WinNetNews.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, ia bersama pemerintah pusat akan segera membahas soal reklamasi di pantai utara, Jakarta.Namun, pertemuan dengan perwakilan pemerintah belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Sebab, Sandiaga dan pasangannya, Anies Baswedan, baru diketahui memenangi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga dan real count KPU DKI.Pertemuan baru akan dilakukan setelah Anies-Sandi telah ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.&quot;Itu (Reklamasi) nanti akan kita bahas setelah penetapan. Kita akan fokus setelah penetapan,&quot; kata Sandiaga di Jakarta, Minggu (24/4/2017).Pada masa kampanye, Anies-Sandi berjanji akan menghentikan proyek reklamasi. Namun, pemerintah pusat keberatan dengan rencana itu.Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan meminta agar Anies-Sandi mengurungkan niatnya untuk menghentikan proyek reklamasi.&quot;Kita sudah ada proses yang baru, nanti disampaikan, dilihat. Tentu harus dengan baik-baik dijelaskan. Mungkin pak Anies belum punya data yang banyak (terkait reklamasi),&quot; kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).Luhut meyakini, Anies-Sandi pada akhirnya akan mengerti bahwa proyek reklamasi saat ini sangat penting dan tak perlu dihentikan.&quot;Saya kira setelah lihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran lebih jernih. Kita bicara untuk kepentingan nasional, kepentingan Jakarta. Karena penurunan kota Jakarta itu tiap tahun bisa 17,5 cm sampai 23 cm di beberapa tempat,&quot; ucap Luhut.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, ia bersama pemerintah pusat akan segera membahas soal reklamasi di pantai utara, Jakarta.Namun, pertem...

pemerintah-pusat-keberatan-reklamasi-dihentikan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-pemerintah-pusat-keberatan-reklamasi-dihentikan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-pemerintah-pusat-keberatan-reklamasi-dihentikan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-pemerintah-pusat-keberatan-reklamasi-dihentikan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-pemerintah-pusat-keberatan-reklamasi-dihentikan.jpg

image-pemerintah-pusat-keberatan-reklamasi-dihentikan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-pemerintah-pusat-keberatan-reklamasi-dihentikan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-pemerintah-pusat-keberatan-reklamasi-dihentikan.jpg

Pemerintah Pusat Keberatan Reklamasi Dihentikan

WinNetNews.com - Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam mengatakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan seharusnya tidak melangkahi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Sebagai Menteri Koordinator, menurut Syaikhul berkoordinasi dengan menteri di bawahnya.&quot;Bukannya menyalip, kan presedennya juga gak baik kelihatannya,&quot; kata Syaikhul, Rabu (14/9).Syaikhul mengatakan dengan menggunakan data kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tidak berarti kajian Kementerian Lingkungan Hidup tidak diikut sertakan. Selain itu banyak parameter-parameter yang belum dipenuhi baik di pulau G dan pulau-pulau lain.Karena itu, kata Syaikhul, sebelum rencana reklamasi dilanjutkan kembali pemerintah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dengan memenuhi kajian yang sudah disepakati.&quot;Harus ada kajian umum yang lebih strategis sekarang kan hanya Amdal saja sebetulnya untuk hal-hal yang lebih penting seperti reklamasi efeknya besar kayak gitu harus ada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),&quot; katanya.Syaikhul mengatakan dalam pertemuan Komisi VII dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa kepala daerah yang terkena reklamasi disepakati semuanya keberatan dengan reklamasi.Seperti Jawa Barat yang keberatan karena pasir yang di wilayah Rumpin, Bogor dikeruk untuk reklamasi. Begitu juga Banten pasir dari Pulau Tunda juga dikeruk ambil untuk reklamasi teluk Jakarta. &quot;Menko daripada beri pernyataan di media lebih baik melakukan koordinasi dengan Kementarian LHK,&quot; katanya.Republika

Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam mengatakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan seharusnya tidak melangkahi Menteri Lingkungan Hidup dan Ke...

soal-reklamasi-pantai-luhut-jangan-langkahi-menteri-lhk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-soal-reklamasi-pantai-luhut-jangan-langkahi-menteri-lhk.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-soal-reklamasi-pantai-luhut-jangan-langkahi-menteri-lhk.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-soal-reklamasi-pantai-luhut-jangan-langkahi-menteri-lhk.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-soal-reklamasi-pantai-luhut-jangan-langkahi-menteri-lhk.png

image-soal-reklamasi-pantai-luhut-jangan-langkahi-menteri-lhk.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-soal-reklamasi-pantai-luhut-jangan-langkahi-menteri-lhk.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-soal-reklamasi-pantai-luhut-jangan-langkahi-menteri-lhk.png

Soal Reklamasi Pantai, Luhut Jangan Langkahi Menteri LHK

WinNetNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (10/5/2016) besok.Ahok akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta."Direncanakan hari Selasa," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati melalui pesan singkat, Minggu (8/5/2016).Hingga saat ini, KPK masih mendalami kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi itu.KPK terus memanggil beberapa pihak, baik pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI, dan perusahaan pengembang yang diduga mengetahui perkara suap dalam proyek reklamasi tersebut.Selain itu, KPK juga telah beberapa kali memeriksa staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja.Sunny mengakui bahwa ia merupakan penghubung antara Ahok dan sejumlah pengusaha yang terlibat dalam proyek reklamasi.Adapun, pemeriksaan besok adalah pemeriksaan pertama bagi Ahok dalam kasus dugaan suap terkait proyek reklamasi.Kasus ini bermula saat KPK menangkap tangan M Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, seusai menerima uang pemberian dari Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.Ia diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar.Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.Selain Sanusi, KPK juga telah menetapkan Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka. disadur dari situs kompas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (10/5/2016) besok.Ahok akan dip...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/24760.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/24760.jpg

Besok, Ahok Diperiksa KPK Lagi

WinNetNews.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Senin (11/4) kemarin memenuhi undangan Komisi VII DPR RI untuk membahas isu strategis bidang LHK terkait reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta. Dalam pertemuan itu, Siti pun menjelaskan kronologis pemberian izin reklamasi pantura Jakarta tersebut.Siti mengatakan, gagasan pengembangan kawasan pantura Jakarta tersebut telah dimulai sejak tahun 1994. Melalui studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Pantura kemudian dinyatakan tidak layak lingkungan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003."Hasil studi ketidaklayakan Amdal Pantura yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, kemudian digugat oleh enam pengembang ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN tanggal 11 Februari 2004 mengabulkan gugatan dan menyatakan bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003 mengenai ketidaklayakan lingkungan Amdal Pantura, batal demi hukum," kata Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Novrizal dalam keterangan tertulis, Selasa (12/4/2016).Atas putusan ini, lanjut Novrizal, Kementerian LHK kemudian melakukan upaya hukum banding yang diterima Panitera PTUN pada Agustus 2004. MA kemudian mengabulkan permohonan kasasi, yang kemudian diajukan PK oleh pengembang dan KLH dikalahkan."Berkaitan dengan pencabutan SK MenLH nomor 14 tahun 2003, maka reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta kemudian tetap dilaksanakan oleh pengembang dengan membuat studi Amdal secara parsial. Serta dinilai oleh Komisi penilai Amdal Provinsi DKI," kata Novrizal."Sejak itu tidak ada lagi interaksi KLH dalam urusan tersebut, mengingat otoritas Amdal ada pada Pemda DKI Jakarta," tambahnya.&#160;Untuk mengurai benang kusut reklamasi Pantura Jakarta, kata Novrizal, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal kepada Komisi VII DPR RI. Pertama, dengan mempertimbangkan wilayah reklamasi bagian barat dan bagian timur, maka Amdal tunggal per pulau perlu diperkuat dan dianalisis secara majemuk, regional dan terpadu melalui penajaman Rapid Analisis KLHS 2012-2030 yang sudah dibuat oleh Pemda DKI.Selanjutnya, hasil penyempurnaan dan penajaman KLHS akan menjadi masukan bagi pengaturan Detail Tata Ruang, penyempurnaan RKL RPL bagi rencana kegiatan yang memiliki Amdal (Pulau N/Pelindo) dan menjadi dasar bagi proses Amdal bagi kegiatan yang sedang atau belum memiliki Amdal."Terhadap Amdal yang sudah disetujui oleh otoritas masing-masing, akan dilakukan second line supervisi dengan cara dilakukan review Amdal oleh KLHK atau law enforcement menurut kebutuhan, sesuai dengan Pasal 73 UU 32 Tahun 2009," katanya. Menteri LHK juga mengusulkan penegasan tentang ketentuan bahwa tanah hasil reklamasi merupakan tanah negara yang pemanfaatan atau pengelolaan dengan melibatkan pihak ke-3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan atau mekanisme konsesi/ perizinan. Menteri Siti juga mengusulkan untuk diaktifkan kembali badan pengendali pengembangan pantura yang bertanggungjawab kepada Presiden dalam rangka pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan reklamasi pantura serta penataan kawasan pantura, sebagaimana diatur Pasal 5 Kepres 52 Tahun 1995."Menteri LHK akan berkonsultasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang otoritas reklamasi sesuai dengan UU 27 tahun 2007. Serta konsultasi dengan Mendagri terhadap prosedur judicial preview Rancangan Perda yang sedang dibahas oleh DPRD DKI sesuai UU 23 tahun 2014," jelas Novrizal. disadur dari situs detik news

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Senin (11/4) kemarin memenuhi undangan Komisi VII DPR RI untuk membahas isu strategis bidang LHK...

penjelasan-kementerian-lhk-soal-reklamasi-pantura-jakarta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/21912.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/21912.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/21912.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/21912.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/21912.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/21912.jpg

REKLAMASI PANTAI UTARA

Pemerintah Pusat Keberatan Reklamasi Dihentikan

Latest News

Pemerintah Pusat Keberatan Reklamasi Dihentikan

Soal Reklamasi Pantai, Luhut Jangan Langkahi Menteri LHK

Besok, Ahok Diperiksa KPK Lagi

Penjelasan Kementerian LHK Soal Reklamasi Pantura Jakarta