WinNetNews.com - Gara-gara Setya Novanto, hubungan PDIP dan Partai Demokrat menjadi panas. Padahal dua partai ini belum lama menjalin kemesraan yang mengarah ke pembukaan peluang koalisi.&nbsp;

&quot;Jelas. Kelihatan sekali ini bakal mengurangi peluang koalisi,&quot; kata pengamat politik Rico Marbun, Jumat (23/3/2018).

Direktur Eksekutif lembaga survei Median ini menilai konflik bakal berpengaruh ke peluang dukungan Partai Demokrat ke pencapresan Joko Widodo (Jokowi). Padahal peluang ini baru saja terbuka di Rapat Pimpinan Nasional 10 Maret 2018 yang dihadiri Jokowi sendiri, tokoh PDIP.&nbsp;

Saat Rapimnas, Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono berkata, &quot;Jika Allah menakdirkan, sangat bisa PD berjuang bersama Bapak (Jokowi),&quot; kata SBY di hadapan Jokowi dalam Rapimnas PD di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, 10 Maret 2018 kemarin.

Kemesraan itu seolah buyar gara-gara reaksi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terhadap pernyataan Novanto di persidangan, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung dari PDIP menerima uang berkaitan dengan kasus e-KTP. Anehnya, Hasto tak menyerang Golkar namun menyerang Partai Demokrat. Hasto mengkontraskan slogan &#39;Katakan Tidak Pada Korupsi&#39; dengan kasus korupsi yang menimpa kader Partai Demokrat.&nbsp;

Balasan datang dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Situasi PDIP-Partai Demokrat menjadi tegang dalam waktu yang relatif singkat.

&quot;Ketagangan ini pasti akan berlanjut sampai penentuan capres-cawapres,&quot; kata Rico Marbun memprediksi.&nbsp;

Selain itu, Rico memandang PDIP memang tak ingin partai lain menjadi mitra koalisi yang diuntungkan pada Pilpres 2024 kelak. Maksudnya, bila Jokowi terpilih lagi di 2019 maka Jokowi tak akan bisa maju ke Pilpres 2024 karena sudah dua periode masa jabatan. Otomatis yang berpeluang menjadi presiden selanjutnya adalah wakil presiden.&nbsp;

&quot;Kalau kita bisa membaca, ada nuansa keterancaman dari masuknya figur AHY menjadi cawapres dari Pak Jokowi. Bayangkan juga kalau PDIP gagal lagi menempatkan figur yang bisa melanjutkan representasinya dari posisi cawapres di 2019-2024,&quot; tutur Rico.

Rico memandang, PDIP punya kepentingan menempatkan calon wakil presidennya di sisi Jokowi supaya tahun 2024 menjadi Presiden RI. Padahal bila tercipta koalisi dengan Partai Demokrat, ada sosok AHY yang potensial mendampingi Jokowi.&nbsp;

Panasnya suhu politik PDIP-Partai Demokrat dewasa ini juga menguatkan peluang terciptanya poros ketiga yang tak mendukung Jokowi maupun Prabowo. Poros ketiga akan memunculkan capres baru, asalkan jumlah kursi mereka melebih ambang batas pencapresan.&nbsp;

&quot;Bisa jadi poros ketiga, tergantung siapa parpol yang ditarik Partai Demokrat. Partai Demokrat dan PAN punya sejarah bersama, tapi itu tidak cukup. Dia harus ambil satu partai lagi,&quot; kata Rico. (detikcom) 
&nbsp;

Gara-gara Setya Novanto, hubungan PDIP dan Partai Demokrat menjadi panas. Padahal dua partai ini belum lama menjalin kemesraan yang mengarah ke pembukaan peluan...

akibat-ucapan-setnov-hubungan-pdip-dan-pd-memanas

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-akibat-ucapan-setnov-hubungan-pdip-dan-pd-memanas.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-akibat-ucapan-setnov-hubungan-pdip-dan-pd-memanas.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-akibat-ucapan-setnov-hubungan-pdip-dan-pd-memanas.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-akibat-ucapan-setnov-hubungan-pdip-dan-pd-memanas.jpg

image-akibat-ucapan-setnov-hubungan-pdip-dan-pd-memanas.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-akibat-ucapan-setnov-hubungan-pdip-dan-pd-memanas.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-akibat-ucapan-setnov-hubungan-pdip-dan-pd-memanas.jpg

Akibat Ucapan Setnov, Hubungan PDIP dan PD Memanas

WinNetNews.com - Direktur Eksekutif Media Survei Indonesia (Median) Rico Marbun menyebut seharusnya Presiden Joko Widodo tak perlu pikir panjang untuk mengeluarkan perppu atas UU MD3. Sebab, saat ini sikap masyarakat menolak hasil revisi UU No 17/2014 itu.

&quot;Kalau memang itu yang terjadi, seharusnya pilihan pertama adalah beliau mengambil keputusan yang lebih berani. Apakah langsung menerbitkan perppu atau tidak,&quot; kata Rico saat dihubungi, Jumat (23/2/2018).

Jokowi, kata Rico, dikenal sebagai sosok yang tidak neko-neko dalam mengambil keputusan. Karena itu, dia berharap Presiden bersikap demikian dalam menghadapi situasi terkait kontroversi UU MD3 ini.

&quot;Apalagi kita mengenal Pak Jokowi sebagai sosok yang tidak neko-neko. Itu kan karakter beliau dalam bekerja dan berkunjung ke masyarakat atau saat mengevaluasi sesuatu di depan publik juga begitu. Harusnya dalam posisi seperti ini, ya sudah jangan neko-neko. Ambil keputusan saja,&quot; jelas Rico.&nbsp;

Dia kemudian menegaskan Jokowi bisa meniru sikap pendahulunya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sempat menerbitkan dua perppu pada 2014 karena tak setuju dengan UU Pilkada.

Jika tidak segera mengambil langkah penerbitan Perppu, hal ini bisa berdampak buruk bagi citra Jokowi sendiri. Rico mengatakan masyarakat bisa saja melihat Jokowi sedang bermain aman.

&quot;Kalau itu tidak dilakukan, saya yakin masyarakat menilai beliau saat ini dalam posisi mencari aman. Karena beberapa partai pendukung pemerintah merupakan aktor utama dalam penyusunan UU MD3 itu kan. Jadi mungkin orang bisa melihat gitu juga,&quot; urai dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo hingga kini masih enggan menandatangani revisi UU MD3 yang telah disahkan melalui paripurna DPR.&nbsp;

Meski masih menimbang untuk menandatangani, Jokowi mengaku tidak terpikir mengeluarkan perppu atas UU tersebut. UU MD3 yang baru disahkan menuai kontroversi karena ada sejumlah pasal yang membuat DPR menjadi imun dan antikritik.

&quot;Saya kira hal itu tidak akan sampai ke sana,&quot; jelas Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2). (detikcom)

Direktur Eksekutif Media Survei Indonesia (Median) Rico Marbun menyebut seharusnya Presiden Joko Widodo tak perlu pikir panjang untuk mengeluarkan perppu atas U...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-beranikah-jokowi-terbitkan-perppu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-beranikah-jokowi-terbitkan-perppu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-beranikah-jokowi-terbitkan-perppu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-beranikah-jokowi-terbitkan-perppu-md3.jpg

image-beranikah-jokowi-terbitkan-perppu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-beranikah-jokowi-terbitkan-perppu-md3.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-beranikah-jokowi-terbitkan-perppu-md3.jpg

RICO MARBUN

Akibat Ucapan Setnov, Hubungan PDIP dan PD Memanas

Latest News

Akibat Ucapan Setnov, Hubungan PDIP dan PD Memanas

Beranikah Jokowi Terbitkan Perppu MD3?