WinNetNews.com - Per September 2017, jumlah total utang pemerintah mencapai Rp 3.866,45 triliun, jika dilihat sejak 2014 yang sebesar Rp 2.604,93 triliun maka jumlah utang di masa pemerintahan Jokowi-JK naik Rp 1.261,52 triliun.

&quot;Menurut saya kondisi utang pemerintah masih manageable melihat komposisi tersebut dan melihat rasio utang terhadap PDB yang mencapai sekitar 28%, kurang dari 30%,&quot; kata Ekonom dari Bank Permata, Josua Pardede saat dihubungi wartawan, Jakarta, Sabtu (21/10/2017).

Dia menjelaskan, utang pemerintah per September 2017 tumbuh sebesar 12,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dilihat dari komposisinya, sebesar 82,3% merupakan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan sekitar 17,7% merupakan pinjaman.

Selain itu, kata dia, sebagian besar porsi penerbitan SBN yakni sebesar 72,9% adalah penerbitan dalam denominasi rupiah.

&quot;Saya melihat dalam 3 tahun terakhir ini, pertumbuhan utang pemerintah pusat didorong oleh pertumbuhan SBN denominasi rupiah sebesar 14% (yoy),&quot; tambah dia.

Meski secara nominal utang pemerintah naik, namun pemerintah juga berhasil mengelolanya dengan baik. Menurutnua, manajemen utang pemerintah cenderung baik terlihat dengan komposisi utang jangka pendek yang lebih rendah serta debt service ratio yang terus membaik.

Selain itu, kata dia, peningkatan utang pemerintah juga sebagian besar dialokasikan untuk belanja yang produktif seperti infrastruktur, belanja sosial, dan bukan belanja konsumtif seperti subsidi energi pada pemerintahan sebelumnya.

Per September 2017, jumlah total utang pemerintah mencapai Rp 3.866,45 triliun, jika dilihat sejak 2014 yang sebesar Rp 2.604,93 triliun maka jumlah utang di m...

utang-indonesia-di-pemerintah-jokowi-naik-rp-1261-triliun-amankah

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-utang-indonesia-di-pemerintah-jokowi-naik-rp-1261-triliun-amankah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-utang-indonesia-di-pemerintah-jokowi-naik-rp-1261-triliun-amankah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-utang-indonesia-di-pemerintah-jokowi-naik-rp-1261-triliun-amankah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-utang-indonesia-di-pemerintah-jokowi-naik-rp-1261-triliun-amankah.jpg

image-utang-indonesia-di-pemerintah-jokowi-naik-rp-1261-triliun-amankah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-utang-indonesia-di-pemerintah-jokowi-naik-rp-1261-triliun-amankah.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-utang-indonesia-di-pemerintah-jokowi-naik-rp-1261-triliun-amankah.jpg

Utang Indonesia di Pemerintah Jokowi Naik Rp 1.261 triliun, Amankah?

WinNetNews.com - Hingga akhir Februari 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.196,61 triliun. Turun Rp 24,37 triliun dibandingkan akhir Januari 2016, yaitu Rp 3.220,98 triliun.Namun dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir Februari 2016 adalah US$ 238,64 miliar, naik dari posisi akhir Januari 2016 yang sebesar US$ 232,63 miliar.Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Februari 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.443,14 triliun, turun dari akhir Januari 2016 yang sebesar Rp 2.459,34 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 753,47 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 761,64 triliun. disadur dari situs detik finance

Hingga akhir Februari 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.196,61 triliun. Turun Rp 24,37 triliun dibandingkan akhir Januari 2016, yaitu Rp 3.220,98...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/20954.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/20954.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/20954.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/20954.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/20954.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/20954.jpg

Utang Pemerintah RI Kini Rp 3.196,61 T

WinNetNews.com - Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 102,2 triliun sejak awal tahun hingga akhir Februari 2016. Dana dari utang tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek infrastruktur.Seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Minggu (13/3/2016), untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2016, pemerintah melakukan percepatan belanja untuk pembangunan infrastruktur. Percepatan belanja tersebut dapat dimulai sejak awal 2016.Pendanaan untuk membiayai percepatan belanja ini bersumber dari pendapatan negara, dan utang. Terkait dengan pendanaan yang berasal dari utang, pemerintah telah menerapkan strategi front loading dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).&#160;Sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) 2016, pemerintah telah menerbitkan SBN pada akhir 2015 sebesar Rp 63,5 triliun, yang berasal dari penerbitan SUN valuta asing (valas) sebesar US$ 3,5 miliar atau Rp 48,5 triliun dan ‎privateplacements sebesar Rp 15 triliun.Selanjutnya, pemerintah secara reguler melakukan lelang penerbitan SUN dan SUKUK di pasar domestik. Hingga minggu ketiga Februari 2016, total realisasi penerbitan SBN neto telah mencapai Rp 102,2 Triliun atau 31,2 persen dari target APBN.Jika dilihat, penerbitan surat utang pada 2016 tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 104,4 Triliun atau 37,7 persen dari target.&#160;Total realisasi utang di awal 2016 ini berasal dari penerbitan SBN neto di pasar domestik sebesar Rp 66,2 triliun dan SBN neto valas sebesar Rp 36 triliun.Adapun realisasi penerbitan SBN neto di pasar domestik sebagian diantaranya juga diserap oleh investor asing sebagaimana terlihat pada peningkatan kepemilikan asing dari Desember 2015 hingga Februari 2016 yang mencapai lebih dari Rp 30 Triliun.Hingga posisi akhir 5 Februari 2016, realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp 164,9 triliun, atau meningkat 27,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Sumber dari Liputan6, Jakarta

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 102,2 triliun sejak awal tahun hingga akhir Februari 2016. Dana dari utang tersebu...

awal-2016-realisasi-penerbitan-sbn-capai-rp-1022-triliun

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/19255.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/19255.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/19255.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/19255.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/19255.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/19255.jpg

Awal 2016, Realisasi Penerbitan SBN Capai Rp 102,2 Triliun

WinNetNews.com - Di awal 2016, tepatnya hingga akhir Januari 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.220,98 triliun. Angka ini naik Rp 122 triliun dibandingkan akhir Desember 2015, yaitu Rp 3.098,64 triliun.Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir 2015 adalah US$ 232,63 miliar, naik dari posisi akhir 2015 yang sebesar US$ 224,62 miliar.Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Januari 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.459,34 triliun, naik dari akhir 2015 yang sebesar Rp 2.346,73 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 761,64 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 751,92 triliun.Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)<ul> <li>2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)</li> <li>2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)</li> <li>2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)</li> <li>2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)</li> <li>2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)</li> <li>2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)</li> <li>2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)</li> <li>2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)</li> <li>2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)</li> <li>2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)</li> <li>2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)</li> <li>2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)</li> <li>2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)</li> <li>2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)</li> <li>2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)</li> <li>2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)</li></ul> disadur dari situs detik finance

Di awal 2016, tepatnya hingga akhir Januari 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.220,98 triliun. Angka ini naik Rp 122 triliun dibandingkan akhir De...

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/17139.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/17139.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/17139.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/17139.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/17139.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/17139.jpg

Utang Pemerintah RI Jadi Rp 3.220 T

WinNetNews.com - Pemerintah Indonesia berharap kebijakanpengampunan pajak akan membawa beberapa manfaat selain semata-mata untuk untuk meningkatkan penerimaan pajak.Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Kamis bahwa kebijakan yang lagi digodok di Dewan Perwakilan Rakyat akan bisa meningkatkan ketersediaan dana di perbankan dalam negeri, membantu penguatan nilai tukar rupiah karena kemungkinan sebagian dana milik orang Indonesia yang saat ini disimpan di luar negeri akan ditukarkan ke dalam rupiah.Di samping itu, porsi kepemilikan asing di Surat Berharga pemerintah, yang saat ini bertengger sedikit di bawah 40% akan berkurang. Bambang memperkirakan sebagian dana asing yang diparkir di SBN pemerintah adalah uang orang atau perusahaan Indonesia yang di simpan di luar negeri tapi oleh bankernya diinvestasikan di obligasi rupiah pemerintah Indonesia."Jadi kebijakan pengampunan pajak ini 'beyond tax' ," ujar Menkeu.Pemerintah dan DPR menargetkan untuk mensyahkan undang-undang pengampunan pajak tahun ini. "Ini merupakan pengampunan pajak yg berlaku once in a life time . Setelah ini tidak ada lagi," Bambang menambahkan. (IMS)

Pemerintah Indonesia berharap kebijakanpengampunan pajak akan membawa beberapa manfaat selain semata-mata untuk untuk meningkatkan penerimaan pajak.Menteri Keua...

tax-amnesty-bukan-sekedar-meningkatkan-penerimaan-pajak

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/15633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/15633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/15633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/15633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/15633.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/15633.jpg

Tax Amnesty Bukan Sekedar Meningkatkan Penerimaan Pajak

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah cadangan devisa Indonesia per Juni 2015 sebesar US$108 miliar, tergerus US$ 2,8 miliar dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2015 sebesar US$110,8 miliar.Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara‎ menjelaskan penurunan cadangan devisa disebabkan oleh meningkatnya pembayaran utang luar negeri pemerintah serta intervensi devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini merupakan konsekuensi dari tugas BI yang harus di pasar uang dan di pasar obligasi.‎ "Namanya bulan Juni adalah bulan dimana permintaan valas untuk bayar utang, dividen ke luar negeri memang besar. Kedua ya memang tekanan di pasar keuangan juga belum reda sedangkan eksportir biasanya dalam kondisi tekanan malah tidak jual dolarnya, malah hold dolarnya," jelas Mirza di Jakarta, Rabu (8/7) malam.Menurutnya, dalam dua minggu terakhir, aliran dana asing sudah mulai masuk ke dalam negeri, yang terlihat dari penguatan rupiah terhadap dolar AS meski tipis."Kita lihat dua minggu terakhir investor asing mulai masuk pasar SBN (Surat Berharga Negara). Kalau pasar saham saja yang masih outflow. Rupiah menguat ke 13.295 itu tanda investor masuk ke SBN," katanya.(cn)

Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah cadangan devisa Indonesia per Juni 2015 sebesar US$108 miliar, tergerus US$ 2,8 miliar dibandingkan dengan posisi akhir Mei...

pembayaran-utang-naik-cadangan-devisa-amblas-us-28-miliar

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/381.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/381.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/381.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/381.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/381.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/381.jpg

SBN

Utang Indonesia di Pemerintah Jokowi Naik Rp 1.261 triliun, Amankah?

Latest News

Utang Indonesia di Pemerintah Jokowi Naik Rp 1.261 triliun, Amankah?

Utang Pemerintah RI Kini Rp 3.196,61 T

Awal 2016, Realisasi Penerbitan SBN Capai Rp 102,2 Triliun

Utang Pemerintah RI Jadi Rp 3.220 T

Tax Amnesty Bukan Sekedar Meningkatkan Penerimaan Pajak

Pembayaran Utang Naik, Cadangan Devisa Amblas US$ 2,8 Miliar