Winnetnews.com - Masih ingat dengan istilah &lsquo;sundul gan&rsquo; atau &lsquo;cendol versus bata&rsquo;? Yap! Kini pendiri Kaskus, Andrew Darwis dipolisikan lantaran kasus pemalsuan sertifikat gedung di Jalan Panglima Polim Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pelapor bernama Titi Sumawijaya melakukan aduan ke pihak Polda Metro Jaya dan menjelaskan asal usul kasus pidana tersebut. Diwakilkan pengacaranya, Jack Lapian mengungkapkan kasus bermula sejak Titi meminjam uang sebesar Rp15 miliar kepada David Wira yang diduga sebagai tangan kanan Andrew Darwis.

Sebagai jaminan, Titi memberikan sebuah dokumen berupa sertifikat gedung miliknya pada November 2018. Namun, kepemilikan sertifikat tersebut telah dialihkan atas nama Andrew Darwis. 

&quot;Yang baru terealisasi Rp5 miliar,&quot; kata Jack Lapian dalam keterangannya, Senin (16/9/2019) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Kata Jack, sertifikat gedung itu berubah nama pemilik dari Titi menjadi atas nama Susanto pada awal Desember 2018. Kemudian, sertifikat itu kembali berganti nama menjadi milik Andrew.

Tak hanya itu, sertifikat gedung itu juga diduga telah diagunkan ke Bank UOB oleh Andrew.

Atas dasar itu, Titi kemudian melaporkan Andrew ke Polda Metro Jaya pada 13 Mei 2019 lalu. Laporan itu diterima dengan nomor laporan LP/2959/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Dalam laporan itu, pihak pelapor adalah Titi Sumawijaya, sedangkan pihak terlapor adalah Andrew Darwis.

Pasal yang dilaporkan yakni dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau penipuan dan atau TPPU yakni Pasal 263 ayat 2 KUHP, dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan perinal laporan tersebut. Disampaikan Argo, saat ini pihaknya juga tengah menyelidiki laporan tersebut.

Masih ingat dengan istilah ‘sundul gan’ atau ‘cendol versus bata’? Yap! Kini pendiri Kaskus, Andrew Darwis dipolisikan lantaran kasus p...

diduga-palsukan-sertifikat-pendiri-kaskus-dipolisikan

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-diduga-palsukan-sertifikat-pendiri-kaskus-dipolisikan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-diduga-palsukan-sertifikat-pendiri-kaskus-dipolisikan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-diduga-palsukan-sertifikat-pendiri-kaskus-dipolisikan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-diduga-palsukan-sertifikat-pendiri-kaskus-dipolisikan.jpg

image-diduga-palsukan-sertifikat-pendiri-kaskus-dipolisikan.jpg

Pendiri Kaskus, Andrew Darwis. (Foto: Kinibisa)

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-diduga-palsukan-sertifikat-pendiri-kaskus-dipolisikan.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-diduga-palsukan-sertifikat-pendiri-kaskus-dipolisikan.jpg

Diduga Palsukan Sertifikat, Pendiri Kaskus Dipolisikan

WinNetNews.com - KPK menangani kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh korporasi. Ini adalah kasus pencucian uang pertama yang ditangani KPK dengan tersangka korporasi.&nbsp;

&quot;Penyidik sedang tangani sebuah korporasi yang diduga menampung dan menyamarkan hasil korupsi,&quot; ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (18/5/2018).

Diduga, ada komisi proyek dari kasus yang melibatkan kepala daerah. Di saat bersamaan, KPK yang sedang menangani perkara Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad, disebut juga sedang mencermati indikasi peran dan keterlibatan korporasi terkait dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Yahya.

&quot;Dari fakta-fakta di penyidikan yang mengemuka, diduga trdapat pengelolaan sejumlah uang yang melibatkan korporasi yang terkait dengan tersangka,&quot; tutur Febri.

KPK disebut Febri menaruh perhatian dalam menelisik keterlibatan perusahaan, baik sebagai pelaku korupsi ataupun pencucian uang. Tetapi hingga kini KPK belum membuka identitas korporasi tersebut.

&quot;Kasusnya apa, nanti akan disampaikan pimpinan (KPK) di konferensi pers Jumat siang nanti. Yang pasti ini kasus TPPU pertama dengan tersangka korporasi,&quot; ucap Febri. (detikcom)

KPK menangani kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh korporasi. Ini adalah kasus pencucian uang pertama yang ditangani KPK dengan tersang...

untuk-pertama-kalinya-kpk-tangani-kasus-korporasi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-untuk-pertama-kalinya-kpk-tangani-kasus-korporasi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-untuk-pertama-kalinya-kpk-tangani-kasus-korporasi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-untuk-pertama-kalinya-kpk-tangani-kasus-korporasi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-untuk-pertama-kalinya-kpk-tangani-kasus-korporasi.jpg

image-untuk-pertama-kalinya-kpk-tangani-kasus-korporasi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-untuk-pertama-kalinya-kpk-tangani-kasus-korporasi.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-untuk-pertama-kalinya-kpk-tangani-kasus-korporasi.jpg

Untuk Pertama Kalinya, KPK Tangani Kasus Korporasi

WinNetNews.com - Setya Novanto akan menjalani sidang putusan kasus korupsi proyek e-KTP pada Selasa (24/4) besok. Setelah itu KPK akan mengembangkan penyelidikan pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Novanto.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan TPPU Novato akan di-ekspose setelah vonis dibacakan. Setelah itu KPK akan menentukan langkah selanjutnya.

&quot;Ya itu tadi, kita akan melihat perkembangan penyelidikan, perkembangan tuntutan. Itu nanti di-ekspose oleh teman-teman yang setelah vonis, kita akan menentukan langkah setelah itu ya,&quot; ujar Agus seusai menghadiri diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan hal serupa. Dia mengatakan KPK selalu mengenakan pencucian uang di setiap kasus korupsi selama ada bukti yang mendukung dugaan itu.

&quot;Kan KPK selalu pasti dia itu TPPU-nya harus jalan, cuma sekarang ada dua mens rea pemikiran. Apakah pada saat predicate crime-nya itu TPPU-nya sudah main? Gitu. Jadi itu soal wacana pemikiran, karena itu memang kan itu udah jelas,&quot; ujar Saut, Jumat (20/4).

Saut mengatakan untuk masuk ke dugaan tersebut, KPK juga akan memastikan kronologi kejahatan. Selain itu, Saut juga menyoroti soal keterkaitan korporasi.

Secara terpisah, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut pengembangan perkara memang biasa dilakukan KPK. Terkait dengan kemungkinan jeratan pencucian uang itu, Febri menyebut KPK tengah mempelajarinya.

&quot;Pengembangan bisa dilakukan terhadap perbuatan lain yang diduga dilakukan terdakwa Setya Novanto, apakah tadi yang disebut seperti TPPU, atau perbuatan yang lain,&quot; ucap Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sebelumnya saat pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa KPK menyebut kasus korupsi proyek e-KTP dengan Novanto berindikasi adanya dugaan pencucian uang. Hal itu dibuktikan fakta sidang mengenai aliran uang yang menghindari otoritas pengawasan keuangan.

Selain itu, jaksa mengatakan aliran dana proyek e-KTP dilakukan secara berlika-liku yang melintasi 6 negara, yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura, dan Hong Kong.

&quot;Untuk itu, tidak berlebihan rasanya, kalau penuntut umum menyimpulkan inilah perkara korupsi yang bercita rasa tindak pidana pencucian uang,&quot; ujar jaksa KPK Irene Putri saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

Jaksa KPK sempat melontarkan ucapan soal adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Menurut jaksa, itu baru pendapat awal saja.

&quot;Itu kan pendapat awal ya. Aroma, itu pendapat awal dari fakta-fakta yang menurut saya juga belum matang, baru indikasi awal saja. Bahwa ada transaksi, kemudian kelihatannya sepertinya agak berputar.&nbsp;

Itu yang kemudian menjadi aroma. Apakah betul-betul ada pencucian uang, perlu kita kaji lagi, kita lakukan investigasi lagi,&quot; kata jaksa KPK Abdul Basir seusai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018). (detikcom)

Setya Novanto akan menjalani sidang putusan kasus korupsi proyek e-KTP pada Selasa (24/4) besok. Setelah itu KPK akan mengembangkan penyelidikan pada dugaan tin...

kasus-pencucian-uang-merupakan-kasus-setnov-berikutnya

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/image-kasus-pencucian-uang-merupakan-kasus-setnov-berikutnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/image-kasus-pencucian-uang-merupakan-kasus-setnov-berikutnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/image-kasus-pencucian-uang-merupakan-kasus-setnov-berikutnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/image-kasus-pencucian-uang-merupakan-kasus-setnov-berikutnya.jpg

image-kasus-pencucian-uang-merupakan-kasus-setnov-berikutnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/image-kasus-pencucian-uang-merupakan-kasus-setnov-berikutnya.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/image-kasus-pencucian-uang-merupakan-kasus-setnov-berikutnya.jpg

Usai Pembacaan Putusan Hakim, Kasus Pencucian Uang Merupakan Kasus Setnov Berikutnya

&#160;Jakrta, Winnetnews.com - &#160;KPK memanggil Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi."Pemeriksaan sekwan (sekretaris dewan) itu lebih kepada profil, jadi statusnya MSN (Mohamad Sanusi) kemudian nanti akan ditanyakan mengenai gaji atau penghasilan MSN dalam kapasitas sebagai anggota dewan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (13/7/2016).Selain Yuliadi, dalam kasus ini KPK juga memeriksa advokat Adi Kurnia, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan, pihak swasta Tasdikiah, Kepala Sub Dinas Tata Air Jakarta Barat Roedito Setiawan dan supir Sanusi Gerry Prasetya."Untuk dua orang dari dinas tata air itu akan dikonfirmasi terkait pengadaan-pengadaan yang berlangsung di sana, sedangkan yang lain lebih kepada aset-aset untuk menelusuri lebih kepada kepemilikan aset dan asal muasalnya, termasuk bagaimana perolehannya," ungkap Priharsa.Sementara pihak swasta menurut Priharsa masih terkait dengan aset properti yang dimiliki oleh Sanusi.KPK menetapkan anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019 Mohamad Sanusi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang sejak 30 Juni 2016 berdasarkan pasal 3 atau pasal 4 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Jakrta,   KPK memanggil Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh mantan Ketua F...

kpk-panggil-sekretaris-dprd-dki-terkait-tppu-sanusi

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/31775.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/31775.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/31775.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/31775.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/31775.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/31775.jpg

KPK Panggil Sekretaris DPRD DKI Terkait TPPU Sanusi

&#160;Jakarta, Winnetnews.com - &#160;Pengacara mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Krisna Murti mengaku belum menerima surat perintah penyidikan terkait dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada kliennya."Surat peningkatan statusnya belum kita terima, tapi kita sudah tahu dari pemberitaan rilis yang sudah dibacakan KPK. Setelah dibacakan itu, kita langsung ketemu dengan bang Uci (Sanusi) dan dia sendiri bingung apa sih dasar KPK untuk menentukan ini," kata Krisna di Jakarta, Selasa (12/7/2016).Krisna pun mempertanyakan alasan KPK menuduh kliennya menerima suap dari PT Agung Podomoro Land untuk kelancaran proyek reklamasi Teluk Jakarta."Kalau diduga menerima uang hasil kejahatan berunsur pidana, pihak KPK menggunakan dasar apa?" tanya Krisna.Sanusi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Jakarta,   Pengacara mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Krisna Murti mengaku belum menerima surat perintah penyidikan terkait dengan tud...

pihak-sanusi-mengaku-belum-menerima-surat-sprindik-tppu

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/31624.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/31624.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/31624.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/31624.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/31624.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/31624.jpg

Pihak Sanusi Mengaku Belum Menerima Surat Sprindik TPPU

&#160;Jakarta, Winnetnews.com -&#160;Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali berhasil mengungkap barang bukti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika dari tersangka JT alias Janti yang merupakan kakak dari Toge, narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara.Toge terlibat dalam kasus penyelundupan 46.000 butir ekstasi, sabu seberat 20,5 Kg, dan 600.000 butir happy five, dengan tersangka MR alias Achin, pada Jumat (1/4)."Dalam kasus tersebut, JT alias Janti telah diamankan petugas BNN di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (7/4), karena rekeningnya digunakan oleh Toge untuk mengkamuflasekan uang hasil jual beli narkotika yang dilakukan Toge. Setidaknya terdapat perputaran uang sekitar Rp10.900.000.000,- dalam rekening JT alias Janti," kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari ketika melakukan pemusnahan barang bukti di pelataran gedung BNN Jakarta, Kamis.Selain barang bukti uang dalam rekening bank, kata Arman, petugas juga menemukan barang bukti lainnya yang disimpan dalam save deposit box (SDB) berupa sertifikat hak milik (SHM) atas tanah dan bangunan yang diperkirakan senilai Rp600 juta, uang tunai dalam pecahan Ringgit Malaysia sebanyak 92.500 Ringgit atau setara dengan Rp300.902.500,- dan dua batang emas masing-masing seberat satu kilogram atau senilai Rp900 juta."Berdasarkan temuan tersebut, sampai dengan saat ini jumlah aset JT alias Janti yang diduga merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil kejahatan narkotika adalah sekitar Rp12.700.000.000,-. Atas temuan ini, JT alias Janti dikenakan Pasal 137 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," kata Arman.

Jakarta,  Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali berhasil mengungkap barang bukti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika dari...

bnn-ungkap-kasus-tppu-hasil-kejahatan-narkotika

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/30834.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/30834.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/30834.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/30834.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/30834.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/30834.jpg

BNN Ungkap Kasus TPPU Hasil Kejahatan Narkotika

WinNetNews.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Medan AKP IL lantaran diduga menerima suap dari bandar narkoba. AKP IL itu ditengarai menerima duit miliaran rupiah."Kalau terima berapa uang, itu masih dalam pemeriksaan. Tapi yang jelas ada uang cash Rp 2,3 M, di rekening ada Rp 8 M," kata Kepala Humas BNN Kombes Slamet Pribadi, dikutip dari Detik, Sabtu (23/4/2016) malam.Saat jumpa pers di kantornya, Jumat, 22 April 2016, Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari temuan transaksi mencurigakan. Perwira itu pun ditangkap pada Kamis, 21 April 2016.Baca juga:&#160;<a href="https://www.winnetnews.com/post/akibat-terima-suap-sanksi-berat-telah-menanti-akp-il">Akibat Terima Suap, Sanksi Berat Telah Menanti AKP IL</a>BNN pun menjerat AKP IL dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Duit yang diterimanya diduga diminta untuk mengamankan kasus narkoba."Masih dalam pemeriksaan, ditelusuri TPPU, yang kita tangani kan TPPU dengan latar belakang narkotika," ujar Slamet. Sumber: DetikFoto: Detik&#160;

Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Medan AKP IL lantaran diduga menerima suap dari bandar narkoba. AKP IL itu diten...

ada-uang-cash-23-m-uang-8-m-di-rekening-akp-il

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image120x40/post/23018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/Image1200x400/post/23018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide-small/post/23018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/slide/post/23018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-home/post/23018.jpg

https://asset.winnetnews.com/image/cache/thumb-mobile/post/23018.jpg

TPPU

Diduga Palsukan Sertifikat, Pendiri Kaskus Dipolisikan

Latest News

Diduga Palsukan Sertifikat, Pendiri Kaskus Dipolisikan

Untuk Pertama Kalinya, KPK Tangani Kasus Korporasi

Usai Pembacaan Putusan Hakim, Kasus Pencucian Uang Merupakan Kasus Setnov Berikutnya

KPK Panggil Sekretaris DPRD DKI Terkait TPPU Sanusi

Pihak Sanusi Mengaku Belum Menerima Surat Sprindik TPPU

BNN Ungkap Kasus TPPU Hasil Kejahatan Narkotika

Ada Uang Cash 2,3 M & Uang 8 M di Rekening AKP IL