WinNetNews.com-Pihak TNI terus menindaklanjuti kasus pemukulan oknum Kostrad kepada seorang wartawan di Madiun, Jawa Timur.Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan permintaan maaf terkait kejadian ini.&quot;Maka dalam kesempatan ini, saya mohon maaf, masih ada prajurit-prajurit saya yang berbuat menyakiti dan membuat rakyat tercederai. Tetapi yakinlah, awasi, pasti akan diproses secara hukum,&quot; ucap Gatot setelah prosesi kenaikan pangkat 13 Pati di Kantor Panglima TNI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).Gatot menyebut, wartawan yang bertugas di Madiun hari Minggu (2/10) lalu itu diketahui tak memakai atribut wartawan.&quot;Dari hasil investigasi mereka tidak menggunakan tanda-tanda pers,&quot; terang Gatot.Gatot kemudian bercerita mengenai doktrin bahwa TNI berasal dari rakyat. Rakyat juga yang berjuang merebut kemerdekaan di mana ketika itu TNI belum terbentuk.

WinNetNews.com-Pihak TNI terus menindaklanjuti kasus pemukulan oknum Kostrad kepada seorang wartawan di Madiun, Jawa Timur.Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo...

panglima-tni-minta-maaf-terkait-pemukulan-terhadap-wartawan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-panglima-tni-minta-maaf-terkait-pemukulan-terhadap-wartawan.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-panglima-tni-minta-maaf-terkait-pemukulan-terhadap-wartawan.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-panglima-tni-minta-maaf-terkait-pemukulan-terhadap-wartawan.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-panglima-tni-minta-maaf-terkait-pemukulan-terhadap-wartawan.png

image-panglima-tni-minta-maaf-terkait-pemukulan-terhadap-wartawan.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-panglima-tni-minta-maaf-terkait-pemukulan-terhadap-wartawan.png

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-panglima-tni-minta-maaf-terkait-pemukulan-terhadap-wartawan.png

Panglima TNI Minta Maaf Terkait Pemukulan Terhadap Wartawan

WinNetNews.com - PT KAI Commuter Line Jabodetabek menaikkan tarif KRL menjadi Rp 1.000 tiap 1 hingga 25 KM pertama. Kenaikkan tarif ini terkait dengan perbaikan yang dilakukan di sejumlah Stasiun Kereta Api Jabodetabek.Pada tahun 2016, kenaikkan jumlah penumpang cukup siginifikan. Perjalanan kereta pun meningkat menjadi 897 perjalanan dengan penumpang 885.642.Beberapa penumpang juga mengeluhkan terlambatnya perjalanan kereta dikarenakan antrian menuju masuk Stasiun Manggarai."Di Stasiun Manggarai terjadi penambahan perjalanan KRL dan penumpang. Kami akui sangat sulit di Manggarai. Bahkan bisa mencapai 900.000 penumpang," ujar Direktur PT KCJ M Fadhil.Fadhil juga menambahkan bahwa di Stasiun Manggarai juga tengah dibuat revitalisasi agar bisa memisahkan jalur dari tiap – tiap kereta."Revitalisasi Stasiun Manggarai sedang on progress. Tidak hanya lantainya jadi dua lantai, tetapi juga relnya harus ke atas. Agar bisa memisahkan rangkaian dari Bogor, Bekasi, Jakarta Kota dan Tanah Abang," sambungnya.&#160;

PT KAI Commuter Line Jabodetabek menaikkan tarif KRL menjadi Rp 1.000 tiap 1 hingga 25 KM pertama. Kenaikkan tarif ini terkait dengan perbaikan yang dilakukan d...

terkait-perbaikan-stasiun-pt-kcj-naikkan-tarif-krl

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/35956.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/35956.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/35956.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/35956.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/35956.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/35956.jpg

Terkait Perbaikan Stasiun, PT KCJ Naikkan Tarif KRL 

WinNetNews.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada hari Minggu mengidentifikasi sekitar 160 mantan walikota kota dan eksekutif, hakim, dan polisi diduga terkait dengan perdagangan obat-obatan terlarang.Duterte membaca daftar orang-orang yang termasuk "menghancurkan negara" selama kunjungan ke sebuah pangkalan militer di kota - kota Davao.Dua dari lima jenderal polisi termasuk dalam daftar yang diidentifikasi bulan lalu sebagai pelindung dari sindikat narkoba dan kota besar yang baru-baru ini menyerahkan diri ke polisi.Kini, sebanyak 27 wali kota dan 31 petugas polisi di Filipina menyerahkan diri ke kantor polisi pusat di Manila pada Senin (8/8/2016), setelah nama mereka masuk daftar pejabat pelindung gembong narkoba. Mereka takut setelah diancam akan dihabisi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.Puluhan pejabat dan petugas polisi itu menyerahkan diri untuk membersihkan nama mereka, setelah Presiden Duterte pada hari Minggu mengultimatum 150 hingga 160 nama pejabat yang masuk sebagai pelindung maupun terkait penyalahgunaan narkoba untuk menyerah dalam tempo 24 jam.Jika dalam 24 jam, ultimatum diabaikan, Duterte memerintahkan polisi untuk memburu dan membunuh mereka.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada hari Minggu mengidentifikasi sekitar 160 mantan walikota kota dan eksekutif, hakim, dan polisi diduga terkait dengan perd...

puluhan-pejabat-dan-polisi-menyerahkan-diri-karena-terkait-kasus-narkoba

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/34780.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/34780.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/34780.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/34780.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/34780.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/34780.jpg

Puluhan Pejabat dan Polisi Menyerahkan Diri Karena Terkait Kasus Narkoba

WinNetNews.com - Tindak pencabulan yang dilakukan oleh tiga oknum PNS membuat geram. Terlebih lagi salah satu korban mereka ada siswi SMK yang saat itu sedang melakukan magang. Korban bernama M (17) kini telah melaporkan perbuatan tersangka ke Mapolres Metro Jakarta Pusat.Untuk mencegah aksi yang sama, anggota Komisi B DPRD DKI Yuke Yurike menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menambah kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV), terutama di kawasan-kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dimanfaatkan warga sebagai tempat berkumpul.Baca juga:&#160;<a href="https://www.winnetnews.com/post/siswi-smk-magang-dicabuli-tiga-pns-walikota-jakpus">Siswi SMK Magang Dicabuli Tiga PNS Walikota Jakpus</a>"Intinya, Pemprov DKI harus menyediakan RTH yang aman bagi anak-anak dan perempuan untuk beraktivitas. CCTV di RTH harus diperbanyak. Selain itu, lakukan pendekatan kepada warga. Buat warga merasa nyaman. Begitulah seharusnya PNS," ungkap Yuke.Kini tiga tersangka berinisial H, Y, dan A tengah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Mereka adalah PNS dari Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Pusat.&#160;

Tindak pencabulan yang dilakukan oleh tiga oknum PNS membuat geram. Terlebih lagi salah satu korban mereka ada siswi SMK yang saat itu sedang melakukan magang....

terkait-pencabulan-oleh-oknum-pns-anggota-dprd-minta-pemkot-tambah-cctv

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/34617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/34617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/34617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/34617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/34617.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/34617.jpg

Terkait Pencabulan oleh Oknum PNS, Anggota DPRD Minta Pemkot Tambah CCTV

WinNetNews.com - Nama Tri Rismaharini muncul dalam daftar calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun PDIP masih belum ada pernyataan tersebut. PDIP masih menunggu aspirasi yang berkembang di masyarakat.Tidak hanya Risma saja, nama Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso juga ikut muncul dalam daftar nama calon Gubernur DKI yang diusung PDIP.Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan nama Risma dan Buwas adalah nama yang muncul dari aspirasi warga Jakarta. “Saya kebetulan tahu dari Dapil saya di Jakarta,” katanya.&#160;PDIP masih akan memilih kembali 34 nama yang sudah terdaftar menjadi calon Gubernur DKI 2017.&#160;

Nama Tri Rismaharini muncul dalam daftar calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun PDIP masih belum ada pernyataan tersebut. PDIP masih menunggu aspirasi yang berk...

tanggapan-pdip-terkait-nama-risma-di-calon-gubernur-dki-2017

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/32710.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/32710.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/32710.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/32710.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/32710.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/32710.jpg

Tanggapan PDIP Terkait Nama Risma di Calon Gubernur DKI 2017

WinNetNews.com - Jessica Kumala Wongso menaggapi komentar Darmawan, ayah dari Mirna, yang mengatakan bahwa Jessica memeluk erta ibunda Mirna.Menurutnya, dia kerap bertemu ibunda Mirna di Sydney dan Indonesia. Tidak hanya ibunda Mirna saja, sebulan yang lalu Jessica juga pernah bertemu dengan keluarga Mirna. Jessica yakin memiliki hubungan yang akrab dengan ibunda Mirna.&#160;

Jessica Kumala Wongso menaggapi komentar Darmawan, ayah dari Mirna, yang mengatakan bahwa Jessica memeluk erta ibunda Mirna.Menurutnya, dia kerap bertemu ibunda...

komentar-jessica-terkait-peluk-ibunda-mirna

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/31645.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/31645.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/31645.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/31645.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/31645.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/31645.jpg

Komentar Jessica Terkait Peluk Ibunda Mirna

WinNetNews.com - Perbedaan pendapat dilontarkan oleh dua Negara sahabat, Indonesia dan Malaysia. Terkait dengan dua jet tempur milik Indonesia yang mencegat pesawat Malaysia.Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadisepan AU) Indonesia Marsma Wieko Sofyan, menyatakan memang benar adanya pesawat jet tempur Indonesia mencegat pesawat milik Malaysia. Alasannya karena pesawat C-130 Malaysia telah melanggar wilayah udara Indonesia. Pesawat sudah diberikan peringatan oleh pesawat F-16 TNI AU. Namun tidak direspon oleh pesawat Malaysia.Sedangkan Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein membantah bahwa pesawat Malaysia dicegat oleh dua jet tempur milik Indonesia. Padahal sebelumnya ia mengakui adanya pencegatan tersebut. Menurutnya, yang terjadi di atas perairan Natuna adalah indentifikasi visual pesawat, bukan pencegatan.Hishamuddin mengatakan bahwa dua jet tempur milik Indonesia tidak merespon saat dihubungi pilot pesawat Malaysia. Setelah tidak merespons, kedua pesawat F-16 Indonesia kemudian menyebar dari wilayah udara tanpa insiden lebih lanjut.”Sebuah perintah intersepsi untuk memaksa turun kami, C-130 RMAF, tidak terjadi. Itu adalah identifikasi visual belaka pesawat kami,” imbuh pernyataan Hishamuddin.&#160;

Perbedaan pendapat dilontarkan oleh dua Negara sahabat, Indonesia dan Malaysia. Terkait dengan dua jet tempur milik Indonesia yang mencegat pesawat Malaysia.Men...

terkait-pencegatan-pesawat-indonesia-dan-malaysia-beda-pendapat

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/30521.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/30521.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/30521.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/30521.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/30521.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/30521.jpg

Terkait Pencegatan Pesawat, Indonesia dan Malaysia Beda Pendapat

WinNetNews.com - Jaksa siap membantu KPK dalam menelusuri kasus penyuapan terkait kasus 3 tahun penjara Saiful Jamil.Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menegaskan bahwa kasus tersebut tidak akan hanya berhenti di panitera saja. Kejagung pun menyerahkan proses hukumnya ke KPK.Dengan fungsi pengawasan di interal Kejagung, M Rum menjawab diplomatis. Ia mengatakan jajaran Jamwas nanti akan melakukan pengecekan, tetapi menunggu KPK.Sebelumnya Saiful Jamil divonis 3 tahun penjara terkait kasus pencabulan yang ia lakukan. Namun KPK mencium ada penyuapan yang dilakukan oleh pihak Saiful untuk meringankan hukumannya. Diduga Saiful menjual rumahnya untuk dana penyuapan tersebut.&#160;

Jaksa siap membantu KPK dalam menelusuri kasus penyuapan terkait kasus 3 tahun penjara Saiful Jamil.Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menegaskan bahwa kasus te...

jaksa-siap-bantu-kpk-terkait-kasus-suap-saipul-jamil

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/29274.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/29274.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/29274.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/29274.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/29274.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/29274.jpg

Jaksa Siap Bantu KPK Terkait Kasus Suap Saipul Jamil

WinNetNews.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju jika google dan youtube di blokir. Karena kebanyakan masyarakat mencari informasi dari kedua situs tersebut.Isu pemblokiran ini berawal dari pernyataan dari Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jafar Hafsah agar pemerintah memblokir Google dan YouTube dengan alasan konten pornografi dan kekerasan disampaikan.Namun seperti ada kesalahpahaman, akhirnya Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie langsung meluruskan pernyataan Jafar. Menurutnya pernyataan tersebut hanya sikap pribadi bukan sikap resmi ICMI.&#160;

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju jika google dan youtube di blokir. Karena kebanyakan masyarakat mencari informasi dari kedua situs tersebut.Isu pembloki...

jusuf-kalla-angkat-bicara-terkait-pemblokiran-google-dan-youtube

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/28095.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/28095.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/28095.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/28095.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/28095.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/28095.jpg

Jusuf Kalla Angkat Bicara Terkait Pemblokiran Google dan Youtube

WinNetNews.com - Terkait dugaan kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi di DPRD DKI Jakarta, KPK kembali memanggil Sunny Tanuwidjaja untuk dimintai keterangan untuk tersangka Muhammad Sanusi (MSN), dan memanggil Anggota DPRD DKI Mohammad Sangaji. M Sangadji. Ia akan dimintai keterangan untuk tersangka Ariesman Widjaya. Hanya saja M. Sanusi diperiksa sebagai tersangka.Namun hingga pukul 09.10 WIB, Sunny belum tiba di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2016). Ini akan menjadi pemeriksaan ketiga Sunny."Saksi untuk MSN," kata Plt Kabiro Humas KPK Yuyuk Indriati, Rabu (18/5/2016).Pada pemeriksaan sebelumnya, Sunny diperiksa untuk anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Setelah pemeriksaan, Sunny mengaku ada ancaman dari DPRD DKI apabila Ahok tetap ngotot dengan kontribusi 15% terkait raperda mengenai reklamasi. Kontribusi tambahan itu dibebankan kepada perusahaan pengembang."Kalau dari sisi dia (Ahok) 15% persen itu fix, harus ada. Hanya persoalannya apakah di perda atau di pergub. Hanya karena kemarin ada ancaman dari DPRD akan deadlock, beliau sempat mengatakan selama yang penting 15% jangan dicoret," ucap Sunny usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (25/4).Namun belakangan, Sunny mengatakan, terkait dengan kontribusi tambahan itu lebih fleksibel. Sunny juga menyebut Ahok sering berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan pengembang tentang hal itu."Sempat ada wacana seperti itu, makanya beliau jadi lebih fleksibel, tapi kan kemudian belakangan sudah lebih fix, intinya tidak ada negosiasi lagi. Komunikasi Pak Ahok dengan siapa saja sama kok mendengarkan masukan-masukan dari mereka kemudian dipertimbangan," jelas Sunny.&#160;

Terkait dugaan kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi di DPRD DKI Jakarta, KPK kembali memanggil Sunny Tanuwidjaja untuk dimintai...

kpk-kembali-panggil-sunny-terkait-kasus-suap-raperda-dki-jakarta

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/25908.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/25908.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/25908.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/25908.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/25908.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/25908.jpg

KPK Kembali Panggil Sunny Terkait Kasus Suap Raperda DKI Jakarta

WinNetNews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangannya sebagai saksi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus reklamasi teluk Jakarta agar berkas penyidikan lengkap atau P21 dan segera naik ke Pengadilan, kemarin (10/5).Basuki alias Ahok memberikan keterangan untuk tiga tersangka kasus reklamasi yakni Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan anak buahnya, Trinanda Prihantoro."Ya, kemarin kan disuruh melengkapi kan katanya gini 'Pak Ariesman yang memberi suap hanya boleh ditahan 60 hari, jadi berkasnya harus segera naik ke pengadilan. Pak Sanusi boleh 120 hari lebih terlambat," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/5).Dalam keterangan yang diberikan, Ahok mengaku tak mengenal Trinanda sehingga ia hanya diperiksa untuk Sanusi dan Ariesman.Ahok mengungkapkan dia memberikan keterangan terkait proses. Pertanyaan teknis, kata Ahok sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati dan Kepala Biro Penataan Kota DKI Jakarta Vera Revina Sari. Mereka diperiksa penyidik KPK pada 26 April lalu."Jadi saya cuma dicocokin aja. Beberapa saya enggak ingat juga. Teknisnya saya enggak ingat juga," tutur Ahok.Selain itu, Ahok menyebut ditanyai juga terkait coretan 'GILA' pada surat disposisi beberapa waktu lalu.Penyidik KPK, kata Ahok juga menanyakan terkait kontirbusi 15 persen dari pengembang."Ditanya juga, 'darimana datangnya?' saya bilang gak tau juga. Kan ada konsultan yang hitung-hitung," ujar Ahok.Ahok memberikan video rapat terkait penetapan kontribusi tersebut yang sudah diunggah ke youtube kepada penyidik KPK. "Jadi KPK juga sudah nonton bagaimana proses kami menentukan 15 persen dari pengembang reklamasi,” kata Ahok.Ketika penetapan tersebut, pihak swasta tidak dilibatkan. Ahok berkilah ketika itu pihak swasta masih menolak dan keputusan itu memang diambil berdasarkan perhitungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sumber dari CNNIndonesia &#160;

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangannya sebagai saksi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus reklamasi te...

beginilah-kesaksian-ahok-terkait-kasus-reklamasi-teluk-jakarta-di-kpk

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/25073.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/25073.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/25073.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/25073.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/25073.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/25073.jpg

Beginilah Kesaksian Ahok Terkait Kasus Reklamasi Teluk Jakarta di KPK

WinNetNews.com - Rumah dan ruangan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupi (KPK). Mereka menemukan sejumlah uang yang cukup banyak.&#160;“Kami Mendapatkan banyak uang “. Kata Syarif di Jakarta, Senin (25/4/2016).Menurut Syarif, uang tersebut masih berhubungan dengan kasus operasi tangkap tangan yang menjaring Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.“ada hubungannya dengan perkara. Kalau uang ada dipengadilan tidak mungkin tidak berhubungan dengan Negara, “ katanya.Wakil ketua KPK Alexander Marwata menegaskan untuk mengungkap hubungan Nurhadi dengan Edy Nasution, KPK akan menggunakan melalui pendekatan aliran uang (follow the money). Marwata mengatakan bahwa akan mengembangkan apakah uang ini ada hubungannya antara uang yang diterima Edy dengan uang yang dirumah Nurhadi tersebut.Dikutip dari Tribunnews , menurut Mawata, temuan uang tersebut bisa saja memang tidak berhubungan. Dalam artian, Nurhadi dan Edy melakukan transaksi sendiri-sendiri.Sebelumnya, KPK telah memerintahkan Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Nurhadi berpergian ke luar negeri. Pencegahan itu tidak berselang lama usai penggeledahan di kantor dan rumah Nurhadi.Penggeladahan yang terjadi memang tidak lama setelah KPK menanglkap Edy di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat.Edy tertangkap basah menerima uang sejumlah Rp 50 juta dari Doddy Aryanto Supeno, seorang perantara swasta.Suap yang dilakukan berkaitan dengan pengajuan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari dua perusahaan di PN Jakarta Pusat.&#160;

Rumah dan ruangan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupi (KPK). Mereka  menemukan sejumlah uang yang cukup banyak. “K...

uang-di-rumah-dan-kantor-sekretaris-ma-terkait-dengan-kasus-edy-nasution

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23211.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23211.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23211.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23211.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23211.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23211.jpg

TERKAIT

Panglima TNI Minta Maaf Terkait Pemukulan Terhadap Wartawan

Latest News

Panglima TNI Minta Maaf Terkait Pemukulan Terhadap Wartawan

Terkait Perbaikan Stasiun, PT KCJ Naikkan Tarif KRL

Puluhan Pejabat dan Polisi Menyerahkan Diri Karena Terkait Kasus Narkoba

Terkait Pencabulan oleh Oknum PNS, Anggota DPRD Minta Pemkot Tambah CCTV

Tanggapan PDIP Terkait Nama Risma di Calon Gubernur DKI 2017

Komentar Jessica Terkait Peluk Ibunda Mirna

Terkait Pencegatan Pesawat, Indonesia dan Malaysia Beda Pendapat

Jaksa Siap Bantu KPK Terkait Kasus Suap Saipul Jamil

Jusuf Kalla Angkat Bicara Terkait Pemblokiran Google dan Youtube

KPK Kembali Panggil Sunny Terkait Kasus Suap Raperda DKI Jakarta

Beginilah Kesaksian Ahok Terkait Kasus Reklamasi Teluk Jakarta di KPK

Uang di Rumah dan Kantor Sekretaris MA Terkait Dengan Kasus Edy Nasution?