Winnetnews.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/12/2019) lalu, agar&nbsp;segera menyusun kode etik. Pasalnya, etik anggota Dewas tidak termaktub dalam UU KPK yang baru.

&quot;Mereka harus segera membuat kode etik, tidak hanya kode etik bagi karyawan dan pimpinan KPK, tapi juga kode etik bagi diri mereka sendiri, karena undang-undang itu tidak mengatur hal-hal yang terkait dengan Dewan Pengawas yang lebih lanjut,&quot; kata Refly kepada wartawan, Sabtu (21/12/2019).

Kode etik yang dicontohkan adalah larangan Dewan Pengawas KPK bertemu dengan pihak yang sedang dalam perkara. Dia mengatakan etik tersebut harus cepat diatur.

&quot;Harus diatur. Nggak boleh. Karena mereka juga menjalankan projustitia, karena mereka memberikan izin,&quot; terangnya, seperti dilansir detikcom.

Selain itu, Dewan Pengawas juga harus bisa mempercepat proses pemberantasan korupsi dari sektor penindakan. Menurut dia, penindakan harus dipersolid dengan dilakukannya banyak OTT agar menimbulkan efek jera.

&quot;Penindakan kan hanya tiga institusi: kejaksaan, polisi, dan KPK. Pencegahan itu malah harus dipimpin langsung Presiden, karena itu tak boleh lemah dalam penindakan, termasuk OTT. Bahkan, menurut saya, harus ditingkatkan. Itulah yang memunculkan efek jera korupsi. Kalau nggak ada OTT, pasti pesta pora,&quot; imbuhnya.

Diketahui, lima anggota Dewas KPK yang telah dilantik adalah Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK), Harjono (Ketua DKPP), Albertina Ho (hakim), Artidjo Alkostar (mantan hakim agung), dan Syamsuddin Haris (peneliti LIPI). Dia berharap penuh pada sosok Artidjo, yang sudah membuktikan integritasnya semasa menjabat hakim agung.

Refly mengatakan pemberantasan korupsi masih bisa diharapkan dari sisi penindakan.&nbsp;

&quot;Dengan adanya Artidjo, kita harap pemberantasan korupsi masih bisa diharapkan dari sisi penindakan. Kalau cuma cegah, orang ditindak aja nggak kapok. Jadi untuk membuat orang kapok, itu bukan dinasihati,&quot; pungkasnya. [dtc]

&nbsp;

Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/12/2019) lalu, agar ...

pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

Pelantikan Dewas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Foto : Okezone/Fakhrizal Fakhri)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pakar-hukum-himbau-dewan-pengawas-kpk-segera-susun-kode-etik.jpg

Pakar Hukum Himbau Dewan Pengawas KPK Segera Susun Kode Etik

Winnetnews.com -&nbsp;Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik pasal penghinaan terhadap anggota parlemen dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurutnya, anggota dewan membentengi diri mereka dari kritik melalui pasal itu.

Pasal 122 UU MD3 diklaim akan berfungsi menjaga kehormatan dan marwah lembaga serta anggota DPR.

&quot;Kalau tidak mau dikritik ya jadi orang biasa saja, tidak ada yang mengkritik,&quot; ujar Refly. 
 
Menurutnya, kritik terhadap anggota dewan merupakan hal biasa dan bentuk hukum keseimbangan. Setiap anggota dewan difasilitasi negara dalam bentuk gaji serta kesempatan ke luar negeri untuk bekeja.

Kritik juga merupakan bentuk masukan bagi anggota parlemen sehingga dapat bekerja lebih baik. Masyarakat juga dapat menilai keseimbangan dari fasilitas yang diterima serta kinerja selama ini.

&quot;Itu hukum keseimbangan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin dia berpotensi dikritik. Jadi kalau dikritik ya wajar sesuai dengan fasilitas dan kekuasaan yang mereka terima,&quot; tutur mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini. 
Lihat juga: 
 
Ia juga menyoroti tidak jelasnya standar seseorang merendahkan anggota dewan dan mengajukan proses ke kepolisian sebab DPR tak punya kewenangan memproses hukum.

&quot;Kalau saya dalam debat bilang anggota DPR ini tidak punya otak dan dalam konteks ketidaktahuan dia terhadap satu hal atau kekeliruannya. Apa kemudian saya merendahkan martabat yang bersangkutan dan bisa dikriminalkan? Kan bahaya,&quot; ucap mantan Staf Ahli Presiden ini.

Pasal penghinaan parlemen diatur dalam Pasal 122 poin k dalam UU MD3. Beleid pasal itu menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pasal ini lebih ditujukan terhadap penghinaan kepada lembaga DPR. Publik pun dipersilakan jika akan menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. 
 
Menurutnya, jika diuji materi maka MK bisa memberikan batasan tentang frasa merendahkan dalam pasal tersebut yang dianggap menimbulkan interpretasi luas.

&quot;Mungkin kalau di judicial review MK memberi batasan-batasan. Termasuk penghinaan, itu kan susah. Orang memposting meme itu bisa dianggap penghinaan, kalau itu delik aduan. Kalau ini menjadi delik umum lebih berbahaya lagi,&quot; kata Fadli.&nbsp;

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik pasal penghinaan terhadap anggota parlemen dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurutnya, anggota...

jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-jika-tidak-mau-dikritik-jangan-jadi-anggota-dpr.jpg

Jika Tidak Mau Dikritik, Jangan Jadi Anggota DPR

WinNetNews.com - Sebelas hari sudah naskah Undang Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) berada di meja Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini jemari sang Presiden belum tergerak untuk membubuhkan tanda tangannya agar sah dan wajib diundangkan.&nbsp;

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut ada dua kemungkinan kenapa hal itu terjadi. Pertama, adanya reaksi penolakan dari masyarakat atas beberapa pasal yang dinilai berlebihan dan mengancam kebebasan.

Penyebab kedua karena tidak ada koordinasi. Saat menteri terkait menyetujui pembahasan sebuah pasal di DPR tak ada koordinasi dengan Presiden. Hal ini terungkap dari pengakuan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly bahwa dirinya tak sempat melaporkan pasal-pasal kontroversial selama pembahasan bersama DPR.

Tapi Refly melihat penyebab pertama yang paling mungkin terjadi. &quot;Kadang-kadang karena materi terkait DPR, barangkali pemerintah loss loss saja. Tapi kemudian ketika ada reaksi negatif dari masyarakat Presiden bersikap,&quot; kata Refly saat dihubungi detikcom, Kamis (22/2/2018).

Lalu, apa pengaruhnya jika UU tersebut tak ditandatangani oleh Presiden?

Menurut Refly secara yuridis tak ada pengaruhnya karena Pasal 73 Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, ketika sebuah RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak disahkan di DPR, RUU tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.&nbsp;

Namun secara politis, bila UU MD3 diajukan judicial review, Mahkamah Konstitusi akan dengan mudah membatalkan pasal-pasal yang diuji materikan. &quot;Sehingga Presiden tak perlu defense, hakim lebih mudah untuk memutuskan,&quot; kata Refly.&nbsp;

Seperti diketahui UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin 12 Februari 2018 lalu. Setelah disahkan oleh DPR, UU MD3 diajukan ke Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi UU untuk diundangkan.&nbsp;

Sebelum DPR mengesahkan, berbagai elemen masyarakat sebetulnya sudah memprotes dan meminta agar pengeasahan UU ditunda. Tapi yang terjadi DPR justru mempercepat sehari pengesahan dari jadwal yang ditentukan.

Pasal yang dikritik dan ditolak masyarakat antara lain tentang pemberian imunitas berlebihan kepada anggota DPR yang terlibat suatu tindak pidana, kewenangan DPR untuk memenjarakan siapa saja yang tak memenuhi panggilannya, dan kewenangan untuk memidanakan siapa yang saja yang dianggap mencemarkan nama baik dan kehormatan anggota Dewan. (detikcom) 
&nbsp;

Sebelas hari sudah naskah Undang Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) berada di meja Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini jemari sang Presiden belu...

walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-walau-presiden-tidak-tandatangan-ruu-md3-bisa-sah-jadi-uu.jpg

Walau Presiden Tidak Tandatangan, RUU MD3 Bisa Sah Jadi UU

WinNetNews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dipimpin hakim konstitusi Arief Hidayat. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan tantangan MK ke depannya akan lebih berat lagi.&quot;Pertama-tama kita ucapkan selamat dulu ke Pak Arief, tetapi tantangan ke depan makin besar. Karena patut dicatat dalam kepemimpinan Pak Arief sebelumnya ada beberapa hal yang mundur seperti lamanya membacakan putusan. Mungkin ke depan hakim harus lebih memprioritaskan penyelesaian kasus atau perkara karena itulah tugas utama MK,&quot; ujar Refly saat dihubungi wartawan, Minggu (16/7/2017).Menurut Refly tugas-tugas MK yang sifatnya seremonial sudah harus dikesampingkan terlebih dulu. Karena tugas utama MK tidak lain untuk penyelesaian perkara konstitusi.&quot;Sehingga periode kedua Pak Arief ini putusan MK harus bisa melebihi ekspektasi masyarakat paling tidak akan mengingkari para pencari keadilan. Karena pepatah mengatakan &#39;Justice delayed is Justice denied&#39; keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diingkari,&quot; paparnya.Hal berikutnya yang diingatkan Refly ialah integritas para hakim MK. Mengingat kasus OTT yang dialami Patrialis Akbar juga terjadi dalam periode kepemimpinan Arief Hidayat.&quot;Tidak boleh dilupakan kasus Akil Muchtar saja sudah luar biasa, kemudian kasus OTT Patrialis kembali terjadi. Ada problem integritas di MK ini. Makanya Pak Arief harus menjaga itu,&quot; lanjutnya.&quot;Terakhir untuk terus meningkatkan kualitas MK, sehingga putusan MK bisa menjadi solusi dan guidance bagi pencari keadilan bahkan sumber ilmu pengetahuan yang mencerahkan,&quot; tutupnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dipimpin hakim konstitusi Arief Hidayat. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan tantangan MK ke depannya akan lebih b...

mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-mahkamah-konstitusi-kembali-dipimpin-arief-hidayat.jpg

Mahkamah Konstitusi Kembali Dipimpin Arief Hidayat

WinNetNews.com - Status Menteri ESDM, Sudirman Said sebagai pelapor kasus "Papa Minta Saham" dipermasalahkan oleh anggota MKD baru yang berasal dari partai golkar. Tak hanya itu, anggota MKD dari partai Golkar beranggapan bahwa bukti rekaman yang diberikan oleh SUdirman juga dipermasalahkan.Publik menilai anggota-anggota baru MKD utusan Golkar memiliki kedekatan dengan Setya Novanto, meskipun sang Ketua Umum Golkar dari Munas Bali, Aburizal Bakrie membantah hal itu.Menurut pakar hukum Refly Harun, bukti rekaman tak bisa dipermasalahkan, karena kasus Novanto berada di ranah etik bukan pidana."Kita bicara soal kelakuan, kelakuan anggota DPR yang menyimpang. Jadi rekaman itu jadi bukti dari suatu laporan," kata Refly kepada wartawan, Senin (30/11/2015).Menurut Refly, jika Sudirman Said melapor tanpa ada bukti, maka laporannya bisa disebut fitnah."Nanti kalau melapor tidak ada bukti dibilang fitnah. Setiap pelaporan kan harus ada buktinya. Kita bukan bicara proses penegakan hukum, ini soal etik. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat melaporkan kelakuan anggota DPR yang menyimpang," ulas Refly.Baca juga artikel: <a href="https://www.winnetnews.com/post/ganti-anggota-mkd-golkar-perkuat-posisi-partai">Ganti Anggota MKD, Golkar Perkuat Posisi Partai </a>"Ini hanya soal kode etik, kalau bukti itu dipermasalahkan juga, maka tidak ada laporan," sambungnya.Refly meminta MKD tak membuat alasan yang mengada-ngada. Yang harus jadi fokus di kasus dugaan pencatutan Presiden itu adalah Novanto sebagai terlapor, jangan malah mempersalahkan hal-hal tak substantif."Titik berat itu bukan pada pengadu, tapi yang diadukan. Pengadu nggak ada urusan. Namanya sidang MKD, kalau dianggap melakukan pelanggaran, tanpa pengaduan pun bisa disidangkan, kan begitu aturan di UU MD3. Jadi MKD jangan mengada-ada alasannya," pungkasnya.

WinNetNews.com -  Status Menteri ESDM, Sudirman Said sebagai pelapor kasus "Papa Minta Saham" dipermasalahkan oleh anggota MKD baru yang berasal dari partai gol...

pakar-hukum-kasus-setya-novanto-terkait-kode-etik-bukan-pidana

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/7839.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/7839.jpg

REFLY HARUN

Pakar Hukum Himbau Dewan Pengawas KPK Segera Susun Kode Etik

Latest News

Pakar Hukum Himbau Dewan Pengawas KPK Segera Susun Kode Etik

Jika Tidak Mau Dikritik, Jangan Jadi Anggota DPR

Walau Presiden Tidak Tandatangan, RUU MD3 Bisa Sah Jadi UU

Mahkamah Konstitusi Kembali Dipimpin Arief Hidayat

Pakar Hukum: Kasus Setya Novanto Terkait Kode Etik, Bukan Pidana