan. Uang itu berasal dari anggaran Pemprov DKI atau bisa juga dari perusahaan swasta."Ada yang dari kita, ada yang mungkin mereka (perusahaan swasta) keluarkan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (12/5/2016).Untuk Pemprov DKI, dana untuk TNI dan Polri dinyatakan Ahok telah ada dalam APBD. Setiap personel mendapat Rp 250 ribu bila membantu Pemprov DKI. Ada pula Rp 38 ribu untuk uang makan tiap personel."Transfer ke yang bersangkutan. Uang makan juga transfer ke kesatuan mereka," kata Ahok.Untuk dana untuk personel TNI dan Polri dari pihak perusahaan swasta, duit yang dikeluarkan perusahaan itu bukan urusan Pemprov DKI. Misalnya saat perusahaan swasta memenuhi kewajiban sebagai pengembang reklamasi, yang Pemprov DKI inginkan hanyalah hasil jadinya, soal di tengahnya ada proses yang harus melibatkan polisi atau TNI, itu bukan urusan Pemprov DKI."Kalau Podomoro (PT Agung Podomoro Land), misalnya, kalau dia lagi merapikan Jalan Inspeksi Daan Mogot, dia mau bayar orang bagaimana? Dia pasti pakai kontraktornya. Misalnya ada bantuan polisi mau makan, dia pasti pakai uang," tuturnya."Tapi apakah itu dimasukkan sebagai bagian kewajiban mereka ke kami? Enggak. Kami enggak mau tahu Anda mau bayar siapa, Anda bagaimana, yang penting barangnya jadi berapa, itu yang kami hitung," lanjut Ahok. disadur dari situs detik news

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, personel TNI dan Polri yang membantu penertiban kawasan-kawasan Jakarta memang mendapat uang ban...

ahok-duit-untuk-tni-polri-bisa-dari-pemprov-atau-perusahaan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/25258.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/25258.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/25258.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/25258.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/25258.JPG

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/25258.JPG

Ahok: Duit untuk TNI-Polri Bisa dari Pemprov atau Perusahaan

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait perkara suap raperda reklamasi Teluk Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahok ternyata sempat ditanya soal disposisi 'gila' yang ia tuliskan untuk DPRD DKI."Ditanyain juga kenapa sampai ditulis 'gila' gitu kan, kalau ini bisa tindak pindak korupsi juga. Kan dia (KPK) punya bukti semua gitu lho," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (11/5/2016).Ahok diperiksa untuk melengkapi berkas 3 tersangka dalam kasus suap itu. Yakni Anggota DPRD DKI M Sanusi, Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan anak buah Ariesman bernama Trinanda Prihantoro."Kemarin kan disuruh melengkapi, kan katanya gini Pak Ariesman yang memberi suap hanya boleh ditahan 60 hari, jadi berkasnya harus segera naik ke pengadilan. Pak Sanusi boleh 120 hari lebih terlambat. Nah kemarin daripada saya bolak-balik langsung periksa untuk 3 orang," jelas Ahok."Sedangkan kalau yang Trinanda saya nggak kenal. Jadi nggak kenal ya sudah. Yang diperiksa yang Sanusi sama Pak Ariesman. Itu aja," lanjutnya.&#160;Seperti diketahui, motif yang melatarbelakangi kasus suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land ke anggota DPRD M Sanusi diduga berhubungan dengan pasal di Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Usulan Ahok soal tambahan kontribusi bagi pengembang sebesar 15 persen diminta diganti oleh DPRD menjadi cukup 5 persen saja.Usulan pengurangan dari DPRD dibawa ke Ahok dan direspon cukup keras dengan disposisi bertuliskan: 'Gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi!' ditambah dengan paraf Ahok tertanggal 8 Maret 2016. DPRD memberi alasan mengapa kontribusi hanya sebesar 5 persen.Hal tersebut dibahas pada tanggal yang sama dengan disposisi Ahok. Kala itu Ketua Balegda M Taufik dari Fraksi Gerindra menyampaikan usulan: "Tambahan kontribusi adalah kontribusi yang didapat di awal dengan mengkonversi dari kontribusi (yang 5 persen) yang akan diatur dengan perjanjian kerjasama antara gubernur dengan pengembang.""(KPK) nanya ya soal tahu secara proses? Secara teknis juga sudah dijelaskan sama Bu Tuti (Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati-red) dan Bu Vera jadi saya cuma dicocokin aja," tutup Ahok. Sumber: Detik

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait perkara suap raperda reklamasi Teluk Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut,...

ahok-ditanyai-soal-disposisi-gila-oleh-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/25079.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/25079.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/25079.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/25079.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/25079.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/25079.jpg

Ahok Ditanyai Soal Disposisi 'Gila' oleh KPK

WinNetNews.com - Kasus suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land (APL) kepada anggota DPRD DKI M Sanusi diduga terkait dengan pasal pada raperda soal kontribusi sebesar 15%. KPK sempat mengkonfirmasi hal ini kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) soal dasar penetapan angka kontribusi itu.Ahok mengatakan, KPK saat memeriksa dirinya kemarin menanyakan soal datangnya besaran angka 15%. Ia juga memaparkan secara rinci kepada KPK."Kan ada konsultan yang hitung-hitung. Mereka juga tahu juga kok, hanya mau cross check aja, 'dari mana dasarnya?' saya bilang saya denger waktu di paparan. Saya kebetulan ada videonya untung," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (11/5/2016).Dalam setiap rapat atau pertemuan, Ahok memang terbiasa mendokumentasikannya melalui video. Kemudian video tersebut diunggah ke Youtube agar publik bisa mengakses dan melihatnya langsung."Jadi Youtube ini sudah kita kirim ke KPK. KPK juga udah nonton bagaimana proses kita menentukan 15 persen. Bukan saya yang menentukan. Mereka (konsultan) paparan," sambungnya.&#160;Kemudian KPK pun menurut Ahok menanyakan mengapa saat paparan itu pihak pengembang reklamasi Teluk Jakarta tidak dilibatkan. "Soalnya pihak swasta kan masih nolak kenapa diajak? jadi ini keputusan kami gitu lho," imbuhnya menirukan jawaban kepada KPK.Kepada lembaga antirasuah itu, Ahok kemudian menjelaskan bahwa soal besaran kontribusi dengan perhitungan dari NJOP, pernah diterapkan sebelumnya. Yakni pada perusahaan BUMD."Kami ujicoba itu dengan Ancol dan Jakpro. kenapa? karena udah pengalaman Ancol, kerjasama Ancol barat itu bagi hasil 30-70. Kenapa pilih 15% x NJOP dibanding pembagian keuntungan?" jelas Ahok."Nah saya jawab, kalau bagi keuntungan, pengusaha kalau dia bohong untungnya kecil gimana? Kalau dia transfer pricing misal dia kerjasama sama perusahaan kita dia bilang cuma untung 10 perak, padahal dia jual keperusahaan ini untungnya 100. 100 ini nggak berbagi," sambung dia.Untuk itulah Pemprov DKI lebih memilih untuk menerapkan sistem menggunakan perhitungan NJOP. Selain itu, jika menggunakan bagi untung, nantinya pun masih akan bermasalah pada siapa yang berhak untuk menentukan.&#160;"Yang mutusin untung siapa? Di BPK nanti ke BPKP atau dinas pajak? Kita tahu sendiri orang bayar pajak berapa? Makanya saya bilang saya lebih baik pakai NJOP. Kalau dibilang untung, capek," tutur Ahok."Tapi kalau bilang 15% X NJOP, kamu mau kapanpun, makin lama kamu menyerahkan, utangmu makin besar. Jadi kayak-kayak itulah yang ditanya," imbuhnya.Seperti diketahui, Ahok diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada Selasa (10/5) selama 8 jam lebih. Ia diperiksa untuk tiga orang tersangka yakni Anggota DPRD DKI M Sanusi, Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan anak buah Ariesman bernama Trinanda Prihantoro. disadur dari situs detik news

Kasus suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land (APL) kepada anggota DPRD DKI M Sanusi diduga terkait dengan pasal pada raperda soal kontribusi sebesar 15%. K...

ahok-ditanya-kpk-masalah-kontribusi-15-untuk-reklamasi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/25065.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/25065.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/25065.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/25065.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/25065.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/25065.jpg

Ahok Ditanya KPK Masalah Kontribusi 15% Untuk Reklamasi

WinNetNews.com - Pengembang Pulau G atau Pluit City yakni PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) diduga menghalalkan berbagai cara guna memuluskan langkah mereka membangun proyek reklamasi di Teluk Jakarta.Salah satunya dengan membuat bukti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) palsu. Sebagaimana diketahui, syarat pembuatan izin amdal adalah harus berdasarkan konsultasi publik.Hal itu terkuak dalam proses persidangan gugatan reklamasi warga Muara Angke di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada saat persidangan, masyarakat mengajukan pertanyaan tentang izin amdal pembangunan Pulau G."Warga RW 13 Muara Angke kemudian bertanya mana amdal yang disetujui publik dan tergugat menunjukkannya tapi tanda tangan yang ada merupakan tanda tangan kehadiran bukan persetujuan," ucap Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional, M Riza Damanik, di Jakarta, Sabtu (16/4/2016).Manipulasi semacam itu yang menurut Riza kerap terjadi dalam proses reklamasi Teluk Jakarta. Oleh sebab itu, Riza meminta baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak hanya fokus pada soal prosedural seperti amdal dan aturan lainnya.Adapun hal yang mesti didorong adalah perbaikan kampung nelayan sambil diiringi dengan perbaikan lingkungan sekitarnya.Hingga pada akhirnya, kampung nelayan bisa jadi salah satu tempat wisata yang berdasarkan green dan community base.Upaya konfirmasi masih terus dilakukan Kompas.com kepada APLN terkait pemalsuan tandatangan warga hingga izin Amdal dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. disadur dari situs kompas news

Pengembang Pulau G atau Pluit City yakni PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) diduga menghalalkan berbagai cara...

apln-diduga-manipulasi-tanda-tangan-warga

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/22480.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/22480.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/22480.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/22480.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/22480.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/22480.jpg

APLN Diduga Manipulasi Tanda Tangan Warga

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan siap jika dipanggil KPK untuk memberi keterangan terkait kasus dugaan suap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohammad Sanusi."Tentu saja saya siap kalau dipanggil KPK. Kita kan harus hargai dan memberikan keterangan jelas kenapa kasus itu bisa terjadi," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).Selain memenuhi panggilan KPK, pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu juga mengaku siap untuk memberi data-data yang diperlukan oleh KPK untuk proses penyelidikan kasus itu.Dengan demikian, diharapkan data-data tersebut dapat memudahkan KPK dalam menuntaskan kasus dugaan suap yang turut melibatkan salah satu perusahaan pengembang, yakni PT Agung Podomoro Land itu."Saya pasti akan kasih semua data yang dibutuhkan KPK. Sekarang saya tunggu dan lihat saja bagaimana prosesnya. Yang pasti, kalau KPK butuh data-data, saya akan berikan," ujar Ahok.Dia mengungkapkan, apabila selama ini tidak ikut terlibat langsung dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Pesisir."Selama ini, saya memang tidak pernah ikut terlibat secara langsung dalam pembahasan Raperda Zonasi yang berkaitan itu. Saya hanya melakukan disposisi kebijakan saja," ungkap Ahok.Dia menuturkan, pembahasan Raperda Zonasi tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati. disadur dari situs bisnis

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan siap jika dipanggil KPK untuk memberi keterangan terkait kasus dugaan suap Ketua Komisi D DPRD DKI...

terkait-kasus-sanusi-ahok-siap-dipanggil-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21283.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21283.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21283.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21283.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21283.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21283.jpg

Terkait Kasus Sanusi, Ahok Siap Dipanggil KPK

WinNetNews.com - KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi saat menerima suap dari PT Agung Podomoro Land soal pembahasan 2 raperda soal reklamasi. PT Agung Podomoro Land diketahui sedang menggarap proyek reklamasi salah satu dari 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta.Berdasarkan penelurusan, rencana pihak Agung Podomoro Land untuk mengembangkan ekpansi hingga ingin melaksanakan reklamasi pantai telah dirancang sejak lama. Pada tahun 2014, detikfinance pernah melakukan foto udara di salah satu pulau berada di pesisir utara kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara.Agung Podomoro lewat anak perusahannya PT Muara Wisesa Samudra akan mengembangkan 160 hektar pulau buatan di salah satu titik yaitu pulau akan diberi nama Pulau Golf, yang merupakan bagian dari Pluit City. Pluit City bakal menjadi kota mandiri baru yang menawarkan properti komersial apartemen, vila tepi laut dan lain-lain.<img src="/uploads/content/2016/04/02/apl01.jpg" width="620" height="349" alt="" />Saat itu, aktivitas pengurukkan atau pembuatan pulau terus berlangsung. Berdasarkan pemantuan udara pada tahun, terlihat jelas kapal-kapal tongkang pengangkut pasir mendekati area pulau buatan. Selain itu, terlihat juga beberapa alat berat yang beroperasi seperti truk besar hingga excavator.Bahkan juga nampak dua jembatan penghubung antara daratan utama teluk Jakarta yang menghubungkan dengan pulau buatan sudah hampir jadi. Warna pasir yang putih membuat benda-benda di atas pulau terlihat jelas seperti truk atau benda lainnya.&#160;Pada tahun 2015, PT APL menyatakan akan tetap melanjutkan proyek pulau buatan ini. Perseroan masih menunggu izin pelaksanaan reklamasi yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sebelumnya perusahaan telah mengantongi izin prinsip dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta."Izin prinsip sudah kita kantongi. Sekarang tinggal menyelesaikan feasibility study , AMDAL dan beberapa persiapan lain untuk mendapat izin reklamasi. Setelah itu keluar baru kita jalan," kata VP Corporate Marketing Agung Podomoro Land, Indra Widjaja Antono saat berbincang dengan awak media di sela buka puasa bersama di Pullman Hotel, Central Park, Jakarta, Selasa (7/7/2015).Dan sekarang, persoalan yang berkaitan dengan reklamasi itu membuat PT APL tersandung. Presdir PT APL Ariesman Widjaja dan karyawannya Trinanda Prihantoro dijadikan tersangka pemberian suap kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi. KPK menyatakan pemberian suap senilai Rp 1,14 miliar ini terkait dengan pembahasan dua raperda yakni Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.Dalam raperda itu disebutkan Pemprov mengajukan tambahan retribusi 15 persen nilai jual obyek pajak dari lahan efektif pulau. Namun Raperda itu tak kunjung juga dibahas, dan terkahir hasilnya malah terungkap ke publik berupa praktek suap di belakangnya.Terkait dengan kasus ini, PT APL menyatakan siap mematuhi proses hukum. Tim legal perusahaan juga sedang mempelajari kasus tersebut."Terkait dengan penetapan Direktur Utama APLN, Ariesman Widjaja, sebagai tersangka oleh KPK pada sore hari ini, kami sampaikan bahwa Ariesman Widjaja sudah hadir di KPK pada malam hari ini untuk mengikuti semua proses hukum yang diperlukan. Direksi APLN dan tim kuasa hukum saat ini tengah mempelajari secara mendalam mengenai kasus ini dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh proses hukum yang perlu dijalankan serta akan bekerjasama dengan semua pihak yang terkait untuk dapat diselesaikannya proses," demikian pernyataan pers dari PT APL. disadur dari situs detik-news

KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi saat menerima suap dari PT Agung Podomoro Land soal pembahasan 2 raperda soal reklamasi. PT Agung Podomoro...

proyek-reklamasi-garapan-pt-apl-di-pantai-utara-jakarta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21085.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21085.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21085.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21085.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21085.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21085.jpg

Proyek Reklamasi Garapan PT APL di Pantai Utara Jakarta

WinNetNews.com - Presdir PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja kini ditahan KPK terkait kasus penyuapan kepada anggota DPRD DKI M Sanusi. Kubu Ariesman membenarkan adanya pemberian uang."Iya memang dua kali diberikan," ujar pengacara Ariesman, Ibnu Akhyad, usai mendampingi kliennya di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Sabtu (2/4/2016).Ibnu tak menjelaskan lebih rinci ketika ditanya siapa yang menjadi inisiator serah terima uang. Menurutnya itu sudah masuk dalam materi pemeriksaan."Saya enggak bisa menjelaskan isi BAP-nya. Yang jelas ada uang Rp 2 miliar yang diserahkan ke M Sanusi," kata Ibnu.Ariesman dijadikan tersangka terkait dengan penyuapan dalam pembahasan Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan M Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI serta Trinanda Prihantoro selaku karyawan PT APL sebagai tersangka.Ibnu mengatakan, kliennya hanya ditanyai 10 pertanyaan seputar penyerahan duit kepada politikus Partai Gerindra itu. Ariesman diduga menyuap Sanusi sebesar Rp2 miliar yang dilakukan dalam dua termin. Pertama dilakukan pada 28 Maret sejumlah Rp 1 miliar.Uang itu juga telah digunakan Sanusi dan tersisa Rp 140 juta. Termin kedua dilakukan pada Kamis (31/3) dan langsung ditangkap KPK. Saat itu, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 1,140 miliar. disadur dari situs detik news

Presdir PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja kini ditahan KPK terkait kasus penyuapan kepada anggota DPRD DKI M Sanusi. Kubu Ariesman membenarkan ad...

pengacara-akui-presdir-apl-beri-uang-rp-2m-ke-m-sanusi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21081.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21081.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21081.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21081.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21081.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21081.jpg

 Pengacara Akui Presdir APL Beri Uang Rp 2M ke M Sanusi

WinNetNews.com - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara tengah menjadi sorotan selepas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi ditangkap KPK. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun sudah menaruh curiga pada DPRD DKI lantaran masih belum membahas raperda tersebut.Kecurigaan Ahok pun terbukti setelah M Sanusi ditangkap KPK dengan barang bukti sebesar Rp 1 miliar (pemberian kedua) dan Rp 140 juta (sisa dari pemberian pertama sebesar Rp 1 miliar). Duit itu merupakan uang haram dari PT Agung Podomoro Land (PT APL).Ahok pun menduga ada permainan tentang persentase kewajiban pengembang terhadap lahan pulau buatan dalam proyek reklamasi tersebut. Mantan Bupati Belitung Timur itu ngotot agar kewajiban pengembang itu sebesar 15 persen.Ahok menyebut dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi disebut pengembang wajib memberikan 5 persen wilayah pulau. Namun Ahok menolak hal itu."Pada waktu membaca itu, saya katakan enggak boleh, enggak boleh. Kenapa? Enggak disebutin kita dapat 40 persen lebih dari fasum fasos. Kalau kamu cuma nyebut 5 persen itu bisa saja kalau pengembangnya pintar, bisa saja dia bilang bahwa misalkan 5 persen ini ya sudah termasuk fasum fasos. Kan saya ngasih kamu 48, saya kelebihan 43. Makanya saya bilang enggak boleh ini masih diubah dengan kata yang jelas. Kata yang lebih jelas ini apa, 5 persen dari total pulau, dari tanah yang bisa dijual. Baru jelas, di luar dari 40-an persen, jadi kalau misalkan 40-60, 5 persennya berapa? 3 persen dari yang dijual untuk DKI. Saya ubah," kata Ahok."Terus ada kalimat kedua yang juga menurut saya enggak bener. Mereka berkewajiban menjaga Jakarta agar enggak banjir. Kalimat ini enggak bener, buat apa disebutin. Kan di Keppres juga sudah disebutin supaya enggak banjir, supaya pulau ini enggak bikin banjir Jakarta, maka angka pulau reklamasi dengan daratan harus berjarak 200 sampai 300 meter. Jadi enggak boleh misalkan di Jakarta ini dari Cilincing kamu uruk," sambung Ahok memaparkan.Ahok pun mengajukan raperda tersebut agar lebih kuat. Dalam raperda itu nantinya diatur mengenai status lahan reklamasi ini 100 persen Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemprov DKI. Sedangkan pada lahan-lahan yang ingin dikembangkan secara komersial oleh pengembang hanya diberikan Hak Guna Bangunan (HGB)."Makanya saya mau memperkuat perda, si pengembang wajib seluruh pulau reklamasi ikut sertifikat HPL atas nama DKI. Dari tanah yang bisa dijual, 5 persen harus kasih, fasum fasos 45 persen harus kasih, lalu apalagi dari penjualan tanah setiap tanah yang mereka jual, maka DKI mendapatkan 15 persen, dalam bentuk apa? Bisa buat inspeksi, bisa buat bangun rumah susun, bangun jembatan. Macam-macam," jelas Ahok.Nah Ahok pun menduga pihak DPRD DKI kurang sreg dengan kewajiban 15 persen tersebut. Ahok pun tetap ngotot dengan raperda yang diajukannya itu."Nah kelihatannya kawan-kawan kita (di DPRD DKI) kurang seneng soal 15 persen ini. Mereka ada beberapa kali tulis ngomong, dengan Bappeda kenapa enggak hitung 5 persen aja. Saya enggak mau, berarti saya bangun inspeksi, keruk sungai dibayar 5 persen. Enggak mau dong. Itu namanya saya jual tanah, bangun saya bisa dipenjara kalau gitu. 15 persen itu buat bangun apartemen, supaya karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, yang tinggal di pulau, pulaunya jangan diisi orang kaya dong kan ada sopir, pembantu yang mau tinggal di mana? Masa mesti datang dari Bekasi, dari Depok? Makanya saya mau tambah kewajiban 15 persen dalam Perda ini," jelas Ahok. disadur dari situs detik news

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ru...

ahok-tetap-pertahankan-tarik-15-persen-ke-pengembang-1

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21077.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21077.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21077.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21077.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21077.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21077.jpg

Ahok Tetap Pertahankan Tarik 15 Persen ke Pengembang

WinNetNews.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi telah resmi mendekam di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Selatan. Pria yang karib disapa Bang Uci itu menerima duit suap dari PT Agung Podomoro Land (PT APL) terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal proyek reklamasi di Teluk Jakarta.Baca juga:&#160;<a href="https://www.winnetnews.com/post/presdir-pt-apl-ditahan-di-rutan-polres-jakpus">Presdir PT APL Ditahan di Rutan Polres Jakpus</a>Saat menggelar jumpa pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut tim KPK menyita duit Rp 1 miliar dan Rp 140 juta dari tangan Sanusi. Agus menyebut duit itu merupakan pemberian kedua dari PT APL.Agus menyebut duit Rp 140 juta dalam pemberian kedua itu merupakan sisa dari pemberian pertama. Untuk pemberian pertama sendiri diterima Sanusi pada tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp 1 miliar. Jadi, total penerimaan duit suap Sanusi sebelum ditangkap KPK yaitu Rp 2 miliar.Namun KPK belum mengungkap berapa commitment fee yang dijanjikan oleh PT APL kepada Sanusi. Saat ini baru terungkap bahwa 2 kali Sanusi menerima duit dari PT APL masing-masing Rp 1 miliar."Commitment fee itu tidak diketahui untuk sekarang ini tapi karena ini adalah OTT sedang dikembangkan nanti kita akan dapat informasi yang lebih lengkap," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif secara terpisah.Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka yaitu M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL.Ariesman dan Trinanda disangka sebagai penyuap kepada Sanusi. Duit suap itu terkait dengan pembahasan Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. disadur dari situs detik news

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi telah resmi mendekam di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Selatan. Pria yang karib disapa Bang Uci itu menerima duit...

berapa-total-komitmen-yang-didapat-m-sanusi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21071.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21071.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21071.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21071.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21071.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21071.jpg

PT AGUNG PODOMORO LAND

Mantan Bos Agung Podomoro Divonis 3 Tahun Penjara

Latest News

Mantan Bos Agung Podomoro Divonis 3 Tahun Penjara

Agung Podomoro Kembangkan Bisnis di Batam

Ahok: Duit untuk TNI-Polri Bisa dari Pemprov atau Perusahaan

Ahok Ditanyai Soal Disposisi 'Gila' oleh KPK

Ahok Ditanya KPK Masalah Kontribusi 15% Untuk Reklamasi

APLN Diduga Manipulasi Tanda Tangan Warga

Terkait Kasus Sanusi, Ahok Siap Dipanggil KPK

Proyek Reklamasi Garapan PT APL di Pantai Utara Jakarta

Pengacara Akui Presdir APL Beri Uang Rp 2M ke M Sanusi

Ahok Tetap Pertahankan Tarik 15 Persen ke Pengembang

Berapa Total Komitmen yang Didapat M Sanusi?